Denpasar, Baliglobalnews

Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali mengeluarkan lima rekomendasi pelindungan lanskap sawah abadi dan subak, di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih, kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

“Pansus TRAP mengeluarkan lima rekomendasi yang memiliki keberpihakan kepada semua belah pihak. Sehingga, rekomendasi ini lahir dari evaluasi tiga rencana pembangunan serta 13 temuan pelanggaran yang tercatat di pemerintah Kabupaten Tabanan,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, saat rapat yang digelar di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Kamis (8/1/2026).

Rekomendasi pertama yakni, negara dan pemerintah harus hadir secara aktif dalam menjaga keutuhan lanskap budaya. Semua pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tabanan, hingga masyarakat setempat, wajib mengawasi dan melestarikan sawah Jatiluwih agar tetap harmonis, lestari, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, pemerintah wajib melakukan pengendalian dan perlindungan subak serta memastikan kegiatan pembangunan di kawasan LSD dan LP2B tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. “Tanah subak tetap menjadi milik masyarakat adat dan krama subak, baik secara perseorangan maupun komunal, dan tunduk pada kewajiban adat dan religius,” katanya.

Supartha menekankan setiap pembangunan yang tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dapat dikategorikan ilegal dan harus ditindaklanjuti sesuai aturan.

Ketiga, terkait penerapan moratorium terhadap 13 bangunan bermasalah yang ditemukan di wilayah WBD. Bangunan tersebut, termasuk vila, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya, diberi penundaan sementara sebagai langkah pengamanan darurat. 

Pemerintah Kabupaten Tabanan bertanggung jawab menata ulang kawasan tersebut secara humanis dan partisipatif agar selaras dengan lanskap sawah dan sistem subak. Pemerintah Kabupaten Tabanan wajib melakukan evaluasi. Supartha menjelaskan masyarakat, perbekel, pekaseh, dan semua pihak terkait harus terlibat menjaga kawasan ini, dan jika ada kegiatan yang melanggar, harus segera dilaporkan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten dapat menindaklanjutinya.

Rekomendasi keempat menekankan penguatan ekonomi masyarakat petani. Pemerintah diharapkan memfasilitasi skema usaha berbasis komunitas pertanian berkelanjutan dan wisata budaya yang adil. Konsep pengembangan gubuk tani 3×6 sebagai tempat berlindung dan istirahat petani diperkenalkan, selain pengembangan kuliner lokal dan atraksi edukatif budaya di sawah yang memungkinkan wisatawan belajar sekaligus berinteraksi dengan petani. Kelima, peninjauan Kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Terhadap Lembaga Pengelolaan Kawasan DTW Jatiluwih terhadap Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO yang sekarang dikelola oleh Badan Destinasi Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih, dengan membentuk badan pengelola baru yang memiliki kapasitas kewenangan mencangkup seluruh lanskap Warisan Budaya Dunia Jatiluwih yang secara aktif melibatkan instrumen masyarakat di dalam struktur kepengurusannya.

Menurut dia, kewajiban Pansus didasarkan pada undang-undang terkait tata ruang dan otonomi daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta pasal-pasal terkait pengaturan DPRD provinsi dan kabupaten. “Semua temuan ini dilarang berdasarkan aturan yang ada, baik dari perspektif pemerintah daerah maupun provinsi. Kawasan WBD ini memiliki subak dengan sistem irigasi yang luar biasa, menjadi alasan UNESCO menetapkan Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia,” katanya.

Suparta menekankan status kepemilikan lahan tidak berubah dengan pengakuan UNESCO yaitu, tanah subak tetap dimiliki masyarakat adat, krama subak, dan desa adat, baik secara hak milik perseorangan maupun komunal, dan tetap terikat pada fungsi irigasi tradisional serta tata kelola berbasis budaya. “Penetapan WBD merupakan pengakuan internasional terhadap nilai universal subak, bukan perubahan status kepemilikan,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini.

Selain itu, Pansus TRAP juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis desa yang selaras dengan nilai budaya dan lingkungan. Zona inti digunakan untuk pertanian berkelanjutan, sedangkan zona penunjang dikelola sebagai homestay, restoran berkelas internasional, dan fasilitas pendukung seperti jogging track dan parkir terpadu. Atraksi edukatif seperti membajak sawah dengan sapi dan kuliner khas Bali diintegrasikan untuk melestarikan kearifan lokal petani subak.

Sementara Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mengatakan evaluasi kawasan Jatiluwih akan dilakukan secara berkala, termasuk pengawasan terhadap pembangunan yang ada di LSD dan LP2B. Dia menegaskan pengelolaan kawasan akan dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mengarahkan masyarakat terkait lokasi pembangunan yang diperbolehkan dan yang tidak. “Kita akan selalu hadir di sana, sehingga tidak terjadi seperti sebelumnya. Bangunan yang sudah berdiri akan dievaluasi, tapi kita hadir untuk mencegah hal-hal yang melanggar regulasi,” katanya.

Dirga menambahkan Pemerintah Tabanan juga telah berkomunikasi dengan UNESCO, yang melakukan evaluasi tahunan terhadap kawasan WBD ini. “Tabanan selalu dilibatkan, dan hasil evaluasi terakhir masih bagus, hanya diingatkan untuk terus dijaga. Jika ada pelanggaran kecil, segera dilakukan perbaikan,” katanya.

Dia menyebutkan langkah konkret yang akan disiapkan Pemkab Tabanan antara lain penataan pembangunan secara humanis dan partisipatif, penguatan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, serta pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pengelola DTW Jatiluwih. 

Pemkab Tabanan mendukung rekomendasi Pansus TRAP, serta menegaskan komitmen Pemkab Tabanan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara sungguh-sungguh. “Pemerintah Tabanan tentunya harus serius dan jengah juga untuk memastikan rekomendasi ini dijalankan secara maksimal. Kita akan merapatkan pihak-pihak terkait, menentukan langkah-langkah konkret, dan memastikan setiap hal yang menjadi larangan Pansus TRAP dijalankan,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa mengatakan pentingnya penanganan Jatiluwih secara komprehensif dan berkeadilan. Menurut dia, DTW Jatiluwih tidak hanya memiliki nilai konservasi lanskap dan sistem subak, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. “Penegakan hukum tata ruang harus tetap memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang telah berlangsung lama juga perlu menjadi pertimbangan agar tidak menimbulkan keresahan sosial,” katanya.

Pihaknya mendorong agar rekomendasi Pansus TRAP disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melibatkan desa dinas, desa adat, subak, dan pengelola DTW, sehingga tercipta pemahaman bersama dan solusi yang bersifat win-win solution.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan akan terus mengawasi pembangunan di kawasan lahan sawah tersebut. “Kalau ada pembangunan di atas lahan LP2B atau LSD yang tidak sesuai ketentuan moratorium sebagaimana direkomendasikan DPRD, kami akan arahkan ke kepolisian langsung,” katanya.

Dia mengatakan Satpol PP akan mengawal pengawasan terhadap implementasi rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali di kawasan Desa Jatiluwih. Dan, sejumlah lokasi yang sebelumnya di Pol PP line atau segel kini diperbolehkan dibuka, namun tetap dengan catatan dan penyesuaian sesuai rekomendasi yang dikeluarkan DPRD. (bgn008)26010813

Tabanan, Baliglobalnews

Polemik penyegelan 13 akomodasi wisata di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat diwarnai aksi protes pemasangan plastik hitam dan seng di tengah sawah oleh para petani, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya turun langsung melakukan mediasi dan mencabut seng secara simbolis sebagai tanda berakhirnya aksi protes di kawasan tersebut pada Senin (5/1/2026).

Langkah persuasif ini diambil Bupati Sanjaya bersama Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Tabanan setelah bertemu langsung dengan masyarakat petani di Kantor Desa Jatiluwih guna merespons keluhan ekonomi warga pascatindakan tegas Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali dan Satpol PP.

Dalam pertemuan tersebut, petani menyatakan kesediaannya mencabut seng setelah Pemerintah Kabupaten Tabanan menyampaikan komitmen untuk menyiapkan moratorium khusus bagi masyarakat lokal pemilik lahan dalam menjalankan usaha di kawasan Subak Jatiluwih. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal agar tetap bisa menjalankan usaha tanpa harus berbenturan keras dengan regulasi hukum yang kaku. “Saya memohon kebijakan kepada pihak terkait, janganlah melihat persoalan Jatiluwih hanya dari sisi hukum murni. Ada kultur, budaya, ekonomi, dan sosial yang tidak boleh ditabrak begitu saja. Moratorium ini adalah solusi agar ekonomi lokal tidak mati,” tegas Bupati Sanjaya.

Bupati Sanjaya mengungkapkan bahwa dia telah berkoordinasi dengan Ketua Pansus TRAP dan mendapatkan lampu hijau terkait penerapan moratorium tersebut. Hal ini mendesak dilakukan mengingat polemik ini sempat memicu penurunan kunjungan wisatawan hingga 80 persen, yang berdampak luas pada lapangan pekerjaan dan pendapatan harian masyarakat.

Meski memberikan kelonggaran melalui moratorium, Bupati Sanjaya memberikan peringatan keras terkait tata ruang. Dia meminta masyarakat tidak “arogan” dengan membangun bangunan permanen atau beton di tengah hamparan sawah yang menjadi daya tarik utama. “Tamu datang ke sini untuk melihat sawah. Kalau sawahnya kita nodai dengan bangunan di tengah-tengah, apa lagi yang mau dilihat. Saya setuju ada restoran untuk daya dukung wisata, tapi letaknya harus di pinggir atau penyangga. Jangan di tengah sawah,” katanya.

Terkait moratorium, pihaknya memastikan kebijakan tersebut akan dituangkan secara tertulis dan tetap berada dalam koridor aturan. Dia juga mengusulkan konsep bangunan yang ramah lingkungan, menyerupai bedeg atau gubuk tradisional (jineng/bedok) dengan ukuran yang proporsional (misalnya 3×6 meter) agar tetap selaras dengan standar UNESCO.

Sementara pemilik Restoran Sunari yang sebelumnya disegel, I Nengah Darmika Yasa menyatakan kegembiraannya atas kehadiran dan solusi dari Bupati. Ia bersama petani lainnya sepakat mencabut lebih dari seratusan keping seng yang sebelumnya dipasang sebagai bentuk protes. “Kami sangat gembira. Selama disegel, anak-anak tidak bekerja dan tuntutan ekonomi meningkat. Dengan adanya lampu hijau berupa moratorium ini, kami siap mengikuti aturan pemerintah, termasuk soal standarisasi bangunan,” ujarnya.

Terkait konsep bangunan alami, Darmika Yasa memberikan masukan agar material penutup atap tetap menggunakan genteng karena faktor cuaca Jatiluwih yang lembab. “Kalau pakai jerami cepat lapuk, karena di sini daerah lembab. Yang penting tidak beton permanen dan estetika tetap terjaga,” usulnya.

Melalui mediasi ini, Bupati Sanjaya berharap tercipta formula yang membuat semua pihak puas (all happy). Selain moratorium, Pemkab Tabanan juga berkomitmen mengkaji ulang insentif bagi petani dan mempertahankan kebijakan pajak 0 persen bagi hasil bumi guna menjaga kelestarian Jatiluwih sebagai ikon wisata dunia. (bgn020)26010511

Tabanan, Baliglobalnews

Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, kini menghadapi krisis kepercayaan dari pasar internasional. Salah satu pasar utama, yakni wisatawan mancanegara (wisman) asal Prancis, disebutkan mulai melakukan blacklist atau mencoret kawasan Warisan Budaya Dunia tersebut dari agenda perjalanan mereka. Kondisi ini berdampak fatal terhadap angka kunjungan.

Manajer DTW Jatiluwih, I Ketut Purna, mencatat kunjungan wisatawan ke Jatiluwih merosot tajam hingga 80 persen, terutama pada momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang baru saja berlalu. “Penurunan mancanegara itu luar biasa, mencapai 80 persen, Ini sangat parah, terutama wisatawan asing,” ujar yang akrab disapa Jhon Ketut purna ketika ditemui pada Jumat (2/1/2026).

John Purna mengungkapkan bahwa pembatalan kunjungan secara masif ini dipicu oleh pemandangan pagar seng yang terpasang di sejumlah titik kawasan persawahan. Pagar tersebut diketahui dipasang oleh oknum pelaku usaha yang tempat usahanya sedang dalam penyegelan. “Wisatawan Prancis mengira di Jatiluwih sedang terjadi demo atau konflik besar. Keberadaan pagar seng itu menimbulkan kekhawatiran soal keamanan, sehingga mereka memilih mengalihkan destinasi ke negara atau daerah lain,” katanya seraya menambahkan turis Prancis selama ini dikenal sebagai “tulang punggung” kunjungan di Jatiluwih. 

Berdasarkan data pengelola, kata dia, total kunjungan wisatawan ke Jatiluwih sepanjang 2025 tercatat 388.872 orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 421.927 kunjungan. Tren penurunan hampir terjadi di setiap bulan. Penurunan paling kontras terlihat pada Desember 2025 yang hanya mencatatkan 17.682 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 18.838 orang.

Bercermin dari kondisi tersebut, dia mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan pemasangan seng tersebut. Dia menegaskan aksi tersebut hanyalah ulah oknum dan sama sekali tidak mencerminkan kondisi sosial di kawasan Jatiluwih yang sebenarnya. “Membangun nama baik itu tidak gampang. Paket wisata di luar negeri dibuat enam bulan sebelumnya. Kalau sekarang mereka sudah tidak menjual Jatiluwih, siap-siaplah kita di enam bulan ke depan,” katanya.

Di sisi lain, Purna menyebut kunjungan wisatawan domestik relatif masih stabil. Sebagian wisatawan lokal justru datang, karena penasaran dengan kondisi yang tengah terjadi. “Kami melihat wisatawan domestik masih aman. Mereka malah datang ingin melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Pihak pengelola berharap pagar seng tersebut segera dicabut agar Jatiluwih kembali ke bentuk aslinya sebagai lanskap budaya yang damai. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan citra Jatiluwih di mata dunia akan rusak secara permanen, yang berujung pada lumpuhnya ekonomi masyarakat lokal. (bgn020)26010203

Denpasar, Baliglobalnews

Manajer Operasional DTW Jatiluwih I Ketut Jhon Purna mengadu kepada Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, bahwa dampak pemasangan seng dan plastik oleh petani dan warga, pascapenertiban bangunan di Jatiluwih, kunjungan wisatawan merosot tajam saat libur akhir tahun.

“Kunjungan wisatawan saat ini turun pak, mencapai sekitar 80 persen. Dan, ini tidak baik untuk keberlangsungan pariwisata Jatiluwih yang selama ini dikenal sebagai ikon sawah terasering Bali dan situs Warisan Budaya Dunia UNESCO,” kata John saat rapat dengar pendapat yang digelar Pansus TRAP DPRD Bali pada Jumat (19/12/2025).

Dia mengungkapkan dampak tersebut bahkan sudah dirasakan pada pasar wisata internasional, khususnya Eropa. Sejumlah wholesaler besar dari Jerman disebut telah menghentikan penjualan paket wisata ke Jatiluwih. “Jadi gini, saya sudah ngomong dengan sistem penjualan perjalanan (extranet) kemarin bahwa itu 3 ada wholesaler besar dari Jerman sudah tidak menjual lagi Jatiluwih,” ujarnya.

Menurut dia, sinyal serupa juga mulai terlihat dari agen perjalanan lain di Eropa. Dia dijadwalkan bertemu dengan sejumlah travel agent pada 22 Desember mendatang, namun informasi awal yang diterima menunjukkan kekhawatiran yang sama. “Nah terus nanti tanggal 22 ini saya juga ketemu sama beberapa travel agen khususnya Eropa, itu katanya juga sudah mulai tidak menjual Jatiluwih lagi. Ini kan preseden buruk banget buat Jatiluwih,” katanya.

Penurunan kunjungan tersebut, kata dia, sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi normal pada musim sepi (low season). Biasanya, Jatiluwih masih mampu menarik ratusan hingga seribuan wisatawan per hari. Namun kini jumlah itu anjlok drastis. “Biasa kita dapat kunjungan yang low season itu, 700-800 sampai 1.000. Sekarang paling dapat tamu 120-150,” ucapnya.

Jhon menjelaskan, salah satu faktor utama yang memicu kekhawatiran wisatawan adalah pemasangan seng dan plastik di kawasan Jatiluwih yang menimbulkan persepsi negatif. Informasi yang beredar membuat wisatawan mengira Jatiluwih sedang mengalami gejolak. “Sekarang tamunya takut, karena mungkin katanya Jatiluwih ada demo dan segalanya, ini takut tamunya,” katanya.

Dampak sepinya kunjungan ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola DTW, tetapi juga langsung menghantam perekonomian masyarakat sekitar. Usaha restoran, warung, dan layanan wisata milik warga mengalami penurunan pendapatan signifikan.

Pihaknya tidak menolak penegakan aturan terhadap bangunan yang melanggar. Namun penanganan persoalan tersebut diharapkan tidak mengorbankan keseluruhan kawasan dan masyarakat Jatiluwih. “Yang saya inginkan adalah seng itu tidak ada. Karena itu sangat berpengaruh dengan kunjungan tamu yang Jatiluwih,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar ada langkah cepat dan sinergi antara Pansus TRAP DPRD Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang lebih bijak. “Harapan dari DTW mudah-mudahan, saya berharap Pansus TRAP, dari Pemkab Tabanan, dari Permintaan Desa, agar bekerja bersama-sama,” pintanya.

Menjelang libur akhir tahun, Jhon mengaku pesimistis terhadap proyeksi kunjungan wisatawan jika kondisi tersebut tidak segera ditangani. Dia khawatir Jatiluwih akan kehilangan momentum penting yang seharusnya menjadi penopang ekonomi masyarakat. (bgn008)25122001

Denpasar, Baliglobalnews

Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset dan Perizinan) DPRD Bali mengambil langkah tegas untuk menjaga Jatiluwih tetap terjaga agar tidak nantinya malah status WBD (Warisan Budaya Dunia) oleh UNESCO dicabut. Aksi-aksi yang muncul di masyarakat tetap akan diawasi dan tidak membuat Pansus surut untuk mempertahankan status WBD untuk Jatiluwih. Hal itu disampaikan Ketua Pansus TRAP I Made Supartha pada Sabtu (6/12/2025).

Dia menegaskan kawasan Jatiluwih yang sejak 2012 diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia dan kembali menguatkan reputasinya dengan predikat Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism tahun 2024, kini menjadi fokus utama pengawasan Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP) DPRD Bali. “Pengawasan ini dilakukan menyikapi mulai menyempitnya lahan sawah akibat alih fungsi menjadi bangunan beton-kondisi yang dinilai mengancam identitas budaya Bali serta citra Jatiluwih sebagai destinasi sawah terindah yang dicari wisatawan mancanegara,” katanya.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan kehadirannya bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan penataan ruang berjalan benar, menjaga warisan budaya, dan membangun ekonomi rakyat tanpa merusak alam. Supartha mengatakan sebuah anugerah bagi warga Jatiluwih, memiliki keindahan sawah yang tak ada lawasannya di dunia. “Aset yang membanggakan adalah keindahan sawah terasering. Ini tak ada lawan tading di dunia, hingga UNESCO menetapkan sebagai WBD. Ini yang harus dijaga, jika ini mampu dijaga, mampu memberikan kontribusi bagi warga tanpa harus merusaknya,” kata politisi asal Tabanan itu.

Supartha juga mengatakan perlu perjuangan panjang sampai UNESCO menetapkan Jatiluwih sebagai WBD, jika kemudian terus terbangun otomatis nantinya akan dicabut status dari UNESCO. “Mari jaga bersama, jangan malah sumber daya tarik ini rusak, nanti dicabut status WBD-nya oleh UNESCO. Kita rugi semua,” katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali itu reaksi dari warga memasang seng dan plastik tetap mendapat pengawasan. Untuk selanjutnya para pemilik restoran juga akan dipanggil oleh Satpol PP Bali. Dia juga berharap agar ada tindakan dari OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, agar tidak sampai membuat pembatalan kunjungan. “Kami tetap berikan porsi serius, untuk pengawasan Jatiluwih. Sangat disayangkan ada aksi-aksi seperti itu. Sampai akhirnya membatalkan kunjungan ke Jatiluwih, itu merusak lumbung padi sendiri namanya. Jatiluwih citranya ndak bagus, termasuk Bali,” tegasnya.

Supartha mengatakan setelah ada langkah tegas penutupan restoran yang melanggar ini, Pansus sedang melakukan kajian-kajian untuk memberikan solusi-solusi. Intinya mampu melestarikan sawah, tetap jadi WBD UNESCO dan rakyat tetap sejahtera. “Kami ingin Jatiluwih tetap menjadi ikon dunia. Sawahnya lestari, budayanya hidup, rakyatnya sejahtera,” tegasnya.

Didesain pula restoran khas desa yang menampilkan kuliner lokal yang higienis bagi tamu yang berkunjung. Warga akan dilibatkan penuh dalam pengelolaan wisata, sehingga pendapatan tidak lagi didominasi pihak luar/kelompok pemodal tertentu. Kemudian wisata yang melibatkan wisatawan, untuk terlibat dalam manyi, metekap, nandur, mandi lumpur, menangkap belut dan trekking di sawah, nantinya menjadi satu atraksi yang berimbas pada pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, perlu juga diketahui bahwa yang diperbolehkan di sawah yang masuk posisi WBD ini juga ada. “Ada area yang bisa dibangun, yaitu 3 kali 6 meter. Ini yang disebut badan sampi (kandang sapi), tapi bisa nantinya difungsikan tidak hanya untuk kandang sapi,” kata Supartha.

Area bangunan 3 kali 6 meter ini, bisa dibangun satu unit di setiap bidang sawah yang dimiliki. Bisa nantinya dimanfaatkan untuk area usaha. Untuk menjual kopi, jajanan Bali, kelapa muda dan lainnya. “Konsep ini nanti mau dijelaskan, dibuat nantinya yang artistik dan nanti memang dimiliki oleh pemilik lahan, bukan investor luar. Badan sampi ini mampu menjadi area komersial, kecil namun bisa menjadi sumber kesejahteraan petani, selain lahan pertaniannya,” urai Anggota Komisi I DPRD Bali ini

Pansus juga menegaskan bahwa petani sebagai penjaga utama bentang sawah akan mendapat perhatian khusus. Salah satu langkah konkret memberikan insentif penyediaan sarana produksi dengan menyalurkan bantuan benih, pupuk, memperhatikan irigasinya, memperhatikan pengenaan pajak juga asuransi nya pertaniannya dan memperkuat sistem subak agar produksi pertanian tetap stabil dan tidak terganggu serta memperhatikan pemasarannya. Sehingga, pemerintah hadir kepada petani yang tidak mengalihkan lahannya sabagaimana konsep LSD dan LP2B yang sudah diatur. “Bisa saja para pemilik lahan nanti disentuh dari program pemerintah, misalnya beasiswa pendidikan satu KK satu sarjana,” pungkasnya. (bgn008)25120606

Denpasar, Baliglobalnews

Aksi pemasangan seng di lahan persawahan Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, mendapat perhatian Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya ketika dimintai konfirmasi di Stadion GOR Ngurah Rai, Denpasar, pada Jumat (5/12/2025).

Sanjaya mengatakan siap melakukan mediasi kepada petani. Dia menilai petani melakukan aksi tersebut, karena hanya ingin menyampaikan pesan agar pemerintah memberi ruang dialog. Dan, aksi petani sebagai bentuk ekspresi keresahan yang ingin segera disampaikan kepada pemerintah.

“Sebenarnya tidak ada niat negatif. Mereka hanya ingin mediasi, bagaimana ke depan mereka selaku petani lokal biar dapat juga kontribusi terhadap dampak pariwisata, itu saja. Nanti kami pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi bahkan Pusat (akan menindak lanjuti) karena ini juga bagian juga dari warisan budaya dunia (WDB) bagaimana kami menyikapi di wilayah sehingga bisa mengatur orang-orang lokal itu juga biar dapat bagian daripada pariwisata,” katanya.

Menurut Sanjaya, sehari setelah Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali melakukan sidak dan berdialog dengan petani, beberapa petani memasang seng di atas tanah milik mereka sendiri sebagai simbol aspirasi. “Saya terima kasih, jadi ketika kemarin ada Pansus TRAP di Jatiluwih, Pansus sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Besoknya ada reaksi, mereka masang seng. Ini salah satu reaksi yang saya coba dalami apa maksudnya,” ujarnya.

Dia menegaskan aksi petani tersebut karena Jatiluwih menjadi kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO, dimana Jatiluwih setiap hari menerima ribuan pengunjung. Namun, banyak petani merasa pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan geliat pariwisata di sekitarnya.

Menurut dia, selama ini terdapat kesenjangan cukup besar antara keuntungan pariwisata dengan kesejahteraan petani setempat. Banyak petani merasa objek wisata sawah yang dikunjungi wisatawan setiap hari tidak memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi mereka.

Sanjaya menilai hal itu sebagai pekerjaan rumah yang harus segera dicari solusinya. “Kalau saya lihat kemarin, jujur ya keluhan para masyarakat khususnya petani lokal mereka kadang-kadang tamu datang melihat objek-objek wisata, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menikmati hasilnya, tapi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat, itu aja. Jadi antara pariwisata dengan petani itu masih dampak pariwisata dan dampak petani itu masih jauh,” tuturnya.

Karena itu, dia menegaskan komitmen Pemkab Tabanan untuk duduk bersama semua pihak guna menemukan formula yang adil. “Bagaimana juga kami akan ngomong ke provinsi, ngomong ke pusat bagaimana petani lokal itu juga diberikan insentif sehingga mereka juga menjaga sawahnya, menjaga wilayahnya. Dan bagi penikmat pariwisata juga harus mampu memberikan kontribusi,” ujarnya.

Sanjaya menambahkan meski kondisi Tabanan sebagai daerah pertanian dengan PAD yang terbatas, tidak mengurangi komitmen pemerintah menjaga stabilitas Jatiluwih. “Dengan segala macam keterbatasan, kami tetap berusaha menjaga kondusivitas khususnya Jatiluwih,” tegasnya. (bgn008)25120512

Tabanan, Baliglobalnews

Kementerian Kebudayaan pertama kalinya menggelar Subak Spirit Festival di DTW Jatiluwih, Tabanan, selama dua hari, dimulai pada Sabtu (9/11/2024). Festival yang bertujuan memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya Subak di Bali, mengusung tema “Pemuliaan Air untuk Kehidupan yang Berlangsung”.

Kurator Subak Spirit Festival Dibal Ranuh mengatakan konsep Subak Spirit Festival dirancang untuk mengajak pengunjung kembali melirik sawah dan merasakan makna mendalam yang ada di sekitar persawahan.

“Kami sengaja membuat konsep festival ini untuk mengajak pengunjung kembali ke sawah. Kami memulai. Bukan hanya saat ini kita jangka panjang, jadi tahun depan sampai lima tahun ada perkembangan itu yang kita harapkan dengan komunitas-komunitas yang kami hadirkan untuk menyuarakan bersama,” ujar Dibal pada Minggu (10/11/2024).

Menurut Dibal, masyarakat maupun wisatawan yang hadir ke acara ini bisa merasakan profesi petani dalam menjaga persawahan dan irigasi. “Sawah subak ini adalah rumah kita, bagaimana kita bisa menjaganya dengan melihat alam yang indah ini,” jelasnya.

Sementara Manajer Operasional Daya Tarik Wisata Jatiluwih Ketut Purna mengatakan Festival ini menunjukkan betapa masyarakat Jatiluwih menghormati air dan bumi melalui sistem subak. Dengan menggabungkan keberlangsungan subak dan beragam kesenian tradisional, kami berharap semakin banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi Jatiluwih. “Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang terkandung dalam sistem subak,” ujarnya.

Purna menyampaikan Subak Spirit Festival ini sengaja diperlihatkan kepada wisatawan internasional dan domestik. Bantuan pendanaan acara dari Kementerian Kebudayaan ini diharapkan mampu menarik wisatawan untuk datang ke lokasi, terutama di saat low season seperti sekarang. Dengan rata-rata hanya 1.000 wisatawan per hari, Jatiluwih sangat cocok dikunjungi pada bulan ini untuk menyaksikan keindahan padi beras merah yang menguning. “kami ingin memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya Subak.” katanya. (bgn020)24111101

Tabanan, Baliglobalnews

Dua warga negara asing (WNA) tewas tertimbun tanah longsor di Vila Yeh Baat, Banjar Jatiluwih Kangin, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada Kamis (14/3/2024).

Kedua korban adalah Angelina (48) alias Smith kelahiran Australia beralamat di Amerika Serikat, dan Luciano JH (51), warga negara Belanda seorang laki-laki yang awalnya sebagai Mr. X sebelum diketahui identitasnya.

Pemilik Villa Yeh Baat, Nyoman Ayu, mengatakan dua WNA itu datang ke vilanya dengan mengendarai sepeda motor pada Rabu (13/3/2024) pukul 20.00 Wita.

Menurut Suratnasih, sebelum kejadian di lokasi tersebut tidak ada hujan melainkan listrik di vila padam dan angin bertiup kencang. “Awalnya mereka ingin melihat kamar saja. Tapi setelah melihat, mereka ingin menginap. Karena lampu mati, sempat ditolak. Tapi dipersilakan menunggu di sini sampai jam 9 malam,” ucapnya Kamis (14/3/2024).

Saat itu ada kesepakatan, jika sampai pukul 21.00 Wita lampu tetap padam, maka keduanya akan kembali ke tempat mereka awal menginap di Sanur, Denpasar. Hanya saja, angin malam kemarin sangat kencang, maka petugas vila akhirnya mengizinkan mereka menginap.

Dengan catatan keesokan paginya, Kamis (14/3/2024) pagi wisatawan harus mengurus proses check-in vila. “Jadi mereka itu datang dengan menggunakan sepeda motor, dari keterangan karyawan mereka (korban) dalam kondisi kelelahan,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, Nyoman Srinada Giri, mengatakan longsoran itu dengan ketinggian 30 meter dengan lebar 20 meter.

Pihaknya sekitar pukul 07.30 Wita mendapat laporan ada korban meninggal dunia dan langsung menerjunkan tim melakukan evakuasi. “Evakuasi tidak lama. Kurang lebih satu jam. Tidak sulit menemukan korban. Kalau kejadian diperkirakan jam 4 subuh. Dugaan karena luapan air yang merongrong tanah yang ada di bawah. Luapan air PAM, tepatnya,” katanya.

Sementara Kapolsek Penebel, AKP Gusti Kade Alit Murdiasa, mengatakan, dari hasil evakuasi, hanya korban perempuan yang telah diketahui identitasnya yakni inisial AN (48) warga Amerika, sedangkan identitas korban laki-laki masih belum diketahui.

Dia menduga vila tempat kedua korban menginap tergerus tanah longsor karena di atasnya terdapat saluran irigasi. “Diduga longsor diakibatkan saluran irigasi yang ada tepat diatas vila bocor, sehingga tanahnya labil dan terjadi longsor,” katanya.

Menurut dia, saat longsor terjadi, angin bertiup kencang namun tidak hujan. Sementara material bangunan vila yang terkena longsor terbuat dari bambu.

Tak disangka, pada pukul 04.00 Wita terjadi longsor dan menimbun kedua korban yang sedang tertidur lelap di dalam vila. “Mereka ditemukan dalam posisi tertidur,” katanya.

Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke RSUP Prof. IGNG Ngoerah Denpasar. (bgn020)24031507

Tabanan, Baliglobalnews

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo saat mengunjungi DTW Jatiluwih di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, pada Jumat (11/12), mendorong petani tidak hanya menanam padi, tetapi harus mencoba budidaya ikan atau yang dinamakan mina padi.

“Biar petani tidak hanya menghasilkan padi, di beberapa daerah, kita harus coba tumpang sari dengan ikan namanya program mina padi. Di beberapa tempat sudah berhasil apalagi airnya jernih sehingga pola ini akan jadi pola yang klasik, ” ujarnya.

Menteri Yasin Limpo juga menyatakan tak hanya ikan, dia juga akan mendorong untuk pemeliharan sapi. Karena menurutnya potensi untuk memelihara sapi juga bagus. “Untuk sapi segera buat kelompok, nanti akan saya koordinasikan ke dirjen. Jeruk juga bagus potensi disini,” imbuhnya.

Ia menerangkan, bibit ikan nanti akan dibantu langsung dari pusat dengan membuat kelompok. Kunjungan kerja tersebut dengan agenda memantau pertanian terasering yang saat ini sudah selesai masa panen.

Tiba sekitar pukul 16.00 wita, Menteri Syahrul Yasin Limpo disambut sejumlah pejabat dari Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, begitu juga tampak hadir Anggota DPR RI I Made Urip. Ia kemudian memantau area persawahan menggunakan kendaraan trail. Dia pun memuji Kabupaten Tabanan karena memiliki resort pertanian yang bagus dan indah, juga terkenal dengan sistem subaknya.

Karena memiliki potensi yang masih alami dan di dukung oleh budaya yakni subak yang jadi model, Menteri Yasin Limpo meminta kepada Pemerintah Tabanan dan Provinsi Bali untuk menjaga kelestarian tersebut.

Apalagi Jatiluwih sudah masuk sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) jangan sampai terjadi alih fungsi lahan. “Ini Heritage jangan boleh ada yang ganggu, tolong Pak Sekda jangan sampai terjadi alih fungsi lahan, supaya kedepan tetap indah dan makin bagus,” pintanya.

Atas kondisi tersebut, Menteri Yasin Limpo pun berjanji kepada Kabupaten Tabanan akan membantu secara maksimal. Khusus mina padi diminta untuk segera diwujudkan. “Ayok bulan depan sudah bisa ditindak lanjuti ayok kita tembus pasar ekspor,” ajaknya.

Sementara, Sekda Tabanan I gede Susila yang saat itu hadir mewakili Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sangat mengapresiasi niat tulus dari Kementrian Pertanian RI. Ia pun berharap, apa yang dikatakan oleh Menteri Yasin Limpo segera bisa diwujudkan, sehingga semakin mampu mensejahterakan masyarakat Tabanan dan juga menjaga kelestarian alam Tabanan.(bgn008)20121127