Mangupura, Baliglobalnews

Pansus (Panitia Khusus) Pemberdayaan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) DPRD Badung kembali menggelar rapat kerja dengan instansi terkait di Ruang Sidang Gosaba II, Sekretariat DPRD Badung, pada Senin (21/4/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua Made Ponda Wirawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara, Anggota Putu Dendy Astra Wijaya, Made Rai Wirata, Putu Sika Adi Putra, I Made Tomi Martana Putra, Made Yudana, Wayan Sandra. Sementara dari OPD terkait hadir perwakilan Satpol PP, perwakilan Kesbangpol. Hadir pula Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.

Usai raker, Ketua Pansus Lanang Umbaran menyatakan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali. Dia menyebutkan regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah.

Lanang Umbara mengharapkan agar keberadaan ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung. “Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu stabilitas,” ujarnya.

Menurut Lanag Umbara, penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, dia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah ormas di Badung. “Jangan sampai ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” terangnya.

Selain aspek pendaftaran, kata dia, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi ormas yang melanggar ketentuan. Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment). Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (bgn003)26042008

Buleleng, Baliglobalnews

Pemprov Bali bersama instansi terkait kembali membina dan mengawasi tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi. Tim yang terdiri dari beberapa unsur Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng bertandang ke Banjar Selombo, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Jumat (25/6).

Banjar Selombo merupakan salah satu sentra produksi arak di Kabupaten Buleleng, Ada 50 petani arak yang menggunakan bahan baku air aren (ental). Setiap harinya, mereka mampu mengolah 75 liter bahan baku melalui proses destilasi menjadi 24 liter arak dengan kadar alkohol 23 – 30 persen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Wayan Jarta, yang memimpin tim pembinaan mengatakan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah bentuk komitmen Gubernur Bali Wayan Koster untuk tidak saja melindungi kearifan lokal, namun juga membangun ekonomi Bali sesuai dengan potensi yang dimilikinya sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Ini komitmen Bapak Gubernur untuk melindungi arak Bali sebagai warisan leluhur yang harus ditingkatkan martabatnya agar sejajar dengan minuman-minuman lain yang datang dari luar Bali,” katanya.

Dia menyebutkan minuman beralkohol lainnya, minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali hanya dapat dijual di tempat-tempat tertentu atau untuk diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih di Kecamatan Tejakula, Tim juga membina di Desa Les. Di Les, para petani arak telah memiliki koperasi yang diberi nama ‘Bali Mula’.

Keberadaan koperasi ‘Bali Mula’ ini mendapat apresiasi dari Kadisperindag Provinsi Bali, I Wayan Jarta. Dia berharap koperasi ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani arak di Desa Les.

“Sesuai Pergub, Koperasi berfungsi mendukung perajin dalam perlindungan aspek hukum, pemasaran bahan baku, pembinaan, permodalan, inovasi; dan kerjasama dengan produsen,” kata mantan Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Sebelumnya Tim dari Pemprov Bali dan instansi terkait juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan ke beberapa sentra petani minuman fermentasi dan/atau destilasi di Kabupaten Karangasem. (bgn003)21062539