Denpasar, Baliglobalnews

Polda Bali melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama (PJU) dan kapolres jajaran yang berlangsung khidmat di Gedung Presisi Polda Bali pada Rabu (7/1/2026).

Upacara sertijab dipimpin Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dan dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Bali Ny. Daniel Adityajaya, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana, para pejabat utama Polda Bali, serta personel Polda Bali yang terlibat dalam pelaksanaan upacara.

Jabatan yang diserahterimakan meliputi Irwasda, Karo Rena, Dirreskrimsus, Dirressiber, Ka SPN Polda Bali, Kapolres Buleleng, Kapolres Karangasem, Kapolres Klungkung, dan Kapolres Badung Polda Bali.

Kapolda Irjen Pol. Daniel Adityajaya menegaskan bahwa mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. “Serah terima jabatan ini merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Polri kepada personel yang dinilai mampu mengemban amanah dan tanggung jawab jabatan dengan baik. Saya berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program kerja yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama bertugas di Polda Bali, serta mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat baru. “Teruslah bekerja dengan profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai presisi dalam setiap pelaksanaan tugas, demi terwujudnya situasi kamtibmas Bali yang aman dan kondusif,” katanya.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan dan pelantikan pada kegiatan tersebut meliputi Irwasda Polda Bali dari KBP Benny Subandi, S.I.K., M.Si. kepada KBP Asep Ahdiatna, S.I.K., M.H., Karo Rena Polda Bali dari KBP Daniel Widya Mucharam, S.I.K., M.P.A. kepada KBP Moh. Basori, S.I.K., M.M., M.H., Dirreskrimsus Polda Bali dari KBP Teguh Widodo, S.I.K., M.M.,kepada KBP Wisnu Prabowo, S.I.K., M.M., Dirressiber Polda Bali dari KBP Ranefli Dian Candra, S.I.K., M.H. kepada KBP Aszhari Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si.,

Kapolres Buleleng dari AKBP IB Widwan Sutadi, S.I.K., M.H. kepada AKBP Ruzi Gusman, S.I.K., M.Si., M.T., M.Sc., Kapolres Klungkung dari AKBP Alfons William Perwira Letsoin, S.I.K. kepada AKBP M. Arif Batubara, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Karangasem dari AKBP Joseph Edward Purba, S.H., S.I.K., M.H., kepada AKBP I Made Santika, S.H., S.I.K., M.I.K.,

Ka SPN Polda Bali dari KBP Dewa Putu Eka Darmawan, S.I.K., M.H. kepada KBP Muhammad Ikhwan, S.H., S.I.K., M.H., dan Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara, S.H., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., kepada AKBP Joseph Edward Purba, S.H., S.I.K., M.H.

Upacara Sertijab berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi momentum penguatan soliditas internal Polda Bali dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (*/bgn003)26010707

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menerima puluhan nasabah Bank BPR Lestari di ruang rapat Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/1). Mereka mengadukan dan minta perlindungan kepada DPRD Badung.

Putu Parwata usai pertemuan mengatakan 51 nasabah Bank BPR Lestari menyampaikan rasa ketidakpuasan berhubungan dengan Bank BPR Lestari. ”Bahkan hampir semua nasabah BPR Lestari yang mengadu kepada DPRD Badung hari ini mengalami kerugian,” katanya.

Parwata menyebutkan ketidakpuasan itu baik dari segi analisis penerimaan maupun dalam pemanfaatan kredit, mulai dari analisa kredit, pengajuan, pemanfaatan kredit dan hasil kreditnya. Jadi semuanya mengatakan bermasalah. ”Ada satu model yang disampaikan, bahkan dari pengacara mereka ada dugaan bahwa Bank Lestari melakukan suatu rekayasa di dalam membuat suatu perjanjian, sehingga seolah-olah kredit itu sudah diterima, padahal ada satu model yang diberikan kepada nasabah yaitu model top up,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu memisalkan nasabah mendapat kredit Rp 1 miliar, ditandatangani Rp 1 miliar, tetapi yang cair itu hanya Rp 500 juta. Sisanya ditahan untuk kebutuhan pokok dan modal. ”Jadi dengan demikian beratlah pengusaha itu memutar uangnya. Harusnya uang yang diputar 1 miliar, tetapi yang berputar hanya 500 juta, bagaimana mungkin memenuhi kewajiban 1 miliar. ”Jadi secara de jure betul dia menandatangani perjanjian, tetapi secara de facto tidak menerima uang. Nah, rasa ketidakadilan inilah yang menyebabkan kawan-kawan, dari omongan nasabah itu, mengakibatkan mereka bangkrut. Karena inilah dia mati, karena pihak bank bukan melakukan suatu pembinaan bagi pengusaha, tetapi membuat dia bangkrut,” katanya seraya menambahkan, karena itulah mereka minta satu perlindungan kepada DPRD Badung untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Parwata, supaya maksud dan tujuan mereka berusaha maju, seharusnya bank membina, bank memfasilitasi keuangan sehingga sama-sama maju. ”Tetapi laporannya tadi, banknya yang selamat tetapi nasabah yang 51 ini mengalami masalah. Ada yang disita rumahnya dan lain sebagainya. Inilah perlu kita bersama-sama untuk mengawal, terutama bagi penegak hukum. Jadi, kami akan mohon kepada Bapak Kapolda Bali beserta dengan seluruh jajarannya, Kajati dan seluruh jajarannya, para penegak hukum untuk menolong. Mereka ini kan pengusaha dengan ekonomi lemah. Artinya, modal mereka di bawah 5 miliar, tergolong UMKM. Bapak Presiden Jokowi memberikan perhatian serius kepada UMKM ini, bukan diperas. Sebagai wakil masyarakat, kami akan mengawal tuntas, sehingga masyarakat akan mendapat suatu hak perlindungan seadil-adilnya, baik secara hukum, sosial maupun secara ekonomi,” katanya.

Dia berharap semua akan memberikan hikmah dan kembali bank sebagai pusat pembiayaan masyarakat betul-betul bersinergi untuk saling menolong, saling memberikan fasilitas, saling membina sehingga bank dan pengusaha berjalan dengan baik. ”Kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Badung maupun di Bali, kami imbau agar berhati-hati menerima fasilitas dari bank manapun, supaya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan OJK dan pemanfaatannya dengan baik. Hati-hatilah jangan sampai seperti apa yang diadukan oleh 51 nasabah Bank Lestari ke DPRD. Kami tidak ingin terjadi persoalan seperti yang dialami oleh 51 nasabah Bank Lestari ini,” katanya.

Ketika ditanya apakah ada unsur pidana, Parwata mengatakan justru menyarankan agar nasabah melaporkan kepada pihak penegak hukum supaya jelas urutannya. ”Jadi nanti kami mohonkan penegak hukum akan menganalisa, apakah ini masuk pidana atau perdata. Makanya perwakilan nasabah Bank Lestari ini kami sarankan untuk melaporkan saja kepada Polda supaya clear, supaya jangan ada dugaan-dugaan. Nanti dibilang Bank Lestari tidak bagus dan lain sebagainya, padahal sudah bagus, ya laporkan, supaya jelas tidak abu-abu, itu akan lebih fair,” tandasnya.

Sementara Penasihat Hukum (PH), I Wayan Gede Mardika, yang menemani nasabah, menyebutkan sesungguhnya sudah ada beberapa PH yang melakukan upaya sendiri-sendiri, namun semuanya tumbang, karena mereka melihat dari keperdataan. ”Kalau dilihat dari perdata, sudah sesuai. Tetapi di belakang itu tidak sesuai. Oleh sebab itulah, karena melawan suatu perusahaan besar seperti BPR Lestari kita memerlukan atensi banyak orang. Dalam hal ini pemerintah, yang mengawal karena ini ada kepentingan yang sangat besar di belakangnya. Jadi ada kepentingan lain dan kekuatan lain, makanya kita perlu bantuan pemerintah,” katanya.

Mardika mengharapkan kehadiran pemerintah untuk memberikan atensi dan bantuan kepada kreditur dari BPR Lestari untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan keadilan. ”Kita akan melakukan upaya-upaya lain. Dari segi pidana kita akan laporkan. Sebagai lawyer kita sifatnya mewakili dari debitur, kalau debitur bilang maju, ya maju. Dalam hal ini sudah dilakukan beberapa dumas (pengaduan masyarakat). Sekarang tindak lanjut dari kepolisian, itu masih abu-abu. Di sinilah kita menekan supaya anggaplah seperti di akupuntur. Simpul-simpulnya ditekan sedikit biar lancar,” katanya.

Ketika ditanya sudah berapa nasabah yang memintanya sebagai PH, Mardika menyebutkan baru menerima 5. ”Masih berkembang, saat ini baru 5, akan bertambah lagi,” tandasnya.

PH lainnya, Made Kariada, menyoroti kinerja OJK mempunyai kewenangan dalam mekanisme administratif. Jika pihak OJK belum melakukan upaya administratif yang serius, kepolisian tidak bisa juga bergerak, harus simultan.

Dia menyatakan debitur sudah melapor ke OJK, tetapi tidak ada upaya perbaikan mengarah ke yang positif pemberian kepada nasabah. ”Makanya kami perlu dukungan politik. Bagaimanapun yang bikin peraturan dan perundang-undangan ini kan DPR. Ini menyangkut perekonomian masyarakat Bali. OJK jangan diam saja. OJK seharusnya memanggil debitur untuk menggali, tidak hanya mengawasi bank anleh hanya secara administratif. Di sana kan ada tujuan kredit, OJK punya kewenangan penuh. Kewenangan BI dan Menteri Keuangan sekarang ada di OJK semua. Kalau tidak tegak menjalankan peraturan, bagaimana jadinya lembaga-lembaga keuangan yang ada,” kata Kariada yang mewakili 6 debitur. (bgn003)22011813

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra secara maraton memantau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Serentak tahun 2020 di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, hingga Kabupaten Karangasem, Selasa (8/12/2020).

Gubernur di hadapan awak media di Kantor KPU Provinsi Bali mengatakan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem, net) siap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covif-19.

Gubernur yang juga didampingi Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, pertama menyasar TPS 15, Banjar Betngandang, Desa Sanur Kauh, Denpasar. Gubernur langsung mengecek ketersediaan fasilitas protokol pencegahan Covid-19, seperti tempat pencuci tangan, hand sanitizer, maupun alat pengukur suhu tubuh agar dapat digunakan dengan baik saat masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. 

Tidak berhenti sampai di sana, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng juga menanyakan kesiapan KPPS mulai dari fasilitas bilik suara, hingga ruang tunggu para pemilih. “Saya mohon juga KPPS, Saksi, hingga warga yang melakukan hak suaranya di TPS agar tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, yang didampingi Ketua KPPS, I Wayan Andika Saputra, menjelaskan pukul 07.00 KPPS sudah memulai pemungutan suara sampai pukul 13.00.

“Selama pemungutan suara berlangsung, dan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 kami mengatur enam gelombang kehadiran pemilih di TPS 15, yang mana pemilih per satu gelombang berjumlah 50 sampai 60 orang,” ujarnya seraya mengatakan di TPS 15 ini terdapat 465 pemilih.

Sementara di Kabupaten Bangli, rombongan Gubernur Bali, Kapolda Bali, KPU dan Bawaslu Provinsi Bali disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli, Putu Pujawan di TPS 05 Taman Bali yang berlokasi di SDN 1 Taman Bali, Bangli.

“TPS 05 Taman Bali siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19, disini terdapat 318 pemilih,” lapor Ketua KPPS, I Dewa Nyoman Agus Lastriawan, dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster usai melalukan pemeriksaan kesiapan KPPS dan ruang titik kumpul pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Kemudian di Kabupaten Karangasem, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan bersama Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, Putu Deasy Natalia mengajak Gubernur Bali, Wayan Koster ke TPS 31 Kelurahan Subagan yang berlokasi di SMPN 2 Amlapura.

TPS 31 yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 352 ini, tercatat Gubernur Koster bersama Kapolda Bali, dan Bawaslu Bali meminta KPU Karangasem agar menganti lampu di ruangan TPS 31, karena kondisinya kurang cerah.

Mendengar hal itu, Ketua KPPS, I Komang Hendra segera menyanggupi permintaan tersebut, sehingga ruangan di TPS 31 mendapatkan cahaya lampu yang optimal dengan harapan tahapan Pemungutan Suara dapat berjalan lancar. (bgn003)20120903

Jakarta, Baliglobalnews

Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11). Kegiatan itu diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres.

Karena masih Pandemi Covid-19 atau virus corona, beberapa Kapolda dan Kapolres mengikuti acara ini secara virtual. Hal itu dilakukan demi menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, mengungkapkan bahwa, dalam arahannya Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan beberapa arahan tegas kepada seluruh jajarannya di Indonesia. Diantaranya, terkait dengan penanganan Covid-19. 

Kapolri, kata Argo, menginstruksikan untuk para Kasatwil tidak ragu-ragu untuk menegakan protokol kesehatan di masyarakat. 

“Jadi kegiatan Apel Kasatwil ini berkaitan dengan beberapa hal. Penanganan Covid-19 bahwa penekanan pada undang-undang yaitu para Kapolda harus menegakkan protokol kesehatan, tidak ada keragu-raguan bersama dengan TNI, Satpol PP dan tokoh masyarakat,” kata Argo.

Kemudian arahan tegas selanjutnya adalah para kapolda dan kapolres diminta untuk netralitas harga mati dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, jajaran juga diinstruksikan menjaga keamanan saat pesta demokrasi itu berlangsung.

“Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, tentunya dengan adanya Pilkada ini mulai dari para Kapolda, Kapolres yang ada Pilkada nya serentak di 270 provinsi, kabupaten/kota akan melakukan pengamanan TPS, mengamankan kotak surat suara, himbauan tentang perhitungan suara dan pentahapan-pentahapan lainnya. Dalam Pilkada penekanannya adalah netralitas harga mati,” ujarnya. 

Argo menekankan, apabila Kasatwil melanggar hal tersebut, maka Kapolri tidak akan segan-segan memberikan sanks disiplin kepada jajarannya. 

“Kemudian apabila ada anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran, ditekankan oleh Bapak Kapolri melalui STR, Vidcon, atau arahan langsung akan  ditindak tegas berdasarkan pelanggaran  yang dilakukan di lapangan,” katanya. 

Selanjutnya, arahan soal UU Cipta Kerja Omnibus Law. Terkait hal itu, Kapolri memperbolehkan masyarakat menggelar aksi namun, para Kasatwil diinstruksikan untuk langsung menindak tegas apabila demonstrasi penolakan berujung anarkis.

“Berkaitan dengan Omnibus Law, tentunya akan dikeluarkan kebijakan, apabila memang dalam menyampaikan pendapat  telah diatur dalam amanat undang-undang, apabila terjadi anarkis akan ditindak tegas,” katanya. 

Sementara terkait pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Polri melakukan pengamanan dengan operasi khusus Kepolisian terpusat dengan sandi Opera Lilin yang diselenggarakan mulai dari tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021.

“Pengamanan Operasi Lilin tersebut ada 191.534 personel yang dilibatkan dalam operasi tersebut, kemudian membuat 4.216 pos pelayanan dan pos pengamanan. Untuk kegiatan tersebut kami mengedepankan kegiatan simpati dan tidak ada represif,” ujar nb ya.

Aksi simpati, lanjutnya, Kapolri berkeinginan agar jajarannya melakukan aksi simpatik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan apabila ada yang melanggar dengan cara memberikan bantuan sosial berupa sembako, masker serta hand sanitizer. 

“Melalui Aslog, Kapolri menyampaikan telah menyediakan 5.000 ton beras yang saat ini berada di Bulog untuk diberikan kepada Polda dan Polres seluruh Indonesia agar dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 terkait pendistribusiannya akan di rumuskan oleh Aslog,” katanya.

Dalam Rapim Apel Kasatwil tahun 2020, Kapolri menekankan bahwa, seluruh kegiatan difokuskan kepada giat kemanusiaan/bakti sosial, sinergitas TNI-Polri mengkristal didalam hati seluruh anggota dan pembinaan personel Kepolisian dengan reward and punishment.

Di sisi lain, Argo menegaskan, sejak kepemimpinan Kapolri Idham Aziz dan telah dirumuskan oleh ASDM Kapolri bahwa sampai saat ini tidak ada anjak/seluruhnya memiliki jabatan dan sudah ditempatkan.

“Nantinya akan datang lulusan Lemhanas dan Sesko TNI dari Kepolisian yang akan langsung ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Polri berharap Apel Kasatwil TA 2020 untuk kemasyarakatan bangsa Indonesia dapat bermanfaat,” pungkasnya. (bgn003)20112513