Denpasar – Memanas, tarung hukum antara Jaksa Kejati Bali dengan terpidana I Gede Aryastina alias Jerinx SID usai persidangan beberapa waktu yang berlanjut pada upaya banding kedua pihak  ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Pihak Kejati Bali langsung tancap gas mengajukan upaya banding atas putusan hakim, karena dibilai belum memberikan efek jera kepada jerinx. Hal itu ditegaskan Kasipenkum Kejati Bali, Luga Harlianto yang menyebut setelah seminggu pikir-pikir, Kejati langsung ajukan banding pada Kamis (26/11/20) lalu Pukul 13.30 Wita.

“Setelah putusan jerinx pekan lalu, Kamis (19/11/20). Kejati langsung banding Kamis kemaren (26/11/20),” ucap Luga.

Upaya banding jaksa dilakukan, mengingat putusan hakim yang hanya menjatuhi hukuman Jerinx SID selama 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan, belum memberikan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Padahal hal yang memberatkan perbuatan jering pads tuntutan jaksa sebelumnya ini telah melukai perasaan dan perjuangan dokter maupun perawat yang bertarung membantu masyarakat melawan covid-19, sehingga jaksa menjatuhi tuntutan sebelumhya 3 tahun penjara. Namun, hakim memberi keringanan hukuman.

“Pertimbangan ini lah yang membuat jaksa melakukan banding,” ucap Luga singkat.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Bali akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Gede Ari Astina atau Jerinx SID dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ikatan dokter Indonesia (IDI) pada Rabu (12/8/20).

Dalam unggahannya ada kalimat berupa “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19”. (bgn008)20112721

Denpasar, Baliglobalnews

Terkait penyampaian penasihat hukum terdakwa I Gede Ariastina atau Jerinx SID yang mengatakan bahwa replik jaksa penuntut umum (JPU) telah menguatkan pledoi PH.

Kasi Penkum Kejati Bali, Luga Harlianto dalam keterangannya, di Denpasar, Jumat (13/11/20) menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan sebatas anggapan dari Penasihat Hukum. Silahkan ditanggapi di dalam duplik.

“Tidak usah ramai-ramai menggiring opini publik, toh pada akhirnya Majelis Hakim yang akan menilai. Tanggungjawab kami sudah kami gunakan pada saat replik untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan,” ucap Luga.

Lebih lanjut Luga menyampaikan tentang alat bukti verbatim yang diajukan oleh Penasihat Hukum untuk melengkapi tuntutannya. “Menurut informasi dari Jaksa Penuntut Umum, verbatim yang diajukan oleh Penasihat Hukum itu tidak lengkap. Verbatim tersebut seyogyanya berupa sebuah teks yang isinya sama atau sesuai dengan yang dikatakan,” ucap Luga.

Sedangkan verbatim yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa hanya sebuah teks perkataan di persidangan yang dirasa tidak merugikan terdakwa. Banyak pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dan Jawaban dari Ahli bedasarkan catatan Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan terdakwa tidak muncul dalam verbatim tersebut.

“Ini yang kemudian menjadi perhatian dari Jaksa Penuntut Umum terutama ketika narasi-narasi yang tidak lengkap digunakan untuk menggiring opini publik,” tegas Luga.

Sebelumnya, Tim JPU mengajukan replik untuk terdakwa I Gede Ariastina alias Jerinx pada Kamis (12 November 2020). Replik merupakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa. Ada dua hal utama yang disampaikan dalam replik yaitu tentang penulisan unsur barang siapa dan keterangan Ahli dalam surat tuntutan.

Terhadap adanya pemberitaan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan copy paste dalam surat tuntutan terhadap keterangan Ahli telah dijabarkan secara jelas didalam replik yang pada intinya bahwa Ahli dipersidangan telah menyatakan bahwa keterangannya di dalam BAP Ahli adalah benar dan tetap pada keterangannya dalam BAP.

Sesuai Replik telah disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHAP dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP tersebut, keterangan Ahli dalam BAP dibawah sumpah yang tidak bisa hadir dan dibacakan didepan persidangan memiliki nilai pembuktian yang sama dengan keterangan Ahli tersebut di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

“Apalagi dalam perkara Aquo, Ahli Bahasa Ade Charge Wahyu Aji Wibowo yang hadir di persidangan telah membenarkan keterangannya di BAP pada saat proses Penyidikan,” kata Luga.

Dengan demikian keterangan Ahli Bahasa Wahyu dalam BAP pada saat penyidikan yang dimuat oleh Penuntut Umum ke dalam Surat Tuntutan adalah sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian karena keterangan Ahli tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangannya yang diberikan langsung didepan persidangan.

Dengan demikian adalah hal yang mendasar ketika keterangan Ahli di BAP digunakan dalam tuntutan dengan narasi teks yang sama dalam BAP.

“Lah, Ahlinya sudah bilang sesuai BAP lalu disalin sesuai BAP kok jadi salah. Ahlinya lho yang bilang tetap pada BAP. Lagipula didalam surat tuntutan tersebut juga dituangkan keterangan Ahli yang bersifat tambahan atau yang belum ada BAP,” ucapnya.

Selain itu, terhadap penulisan unsur barang siapa yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum juga telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya. Pada intinya unsur setiap orang itu dipersamakan dengan kata “barang siapa” yaitu merujuk pada orang yang apabila orang tersebut memenuhi inti delik tindak pidana yang ditujukan terhadap terdakwa, baik sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

“Bahkan ada putusan Makamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan terminology kata “barang siapa/setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dari sana saja sudah jelas bahwa unsur setiap orang dipersamakan dengan barang siapa,” tegas Luga. (bgn008)20111323

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang agenda pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx SID yang digelar secara langsung di PN Denpasar, Selasa (13/10/20) berlangsung tertutup, para awak media kesulitan untuk meliput sidang yang seharusnya terbuka untuk umum itu.

Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi itu, yang semula diperkirakan bakal membuka suasana lebih nyaman bagi para insan pers untuk melakukan peliputan, justru sangat tertutup.

Nampak beberapa orang yang masuk ruang sidang selain petugas intel dan petugas jaga, serta kerabat baru boleh masuk. Bagaimana dengan para insan pers..? “Mbak darimana, sudah dapat ijin tidak. Silahkah keluar kalau tidak ada ijinnya.,” Tegur salah seorang penjaga kepada wartawati INews. “Lho saya media, kenapa tadi orang masuk bisa kok saya tidak, saya mau meliput,” jawab wartawan ini, “maaf silahkan keluar,” saut petugas seragam lengkap Polri.

Hal senada juga dialami wartawan Bali Tribun, saat masuk dari ruang utama sudah langsung di tarik baju lengannya. “Anda siapa? Dijawab wartawan ini, “Dari media pak,” jawab wartawan yang sudah terbiasa ngepos liputan di PN Denpasar.

Petugas ini pun malah menghardik, liputan apa..? Silahkan keluar,” singkatnya. Dokonfirmasi Ketua PN Denpasar, Soebandi.SH.MH., bahwa untuk aturan masuk ruang sidanh jadi kewenangan hakim. Dirinya meminta maaf atas ketidak nyamanan sehingga banyak media yang tidam bisa melakukan tugasnya saat suasana sidang.

Kedepan kata dia, akan diatur untuk menyediakan sonsistem sehingga tidak peu harus menyaksikan persidangan dari dalam ruangan. “Ini masih kita akan coba atur, termasuk jumlah pengunjung yang bisa masuk ruang sidang,” singkatnya.

Pantauan dari luar sidang, Jerinx SID kali ini tampil begitu rapi dengan baju hem warna putih dan celana kain warna hitam serta sepatu yang super mengkilap. Rambutnya yang dijigrak tetap menampikan pergorman dirinya sebagai Jerinx.

Untuk diketahui, terdakwa yang baru saja menikahi artis foto model ini dinilai bersalah terkait dugaan ujaran kebencian terhadap Ikatan dokter Indonesia (IDI) yang ditulisnya media sosial (medsos) pada akun pribadi miliknya. Hingga saat ini, pria asal Gianyar ini masih tetap berasa dalam tahanan di rutan Polda Bali.

Ia dilaporkan setelah menulis postingan kalimat berupa “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19”.

Dalam berkas penyidikan, Jerinx diancam Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. (bgn008)20101324

Denpasar, Baliglobalnews

Sidang terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx SID kembali dilanjutkan dengan putusan sela dari majelis hakim, Selasa (6/10/20), dimana hakim dalam sidang online menolak segala esepsi atau keberatan terdakwa terkait dakwaan jaksa dalam sidang sebelumnya terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ikatan dokter Indonesia (IDI) yang ditulis di media sosial.

“Menyatakan keberatan dari kuasa hukum terdakwa tidak diterima, memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 828/Pidsus/PN Denpasar/2020 dan menangguhkan biaya perkara hingga sidang putusan akhir,” kata majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Adnyanadewi.

Dalam sidang itu, hakim kembali memberikan kesempatan kuasa hukum terdakwa untuk melakukan perlawanan atau tidak. Namun, Wayan Gendo Suardana selaku penasehat hukum jerink menyatakan pikir-pikir atas putusan sela hakim. Sedangkan jaksa menyatakan nenerima.

Dalam pembuktian lanjutan, untuk saksi-saksi hakim menyatakan pemeriksaan berlangsung offline dengan pertimbangan untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana KUHP. “Jadi sidang offline nanti saya minta jaksa dan penasehat hukum menunjuk bukti visual, namun sikap hakim ini berdasarkan pertimbangan yanh dikemukaman tadi,” ucap Adnyadewi.

Sementara itu, Wayan Gend’ Suardana.,dkk menanyakan soal permohonan penangguhan dari personil band Sumperman Is Dead, ini. Dengan tegas hakim menyatakan belum bisa mengabulkan. “Soal penangguhan penahanan dari terdakwa masih kita pertimbangkan. Ya, terdakwa tetap ditahan,” tegas hakim.

Untuk sidang lanjutan pemeriksaan saksi kita gelar secara offline atau tatap muka langsung. Saya harapkan Kuasa Hukum bisa menghadirkan terdakwa di muka sidang, Selasa (13/10/20) pekan depan.

Majelis Hakim juga menegaskan kepada terdakwa untuk bisa mematuji jalannya persidangan nantinya. Hal yang ditekankan hakim soal berpakaian yang sopan, wajib dikenakan oleh terdakwa.

Sementara itu, Ketua PN Denpasar Sobandi menambahkan, hakim telah bersikap untuk sidang saksi dan pemeriksaan terdakwa akan berlangsung secara langsung atau offline guna mendapatkan bukti materiil.

“PN Denpasar dalam mengawal pengamanan sidang, kami telah berkoordinasi dengan aparat TNI/Polri untuk membatasi pengunjung yang hadir ke PN yakni 130 orang saja baik itu pendukung jerinx, wartawan, jaksa, hakim, aparat yang berjaga dan tetap menerapKn protokol kesehatan,” ucap Sobandi.

Ia secara tegas, 130 orang yang boleh masuk ke PN Denpasar bukan hanya pendukung jerinx, tapi semua tamu pengadilan.(bgn008)20100631

Denpasar, Baliglobalnews

Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi memberikan waktu satu minggu kepada pihak I Gede Ary Astina alias Jrx SID guna menyusun eksepsi (pembelaan untuk menolak perkara) yang akan disampaikan pada sidang mendatang.

“Kita kasih kesempatan menanggapi dakwaan dari JPU dan kita kasih waktu satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Adnya Dewi dalam sidang virtual Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa.

Hal itu menanggapi Kuasa hukum dari terdakwa Jrx, diantaranya I Wayan Suardana, Sugeng Teguh Santoso bersama 10 advokat lainnya yang mengajukan eksepsi pada agenda sidang virtual mendatang.  Majelis hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi mengatakan bahwa permintaan pihak terdakwa telah dimusyawarahkan dengan majelis hakim berdasarkan kop kalender persidangan yang disepakati.  

 Anggota majelis hakim, I Made Pasek menjelaskan kop kalender persidangan telah disusun hingga pada keputusan akhir. Kata dia, rencana persidangan yang dibuat apabila nantinya pada tahap-tahap pemeriksaan ada yang tidak dilakukan, kemudian tidak dilanjutkan. Pengacara Jrx SID, Sugeng Teguh Santoso menanggapi majelis hakim atas penyusunan kop kalender tersebut bahwa sebaiknya kalender persidangan itu disusun sampai putusan sela terlebih dulu. 

“Mungkin hakim punya kebijaksanaan untuk dakwaan itu dibatalkan, mungkin saja kebijaksanaan majelis hakim sudah disampaikan kalau putusan sela membawa implikasi untuk proses pemeriksaan pembuktian juga dijadwalkan. Kami berusaha mengikuti dan terkait surat kami yang ditujukan kepada MA mohon juga menjadi pertimbangan,” ucapnya. Ketua majelis hakim, Ida Ayu Adnya Dewi mengatakan akan mempertimbangkan permohonan dari pihak terdakwa.

Selain itu, meminta penasehat hukum, terdakwa dan jaksa penuntut umum tetap mengikuti persidangan yang telah disepakati. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Otong Hendra Rahayu membacakan kembali isi surat dakwaan dalam sidang virtual tersebut.

Dalam dakwaan pertama, Jaksa membacakan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa pada 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) kepada IDI Bali. 

Atas perkara ini, Jrx didakwa dengan dua Pasal yaitu pertama Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan kedua, Jrx didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bgn123)20092230