Mangupura, Baliglobalnews

Wabup Badung Ketut Suiasa mewakili Bupati menghadiri Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang disampaikan oleh narasumber dari Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pangihutan Marpaung, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan itu dirangkaikan dengan pengucapan Ikrar dan penandatanganan pakta integritas ASN pada Pemilu tahun 2024.

Wabup Ketut Suiasa mengatakan Pemkab Badung bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara melaksanakan upaya pembinaan dan pengarahan kepada jajaran ASN Pemkab Badung untuk nanti menjaga dan berkomitmen dalam melaksanakan netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu, pilpres dan juga pemilukada yang akan dilaksanakan Tahun 2024. Sehingga dengan pelaksanaan koordinasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN ini diharapkan para ASN Badung taat asas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga ASN ke depan tidak mengalami risiko hukum, termasuk juga resiko sosial.

“Ini akan berdampak yang sangat serius bagi mereka. Untuk itu, kita berupaya minta arahan dan pembinaan kepada KASN terhadap seluruh ASN kita di Badung sebagai upaya mencegah dan menangkal  dan  merefresh kembali tentang posisi ASN khususnya di Kabupaten Badung untuk tetap menjaga netralitasnya itu sendiri. ASN harus taat asas karena dalam undang-undang sudah jelas dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN berdasarkan asas netralitas, pada undang-undang tersebut juga sudah dijabarkan operasionalnya lebih detail dalam Keputusan Bersama Mendagri, MenpanRB, BKN, Bawaslu, tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Itu Sendiri. Netralitas ASN itu juga sejatinya akan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas. Netralitas ASN itu sejatinya juga telah melaksanakan amanah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi secara baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan khususnya di Pemkab Badung,” katanya.

Mengingat hal seperti ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan sebagai upaya pembinaan sejak awal kepada ASN. Mereka sudah diberikan satu arahan dan petunjuk sehingga benar-benar posisi netralitas ASN dapat dijaga dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilukada tahun 2024. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KASN yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada ASN di Badung,” katanya. (bgn003)23091404

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar berhasil menerapkan sistem merit dengan kategori baik dalam manajemen ASN.  Hal ini disampaikan Ketua Komisi Aparatur Sipil Nasional (KASN), Agus Pramusinto, saat acara penyerahan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Pemkot Denpasar yang diwakili oleh Sekretaris BKPSDM, I Komang Adi Wirawan pada acara tersebut menerima langsung penghargaan penerapan sistem merit dari Ketua KASN. “Tahun ini Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan penghargaan berupa Hasil Penilaian Sistem Merit  kategori “BAIK” dengan nilai 300,5,” ujarnya.

Dia menyebutkan Pemerintah Kota Denpasar sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dalam meraih penghargaan ini. Semoga kerja keras dan kerja sama tersebut dapat bertahan, bahkan ditingkatkan, demi tercapainya ASN Profesional dan Berintegritas. Penghargaan ini lanjutnya merupakan salah satu bukti bahwa Pemkot Denpasar bersungguh sungguh memberi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ke depan target kami untuk dapat  katagori “Sangat Baik” dengan strategi meningkatkan manajemen talenta untuk ASN,” ujarnya.

Untuk diketahui sistem merit ini merupakan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. (bgn003)22120919

Jakarta, Baliglobalnews

Dua menteri bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan tersebut dilakukan secara virtual dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mayjen TNI Purnomo Sidi.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan penetapan SKB tersebut antara lain sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN, khususnya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Selain itu, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN. Serta untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis.

Tjahjo mengatakan netralitas ASN menjadi jaminan bagi penyelenggaraan birokrasi kuat dan iklim demokrasi sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur dan adil.

Sementara itu, Tito Karnavian mengatakan netralitas ASN menjadi kunci penting dalam meminimalkan konflik di daerah sebagai dampak dari pelaksanaan pesta demokrasi tingkat daerah.

“Netralitas menjadi kunci keberhasilan pilkada ini, juga untuk menghindari aksi anarkis dan konflik, karena Pilkada ini kita waspadai agar tidak terjadi aksi anarkis,” kata Tito.

Terkait pengawasan pemilu, Abhan berharap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berkurang dibandingkan pada Pilkada 2018. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu mencatat sedikitnya 700 kasus ketidaknetralan oknum ASN, Polri dan TNI.

“ASN sering ada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita sering mendapati kenyataan bahwa ASN tergerus dalam pusaran tarik-menarik kekuasaan,” kata Abhan.

Faktor utama yang memmengaruhi ketidaknetralan tersebut, menurut Abhan, disebabkan adanya intimidasi dan ancaman oleh kekuasaan birokrasi, sehingga ASN di tingkat bawah.

“Sebab, mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi,” ujarnya. (bgn123)20091008