Denpasar, Baliglobalnews

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap menjaga Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bentuk sinergis keamanan dan penegakan hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Ketut Sumedana usai apel gelar pasukan yang berlangsung di Lapangan Upacara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, pada Senin (28/7/2025) menegaskan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi nyata antar-lembaga negara, terutama dalam penguatan sistem penegakan hukum di wilayah Bali, NTB, dan NTT. “Gelar pasukan gabungan TNI dan Kejaksaan pada pagi hari ini (kemarin) sebagai wujud nyata kolaborasi atau sinergitas kelembagaan, sekaligus penyerahan personil yang akan ditugaskan ke kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di Bali, NTB dan NTT,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam apel tersebut diikuti ratusan prajurit TNI dan pegawai Kejati Bali, serta pejabat utama Kodam IX/Udayana, Dandim dan Danyon se-Bali, Danlanal Denpasar, Danlanud Ngurah Rai, serta seluruh Kajari se-Bali. Sementara dari wilayah NTB dan NTT, para pejabat mengikuti secara virtual.

Sumedana menjelaskan kegiatan hari ini menjadi bagian dari penataan kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan struktur organisasi kejaksaan, serta Peraturan Jaksa Agung tentang kedudukan Jaksa Pidana Militer. “Personel TNI yang ditugaskan akan menjadi bagian organik dari Asisten Pidana Militer dan mendukung kerja-kerja kejaksaan dalam aspek pengamanan institusional,” katanya.

Sementara Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan sinergi ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan RI yang bertujuan mendukung keamanan lembaga penegak hukum. Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI bersifat terbatas dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. “Peran TNI bersifat mendukung Kejaksaan secara terbatas dan sesuai dengan koridor hukum, terutama dalam hal pengamanan objek dan personel serta kegiatan operasi bersama apabila dibutuhkan,” ujarnya.

Pihaknya menekankan kepada para prajurit yang terlibat agar memahami tugas dengan detail, menjaga profesionalisme dan netralitas, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Kemudian, meminta seluruh langkah pengamanan harus dikoordinasikan secara ketat dan berlandaskan pada nota kesepahaman serta surat tugas yang sah. “Kami minta anggota turut mendeteksi dan mencegah secara dini terhadap potensi gangguan hukum dan keamanan. Dan terakhir, menjaga disiplin serta moralitas sebagai representasi institusi negara yang profesional dan berintegritas. Pentingnya sinergi yang berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang aman, bersih, dan adil bagi masyarakat di wilayah Bali Nusra,” katanya.

Kegiatan yang juga dirangkaikan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kodam IX/Udayana dengan Kejati Bali, Kejati NTB, dan Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, ditandatangani langsung Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, bersama Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana, Kejati NTB Wahyudi, dan Kejati NTT Zet Tadung Allo.

Perjanjian nota Kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan RI yang telah diperbarui pada 6 April 2023, serta didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap jaksa. (bgn008)25072809

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi istri, menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali di Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Rabu (21/2/2024). Kajati Bali sebelumnya, R. Narendra Jatna ditunjuk menjadi Kajati DKI Jakarta, sedangkan posisi Kajati Bali diisi I Ketut Sumedana yang sebelumnya menjabat Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

R. Narendra Jatna yang telah dilantik sebagai Kajati DKI Jakarta ini mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Kajati Bali. Tentunya kerjasama yang baik dan solid ini harus terus dipupuk dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Bali ini.

“Tentunya sangat banyak sekali dukungan dan sinergitas yang telah terwujud dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pembinaan dan penegakan hukum,” ujarnya.

Kajati Bali, I Ketut Sumedana, menyampaikan perkenalan sekaligus memohon dukungan untuk bertugas sebagai Kajati Bali. Tentunya tugas ini akan dapat terlaksana dengan baik jika mendapat dukungan semua pihak, termasuk Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali serta masyarakat Bali. “Saya di sini ingin kulo nuwun, mohon ijin untuk bertugas sebagai Kajati Bali, mohon dukungan semua pihak agar tugas ini berjalan dengan baik,” ujarnya

Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengucapkan selamat bertugas kepada Kajati Bali sebelumnya R. Narendra Jatna yang mendapatkan promosi ke Kejati DKI Jakarta, serta selamat bertugas kepada I Ketut Sumedana sebagai Kajati Bali. Tentunya, sinergitas yang telah terbangun agar terus dipupuk bersama dalam mendukung pembangunan, khususnya di Kota Denpasar.

“Selamat bertugas kepada Bapak R. Narendra Jatna sebagai Kajati DKI Jakarta dan selamat datang di Bali bapak I Ketut Sumedana, mari bersinergi dukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkemanfaatan,” ujarnya. (bgn003)24012106

Denpasar, Baliglobalnews

Kajati Bali, Ketut Sumedana, menyampaikan pentingnya kepercayaan publik dalam membangun penegakan hukum, yang memiliki kearifan lokal yang sangat khas dan unik.

“Harus ada kolaborasi hukum antara adat Bali, sebagai living law dengan hukum positif yaitu hukum nasional guna terjadi harmonisasi hukum yang berjalan secara simultan di masyarakat,” kata Sumedana dalam keterangannya pada Senin (12/2/2024).

Pria kelahiran Buleleng itu menyebutkan konteks penegakan hukum yang kolaboratif tersebut akan menjadi barometer ke depan di berbagai daerah agar prinsip harmonisasi, keseimbangan dalam merujuk pada falsafah Tri Hita Kirana yang dapat saling mendukung dalam penegakan hukum nasional, terlebih lagi lembaga adat Bali ini sudah diakui keberadaannya secara hukum nasional.

“Masyarakat Bali yang kuat akan agama, adat istiadat dan budayanya perlu kita dukung penuh sebagai dukungan atas Ajeg Bali kini dan di masa yang akan datang,” ujar Sumedana yang pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tahun 2012 dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali tahun 2022

Sebagaimana perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin, kata dia, aspek pencegahan dalam setiap pembangunan di Bali akan dikedepankan. Terlebih, Bali adalah etalase hukum di mata internasional. Banyak kasus-kasus yang melibatkan orang asing terjadi di Bali seperti kasus keimigrasian, kasus narkotika, TPPO (human trafficking), cyber crime, dll.

Dalam konteks penindakan, tentu akan menjadi perhatian terutama terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut dapat dimanfaatkan dan dinikmati bukan saja oleh masyarakat Bali, tetapi juga bagi wisatawan lokal dan mancanegara.

“Ke depan, kami akan berkolaborasi dengan teman-teman Forkopimda dan bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum. Namun, yang terpenting adalah sebagaimana amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin agar seluruh Insan Adhyaksa dimanapun berada untuk turut serta menyukseskan pemilu, dan sebagai Aparat Penegak Hukum agar menjaga netralitas dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan tergerusnya kepercayaan masyarakat,” pungkas mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu.

Pengarahan perdana Kepala Kejaksaan Tinggi Bali tersebut diikuti oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, para asisten dan pejabat struktural serta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali yang dilaksanakan secara luring dan daring.(bgn008)24021201

Denpasar, Baliglobalnews

Jajaran Intelijen Kejati Bali dan Kejari Klungkung bersama petugas Adhyaksa Monitoring Center (AMC) berhasil melakukan penangkapan terhadap terpidana I Gusti Ayu Ardani di rumah tinggalnya di Perumahan Citraland, Jalan Cargo Permai Denpasar, Kamis (5/11/ 20).

“Terpidana I Gusti Ayu Ardani merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Klungkung atas perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung pada tahun 2007 sampai 2008,” kata Kasipenkum Kejati Bali, Luga Harlianto di Denpasar.

Ia menerangkan, penangkapan yang dilakukan terhadap terpidana I Gusti Ayu Ardani untuk melaksanakan putusan kasasi Makamah Agung Nomor : 1831K/Pid.Sus/2016 tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar : Mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung.

Luga menjelaskan, terrpidana I Gusti Ayu Ardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp500 jita subsidiair 6 bulan kurungan.

Adapun terpidana I Gusti Ayu Ardhani sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 telah dilakukan pemanggilan untuk melaksanakan putusan Makamah Agung tersebut namun tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.

Pada tahun 2018 terpidana I Gusti Ayu Ardani mengajukan peninjauan kembali ke Makamah Agung atas putusan kasasi Makamah Agung Nomor : 1831K/Pid.Sus/2016 tanggal 6 Juni 2017 dan telah ada putusan peninjauan kembali Nomor : 135PK/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 dengan Amar : Menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana I Gusti Ayu Ardani.

Putusan kasasi Makamah Agung Nomor : 1831K/Pid.Sus/2016 tanggal 6 Juni 2017 merupakan putusan atas pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS tanggal 13 April 2016 dengan Amar putusan : membebaskan I Gusti Ayu Ardani dari segala dakwaan.

“Setelah mengamankannya, terpidana I Gusti Ayu Ardani langsung dibawa ke Rutan klungkung untuk diserahkan kepada Jaksa Eksekutor untuk selanjutnya melaksanakan eksekusi ke Rutan Klungkung,” ucap Luga.

Sekira pukul 12.00 Wita, terpidana I Gusti Ayu Ardani telah berada di Rutan Klungkung untuk menjalani pidana. Adapun terpidana dalam kondisi sehat dan telah dilakukan Rapid Test dengan hasil non reaktif. Pelaksanaan eksekusi berlangsung secara aman dan lancar. (bgn008)20110513