Denpasar, Baliglobalnews

Kunjungan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan H. Suriani bersama Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Rustandi Gustawirya dan OPD terkait disambut oleh Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Walikota Denpasar pada Jumat (21/11/2025).

H. Suriani menjelaskan bahwa pihaknya ingin memperkuat wawasan aparatur sipil negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengelola pelayanan hukum yang lebih modern dan responsif. Karena itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang menjadi pengelola JDIH dijadikan rujukan pembelajaran. “Kegiatan ini kami lakukan untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, sekaligus pengayaan wawasan dalam pengelolaan JDIH. Harapannya, ke depan kami dapat meningkatkan kualitas digitalisasi pelayanan publik di bidang hukum, serta terus membangun sinergi yang kuat antar pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara Wakil Walikota Arya Wibawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan tersebut. Menurut dia, kepercayaan yang diberikan kepada Pemkot Denpasar menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. “Terima kasih sudah memilih Kota Denpasar sebagai tempat studi pembelajaran. Bagi kami, kunjungan seperti ini sangat berharga karena membuka ruang berbagi praktik baik sekaligus memperkuat jejaring antar daerah. Semoga apa yang kami jalankan di Denpasar bisa memberi manfaat dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.

Arya Wibawa menyampaikan prestasi JDIH Kota Denpasar di tingkat nasional tahun 2025 ini merupakan kali ketiga diraih secara berturut-turut. Sebelumnya, pada tahun 2023 dan 2024, Kota Denpasar juga berhasil menduduki peringkat I nasional. Prestasi tersebut tidak lepas dari berbagai inovasi yang dikembangkan Tim JDIH Kota Denpasar. Salah satu inovasi unggulan adalah Abhipraya (Layanan Bantuan Hukum, Konsultasi, dan Informasi Penanganan Perkara Tanpa Biaya). Layanan ini difasilitasi secara daring melalui JDIH Kota Denpasar yang telah berbasis Android. Masyarakat dapat mengakses aplikasi JDIH Kota Denpasar dan memanfaatkan menu ABHIPRAYA untuk memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Denpasar bekerja sama dengan Biro Bantuan Hukum Yudistira Association sebagai pemberi bantuan hukum.

Selain itu, kata dia, terdapat inovasi Nyuh Sudamala. Nama ini selain merupakan akronim, juga mengandung filosofi kemanfaatan yang dalam dari kelapa (nyuh) dalam budaya Bali. Sebagaimana diketahui, hampir seluruh bagian kelapa, mulai dari akar, batang, buah, hingga dahan dan daun dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Filosofi tersebut sejalan dengan tujuan inovasi ini, yaitu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui kemudahan akses informasi hukum yang dikemas dengan dukungan teknologi digital.

“Tentunya ini sebuah kebanggaan karena Pemerintah Kota Denpasar berhasil mempertahankan peringkat I di tingkat nasional. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami di Tim JDIH Kota Denpasar agar senantiasa bisa menyediakan dan memberikan informasi seputar hukum kepada seluruh elemen masyarakat dengan cara yang mudah diakses dan transparan,” tuturnya.

Arya Wibawa menegaskan bahwa pengelolaan JDIH tidak hanya menyangkut ketersediaan dokumen hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan. “Hasil penilaian kinerja JDIH menjadi salah satu unsur pengukuran Indeks Reformasi Hukum dan ikut memengaruhi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi secara umum. Jadi, ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana kita memastikan kebijakan dan regulasi yang lahir bisa berpihak pada masyarakat dan mudah dipahami,” jelasnya.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat kerja sama antar daerah. Harapannya, semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi ini dapat menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat, baik di Kota Denpasar maupun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (*/bgn003)25112106

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov) menyabet tiga penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tiga buah penghargaan tersebut yakni Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi  Hukum (JDIH) Terbaik Nasional Tahun 2020 kategori Provinsi.

Prestasi kedua, Bali dinobatkan sebagai provinsi dengan keanggotaan JDIH nasional 100% telah memiliki laman JDIH yang terintegrasi dengan portal JDHIN.go.id. Penghargaan ketiga diraih oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang dinobatkan sebagai instansi pendukung fasilitas JDIH pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

Ketiga penghargaan tersebut diterima oleh  Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2020 di Aula Prof Mudjono, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19, acara pemberian penghargaan itu dilaksanakan dengan kombinasi offline dan online.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Hamonangan Laoly, yang hadir secara langsung mengikuti kegiatan tersebut memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada instansi tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota yang sukses dalam pengelolaan JDIH.

“Dengan pengelolaan sistem informasi yang baik, maka peraturan-peraturan bisa diakses secara mudah dan cepat oleh stakeholder dan masyarakat. Bagi kita, informasi adalah sesuatu kekuatan karena dengan informasi, kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat ” jelasnya.

Saat ini, kata dia, Indonesia tidak lagi bersaing dengan negara besar, namun yang dihadapi saat ini adalah negara cepat. Oleh sebab itu, kecepatan teknologi informasi adalah kekuatan untuk memenangkan persaingan.

“Saya sungguh sangat mengapresiasi provinsi, kabupaten kota dan instansi lain yang JDIH-nya sudah terintegrasi,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Benny Riyanto melaporkan hingga tahun 2020, JDIHN telah memiliki 1.650 anggota. Sebagai pusat JDIH, BPHN terus melakukan koordinasi dan pembinaan kepada anggota JDIH melalui kegiatan bimbingan teknis maupun rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, sejak tahun 2014, BPHN secara rutin memberikan apresiasi kepada Anggota JDIH terbaik untuk beberapa kategori, yakni instansi pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat anggota JDIH lain untuk berlomba memajukan dengan inovasi dan kreativitas.

Ke depan, dia ingin pengelolaan JDIH terus disempurnakan. Salah satunya melalui optimalisasi JDIH sebagai “portal” pencarian dokumen hukum dan basis data dokumen hukum yang mudah diakses, lengkap, akurat dan terpercaya.

Terkait tiga penghargaan yang berhasil diraih, Kadis Kominfos, Gede Pramana, menyampaikan bahwa capaian ini akan menambah semangat jajaran Pemprov Bali khususnya Dinas Kominfos untuk mewujudkannya cita-cita “Bali Satu Data” dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kokoh dan tangguh menuju tercapainya Bali Smart Island dengan enam komponen pokok yaitu Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi dan Jagat Kerthi yang dituangkan dalam konsep Sad Maha Kerthi (Sistem Layanan Digital Manajemen Pemerintahan Terkolaborasi dan Harmoni Sad Kerthi). (bgn003)20120106