Denpasar, Baliglobalnews

Triwulan III tercatat penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) mencapai Rp11,64 triliun atau setara dengan 64,71% dari target yang telah ditetapkan Rp17,99 triliun hingga September tahun 2025.

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 Rp10,54 triliun, terdapat peningkatan Rp1,09 triliun sehingga penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 10,40%. “Sebanyak Rp11,64 triliun uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak di Provinsi Bali diadministrasikan oleh 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 7 KPP Pratama,” katanya di Denpasar pada Senin (27/10/2025.

Dia menyebutkan penerimaan pajak dari KPP Madya dan 7 KPP Pratama yakni, KPP Madya Denpasar dengan realisasi sejumlah Rp5.867,88 miliar dari target Rp8.579,94 miliar, KPP Pratama Denpasar Timur, realisasi Rp856,16 miliar dari target Rp1.545,82 miliar, KPP Pratama Denpasar Barat, realisasi Rp867,03 miliar dari target Rp1.372,53 miliar. Kemudian, KPP Pratama Badung Selatan, realisasi Rp1.260,46 miliar dari target Rp1.805,61 miliar, KPP Pratama Badung Utara, realisasi Rp1.290,59 miliar dari target Rp1.943,49 miliar, KPP Pratama Gianyar, realisasi Rp870,03 miliar dari target Rp1.482,92 miliar, KPP Pratama Tabanan, realisasi Rp332,83 miliar dari target Rp751,52 miliar dan KPP Pratama Singaraja, realisasi Rp296,25 miliar dari target 507,39 miliar.

Apabila dilihat dari jenis pajaknya, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar yaitu sejumlah Rp8.033,24 miliar, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sejumlah Rp3.097,83 miliar, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (BPHTB) sejumlah Rp2,03 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp508,13 miliar.

“Perhitungan pertumbuhan (yoy) penerimaan pajak tahun 2025 sebesar 10,40% sudah mempertimbangkan berlakunya PMK-81/PMK.03/2024, yaitu administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak cabang yang dilaksanakan terpusat di KPP perusahaan induk,” katanya.

Dia menambahkan, penyumbang terbesar penerimaan pajak dari Sektor Lainnya berasal dari Real Estat sejumlah Rp676,10 miliar (kontribusi 16,43%) dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis sejumlah Rp559,48 miliar (kontribusi 13,60%). “Mulai tahun 2026, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 dilakukan melalui Coretax DJP. Diharapkan kepada seluruh wajib pajak baik orang pribadi atau badan agar segera melakukan Aktivasi Akun Coretax-nya. Setelah aktivasi, tahap selanjutnya adalah membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Digital. Kode Otorisasi ini penting dibuat agar wajib pajak dapat menandatangani SPT Tahunan PPh atau dokumen perpajakan lainnya secara digital,” katanya. (bgn008)25102812

Denpasar, Baliglobalnews

Hingga akhir Maret 2024, Kanwil DJP Bali mencatat 298.109 wajib pajak orang pribadi (WPOP) melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), secara tepat waktu atau tumbuh sebesar 8,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, Nurbaeti Munawaroh, mengungkapkan bahwa kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tersebut telah mencapai 75,40% dari target sejumlah 395.366 SPT. Capaian tersebut terdiri dari 256.320 SPT WP OP karyawan, 34.680 SPT WP OP nonkaryawan, dan 7.109 SPT WP badan.

“Kantor Wilayah DJP Bali mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, tulus, dan berintegritas kepada masyarakat. Kami tegaskan kembali seluruh layanan di kantor pajak tidak dipungut biaya,” katanya.

Nurbaeti Munawaroh kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) namun status pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi NPWP masih belum valid agar segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sebelum 1 Juli 2024.

“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status validitas NIK menjadi NPWP-nya valid atau tidak, dapat diketahui melalui menu profil masing-masing wajib pajak pada situs www.pajak.go.id atau masyarakat juga bisa mengetahuinya melalui ereg.pajak.go.id/ceknpwp dengan memasukkan NIK dan (KK)-nya masing-masing,” katanya.

Nurbaeti menerangkan bahwa apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Wilayah DJP Bali atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat. (bgn008)24040502

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali dalam hal pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

“Atas nama Pemerintah dan Bupati Badung, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali beserta jajaran, yang sudah memprakarsai penandatanganan nota kesepakatan kerjasama dan kolaborasi sebagai wujud komitmen antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik,” ujar Sekda Adi Arnawa saat penandatanganan nota kesepakatan antara Kakanwil DJPb Provinsi Bali dengan Bupati Badung yang dirangkaikan dengan Penyerahan Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan Badung meraih Opini WTP 7 tahun berturut-turut, di Puspem Badung, Selasa (28/8).

Adi Arnawa menyampaikan kerjasama melalui penandatangan nota kesepakatan ini merupakan jembatan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Badung melalui koordinasi dan pendampingan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanfaatan bersama. Dijelaskan juga kepada pihak Kakanwil DJPb Prov Bali bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan sektor pariwisata runtuh yang berimplikasi langsung pada penurunan PAD Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kanwil DJPb Bali bisa menambah besaran dana kepada Pemkab Badung.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa membantu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dengan memberikan tambahan dana transfer seperti pada saldo DAK, dan tambahan DAU. Karena ditengah kondisi fiskal kita yang sangat berat ini otomatis celah fiskal kita akan turun, inilah harapan kita melalui Bapak Kakanwil bisa menginformasikan kepada pusat sehingga formula yang ada terkait pemberian DAU untuk Badung ada perubahan, setidaknya untuk belanja pegawai bisa di back up dari DAU,” katanya.

Menurut Sekda Adi Arnawa, Badung selama ini hanya di-backup dana gaji oleh pusat dengan nominal mendekati Rp 300 miliar, sementara kebutuhan mendekati Rp 700 miliar. “Artinya selama ini gaji pegawai banyak di support dari PAD murni Badung. Sementara PAD kita saat ini yang bersumber dari pariwisata sudah sangat susah sekali. Untuk itu semoga ada perhatian dari Kementerian Keuangan untuk memperbaiki fiskal kita,” pungkasnya.

Sementara Kakanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto, menyampaikan penguatan sinergi antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin nyata untuk dilakukan ditengah kondisi seperti saat ini, khususnya yang ada kaitannya dalam hal pengelolaan keuangan negara.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang sudah terjalin antara DJPb bali dengan Pemkab Badung yang telah berjalan dengan sangat baik. Untuk itu perlu kiranya dilembagakan dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan bersama kerjasama dan kolaborasi dalam pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Pihaknya menambahkan setiap tahun Pemkab Badung selalu mengalami peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip tata kelola yang baik dan terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Sehingga Pemkab Badung mampu meraih opini WTP 7 tahun berturut-turut.

“Untuk itu atas nama Pemerintah Pusat saya menyampaikan apresiasi dan menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkab Badung sebagai pemerintah daerah yang mampu meraih opini WTP sebanyak 7 tahun berturut-turut. Opini WTP sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang terbaik yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di Pemkab Badung,” ujarnya.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Inspektorat dan kepala OPD terkait di Pemkab Badung. (bgn003)21092809

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur 2021 dengan tema Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara.

Acara yang berlangsung online disiarkan langsung lewat akun Youtube Kanwil DJP Bali, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJP Bali Dudung Rudi Hendratna menyampaikan, pajak bertutur ini merupakan strategi dalam meningkatkan kesadaran pajak.

“Harapan kami kegiatan ini dapat memberi manfaat, menambah wawasan dan kesadaran perpajakan bagi kita semua untuk mewujudkan generasi muda sadar pajak sebagai wujud bela negara,” ucap Dudung.

Kegiatan Pajak Bertutur 2021 di Kanwil DJP Bali memiliki beberapa rangkaian acara, di antaranya pemaparan materi tentang pentingnya pajak dan layanan yang diberikan oleh DJP kepada mahasiswa, lomba cover lagu sadar pajak dan kuis kesadaran pajak.

Acara ini diikuti oleh 200 mahasiswa yang berasal dari 7 perguruan tinggi. Selain itu, Kanwil DJP Bali juga memberikan apresiasi kepada Institut Teknologi dan Kesehatan Bali sebagai perguruan tinggi dengan kegiatan inklusi teraktif tahun 2020 di lingkungan Kanwil DJP Bali. 

Pihaknya berpesan kepada mahasiswa apabila nanti telah dewasa dan telah memenuhi syarat objektif dan subjektif agar dapat menjadi wajib pajak yang taat. Untuk bisa APBN berperan menghadapi kondisi pandemi Covid-19, menangani bidang kesehatan, menangani bantuan sosial, membantu usaha kecil menengah, perananan dari pajak menjadi sangat penting. 

“Dimana 70% hingga 80% penerimaan keuangan negara atau APBN kita adalah dari pajak,” ujarnya. 

Disisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dalam bentuk pajak sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, pembangunan, serta negara negara untuk bisa menghadapi berbagai tantangan termasuk pandemi Covid-19.

Demikian, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya, mengajak mahasiswa memahami bahwa pajak sangat penting untuk kehidupan kita dan kemajuan Indonesia. “Adik-adik bisa bersekolah dan berkuliah karena pajak. Oleh karena itu kita semua harus belajar tentang pajak dan taat membayar pajak,” ucapnya.

Diakhir acara, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ida Ernawati mengharapkan generasi muda memahami bahwa bela negara tidak selalu berarti memanggul senjata menghadapi musuh, namun juga dilakukan dengan bentuk yang lain sepanjang masa dalam segala situasi. 
Misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik jalur pendidikan formal maupun non formal dan juga membayar pajak yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.(BGN008)21082615