Nasional, Baliglobalnews

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menyerahkan pelimpahan tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan suap jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Argo Yuwono, Kamis, mengatakan bahwa pelimpahan Tahap II setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya lengkap atau P-21.

“Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum di Kejari Nganjuk,” kata Argo.

Argo menjelaskan bahwa berkas perkara Bupati Nganjuk beserta enam tersangka lainnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung pada hari Senin (5/7).

Setelah dinyatakan lengkap, Polri langsung menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada JPU Kejari Nganjuk untuk segera disidangkan.

“Hari ini ketujuh tersangka sampai di Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung dan menuju ke Nganjuk lewat transportasi darat. Penyerahkan ini dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Argo.

Selama penyidikan, kata Argo, penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 49 saksi, tiga orang di antaranya saksi ahli.

Penyidik juga telah melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap sejumlah uang dan dokumen.

“Selanjutnya, terhadap tujuh tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah tahanan negara Polda Jawa Timur,” ujar Argo.

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.

Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk dan ajudannya disangka Pasal 5 Ayat (2) dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka lain, lima camat disangka Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan/atau b dan Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah denganUU No. 20/2021 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(bgn123)21070813

Denpasar, Baliglobalnews

Tipu korban Elizabeth Lisa Ernalis capai Rp1,5 miliar, dengan iming-iming bisa sekolah dokter spesialias kulit. Akhirnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Denpasar menjatuhi tuntutan selama 3,5 tahun penjara (3 tahun enam bulan) terhadap terdakwa dr. Irfana (43).

Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Wayan Gede Rumega secara virtual atau online di PN Denpasar, Selasa (2/3/2021), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Putu Agus Adnyana Putra menjerat terdakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

“Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, sehingga jaksa menuntut hukumam 3 tahun 6 bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata Jaksa.

Dalam dakwaan JPU, awalnya terdakwa dr. Irfana meminta Rp1,5 miliar pada saksi korban untuk sekolah dokter spesialias kulit pada saksi korban Elizabeth Lisa Ernalis asal Jakarta. Pada 24 Juni 2018 korban Elizabeth datang ke rumah terdakwa dr. Irfana di Klungkung, setelah istri terdakwa dr. AP melahirkan.

Saat bincang-bincang, AP menawarkan Elizabeth sekolah dokter spesialis kulit di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, bahkan Universitas Airlangga hingga UI. Pada 21 Juli 2018, terdakwa dr. Irfana menelepon korban dan juga kirim pesan WhatsApp mengatakan sudah positif dan itu hoky-nya korban karena Babe sudah bisa memastikan bisa membantu di Fakultas Kedokteran Unud.

Selanjutnya, pada 24 Juli, terdakwa kembali menelpon korban untuk datang ke Bali bersama orangtuanya. 25 Juli 2018, korban bersama ibunya Sinta Kusuma Dewi datang ke rumah terdakwa di Klungkung.

Terdakwa dr. Irfana menjanjikan kepada korban bisa masuk dokter spesialis dari awal sampai persiapan akhir. Terdakwa minta uang Rp 2 miliar. Namun saat itu saksi korban hanya sanggup Rp1,5 miliar. Pada 26 Juli 2018 korban kembali bertemu dan mentransfer Rp50 juta sebagai tanda jadi ke rekening atas nama dr. Irfana di sebuah ATM BCA di dekat Kampus Unud Denpasar.

Selanjutnya, pada 27 Juli kembali mentransfer Rp450 juta ke rekening BCA atas nama dokter Irfana melalui teller bank BCA di Sudirman Denpasar. Pada 14 September 2018, terdakwa datang ke rumah korban di Jakarta menagih kekurangan Rp100 juta.

Selanjutnya pada 15 September ditransfer 7 kali dengan nilai seratus juta dan puluhan juta dan 17 September kembali ditransfer ke rekenening atas nama terdakwa sebanyak lima kali.

Lanjut jaksa, untuk meyakinkan korban dan ibunya, terdakwa awalnya menyerahkan satu cek pada korban senilai Rp 500 juta sambil mengatakan “Saya tidak mungkin tipu tante dan nama saya sebagai taruhan di mata Babe. Dan apabila tidak lulus, H+1 cek tersebut bisa dicairkan,” kutip dalam dakwaan.

Saat itu, lanjut jaksa, terdakwa kembali menyodorkan dua cek pada korban masing-masing senilai Rp 500 juta. Pada 28 hingga 30 Oktober korban mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Dokter Spesialias Kulit di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Namun saat pengumuman 9 November 2018, nama korban tidak muncul alias tidak lulus seleksi dokter spesialis. Korban pun merasa tertipu, dan 10 November menelepon terdakwa dr. Irfana, untuk mencairkan ketiga cek yang diberikan sebelumnya.

Sialnya cek itu tidak bisa dicairkan karena sudah kedaluarsa. 16 November, terdakwa mendatangi rumah korban menyerahkan empat lembar cek. Tiga cek berisi Rp 500 juta, dan satu cek berisi Rp 15 juta.

Namun saat jatuh tempo cek itu Desember dan saat dicairkan tidak ada dananya. Korban Elizabeth Lisa Ernalis yang merasa ditipu mengalami kerugian Rp1,5 miliar dan langsung mempolisikan terdakwa. (bgn008)21030218

Denpasar, Baliglobalnews

Melakukan pemufakatan jahat memesan narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri, terdakwa A.A Ketut Febri Hendryawan pekerja Swasta dan seorang mahasiswa bernama A.A Ketut Putra Jenggala dituntut jaksa masing-masing selama 2 tahun penjara.

Dalam sidang online yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Koni Hartanto di PN Denpasar, Selasa (23/2/2021) itu, dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Made Lovi Pusnawan itu, menjerat terdakwa dengan pasal penyalahguna narkoba atau Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jounto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

“Perbuatan kedua terdakwa bersalah melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau sabu, sehinga kami menuntut kedua terdakwa selama 2 tahun penjara,” ucap JPU.

Dalam amar tuntutan jaksa, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang gencar memberantas penyalahgunaan narkoba. Perbuatan kedua terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Mendengar tuntutan jaksa itu, Penasehat Hukum kedua terdakwa dari Posbakum Peradi Denpasar bernama Aji dan Pipit lantas menyampaikan pledoi secara lisan yang intinya memohon keringanan kepada hakim.

Dalam persidangan terungkap, kedua terdakwa berencana memesan narkoba kepada Boy pada 11 November 2020, seharga Rp400 ribu yang akan digunakan dirumah terdakwa A.A Ketut Putra Jenggala, di Jalan Kartini, Denpasar, Bali.

Setelah mengirim uang kepada Boy, kedua terdakwa diminta untuk mengambil barang haram itu yang telah ditempel di rak Toko Agung Djaya, Jalan Gunung Agung.

Namun, apes setelah keluar dari toko itu kedua terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dengan barang bukti 0,19 gram narkoba yang disimpan di saku depan kiri celana terdakwa A.A Ketut Febri Hendryawan. (BGN008)21022406