Tabanan, Baliglobalnews

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memeriksa secara mendalam terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tabanan. Tim BPK RI yang dipimpin oleh Erin Kania Mita Soendari. Bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung efektivitas dan efisiensi penerapan SPBE yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dalam kunjungannya, Tim BPK RI disambut hangat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan I Made Sumerta Yasa di ruang rapat dinas setempat. “Pemeriksaan ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPBE di Kabupaten Tabanan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ujar Erin Kania pada Selasa (15/10/2024).

Menurut Erin Kania, Kabupaten Tabanan dipilih sebagai salah satu sampel pemeriksaan kinerja SPBE. Pemilihan Tabanan tidak lepas dari nilai kinerja SPBE tahun 2023 yang sangat baik. “Kabupaten Tabanan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan SPBE. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang telah kami kirimkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki aplikasi layanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ini nantinya tidak hanya berdampak pada daerah setempat, tetapi juga berpotensi menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan SPBE untuk tahun mendatang. “Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah pusat untuk terus meningkatkan kualitas SPBE di seluruh Indonesia,” katanya.

Sementara Made Sumerta Yasa menyambut baik kunjungan BPK RI. Dia menyatakan evaluasi yang dilakukan oleh BPK merupakan bentuk apresiasi atas upaya Pemkab Tabanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja SPBE Kabupaten Tabanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya. (bgn020)24101505

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan meraih penghargaan 10 besar Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tingkat Nasional dari Ombudsman RI yang diterima secara langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, di Jakarta pada Kamis (22/12/2022).

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali melalui Keasistenan Bidang Pencegahan sukses mendongkrak pelayanan publik di Provinsi Bali tahun 2022. Sepuluh pemerintah daerah di Provinsi Bali, meliputi delapan kabupaten dan satu kota, dan termasuk Pemerintah Provinsi Bali dinyatakan sukses meraih nilai terbaik dengan predikat hijau. Penilaian tersebut didapatkan setelah tim Ombudsman Bali melakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik terhadap pemerintah daerah yang berlangsung sejak Agustus– November 2022 lalu.

Bedasarkan progres penilaian tersebut, membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sukses masuk dalam 10 besar daerah, dengan capaian pelayanan publik terbaik se-Indonesia. Tentunya hal ini sangat meningkat jika dibandingkan dengan penilaian pelayanan publik pada 2021 lalu, di mana tercatat hanya tiga daerah yang mampu meraih nilai hijau.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tabanan, Sanjaya, merasa bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi Kabupaten Tabanan, masuk 10 besar Nasional yang diraih, terlebih atas kinerja dan kerjasama para pimpinan OPD yang bergerak langsung dalam melayani masyarakat. “Ini merupakan suatu kebanggaan untuk kami di Tabanan, hasil yang sangat baik untuk seluruh kerja keras dan kolaborasi serta sinergi yang baik antar OPD di kabupaten. Semuanya demi kepentingan rakyat dan kembali untuk melayani rakyat. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk pelayanan di Tabanan yang lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Pihaknya juga ungkapkan terima kasihnya kepada sinergi yang dilakukan Ombudsman Bali terhadap kelancaran selama penilaian berlangsung.

Tentunya kesuksesan pemerintah daerah yang berada di Provinsi Bali ini dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat pengguna layanan tidak terlepas dari peran sentral Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Bali yang sangat memperhatikan pelayanan di setiap instansi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh hubungan baik (kemitraan) yang intens dibangun oleh Tim Keasistenan Pencegahan yang aktif melakukan pembinaan pelayanan publik di pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ida Bagus Kade Oka Mahendra selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Bali, menyampaikan apresiasinya kepada Biro Organisasi dan Bagian Organisasi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang selama ini turut berperan aktif sebagai narahubung dengan OPD terkait pemenuhan standar pelayanan publik.

Menurut Bagus, komitmen kepala daerah yang serius meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan alokasi anggaran lebih untuk meningkatkan sarana pelayanan publik merupakan langkah yang sangat penting.

“Penilaian pada tahun ini tidak hanya fokus pada sarana layanan, namun juga lebih kepada kompetensi, penyelenggaran, tanggapan masyarakat penerima layanan dan pengelolaan pengaduan,” katanya.

Pihaknya juga berharap penilaian instansi ini tidak hanya bersifat seremonial berupa piagam, namun bagaimana pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

“Banyaknya pengaduan bukan indikator jeleknya pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik justru membuka kanal-kanal/ruang pengaduan sehingga akan banyak masukan masyarakat demi pelayanan publik yang lebih baik,” kata pria asal Tabanan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat bisa ikut berperan aktif mengawasi pelayanan publik dengan cara menyampaikan laporan/pengaduan apabila pelayanan tidak sesuai standar. (bgn003)22122301

Singaraja, Baliglobalnews
Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra meresmikan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Tabanan dan Gedung MDA Kabupaten Buleleng yang ditandai dengan upacara pamelaspasan dan penandatanganan prasasti tepat pada, Tilem Kadasa, Minggu (11/4).

Terwujudnya Gedung MDA Kabupaten Tabanan dan Gedung MDA Kabupaten Buleleng merupakan bukti komitmen nyata Wayan Koster untuk memperkuat Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Kearifan Lokal Bali yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Jaringan kuat yang dimilikinya dengan Pimpinan BUMN hingga Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membuat Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini sukses mewujudkan Gedung MDA Kabupaten Tabanan melalui dana corporate social responsibility (CSR) senilai Rp 3,4 miliar dan berdiri megah di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan luas tanah 10 are, lengkap dengan dua lantai berarsitektur Bali.

Gedung MDA Kabupaten Buleleng yang dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan luas tanah 5,5 are ini berhasil berdiri gagah dengan dua lantai berarsitektur Bali berkat bantuan anggaran dana CSR PT PP (Persero) sebesar Rp 3,2 miliar.
Tidak hanya bangunan berupa Gedung yang diperjuangkan Wayan Koster untuk memperkuat Adat Istiadat di Bali, namun semenjak dilantik menjadi Gubernur Bali pada 5 September 2018 di Istana Merdeka, Jakarta, Koster mulai menata keberadaan Desa Adat yang diawalinya dengan menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, kemudian melahirkan Pergub 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali, hingga mencetak sejarah di Pemerintah Provinsi Bali yang ditandai dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

“Ketika saya melihat Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali atau yang dulu bernama Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali numpang di Dinas Kebudayaan dan berada dipojokan, saat itu hati saya terketuk dan berdoa apabila menjadi Gubernur Bali, maka saya akan perkuat Desa Adat ini,” kata Koster dengan nada terharu yang disambut tepuk tangan, seraya menilai Desa Adat merupakan warisan yang diciptakan oleh Ida Bhatara Mpu Kuturan dan wajib dilestarikan keberadaannya.
Sehingga dengan berdirinya Gedung MDA Provinsi Bali yang dilanjutkan oleh Gedung MDA Kabupaten Jembrana, Tabanan dan Buleleng, Gubernur Koster meminta kepada Bendesa harus bekerja optimal melakukan fungsi pembinaan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

“Saya juga minta kepada Bendesa Adat agar berkolaborasi dengan Perbekel dan Lurah khususnya di dalam menangani masalah sampah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 serta Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai hingga Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber,” tegas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster telah serius memperkuat keberadaan Desa Adat dengan dibuktikannya berupa terwujudnya Gedung MDA Provinsi Bali hingga memproses pembangunan Gedung MDA di Kabupaten/Kota se-Bali.”Mudah – mudahan gedung ini dijadikan tempat perjuangan menegakan kelestarian adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu sesuai kearifan lokal Bali,” pungkasnya. ( bgn003)21041211