Denpasar, Baliglobalnews

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI memastikan 144 diagnosa kepada masyarakat tetap dijamin jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Terkait maraknya informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar 144 diagnosa yang disebut-sebut tidak dapat dirujuk ke rumah sakit, kami BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI, Endang Triana Simanjuntak, di Denpasar, pada Sabtu (21/6/2025).

Menurut Endang, diagnosis tersebut tetap dijamin Program JKN, namun dapat ditangani langsung di FKTP sesuai prinsip pelayanan berjenjang. Jika dalam pemeriksaan ternyata memerlukan penanganan lebih lanjut, peserta tetap akan dirujuk ke FKRTL. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai konten media sosial yang belum terverifikasi. Gunakan kanal resmi BPJS Kesehatan, seperti website, media sosial BPJS Kesehatan RI, Aplikasi Mobile JKN,” katanya.

Hal ini disampaikan sebagai bagian upaya edukasi kepada masyarakat memahami akan hak dan kewajiban mereka secara utuh, serta terhindar dari kesalahpahaman dalam mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab publik, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi peserta melalui penyampaian informasi yang benar, terutama di era digital yang serba cepat dan rentan terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan.

Terkait adanya keluhan masyarakat bahwa tindakan medis untuk peserta JKN cenderung lebih lama dibanding pasien umum, dia menyatakan saat ini sekitar 70-90% pasien di rumah sakit merupakan peserta JKN, sehingga memang terjadi antrean lebih padat. “Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga diimbau menyediakan dashboard ketersediaan tempat tidur dan dashboard jadwal operasi, yang telah terhubung ke Aplikasi Mobile JKN,” katanya.

Yang perlu diketahui, kata dia, perbedaan jumlah ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan dengan di Aplikasi Mobile JKN, tidak selalu mencerminkan ketersediaan actual. Hal ini dapat dikarenakan adanya klasifikasi ruangan di fasilitas kesehatan (misalnya ruang isolasi, infeksius, post-persalinan) yang tidak dapat digunakan secara umum.

Di wilayah Bali, lanjutnya, terdapat 7.272 peserta JKN dari WNA dengan tingkat keaktifan mencapai 73%. Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 (perubahan atas Perpres 82/2018), WNA yang memiliki izin tinggal terbatas (KITAS) lebih dari 6 bulan dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, baik melalui pemberi kerja, investor maupun secara mandiri. “Dinamika pelayanan kesehatan akan Program JKN terus mengalami evolusi dan pembenahan sejak BPJS Kesehatan berdiri pada tahun 2014. Jika pada awalnya pendaftaran peserta dilakukan secara individu, saat ini pendaftaran JKN telah disesuaikan dengan anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga,” katanya.

Dia menjelaskan, perubahan ini dilatarbelakangi oleh temuan di lapangan terkait penyalahgunaan pemanfaatan Program JKN. Peserta yang datang bukanlah individu yang sebenarnya terdaftar sebagai peserta JKN atau penyalahgunaan akan nomor kepesertaan JKN, sehingga pemberian obat tidak tepat sasaran dikarenakan orangtua menerima resep yang tidak sesuai sebab pasien tidak hadir ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan medis namun diwakilkan oleh anak pengambilan obat saja tanpa pemeriksaan pasien. 

Untuk memastikan akurasi identitas dan kedisiplinan peserta, BPJS Kesehatan menerapkan sistem validasi biometrik dan pemindaian sidik jari (fingerprint) saat mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. “Program JKN merupakan bentuk perlindungan sosial yang disiapkan oleh masyarakat kepada individu atau rumah tangga. Ini dilakukan melalui upaya kolektif guna menjamin tersedianya standar hidup minimal serta memberikan perlindungan dari penurunan kesejahteraan akibat risiko kesehatan,” jelasnya. (bgn008)25062102

Denpasar, Baliglobalnews

Tingkatkan jumlah kepesertaan aktif warga yang mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Denpasar bersinergi dengan Pemkot Denpasar menggelar sosialisasi JKN Goes to Banjar di Balai Banjar Padangsumbu Tengah, Desa Padang Sambian Klod, Minggu (7/5/2023).

Kegiatan yang bersifat “jemput bola” ini diawali dengan pemaparan materi dari tim BPJS Kesehatan Cabang Denpasar terkait pentingnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional agar terhindar dari mahalnya biaya pengobatan. Kegiatan ini juga merupakan upaya dalam meningkatkan indeks Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan indeks untuk mengukur tingkat akses warga terhadap pelayanan kesehatan.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, yang turut hadir dalam kesempatan ini ingin memastikan bahwa masyarakat Denpasar telah terdaftar dan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional. “Kami ingin pastikan seluruh warga Kota Denpasar mengikuti dalam kepesertaan JKN ini, mengingat kepesertaan ini sangat membantu sekali khususnya saat melakukan pengobatan ke rumah sakit,” ujarnya.

Sementara Kepala BPJS Cabang Denpasar, Nyoman Wiwiek Yuliadewi, mengatakan kegiatan ini merupakan sinergi BPJS Kesehatan dengan Pemkot Denpasar dalam upaya menigkatkan indeks UHC di Kota Denpasar. “Untuk kali ini kita ambil dua desa sebagai piloting, yakni Desa Padangsambian Klod dan Desa Dauh Puri Kaja untuk mempercepat capaian UHC di tingkat desa,” katanya.

Kadis Sosial IGA Laksmi Saraswati mengatakan kepesertaan JKN di Kota Denpasar hampir menyentuh angka 100%. “Kesuksesan capaian kepesertaan JKN tentu saja harus sejalan dengan status keaktifannya. Warga yang status kepesertaannya masih non aktif agar lebih aware dan berinisiatif untuk mengurus keaktifannya,” ujarnya.

Perbekel Desa Padangsambian Klod, I Gede Wijaya Saputra, mengatakan selain katannya dengan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dalam kegiatan ini juga terdapat berbagai stan pelayanan di antaranya dari BPJS Ketenagakerjaan, Disdukcapil Kota Denpasar bagi warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan, screening dan konseling bagi penderita disabilitas dari UPTD Pusat Layanan Disabilitas Dinsos, hingga pemeriksaan kesehatan dan indera pendengaran dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar. ” Jadi pelayanan ini betul betul lengkap dari pemerintah Kota Denpasar, mulai dari pelayanan Adminduk, Kesehatan, Sosial hingga kepesertaan JKN,” katanya. (bgn003)23050708

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial, bersama BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, menggagas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Goes To Banjar. Dengan metode “jemput bola”, fasilitas Mobil Customer Service (MCS) milik BPJS Kesehatan tersebut dihadirkan untuk memberikan layanan pada warga di Wantilan Kelurahan Penatih, pada Jumat (31/3/2023).

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, mengungkapkan gerakan tersebut dilaksanakan guna memantau, mensosialisasikan serta melayani warga masyarakat terkait dengan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, penyelenggaraan Program JKN Goes To Banjar ini adalah juga serangkaian dengan HUT ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang jatuh pada 24 Maret 2023 lalu.

“Program JKN Goes To Banjar ini diadakan untuk membantu warga masyarakat untuk mendapatkan layanan seputar BPJS kesehatan. Para petugas di MCS akan membantu untuk melakukan pengecekan status aktif kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil Kota Denpasar juga sangat berperan, dimana kami bersinergi agar warga dapat terlayani dengan JKN KIS,” katanya.

Pada program JKN Goes To Banjar ini, kata dia, para warga Kota Denpasar juga dilayani terkait dengan pendaftaran peserta mandiri, penambahan anggota keluarga, perubahan data dan juga soal informasi serta pengaduan.

“Melalui program jemput bola ini, kami ingin agar warga Kota Denpasar dapat memanfaatkannya, sehingga terkait dengan program BPJS Kesehatan nantinya tidak ada masalah lagi, misalnya saat akan menjalani rawat jalan ataupun rawat inap. Ke depannya, kita akan berkoordinasi dengan Camat, Lurah dan Perbekel untuk dapat dijadwalkan di wilayahnya terkait program JKN Goes to Banjar ini. Untuk itu, kami mengajak para warga ayo lindungi kesehatan sejak dini dengan JKN KIS,” katanya.

Di lain sisi, Lurah Penatih, I Wayan Murda menyambut baik program ini. Dia menilai, pelaksanaan JKN Goes to Banjar ini dirasa sangat membantu warga Kelurahan Penatih dalam layanan BPJS Kesehatan.

“Warga kami sangat antusias sekali dengan program JKN Goes to Banjar ini. Lebih dari 100 orang warga datang ke wantilan Penatih untuk memanfaatkan layanan yang ada, termasuk juga dalam mencari informasi seputar BPJS kesehatan,” katanya.

Wayan Murda juga berharap program serupa  dapat diadakan lagi secara berkesinambungan ke depannya, sehingga program JKN goes to Banjar dapat diakses oleh seluruh warga. (bgn003)23040106