Gianyar, Baliglobalnews

Menyikapi Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Gianyar menggelar rapat analisa dan evaluasi dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Gianyar di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar, Sabtu (6/2).

Rapat dipimpin Sekdakab Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya bersama Kapolres Gianyar, AKBP I Dewa Made Adnyana. Hadir unsur TNI, unsur Kejaksaan Negeri Gianyar, para asisten sekretariat daerah, direktur rumah sakit negeri maupun swasta yang ada di Gianyar, para kepala OPD dan unsur-unsur terkait lainnya.

Sekda Wisnu Wijaya mengatakan tujuan rapat koordinasi untuk menganalisa dan mengevaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Gianyar. Selain itu, juga bertujuan mengefektifkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berakhir sampai tanggal 8 Februari 2021.

Wisnu Wijaya mengakui tren kasus terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan evaluasi, selain prokes yang sering diabaikan, juga karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang sedang menunggu hasil uji sampel. “Seringkali orang atau sebuah keluarga yang sedang menunggu hasil uji sampel malah bepergian keluar rumah, padahal belum pasti apakah mereka positif atau negatif,” ujar Sekda Wisnu Wijaya.

Untuk itu, Tim GTPP Covid-19 harus menggencarkan sosialisasi bahwa jika seseorang diambil sampel untuk tes PCR atau rapid, orang tersebut dan keluarganya tidak boleh kemana-mana dulu sampai hasil uji sampel keluar. “Bagaimana kita bisa memutus mata rantai penularan jika seperti ini keadaannya,” tegasnya.

Dari rapat koordinasi tersebut disimpulkan bahwa masyarakat harus menerapkan dengan ketat prokes kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. Tim GTPP Covid-19 Kabupaten hingga tim satgas gotong royong agar dapat mengedukasi dan meyakinkan masyarakat bahwa Covid-19 ada, nyata dan berbahaya serta meningkatkan 3T (tracing, testing dan treatment).

Kapolres Gianyar, AKBP l Dewa Made Adnyana, mengatakan pihaknya bersama dengan TNI siap mengamankan titik-titik keramaian yang dikunjungi masyarakat seperti pasar. Selain mengamankan, pihaknya juga melaksankan pendisiplinan bersama pihak terkait di setiap pasar. Seperti pedagang yang tidak memakai masker, jika berulang-ulang maka akan dikenakan sanksi.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar dalam melaksanakan upacara agama seperti piodalan, pengabenan dan lainnya harus mengikuti protokol kesehatan. “Bukannya tidak boleh melaksanakan upacara tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kerumunannya,” katanya. Dikatakannya, pihak kepolisian dan TNI serta instansi terkait lainnya tetap menggencarkan penertiban prokes. (bgn003)21020616

Denpasar, Baliglobalnews

Tren peningkatan kasus positif Covid-19 secara nasional terus mengalami peningkatan sejak Maret 2020. Tercatat, tren peningkatan tertinggi sebelumnya terjadi pada periode Agustus 2020 hingga September 2020 jumlahnya meningkat sebesar 45.895 kasus.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali menjadi kontributor terbesar secara tingkatan nasional dan harus segera dikendalikan.

“Sejak awal pandemi, kontribusi kasus dari Pulau Jawa dan Bali tidak pernah dibawah 50 persen, dari penambahan kasus positif mingguan. Bahkan, pada bulan Desember 2020, sebanyak 129.994 kasus dikontribusikan oleh kedua pulai ini. Dan ini menjadi yang tertinggi sejak bulan Maret 2020,” jelas Wiku.

Jika dilihat total kumulatif per 3 Januari 2021, Pulau Jawa dan Bali berkontribusi sebesar 65% atau 496.674 kasus dari total kasus positif Covid-19 tingkat nasional. Untuk kasus aktif ya di tanggal yang sama, kedua pulai ini berkontribusi lebih besar lagi persentasenga yakni 67% atau 74.450 kasus aktif dari jumlah total nasional.

Dan kontribusi terus berlangsung dalam 4 bulan terakhir. Meskipun secara nasional ada 6 provinsi yang konsisten masuk 10 besar dalam 4 bulan terakhir, namun ada 4 provinsi di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur selalu berada di peringkat 4 teratas penambahan kasus tertinggi.

“Dan perkembangan di akhir tahun lalu, pada bulan Desember, seluruh provinsi di Pulau Jawa yaitu 6 provinsi, masuk dalam 10 provinsi dengan penambahan kasus. Sedangkan provinsi Bali, masuk ke dalam 10 besar penambahan kasus di bulan September dan Oktober, yaitu berada di peringkat 8 dan peringkat 9,” lanjut Wiku.

Dan jika melihat tren kasus kematian, maka terdapat 4 provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat juga konsisten menempati peringkat 10 besar penambahan kematian tertinggi di bulan September hingga Desember 2020. Bahkan Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, konsisten berada di peringkat 3 besar.

Untuk Bali perkembangannya mengalami penurunan peringkat kematian. Yakni sempat berada di peringkat 4 tertinggi pada September 2020, dan turun menjadi peringkat 8 pada Oktober 2020 dan berhasil keluar dari 10 besar pada November dan Desember. Dan juga, jika melihat angka meninggal kumulatif per 3 Januari 2021, maka Jawa dan Bali berkontribusi sebesar 66,7% atau 15.165 kasus dari total dari total kumulatif nasional.

Artinya, lanjut Wiku, selain peningkatan kasus kematian signifikan di Pulau Jawa dan Bali, penambahan kematian signifikan juga terjadi selama 4 bulan ini. Provinsi di Pulau Jawa dan Bali menjadi provinsi yang menyumbang angka kematian secara spesifik.

“Situasi ini, merupakan situasi yang tidak dapat ditoleransi lagi dan tidak bisa dibiarkan. Hal ini menandakan peningkatan kasus positif yang diiringi peningkatan kematian di kota-kota besar khususnya di kedua pulau ini, harus segera dikendalikan melalui kebijakan yang terukur dan tepat sasaran khususnya terkait kegiatan masyarakat,” tegas Wiku.(bgn008)21010811

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar siap melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Hal itu mengemuka dalam rapat yang dipimpin Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, didampingi Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, di Kantor Walikota Denpsar, Kamis (7/1).

Toya mengatakan sebenarnya beberapa hal dalam PSBB telah dilaksanakan Pemkot Denpasar dengan Perwali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Seperti membatasi tempat kerja dengan menerapkan bekerja dari rumah, belajar secara daring, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan telah dilaksanakan di Kota Denpasar melalui Perwali No. 48 Tahun 2020. Dalam rapat ini itu pihaknya kembali melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penerapan di lapangan yang tentunya melibatkan satgas Covid-19 dari lingkungan desa, kecamatan hingga kota serta keterlibatan aparat keamanan dari, Kepolisian dan TNI.

”Jadi intinya kami siap menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri di antaranya membatasi di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan work from home sebesar 75% dan work from office 25%  yang memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau on line, Kegiatan restoran atau kuliner (makan/minum) ditempat sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dan layanan makanan melalui pesan-antar /dibawa pulang. Sementara pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 20:00 dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pada instruksi Mendagri diatur pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19:00. Karena waktu kewilayahan untuk provinsi Bali kita berlakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 20:00,” ujarnya.

Toya mengatakan dalam konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 yang secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 gotong-royong dari desa/kelurahan, hingga kecamatan. Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan yakni Satpol PP, Kepolisian dan TNI. ”Upaya pencegahan penyebaran virus corona terus dilakukan evaluasi bersama setiap minggu di Kota Denpasar, yang tentunya tetap melihat peta perkembangan kasus yang sampai saat ini masih fluktuatif,” ujarnya.

Rapat dihadiri Wakapolresta Denpasar, AKBP I Wayan Jiartana dan OPD terkait. (bgn003)21010724

Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali merespons kasus aktif COVID-19 yang meningkat secara eksponensial.

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada 11-25 Januari 2021 dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Rapat Terbatas Melalui “Video Conference” yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik “Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi” di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Pemerintah, kata dia, akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Selain itu juga meningkatkan operasi yustisi yang akan dilaksanakan Satpol PP, aparat kepolisian, dan unsur TNI.

“Sekali lagi ini sesuai amanat dari PP 21 Tahun 2020 (tentang PSBB) di mana mekanisme sudah jelas yaitu sudah ada usulan daerah dan juga Menkes serta edaran dari Mendagri,” katanya.

Dengan begitu diharapkan pada 11-25 Januari 2021, mobilitas di Pulau Jawa dan Bali akan dimonitor secara ketat.

Ia menambahkan pada saat bersamaan pemerintah diharapkan sudah menyiapkan program vaksinasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat bertambah.

“Dengan pengetatan pembatasan ini bukan pelarangan, seluruh aktivitas tersebut tetap masih dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.(bgn123)21010616