Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar di Graha Sewaka Dharma pada Kamis (4/9/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan keamanan Kota Denpasar pasca aksi unjuk rasa di beberapa titik.

Walikota Jaya Negara memberikan apresiasi atas kerja keras TNI/Polri, desa adat khususnya pecalang, serta perbekel/lurah yang siap siaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Hal ini menunjukkan kekompakan seluruh lapisan dan pemangku kepentingan di Kota Denpasar. “Yang pertama ijinkan kami atas nama Pemerintah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak, sehingga aksi penyampaian pendapat berjalan lancar, meski ada beberapa titik yang memerlukan perawatan,” ujarnya.

Jaya Negara menekankan bahwa ke depan soliditas dan koordinasi yang sudah berjalan baik ini agar terus dilanjutkan. Hal ini mengingat tantangan kedepannya akan lebih kompleks. Sehingga diperlukan persiapan matang dalam memitigasi segala kemungkinan yang ada. “Kami berharap sinergitas dan kolaborasi yang sudah baik ini agar terus ditingkatkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Denpasar,” ujarnya.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Mohamad Iqbal Simatupang dalam kesempatan tersebut memastikan bahwa saat ini kondisi Kota Denpasar sudah berangsur pulih. Namun demikian kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan untuk memastikan keamanan di Kota Denpasar. “Tujuan kita sama, kita cinta damai, segala bentuk penyampaian pendapat dan aspirasi sangat kita hormati, namun penting bagi kita untuk selalu tertib dan damai, dan kami apresiasi peran Pecalang yang ikut andil dalam menjaga keamanan Denpasar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dandim 1611 Badung, Kolonel Inf. I Putu Tangkas Wiratawan yang menekankan agar masyarakat tidak takut untuk beraktivitas. Hal ini mengingat situasi di wilayah Kota Denpasar sudah berangsur membaik. “Saya kira sudah berangsur membaik, dan bagi masyarakat kami harap tetap beraktivitas seperti biasa, semoga Denpasar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Hadir Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede, Kajari Denpasar Agus Setiadi, Perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, dan Sekda Kota Denpasar, Sabha Upadesa, Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar, perwakilan bendesa adat se-Kota Denpasar, pecalang, camat dan OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar. (*/bgn003)25090403

Amlapura, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi (rakor) jelang pelaksanaan karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Gedung Audio Visual Wyata Graha, Besakih, Karangasem, pada Sabtu (5/4/2025). Rakor ini guna memastikan kesiapan maksimal semua elemen terkait demi kelancaran karya agung di Pura Besakih pada Sabtu (12/4/2024) mendatang.

Gubernur Koster tak banyak memberi arahan. Dia lebih banyak mendengar laporan masing-masing penanggung jawab terkait kesiapan terakhir. Dikatakan Koster, rakor dilakukan untuk memastikan segala pendukung kelancaran pelaksanaan IBTK telah siap maksimal. Mulai dari upakara dan upacara, rekayasa lalu lintas, pelayanan kesehatan, konektivitas jaringan seluler, keamanan, hingga fasilitas yang ada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih. “Saya ingin alur lalu lintas yang dari dan menuju Besakih itu lancar saat pelaksanaan Karya. Sampai di Besakih, dia (pamedek-red) juga nyaman,” kata Koster.

Gubernur Bali dua periode ini mengatakan sudah banyak yang krama Bali dapat dari hasil memohon di Pura Besakih, sudah banyak kebahagiaan dan kesejahteraan untuk masyarakat Bali. “Jadi Kita ini sudah berutang banyak dengan Ida Bhatara yang ada disini. Karena itu, kita punya tekad untuk Ngayah, yang mungkin tidak ada artinya dengan yang Kita dapat,” ujarnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini mengajak semua pihak untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh Pura Agung Besakih. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tatanan bagi Pamedek/Pengunjung saat Memasuki dan Berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih selama Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh, diharapkan dijalankan dengan baik. “Setiap tahun Kita evaluasi, apanya yang kurang, Kita perbaiki. Tugas Pemerintah adalah memfasilitasi agar pelaksanaan IBTK ini berjalan lancar dan sukses,” katanya.

Menurut Koster, keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih harus dilindungi, dirawat, dan dikelola dengan penuh hormat. Sehubungan dengan itu, pada periode pertama kepemimpinan sebagai Gubernur, Pemprov Bali telah membangun Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan Pamedek/Pengunjung dalam melaksanakan persembahyangan.

Gubernur Koster juga mengisahkan Pura Agung Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama, Pura Kahyangan Jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang tersurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti “Dia Yang Mahatinggi, Mahamulia, sekaligus Mahaagung”. Pura Agung Besakih disebut sebagai “Huluning Bali Raja”, hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga “Madyaning Bhuwana”, pusat dunia. Karena itu, kata dia, Besakih pada masa kerajaan Bali Kuno dikategorikan sebagai kawasan Hila-Hila Hulundang Ing Basukih, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup (Basuki) di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan (hila-hila) untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapa pun.

Turut hadir Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Kepala Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih I Gusti Lanang Muliarta, Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta, Bendesa Adat Besakih, Jro Mangku Widiartha, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta perwakilan dari Kota Denpasar dan kabupaten se-Bali. (*/bgn003)25040601

Tabanan, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tabanan melaksanakan studi tiru dalam rangka peningkatan kinerja dalam menganalisa isu-isu internal-eksternal dalam konteks dinamika lokal, regional, dan global untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah. Studi tiru tersebut dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin (1/4/2024).

Rombongan Pemkab Tabanan dipimpin Sekda Gede Susila dan mengajak serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, beserta jajaran Forkopimda Tabanan. Agenda utama, yakni koordinasi terkait harmonisasi dan toleransi pola keamanan terpadu dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Mereka diterima oleh Sekda Bantul, Agus Budiraharja bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bantul. 

Sekda Susila memperkenalkan ragam keistimewaan yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan, di mana sebagai daerah agraris yang diapit oleh pegunungan dan pantai, salah satu potensi yang sangat menonjol yakni potensi pertanian, tentunya dengan pariwisata sebagai bonus. Hal tersebut juga berkenaan dengan keberadaan Tabanan yang tersohor sebagai lumbung pangannya Bali melalui produksi hasil pertanian yang terus bertahan, meskipun tergempur oleh masa pandemi Covid-19. 

Pihaknya juga menerangkan sesuai komitmen dan kebijakan Bupati Tabanan yang terus bergerak menyamakan langkah dalam membangun daerah dari segala lini, tentunya dengan saling berkoordinasi dengan seluruh pemegang kepentingan termasuk dengan masyarakat secara langsung.

“Kehadiran kami bersama jajaran dan juga sesuai kebijakan dari Bupati Tabanan menyangkut dari sisi pelaksanaan tugas-tugas Forkopimda selama ini. Kami di Tabanan, berkoordinasi dengan baik sekali, terbukti dalam pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan baik,” katanya. 

Sekda Susila juga menjelaskan keberagaman suku, agama dan ras yang ada di Tabanan. Termasuk dalam bidang keagamaan yang menonjolkan toleransi dan harmonisasi yang sangat tinggi, hingga capaian Harmony Award yang beberapa waktu lalu diraih oleh Kabupaten Tabanan,  membuktikan kapabilitas Kabupaten Tabanan dibawah kepemimpinan Bupati Sanjaya dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan yang beragam secara harmonis. “Kami berkeinginan ke depan, mungkin ada hal-hal teknis yang bisa kita terima dari Kabupaten Bantul dan bisa kami adopsi untuk kepentingan daerah ke depan,” katanya. 

Sekda Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, menyampaikan selamat datang seraya berharap rombongan dapat merasa nyaman dan berkenan. “Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, semoga dalam kunjungan ini mendapatkan apa yang diharapkan di Kabupaten Bantul. Kita juga berharap mendapat pengalaman dari Kabupaten Tabanan, atas keademan atau keamanan yang ada dari masyarakatnya di Tabanan berkat adanya persatuan dari jajaran Forkopimda,” ujarnya. (bgn003)24040107

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, kembali menggencarkan giat pendataan penduduk nonpermanen menyasar wilayah Lingkungan Banjar Sasih, Banjar Bekul, dan Banjar Kertasari pada Rabu (13/9/2023) malam. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung terciptanya tertib administrasi di wilayah Kelurahan Panjer. 

Lurah Panjer, I Putu Budi Ari Wibawa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kaling, Linmas, Aparatur Kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Hasil dari pendataan ini menunjukkan bahwa di Lingkungan Sasih terdapat 39 penduduk nonpermanen, Lingkungan Bekul terdapat 36 orang penduduk non permanen, dan Lingkungan Kertasari sebanyak 44 orang. 

Dia menyebutkan pendataan bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai langkah untuk memastikan bahwa setiap warga terdaftar dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. “Ini adalah langkah penting dalam memantau dan memastikan keamanan di wilayah tersebut serta memastikan bahwa setiap penduduk terdaftar dengan baik sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

Dengan pendekatan proaktif seperti ini, pihaknya berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh penduduknya. Upaya ini juga mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di tingkat lokal, yang merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas hidup masyarakat.

“Kami mengimbau ke depan apabila ada warga baru yang tinggal, agar segera melapor kepada kelian setempat untuk didata, agar selalu terjaga tertib administrasi kependudukan di wilayah Kelurahan Panjer,” katanya. (bgn003)23091408

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan adanya jaminan keamanan diri penyelenggara pemilu dalam menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020 berkaca dari kejadian terbunuhnya staf KPU Yahukimo Hendrik Johpinski (25) yang diduga akibat dianiaya orang tak dikenal.

“Kami tentu berharap ada dukungan yang mampu menjaga mengamankan, bukan hanya proses dan tahapan penyelenggaraan pilkada saja tapi juga menjaga mengamankan penyelenggara pemilunya,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu.

Dengan adanya pengamanan terhadap diri penyelenggara, bukan pengamanan kantor saja kata dia diharapkan kejadian seperti yang terjadi pada Hendrik Johpinski tidak lagi terulang.

“Kami bisa berkoordinasi terus dengan aparat keamanan, untuk menjamin bahwa proses penyelenggaraan ini, penyelenggara pilkada tidak lagi menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir, risau, bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah,” katanya.

Arief berharap penyelenggara pemilu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak termasuk soal keamanan diri penyelenggara dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dia juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu se Indonesia agar lebih berhati-hati belajar dari kejadian tersebut.

“Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita,” kata Arief Budiman.

Para penyelenggara kata dia diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan sangat hati-hati, penyelenggara tetap harus menjalankan tugas-tugas dengan baik dengan memperhatikan situasi sekitar.(bgn/ant)20081220

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, meminta agar ke depannya semua OPD di Provinsi Bali menguasai kinerja IT Security Assesment (ITSA) yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sudah siap dengan penguasaan digitalisasi.

Hal itu disampaikan Dewa Indra saat membuka ”Kick Off IT Security Assessment (ITSA)” yang dilaksanakan oleh Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Denpasar, Selasa (11/8).

Sekda berharap dengan adanya ITSA semua aplikasi di Pemerintah Provinsi Bali dapat dijaga keamanannya agar sistem tidak mudah dimasuki oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, ”Pemerintah Provinsi Bali melalui reformasi birokrasi beranjak dari sistem pemerintahan konvesional ke sistem digital, ke depannya meja di kantor harus bersih, tidak boleh ada lagi kertas-kertas berserakan di meja. Semua harus dilakukan dengan cara digital. Pemeriksaan juga harus berbasis elektronik,” katanya.

Menurut Dewa Indra, ITSA bertujuan untuk mengetahui celah keamanan serta kerentanan terhadap aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang nantinya akan diterbitkan laporan pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk itu, jika nantinya ditemukan kerentanan dengan status critical oleh Tim BSSN, dia mengharapkan dapat segera diperbaiki oleh pengelola aplikasi tidak lebih dari 24 jam. Tim BSSN untuk kegiatan ITSA ini adalah dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah BSSN dengan jumlah personil 3 orang. ITSA yang dilakukan oleh tiga orang Tim BSSN akan melakukan pengujian terhadap 3 aplikasi Pemprov Bali. 

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, mengatakan roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali telah rampung akhir tahun 2019. Awal tahun 2020 ini Pemprov Bali juga sudah membentuk Tim SPBE yang saat ini beranggotakan programmer/software developer dan koordinatornya bekerjasama dengan Universitas Udayana. Tim ini diproyeksikan untuk mulai membangun sistem dan aplikasi secara mandiri sesuai dengan roadmap SPBE serta melakukan integrasi data dan penyempurnaan infrastruktur. Untuk itu tentunya selain membangun aplikasi dan infrastuktur, faktor keamanan data dan informasi menjadi hal yang krusial saat ini. 

Gede Pramana mengaku gembira bahwa Tim BSSN di sela-sela jadwal yang ketat dan situasi pandemi, akhirnya dapat memenuhi permintaan Pemprov Bali untuk segera melakukan ITSA walaupun jumlah aplikasi yang diuji hanya tiga.

Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, saat ini telah bekerjasama dengan BSSN terkait dengan pengamanan dokumen elektronik berupa penerapan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital pada dokumen elektronik Pemprov Bali. Sertifikat elektronik tersebut diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan resmi mulai digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam surat menyurat elektronik pada Maret 2020. Melalui aplikasi e-Office Pemprov Bali saat ini seluruh dokumen elektronik sudah bertandatangan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melihat keseriusan Pemprov Bali dalam melihat keamanan sebagai sebuah isu utama yang perlu dipersiapkan dengan baik, untuk itu sebagai bentuk dorongan dan dukungan BSSN juga berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat kajian malware nasional yaitu tempat studi analisa serangan siber Indonesia. 

Kegiatan ITSA ini akan berlangsung sampai dengan Jumat (14/8) 2020. Di akhir acara kegiatan ini disampaikan laporan terkait hasil pengujian yang akan berisikan daftar kerentanan yang ditemukan, serta status kerentanan yang tergolong critical berupa status kerentanan yang sangat berbahaya dan jika tidak diperbaiki akan segera menimbulkan dampak negatif. (bgn/hms)20081122