Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng asosiasi profesi di bidang governance, risk, and compliance (GRC) guna memperkuat sektor jasa keuangan (SJK).

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, mengatakan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC yang mengedepankan profesionalisme, tata kelola yang baik, analisis dan integritas yang tinggi dalam setiap pengambilan keputusan dapat memberikan kontribusi pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia secara stabil.

“Selain itu kolaborasi OJK bersama seluruh lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC merupakan wujud penerapan strategi OJK dalam membangun SJK melalui penguatan 1st dan 2nd line sebagai bagian dari penguatan 3rd line,” katanya dalam forum penguatan fungsi GRC dengan tema “Rajut Silahturahmi untuk Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi Antar-Lembaga/Asosiasi Profesi Bidang GRC” Senin (29/4/2024)

Dia mengatakan Forum Penguatan Fungsi GRC merupakan bagian dari rangkaian program kerja berkelanjutan Bidang Audit, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (ARK) OJK, yang diikuti oleh pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, Anggota Dewan Audit, Pimpinan Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko serta Satuan Kerja yang membawahi fungsi Pengaturan, Pengembangan, dan Hubungan Kelembagaan OJK. “Dalam pertemuan ini, mendiskusikan kolaborasi OJK dengan Lembaga/Asosiasi Profesi Bidang GRC,” katanya.

Dalam sesi diskusi, masing-masing perwakilan asosiasi menyampaikan apresiasi kepada OJK atas inisiasi kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan SJK dalam rangka penguatan governansi dan penegakan integritas secara berkelanjutan.

Selanjutnya peserta menyampaikan konsen dan isu terkini bidang GRC sebagai masukan untuk kegiatan Risk and Governance Summit (RGS) 2024 yang merupakan event rutin tahunan OJK sejak 2013 dan merupakan acara puncak dari rangkaian Forum GRC OJK di tahun berjalan.

Beberapa isu dan topik terkini tersebut antara lain manajemen risiko pembangunan nasional dan pengembangan governansi kolaboratif untuk mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan menuju Indonesia emas 2045, integrated Environmental, Social, and Governance (ESG) – termasuk GRC, keberlanjutan, dan resiliensi, digital trust, etik dan penegakan integritas, serta transformasi profesi GRC.

Ke depan, kata dia, OJK akan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi bersama Lembaga/Asosiasi Profesi Bidang GRC untuk dapat memenuhi kebutuhan terkini SJK, mendukung program strategis pemerintah dan memperkuat penyampaian pesan penting OJK terkait penguatan governansi dan penegakan integritas di Indonesia. (bgn008)24043002

Denpasar, Baliglobalnews

OJK mendukung upaya Pemerintah yang kembali meneruskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11-25 Januari 2021.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat,” kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, Kamis (7/1/21).

Ia menyampaikan bahwa, operasional OJK dan Industri Jasa Keuangan yakni Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank di wilayah Jawa dan Bali tetap beroperasi dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital tetap berjalan dengan kapasitas yang diijinkan oleh Pemerintah. Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid-19,” katanya.

Seluruh lembaga jasa keuangan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital), serta melakukan pola hidup bersih dan sehat.

Termasuk penyediaan uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala.
Adapun untuk pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kapolda di Jawa-Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.(bgn008)21010708