Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham RI.

Penghargaan diserahkan oleh Dirjen Hukum dan HAM kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Badung, I Nyoman Sujendra, mewakili Bupati Badung ketika Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-74 serta pemberian penghargaan bagi provinsi dan kabupaten/kota peduli HAM di Golden Ballroom Hotel Sultan & Residence, Jakarta, pada Senin (12/12/2022).

Nyoman Sujendra mengatakan penghargaan Kabupaten Peduli HAM kepada Kabupaten Badung merupakan bentuk apresiasi Kemenkumham kepada Kabupaten Badung yang peduli terhadap HAM dan juga merupakan bentuk perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung.

“Visi Badung melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana, dan misi ketiga yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), dengan tujuan dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM atau Kabupaten Peduli HAM,” katanya di Puspem Badung pada Selasa (13/12/2022).

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-74 dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Dirjen Hukum dan HAM serta Gubernur, bupati/walikota penerima penghargaan.

Penghargaan kepada Kabupaten Badung sebagai Kabupaten Peduli HAM diberikan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan diserahkan oleh Dirjen Hukum dan HAM, yang diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra I Nyoman Sujendra mewakili Bupati Badung serta didampingi oleh Kabag Hukum AA Gde Asteya Yudhya dan Pengelola Pelayanan Hukum pada Bagian Hukum Ketut Gede Mardika.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan tema hari HAM yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan dan keadilan (dignity freedom dan justice for all). Hak asasi manusia menjadi amanat yang tidak terpisahkan. Membangun kesadaran akan pentingnya penjaminan kehidupan yang manusiawi bagi setiap warga negara adalah dasar utama bagi aparatur sipil negara melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM), yaitu kesadaran mendalam bahwa tanpa upaya negara, pemerintah, dan kita semua untuk mewujudkannya, hak asasi manusia hanya akan menjadi goresan hitam di atas kertas putih.

Peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2022, yang mengusung tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang menuju Indonesia Maju” memastikan pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun atau “No One Left Behind”. Hal ini dimulai dari penguatan sistem pendataan kelompok rentan dan marjinal sebagai basis kebijakan afirmasi, penggeser perspektif charity menjadi pendekatan berbasis HAM, serta memastikan setiap kelompok rentan dan marjinal menikmati kualitas tertinggi hak asasi manusia. (bgn003)22121304

Denpasar, Baliglobalnews

Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM), mendapat apresiasi dan dianugerahi penghargaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, kepada Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, serangkaian Peringatan Hari HAM ke-72 Sedunia di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar, Senin (14/12).

Acara yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ini juga dihadiri secara virtual oleh Presiden Joko Widodo serta menteri dari Kabinet Indonesia Maju, Lembaga Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia.

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, usai menerima penghargaan mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan cerminan Badung sebagai kabupaten yang peduli akan Hak Asasi Manusia, perlindungan perempuan, anak-anak dan kaum disabilitas. Dan penghargaan ini yang kelima kalinya untuk Badung. Untuk itu diharapkan penghargaan ini sekaligus sebagai cambuk dan selalu memotivasi melakukan kebijakan daerah dalam membuat regulasi dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Badung dengan menjunjung tinggi hak dasar manusia.

Suiasa menyebutkan penghargaan yang diraih ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang selalu mensinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Provinsi melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Karena PPNSB merupakan suatu konsep pemikiran pembangunan sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan masa kini dan masa depan dengan jangkauannya yang komprehensif dari hulu, tengah dan hilir.

Menurut dia, skala prioritas dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar kepada masyarakat Kabupaten Badung yaitu mencakup bidang pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, adat, agama dan budaya, jaminan sosial dan ketenagakerjaan serta pariwisata.

“Atas dasar tersebut Badung tidak pernah absen dalam penerimaan penghargaan Kabupaten/kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2020,” katanya.

Menurut Suiasa, program dan kegiatan Pemkab Badung disinkronisasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dalam memenuhi hak kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung yang fenomenal menggunakan konsep Tri Kona yaitu kelahiran, kehidupan dan kematian yang merupakan cerminan dari (welfare state theory) negara yang menjamin terselenggara kesejahteraan rakyatnya.

“Kami Pemerintah Kabupaten Badung selalu berkomitmen untuk membangun Badung di segala bidang tentu dengan melayani seluruh lapisan masyarakat yang sama rata tidak membedakan satu sama yang lainnya dalam bidang hukum dan hak-haknya sebagai insan dan masyarakat Badung,” tegasnya.

Sementara Wakil Gubernur Bali, Cok Ace, dalam sambutannya mengatakan hak sdasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia bukan hanya karena HAM adalah amanah konstitusi tapi juga agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat dengan hak-hak politik, ekonomi,sosial dan hak-hak budaya bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan layanan kesehatan dan juga memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Untuk itu, dia mengharapkan penghargaan itu dapat membuat jati diri masing-masong kabupaten/kota se-Bali menjadikan masyarakatnya kuat dan nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia berjalan dengan baik. Mari kita jaga semua ini demi kehidupan masyarakat yang tentram dan nyaman,” ucapnya. (bgn122)20121427