Denpasar, Baliglobalnews

Karantina Bali menerima penghargaan dari International Union for Conservation of Nature Species Survival Commission Asian Songbird Trade Specialist Group (IUCN SSC ASTSG), karena telah berupaya mengawasi lalu lintas dan mencegah perdagangan ilegal satwa liar mendapat pengakuan internasional.

“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Karantina Bali bersama instansi lintas sektor dalam menggagalkan berbagai upaya penyelundupan burung liar dan burung berkicau ilegal serta mendukung penyelamatan populasi burung dari ancaman perdagangan ilegal,” kata Kepala Balai Besar Karantina Bali Heri Yuwono di Denpasar pada Senin (31/8/2026).

Dia mengatakan posisi Bali sebagai wilayah strategis dengan mobilitas barang dan penumpang yang tinggi menjadikannya salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan lalu lintas satwa. “Melalui pengawasan di berbagai pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, serta jalur kargo udara dan laut, jajaran Karantina Bali secara konsisten mengamankan satwa burung yang dilalulintaskan tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan maupun dokumen lain yang dipersyaratkan,” ujarnya.

Menurut dia, pengawasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Karantina sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Selain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas satwa, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), termasuk risiko penyakit seperti avian influenza atau flu burung serta penyakit zoonosis lainnya.

Di sisi lain, upaya pencegahan perdagangan ilegal burung juga menjadi bagian dari perlindungan keanekaragaman hayati. Eksploitasi berlebihan terhadap burung berkicau di alam liar dapat mengancam keberlangsungan populasi dan keseimbangan ekosistem.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Karantina Bali terus memperkuat kolaborasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, serta berbagai instansi terkait.

Sinergi tersebut juga diwujudkan melalui penanganan dan pelepasliaran satwa hasil penindakan yang masih layak untuk kembali ke habitat alaminya, termasuk melalui kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bali Barat.

IUCN SSC ASTSG menilai langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan Karantina Bali sejalan dengan strategi konservasi global untuk melindungi burung berkicau Asia dari ancaman perdagangan ilegal.

Konsistensi pengawasan di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah dinilai menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang perdagangan ilegal satwa liar sekaligus mendukung upaya konservasi di tingkat global.

Heri mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Karantina Bali untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kerja sama lintas sektor. “Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan satwa liar membutuhkan kerja bersama agar kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia tetap lestari bagi generasi mendatang,” katanya. (bgn008)26090101

Denpasar, Baliglobalnews

Petugas Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali) menggagalkan pengiriman ilegal 284 ekor burung tanpa dokumen karantina dari Bali yang hendak dikirim ke Jawa Tengah.

Kepala Balai Besar Karantina Bali Heri Yuwono mengatakan pengiriman satwa tanpa dokumen karantina bukan kali pertama terjadi. Karena itu, pengawasan di pintu-pintu keluar Bali akan terus diperketat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan hayati dan kelestarian satwa liar Indonesia. “Modus pengiriman satwa tanpa dokumen seperti ini bukan pertama kali terjadi. Pelanggaran seperti ini terus berulang dan menjadi perhatian serius Badan Karantina Indonesia untuk terus memperkuat pengawasan sebagai bentuk pertahanan hayati sekaligus menjaga kelestarian alam Indonesia,” ujarnya di Denpasar pada Senin (3/8/2026).

Dia merinci 284 ekor burung yang diamankan terdiri atas 136 ekor pleci, 101 ekor trucuk, 31 ekor gelatik wingko, dan 16 ekor sikatan rimba dada coklat. Seluruh burung kemudian diserahkan kepada BKSDA untuk selanjutnya dilepasliarkan di kawasan Karangsewu, Taman Nasional Bali Barat, Kabupaten Jembrana.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan petugas Karantina Bali di Satuan Pelayanan (Satpel) Gilimanuk bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Pelabuhan Gilimanuk dan Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk saat menggelar pengawasan terpadu di Pos 1 Pelabuhan Gilimanuk pada Sabtu (1/8/2026). “Kasus ini terungkap setelah petugas menerima informasi mengenai rencana pengiriman burung menggunakan bus malam menuju Jawa Tengah. Informasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai,” katanya.

Saat memeriksa bagasi bus, kata dia, petugas menemukan ratusan burung yang dikemas di dalam tiga kardus dan empat keranjang buah. Namun, awak bus tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan hewan maupun dokumen karantina sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Petugas kemudian mengamankan seluruh satwa untuk mencegah peredaran ilegal sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit hewan antardaerah.

Karantina Bali menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas satwa sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023. “Langkah ini dilakukan untuk mencegah perdagangan satwa liar secara ilegal sekaligus memastikan setiap media pembawa yang dilalulintaskan memenuhi persyaratan karantina demi menjaga keamanan hayati Indonesia,” katanya. (bgn008)26080308

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali) Satuan Pelayanan (Satpel) Padangbai berhasil mengamankan penyelundupan 7.355 ekor burung yang dilalulintaskan dari Nusa Tenggara Barat menuju Bali, tanpa dilengkapi dokumen karantina dari daerah asal.

“Ribuan burung yang diamankan tersebut terdiri atas berbagai jenis, antara lain burung manyar, sangihe, pipit zebra, srigunting, prenjak, kemade, madu matari, cabai, ciblek, gelatik batu, kacamata, dan cicak kombo,. Kegiatan ini juga dibantu bersama TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Kepolisian KP3 Padangbai dan Flight Protection Bird,” kata Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M. Panggabean di Denpasar pada Rabu (21/1/2026).

Dia menjelaskan penahanan dilakukan karena pengiriman burung-burung tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina dan melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Badan Karantina Indonesia berkomitmen penuh dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. “Penahanan terhadap komoditas burung yang dilakukan petugas kami di lapangan merupakan langkah tegas untuk memitigasi risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina di wilayah Pulau Bali, contohnya pencegahan terhadap flu burung dan beberapa penyakit lainnya,” ujarnya.

Dia menyatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan, manusia, serta kelestarian lingkungan.

Dia mengatakan bahwa pencegahan penularan penyakit merupakan salah satu misi utama Badan Karantina Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta kelestarian biodiversitas Indonesia. Sinergi lintas instansi akan terus diperkuat guna memastikan lalu lintas hewan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Badan Karantina Indonesia akan melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus pelanggaran ini, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya,  tidak muncul penyakit baru dengan mencegah masuk dan tersebarnya HPHK serta menjaga keberadaan biodiversitas Indonesia tetap lestari,” tegasnya. (bgn008)26012119

Denpasar, Baliglobalnews

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali), mengawasi lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha 1446 H. Peningkatan pengawasan ini dilakukan, karena adanya lonjakan pengiriman hewan kurban, serta untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang dilalulintaskan melalui Bali.

“Kami memastikan setiap ekor sapi yang dilalulintaskan telah memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Ini adalah bentuk komitmen Karantina dalam menjaga kesehatan dan keamanan pangan nasional,” kata Kepala Karantina Bali, Heri Yuwono, di Denpasar, pada Rabu (28/5/2025).

Dia menjelaskan, peningkatan lalu lintas hewan saat jelang Idul Adha merupakan fenomena musiman yang selalu terjadi setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban.

Sejak Januari hingga 27 Mei 2025 tercatat 40.995 ekor sapi potong telah dilalulintaskan melalui 1.443 kali pengiriman, seluruhnya telah melalui prosedur pemeriksaan karantina yang ketat. “Pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen persyaratan dan evaluasi kondisi kesehatan ternak untuk memastikan bebas dari Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Proses ini dilakukan oleh tim profesional Karantina Bali, terdiri dari Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan, di tiga titik utama: Pelabuhan Gilimanuk, Celukan Bawang, dan Benoa,” jelasnya.

Dengan kualitas pengawasan yang prima, Karantina Bali terus memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi hewan kurban secara nasional. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat guna memastikan keamanan lalu lintas hewan hingga hari H perayaan Idul Adha.

“Idul Adha adalah momentum penting bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa hewan kurban yang dikonsumsi masyarakat benar-benar sehat dan aman. Upaya ini adalah bagian dari pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas,” jelas Heri.

Dia mengatakan Bali dikenal sebagai salah satu daerah pemasok utama sapi potong di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan karantina yang optimal menjadi kunci untuk memastikan bahwa distribusi hewan kurban ke daerah lain dapat berjalan lancar, aman, dan tidak menjadi sumber penularan penyakit hewan antarwilayah.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) terus mengimbau seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi regulasi karantina serta melaporkan setiap pengiriman hewan, ikan, dan tumbuhan, serta produk turunannya. “Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan keamanan hayati di Indonesia dapat terjaga dengan baik,” katanya. (bgn008)25052819

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Bali menyosialisasikan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Perba No. 5/2025), kepada pelaku usaha, guna mendukung kelancaran arus barang terkait ekspor dan impor.

“Sosialisasi Perba No. 5 Tahun 2025 kepada pelaku usaha ini untuk mendukung kelancaran arus barang dalam kegiatan ekspor impor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan serta produk turunannya. Perba ini merupakan penyempurnaan dari Perba No. 1 Tahun 2024 dengan beberapa HS Code yang ditambahkan dalam Perba No. 5 Tahun 2025 dan juga sebaliknya. Implementasinya terintegrasi dalam sistem SSm QC,” ujar Kepala Karantina Bali Heri Yuwono dalam sambutannya saat membuka secara daring di Denpasar pada Kamis (15/5/2025).

Dia mengatakan demi melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) untuk pelindungan sumber daya alam hayati, serta Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2019 tentang KHIT bahwa pelaksanaan tindakan karantina dilakukan sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor atau ekspor. Oleh karenanya, penerapan Perba No. 5/2025 ini terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW), melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC).

“Implementasi Perba No. 5 Tahun 2025, Heri menjelaskan, telah mempertimbangkan kesesuaian dengan Harmonized Commodity Description and Coding System/Harmonized System (HS) 2022 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2022, kebutuhan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di lapangan-termasuk ketentuan negara tujuan untuk ekspor-serta ketentuan kementerian atau lembaga terkait dengan pelarangan ekspor impor,” katanya.

Salah satu narasumber dalam sosialisasi tersebut, Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan Deputi Bidang Tumbuhan Abdul Rahman menyampaikan bahwa kategori komoditas yang dikenai tindakan karantina merujuk pada UU No. 21 Tahun 2019 dan ISPM (International Standard for Pyhtosanitary Measures) No. 32. Adapun ISPM No. 32 merupakan standar internasional untuk perlakuan fitosanitari pada komoditas impor atau ekspor, yang berbasis pada analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). “Penerapan Perba 5 Tahun 2025 pada SSm QC ini diharapkan mampu mengoptimalkan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina dan memberikan efisiensi, sehingga proses bisnis ekspor dan impor dapat berjalan lebih cepat,” kata Rahman.

Narasumber lainnya Wahyu Widodo menyampaikan beberapa hal yang perlu dicermati dalam penerapan Perba 5 Tahun 2025 adalah kode HS dan dokumen karantina yang diperlukan, beberapa media pembawa yang diawasi oleh lebih dari satu bidang karantina. Wahyu mencontohkan media pembawa yang diawasi oleh Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan serta identifikasi risiko yang timbul setelah penerapan Perba 5 Tahun 2025. “Implementasi Perba No. 5 Tahun 2025 dapat berjalan dengan optimal dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan melakukan sinkronisasi, sehingga proses tindakan dan sertifikasi karantina berlangsung lebih efisien,” katanya.

Leonardus Bishara dari Direktorat Tindakan Karantina Hewan menyampaikan perubahan HS Code pada Perba No. 5 Tahun 2025 dengan pertimbangan analyzing point. Sebagai penutup, Rahman mengharapkan seluruh pengguna jasa dapat mencermati Perba No. 5 Tahun 2025 dan juga SSm QC, sehingga dapat memperlancar proses ‘clearance’ karantina, baik ekspor maupun impor. 

Sosialisasi kepada pelaku usaha di Bali dan Nusa Tenggara dihadiri secara daring sebanyak 347 peserta pada kanal zoom dan 1.300 peserta melalui Youtube. Peserta dari pengguna jasa karantina, petugas Karantina, dan instansi terkait. (bgn008)25052604