Jakarta, Baliglobalnews
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa satu orang saksi pada Selasa (8/2), terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode 2010 s.d. 2019.

Siaran Kapuspenkum Kejakgung yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Rabu (9/2) menyebutkan saksi yang diperiksa IWSJ selaku Direktur PT BRI Danareksa Sekuritas terkait dengan transaksi saham SIAP.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT ASABRI (Persero).

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (bgn003)22020905

Nasional, Baliglobalnews

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit laporan keuangan Kejaksaan Agung tahun anggaran 2020 sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UUD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Kami sekarang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pertanggungjawaban uang negara yang dipercayakan kepada Kejaksaan Agung,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto, saat rapat bersama Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dan jajaran di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 adalah menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kejaksaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kriteria-kriteria yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan (adequate disclosure), efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

“Jadi uang yang diserahkan dipercayakan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Agung, ‘ending’-nya kami periksa,” ujar Hendra.

Hendra menyebut BPK rutin setiap tahun mengaudit laporan keuangan kementerian lembaga, salah satunya Kejagung.

Menurut dia, audit keuangan negara itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UUD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Saat ini, BPK tengah mengaudit tata kelola keuangan negara semua Kementerian/ Lembaga. BPK akan memberikan opini terkait audit itu, yakni wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan opini paling rendah yaitu disclaimer.

Sejak tahun 2016 hingga 2019, laporan keuangan Kejaksaan RI tercatat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Sejauh ini Kejaksaan Agung telah empat tahun berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Berarti mendapatkan opini yanglevelnya paling atas,” katanya.

Hendra berharap hasil audit laporan keuangan negara Kejaksaan Agung periode Januari-Desember 2020 tidak mengalami penurunan.

“Saya berharap juga opininya masih sama, masih seperti yang dulu (WTP),” ujarnya. (bgn123)21013006