Sidoarjo, Baliglobalnews

Sebanyak 54 orang pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mendapatkan hukuman berupa doa bersama di makam khusus korban virus corona baru atau COVID-19, di pemakaman Delta Praloyo, Sidoarjo supaya mendapatkan efek jera. Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Sumardji, di Sidoarjo, Sabtu, mengatakan para pelanggar itu rata-rata tidak mengenakan masker saat keluar rumah.

“Rupanya hukuman sosial dengan membersihkan fasilitas umum yang selama ini diterapkan masih belum mendapatkan efek jera dari pelanggar protokol kesehatan ini, sehingga kami berinisiatif menyuruh para pelanggar itu untuk berdoa bersama di makam khusus korban COVID-19 di Sidoarjo ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, para pelanggar terjaring razia jam malam, dan mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Razia itu digelar oleh petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP di warung kopi dan kafe. “Selama ini warga di Sidoarjo masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Kedisiplinan warga masih kurang terutama yang tidak menggunakan masker dan melanggar jam malam,” katanya lagi.

Dia menambahkan, sebenarnya pihaknya sering melakukan razia seperti ini, dan mereka yang terjaring diberikan sanksi sosial. Namun warga di Sidoarjo masih banyak yang membandel dan mengabaikan protokol kesehatan. “Ini salah satu upaya untuk membuat mereka jera.

Selain itu, ini bentuk untuk penyampaian moral ke warga Sidoarjo tentang bahayanya COVID-19 itu nyata,” katanya pula. David, warga Sidoarjo yang terjaring razia mengaku sangat kapok tidak akan mengulangi lagi dan berjanji akan menggunakan masker setiap keluar rumah.

“Saya merasa takut mas malam-malam ngaji bareng baca tahlil di tengah pusara pasien COVID-19,” kata David lagi. Data di Kabupaten Sidoarjo hingga Jumat (4/9), jumlah pasien positif COVID-19 di Sidoarjo sebanyak 5.327 orang. Dari jumlah itu yang terkonfirmasi meninggal dunia sebanyak 345 orang. (bgn/ant)20090505

Surabaya, Baliglobalnews

Sejumlah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang mendaftar melalui PDI Perjuangan untuk Pilkada 2020 tidak diundang pada pengumuman pasangan sekaligus pemberian rekomendasi.

“Para bakal calon untuk Pilkada Surabaya tak diundang ke DPD PDI Perjuangan Jatim, kecuali pasangan untuk pilkada di luar Surabaya,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (1/9) malam.

Pengumuman bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya dijadwalkan diumumkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bersamaan dengan beberapa calon untuk pilkada lainnya pada Rabu pukul 14.00 WIB.

Seperti pengumuman tahap pertama hingga keempat sebelumnya, pembacaan rekomendasi disampaikan virtual dan disaksikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Pertama dan utama, kami sama sekali tidak tahu pasangan yang direkomendasi. Pengumuman akan dibuka dari amplop tertutup, langsung oleh DPP PDIP. Jadi yang mengetahui hanya ketua umum,” ucap politikus yang akrab disapa Awi tersebut.

Meski tidak ada nama pendaftar yang diundang ke kantor DPD PDIP Jatim, namun ia selaku ketua dan Baktiono sebagai sekretaris DPC PDIP Surabaya akan hadir.

“Sampai malam ini (Selasa malam), yang diundang ke Kantor DPD untuk menyaksikan pengumuman rekomendasi hanya ketua dan sekretaris,” katanya.

Sebaiknya, kata dia, semua bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota yang mendaftar, tidak bepergian keluar kota pada hari ini.

“Para pendaftar sebaiknya tetap di Kota Surabaya,” tutur Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, Awi berkeyakinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menentukan pilihan terbaik untuk Pilkada Surabaya. Ia menegaskan kader siap total, taat, dan patuh pada apapun keputusannya.

Pilkada Surabaya diselenggarakan pada 9 Desember 2020, dan pendaftarannya dibuka mulai 4-6 September 2020. (bgn/ant)20090203

Surabaya, Baliglobalnews

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan pengumuman pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya akan digelar secara virtual pada Rabu, 2 September 2020.

“Benar, sesuai informasi yang kami terima dari pusat, pengumumannya besok siang,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.

Ia juga mengaku mendapat informasi dari pusat tentang partai-nya yang menempatkan Surabaya sebagai panggung politik utama setelah Jakarta.

Surabaya disebut tak hanya kota terbesar kedua Indonesia, bahkan telah menjadi best practices dengan sederet prestasi.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini bahwa rakyat Surabaya memiliki kesadaran dan semangat juang untuk menjaga Surabaya agar tidak jatuh ke tangan pihak yang ingin merombak tata keindahan kota hanya karena daya gerak kekuatan modal.

“Bagi PDI Perjuangan, kekuasaan itu membangun peradaban, terlebih untuk Kota Surabaya yang telah hadir sebagai laboratorium politik dimana Pancasila begitu membumi,” ucapnya.

Hasto juga menyebut bahwa kepemimpinan Risma bersama seluruh jajaran birokrasi dirasakan betul kehadirannya oleh masyarakat Surabaya.

“Ibu Megawati Soekarnoputri memertimbangkan dengan seksama tentang siapa yang dicalonkan, sebab keputusan terhadap sosok pemimpin Surabaya berkorelasi langsung terhadap kehidupan rakyat kecil, dan juga menentukan arah masa depan kota yang indah,” tuturnya.

Pilkada Kota Surabaya digelar 9 Desember 2020 dan sampai saat ini belum ada satupun pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diumumkan resmi oleh partai politik.

Sedangkan, pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya digelar 4-6 September 2020. (bgn/ant)20090111