Jakarta, Baliglobalnews

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja seberat 34 kilogram yang merupakan jaringan lintas provinsi Sumatera Utara – Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

“Petugas mengamankan 34 kilogram ganja kering siap edar serta 6,98 gram sabu pada Sabtu (15/3),” kata Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu (16/3/2025).

Lima pelaku yang berhasil ditangkap berinisial I, RR, S, P dan R. Barang bukti ganja siap edar itu diamankan oleh petugas di tiga lokasi berbeda di wilayah Jakarta. “TKP pertama ada di Jalan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/3) pukul 16.30 WIB dengan barang bukti seberat satu kilogram ganja,” katanya.

TKP kedua, diamankan di Gang Burung RT 08/RW 02, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat pada Sabtu (15/3) pukul 18.00 WIB dengan barang bukti tiga kilogram ganja dan 6,98 gram sabu Kemudian, TKP ketiga di Gang Burung No.9 RT 09/RW 02, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat pada Sabtu (15/3/2025) pukul 21.00 WIB dengan barang bukti seberat 30 kilogram ganja dalam dua karung hijau.

Ade Candra menambahkan kronologi pengungkapan kasus ini terjadi setelah menerima informasi mengenai pengiriman narkotika jenis ganja dari Medan ke Jakarta untuk diedarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. “Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap tersangka pertama, yaitu I yang ditangkap di Jalan Gunung Sahari,” katanya.

Dari hasil interogasi, kata dia, petugas memperoleh informasi bahwa masih ada narkotika lain yang disimpan di sebuah kontrakan di daerah Pinangsia, Jakarta Barat. “Tim bergerak ke lokasi tersebut dan mengamankan 3 kg ganja serta 6,98 gram sabu serta adanya tempat penyimpanan lain di kontrakan di daerah yang sama. Petugas kemudian menemukan 30 kg ganja yang disimpan dalam dua karung hijau,” ucapnya.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi guna mencegah peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa. (ant/bgn003)25031609

Jakarta, Baliglobalnews 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu jalan santai dari Silang Monas ke putaran Sarinah pergi pulang Minggu (12/11/2023). Sesampai di Sarinah, para peserta jalan santai yang diikuti ratusan anggota PWI bersama masyarakat membentangkan spanduk tanda dimulainya HPN 2024.

Hendry Ch Bangun mengatakan peluncuran HPN 2024 di Silang Monas mengawali rangkaian acara HPN 2024 yang puncaknya akan diselenggarakan di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), Jakarta, 9 Februari 2024. Dia mengharapkan Presiden Jokowi menghadiri acara puncak HPN tersebut.

Jalan santai bersama Menteri Teten Masduki itu dilakukan sambil membawa spanduk yang bertuliskan “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa”. 

Ninik Rahayu mengatakan peluncuran HPN 2024 sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat luas, peran pers dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga pemilu damai serta keutuhan bangsa. “Demokrasi melalui pemilu ditentukan oleh peran pers dan partisipasi masyarakat. Marilah kita jaga pemilu yang damai bersama-sama,” katanya.

Sementara Teten Masduki mengapresiasi kegiatan HPN 2024 sekaligus mengharapkan pers bersikap netral dalam pemilu serentak mendatang. Dia menyatakan dalam era medsos saat ini banyak sekali sampah (hoax-red). “Di sinilah peran pers penting dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk menjaga keutuhan bangsa,” katanya.

Turut hadir pengurus PWI dan pimpinan redaksi media massa, di antaranya Sekjen Sayid Iskandarsyah; Wasekjen Raja Pane dan Ketua Panpel HPN 2024 Marthen Slamet Susanto, mitra PWI di antaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dan Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal.

Acara juga diisi hiburan yang diikuti masyarakat. (bgn003)23111204

Badung, Baliglobalnews

Guna meningkatkan pengelolaan kehumasan di Kabupaten Badung, Prokompim Setda Kabupaten Badung mengikuti kegiatan bimbingan teknis Manajemen Media Sosial dan Kehumasan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bekerjasama dengan Abahabar Academy juga berkolaborasi dengan beberapa media di Jakarta, Kamis (26/10). Selain Kabupaten Badung, sedikitnya 15 kabupaten se-Indonesia turut aktif mengikuti bimtek tersebut.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan kini bukan manusia yang mencari informasi tapi informasi yang mencari manusia. Itu sebabnya tantangan besar humas saat ini salah satunya dengan keberadaan media sosial. “Informasi beredar dengan cepat dan luas ke seluruh dunia ke setiap pengguna media sosial hampir tidak tersaring, bahkan hoaks terlebih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Kini bukan manusia yang mencari informasi tetapi informasilah yang mencari manusia,” ujarnya.

Menurut dia, Artificial Intelligence sekarang menjadi tantangan bagi yang bekerja di sektor komunikasi publik. Apalagi menjelang Pemilu, jadi levelnya ini sudah meningkat dari yang namanya hoaks menjadi Deep Fake. Betapa pekerjaan Humas ini semakin berat dalam manajemen media sosial. Media sosial sebagai sebuah produk teknologi tentu berwajah ganda. Di satu sisi, dapat memberikan kemudahan terutama lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat sehingga bisa lebih transparan dan lebih luas menjangkau publik dengan media sosial. Tetapi disisi lain juga direpotkan oleh media sosial yakni harus memanajemen dengan optimal dalam menghandle berita hoaks atau Deep Fake.

Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa humas di era teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting bagi instansi dan lembaga di wilayahnya masing-masing. Di tengah derasnya arus informasi yang sulit dibendung, humas menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan respon cepat dalam menangkap informasi yang tidak pasti maupun berita bohong atau hoaks.

“Kita sebagai humas harus respons cepat agar informasi tidak jelas, berita bohong bisa diantisipasi sedini mungkin agar tidak menjadi krisis informasi yang dapat merugikan nama baik instansi, lembaga yang akhirnya bisa menurunkan citra positif pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.

Sementara Kepala Bagian Prokompim, Made Suardita, menyampaikan terima kasih kepada Apkasi yang telah menyelenggarakan bimtek kehumasan, dimana tim dari Prokompim Badung bisa memperluas wawasan terkait kehumasan di era teknologi yang terus berkembang saat ini, sehingga bisa diterapkan dalam mengelola informasi terkait kegiatan pimpinan yang menjadi tupoksi kehumasan di Kabupaten Badung.

Pembekalan materi bimtek ini disuguhkan dengan baik oleh para narasumber di antaranya Andromeda Mercury, Eko Suprihatno dan Seera Safira yang masing-masing memiliki jam terbang tinggi di dunia jurnalistik. (bgn003)23102707

Denpasar, Baliglobalnews

Progam Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, menerima kunjungan studi banding dan penjajakan kerjasama dari Universitas Binawan Jakarta, di Ruang Sidang Dekan, Gedung FK Unud Denpasar, pada Rabu (20/9/2023).

Rombongan dipimpin Ketua Progam Studi Keperawatan Universitas Binawan, Aan Sutandi dan disambut oleh Koordinator Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners FK Unud, Ni Ketut Guru Prapti. “Harapan kami ke depannya Progam Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners FK Unud bersama dengan Universitas Binawan bisa saling tukar pikiran dalam semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi untuk memajukan institusi masing-masing” ucap Guru Prapti.

Dia menyampaikan terima kasih sudah memilih Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners FK Unud sebagai tempat untuk studi banding dan penjajakan kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi dan memperkenalkan sekilas Profil FK Unud dan program studi.

Tujuan studi banding ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di bidang Keperawatan Pariwisata di FK Unud serta dilanjutkan dengan presentasi oleh Ni Komang Ari Sawitri, mengenai proses pembelajaran keperawatan pariwisata yang disambung dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Kunjungan ini turut serta diikuti oleh dosen dari Universitas Binawan Jakarta yaitu Hariszza Pertiwi, Maulana Ulandari, Agung Setiyadi, Apriana Rahmawati, Mochammad Robby Fajar Cahya.

Dari PSSKPPN FK Unud, para dosen yang hadir yaitu Ika Widi Astuti, Ni Kadek Ayu Suarningsih, Ni Made Dian Sulistiowati.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23093005

Jakarta, Baliglobalnews

Kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan meninggalkan banyak problem di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, namun masyarakat pers teguh berkeyakinan bagi pers yang berlaku tetap UU Pers. Demikian terungkap dalam diskusi publik di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta, pada Kamis (22/12/2022).

“Prinsipnya, UU yang khusus menyingkirkan UU yang bersifat umum, kecuali dinyatakan lain dalam UU yang belakangan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan.

Pada diskusi publik yang diikuti pengurus PWI di seluruh Indonesia melalui online, selain Bagir Manan tampil juga sebagai pembicara, dosen Universitas Brawijaya dan aktivis HAM Al Araf, serta pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik Wina Armada Sukardi. Bertindak sebagai moderator Agus Sudibyo.

Menurut Bagir Manan, hukum yang baik harus dibuat dengan adil dan bertanggung jawab. Adil harus memberikan kepuasan sebanyak mungkin orang. Kalau ada banyak yang tidak puas, harus dicari  dimana  letak ketidakpuasannya.

Adapun  bertanggung jawab, kata mantan ketua Dewan Pers itu, ada  dua. Pertama, tanggung jawab politik, dan kedua tanggung jawab moral. “Dalam konteks ini  jangan sampai pelaksanaan KUHP nanti menjadi kesewenang-wenangan yang menjadi ketidakpuasan banyak orang,” katanya.

Dalam acara itu, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, menegaskan kemerdekaan pers tak mungkin dilepaskan dari dukungan masyarakat yang demokrasi. Keduanya saling berkaitan erat karena saling mempengaruhi. “Di sinilah kami melihat beberapa pasal KUHP bermasalah dalam mengembangkan masyarakat  yang demokrasi,” katanya.

Atal mengungkapkan akan menyusun program untuk mensosialisasikan problem-problem KUHP, sekaligus mencari jalan terbaik untuk mengatasinya. “Kita bisa pilah-pilah dan fokus pada aspek-aspek tertentu,” katanya.

Sementara Wina Armada menguraikan 200 tahun di Amerika ada Sedittion Act atau UU tentang Penghasutan. UU ini membawa korban dua wartawan Amerika yang ditangkap dan dihukum berdasarkan undang-undang itu.

Dalam perkembangannya kemudian, UU ini tidak dipakai lagi karena dianggap Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika bertentangan dengan konstitusi Amerika dan kemerdekaan bereskpresi, termasuk kemerdekaan pers.

Menurut  Wina Armada, isi UU Penghasutan yang berlaku 200 silam di Amerika itulah yang kini diberlakukan dalam KUHP yang baru disahkan. “Dengan demikian dapat disimpulkan, isi KUHP baru kita, sebenarnya, sudah tertinggal sekitar 200 tahun atau dua abad dibanding perundangan modern lainnya,” katanya.

Atas dasar itu Wina berpendapat, KUHP baru cuma mengganti baju dari KUHP produk penjajah, namun substansi terkait pasal-pasal   demokrasi, lebih buruk dari  produk kolonial.

Wina mempertegas pendapat dari Bagir Manan, lantaran UU Pers No 4O Tahun 1999 bersifat primaat atau priviil alias undang-undang yang diutamakn dan dikedepankan, khusus untuk pers tetap berlaku UU Pers. “Dan bukan KUHP,” tegasnya.

Pada sisi lain Al Araf menguraikan, paradigma pembuat KUHP masih melindungi kekuasaan. Atas semangatnya untuk menghukum.

Selain itu dia melihat para perumus KUHP baru mencampur-adukkan antara hukum administrasi dan hukum pidana. “Akibatnya banyak pasal, filosofinya tidak jelas, multi tasir,” tutur Al Araf. Hal ini membuat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pemerintah dan para pembuat UU tidak dapat menjawab rasionalitas pembentukan banyak pasal-pasal  KUHP ini.

Dia mencontohkan ketentuan  tentang pasal larangan demonstrasi  yang tanpa izin dan merusak fasilitas publik atau menggangu kepentingan umum. “Seharusnya yang dilarang merusak fasilitas publik atau mengggangu kepentingan umumnya, bukan larangan demonstrasi yang tanpa izin,” katanya.

Al Araf menyanyangkan proses pembuatan KUHP hanya melibatpkan ahli hukum, itu pun hanya dari hukum pidana yang berkecenderungan menghukum saja. “Padahal karena pidana melibatkan kepentingan publik, seharusnya juga melibatkan ahli-ahli hukum di luar hukum pidana, bahkan ahli lain seperti ahli filsafat dan sosiologi,” tandasnya. (bgn003)22122310

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, mengatakan Hari Pers Nasional yang akan diadakan di Provinsi Sumatera Utara harus bisa menggali persiapan tuan rumah Sumatera Utara bersama DI Aceh menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024.

“Dalam acara ini bagaimana persoalan daerah harus kita angkat. Terus terang saja, Sumut tidak ada persiapan untuk menggelar PON, padahal waktu tinggal dua tahun,” ungkap Atal S Depari saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) ‘Strategi Sumut Dan Aceh Meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kebangkitan Ekonomi Daerah’ di Aston Kartika Hotel, Jumat (16/12/2022).

Atal S Depari berharap ada diskusi dengan Gubernur. “Kita menyatakan Sumut belum bergerak. Karena itu, kita akan membagikan hasil diskusi yang puncaknya di HPN nanti. Kita akan dorong Sumut berbenah jelang PON. Karena itu, kita ingin tahu kesiapan Sumut, tercermin kesiapan fasilitas, sampai saat ini kami belum melihat adanya pembangunan fasilitas, supaya PON terlaksana tepat waktu, kalaupun diundur paling 2025, kita berharap ini harus sukses dan jalan, jangan sampai ini hanya dikampanyekan saja, tidak menyiapkan dirinya,” katanya.

Dia juga menyampaikan HPN nanti akan mengangkat tema yang penting untuk nasional dan Sumut, yakni penyelenggaraan PON. “Semoga saran dari sini, bisa bermanfaat untuk mempercepat proses persiapan PON di Sumut,” katanya.

Tampil sebagai nara sumber di acara FGD ini, Wakil I Ketua Umum KONI Pusat, Suwarno mengatakan bahwa PON ini tidak semata mata hanya untuk olahraganya tetapi terkandung muatan kesatuan dan persatuan nasional.

“Baru kita berbicara meningkatkan ketahanan nasional, bagaimana kita mendapatkan atlet potensial tampil di tingkat internasional. Selain itu, kemudian yang terkait dengan bagaimana kita menyelenggarakan PON, tentu harus memegang prinsip sukses penyelengaraan, sukses prestasi dan ekonomi,” jelas Suwarno didampingi Kabid Bina Prestasi KONI Pusat Gugun Yudinar.

Selain itu, diakui Suwarno yang harus diperhatikan juga bidang pertandingan yang jadi penjuru penyelenggaraan PON. “Bidang pertandingan jadi penjuru, rumuskan cabor yang akan dipertandingkan, Sumut mengajak Aceh untuk memilih cabor. “Kami sebagai mediator tetapkan 33 cabor di Sumut dan 32 di Aceh. Setelah itu, kami merumuskan nomor yang dipertandingkan, kami bicara nomor 1032 nomor pertandingan, sekarang masih ada yang ingin nambah lagi, padahal SK KONI sudah ditandatangani,” paparnya.

Dikatakan Suwarno, setelah nomor ditentukan kuota, setelah itu selesai. “Semua KONI Provinsi dan cabor kita undang, merumuskan sistem pertandingan. Tahun depan babak kualifikasi PON,” ujarnya. (bgn003)22121616

Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menghadiri acara pencanangan reformasi birokrasi tematik yang dirangkai dengan peresmian mal pelayanan publik (MPP) di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, No. 6, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya keberadaan  MPP yang saat ini telah berjumlah 103 dan tersebar di kabupaten/kota. Menurut dia, keberadaan MPP menggambarkan komitmen semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Keberadaan 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Wapres menyampaikan lima poin arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik semakin meningkat. Pertama, Kementerian PANRB diminta segera merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Wapres mendorong Kementerian Investasi menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Berikutnya, Wapres menekankan pentingnya pemberian tambahan anggaran bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. “Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” katanya.

Wapres mengharapkan para pemimpin daerah dapat mengintegrasikan berbagai layanan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun. “Para gubernur, bupati dan sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” katanya.

Dia minta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN menyelesaikan Desain MPP Digital sehingga dapat diadopsi di berbagai daerah. “Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya,” ujarnya.

Berkenaan dengan Program RB Tematik, Wapres menyampaikan bahwa program ini perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. “Kementerian PANRB bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain, serta seluruh Pemerintah Daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pencanangan Program RB Tematik merupakan upaya menjadikan birokrasi mampu menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden. “RB saat ini secara umum berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan birokrasi, ke depan akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir,” ujarnya. (bgn003)22120601

Nasional, Baliglobalnews

Satuan Tugas (Satgas) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta menutup 23 restoran atau rumah makan karena melanggar protokol kesehatan dengan memperbolehkan pelanggannya makan di tempat (dine-in).

“Ada klaster di rumah makan yang kita sama-sama lakukan penindakan operasi yustisi, yakni ada 23 restoran atau rumah makan yang sudah kita tutup,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mako Polda Metro Jaya, Rabu.

Yusri menjelaskan 23 restoran tersebut tersebut kedapatan melanggar melanggar protokol kesehatan dengan memperbolehkan pelanggannya makan di tempat saat Satgas PSBB melakukan inspeksi.

Restoran tersebut kemudian disegel oleh Satpol PP dengan didampingi oleh petugas TNI-Polri. Meski demikian Yusri belum memberikan data mengenai berapa lama durasi penyegelan tersebut atau terkait denda terhadap rumah makan tersebut.

“Kesalahannya adalah, sudah disampaikan di Pergub 88, kalau restoran atau rumah makan hanya bisa ‘take away’, tidak boleh makan di situ. Tapi kami temukan tadi 23 rumah makan yang disegel Satpol PP didampingi oleh tim karena sudah melanggar aturan yang diberlakukan,” tambahnya.

Selain terhadap restoran Satgas PSBB juga menindak 9.734 pelanggaran protokol kesehatan dengan rincian teguran kepada 2971 pelanggar dan sanksi sosial kepada 6279 pelanggar.

Petugas juga mengenakan denda administrasi terhadap 484 dan diperoleh Rp88.660.500 yang kemudian disetorkan ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut PSBB transisi dan memberlakukan kembali PSBB pada Senin, 14 September 2020.

Alasan Anies mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta karena tiga indikator yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta. (bgn123)20091620

Jakarta, Baliglobalnews

Pemain baru Persija Jakarta asal Surabaya, Evan Dimas, merasa senang dengan nuansa kekeluargaan di tim ibu kota tersebut. “Saya sangat dekat dengan seluruh pemain. Sebagian memang saya kenal di timnas, namun yang lain saya baru kenal di Persija dan semuanya sangat baik,” kata Evan seperti dilansir laman resmi Persija.

“Terkadang beda bahasa tidak membuat kami menjadi canggung, justru malah semakin dekat dan belajar bahasa daerah pemain lain,” tambahnya. Persija kerap disebut timnas Indonesia mini pada setiap musim, lantaran para pemain lokal yang berseragam Macan Kemayoran berasal dari berbagai penjuru tanah air.

Pada musim ini, Sumatera memiliki wakil di Persija dalam diri Ismed Sofyan dan Riko Simanjuntak, Jawa Barat mengirimkan Alfath Fathier, Jawa Timur memiliki Evan dan Toni Sucipto, Sandi Sute dari Sulawesi Tengah, Osvaldo Haay dan Braif Fatari menjadi perwakilan Indonesia Timur, sedangkan tanah Betawi diwakili oleh Andritany dan Ryuji Utomo.

Meski sama-sama berasal dari Surabaya, Evan tidak sekamar dengan Toni di Persija. Mantan pemain Selangor FA itu justru sekamar dengan pemain asal Sumatra Utara, Riko. Sebagaimana diketahui banyak penggemar Persija, Riko merupakan sosok yang mudah akrab dan senang bercanda. Hal itu sedikit-banyak membantu Evan beradaptasi ke tim ibukota.

“Saya satu kamar dengan Riko. Dia sosok yang senang bercanda dan usil. Namun tetap profesional kala berlatih dan bertanding,” tutup Evan.

Persija saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjuangannya di Liga 1 2020 yang akan dimulai kembali pada Oktober. Pasukan Sergio Farias akan bertanding melawan Persipura Jayapura di Stadion Gajayana, Malang, pada 3 Oktober, sebelum kemudian bertemu tim paling Barat, Persiraja Banda Aceh, pada 6 Oktober di Bantul. (bgn/ant)20090626

Jakarta, Baliglobalnews

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca cerah berawan dan cerah akan menghiasi langit Ibu Kota pada libur cuti bersama sepanjang Jumat ini

Sebagaimana dikutip dari laman bmkg.go.id pukul 05.00 WIB, cuaca cerah berawan terjadi pagi harinya di enam kota DKI Jakarta.

Memasuki siang hari, cuaca cerah merata di seluruh wilayah Jakarta. Lalu malam hingga dini hari cuaca cerah berawan.

Sementara itu, suhu rata- rata sepanjang Jumat di Ibu Kota diperkirakan berada di kisaran 24 hingga 33 derajat celsius.

Dengan rincian, Jakarta Barat 24-33 celsius, Jakarta Pusat 25-31 celsius, Jakarta Selatan 24-33, Jakarta Timur 24-33 celsius, Jakarta Utara 25-31 celsius dan Kepulauan Seribu 26-29 celsius.

Sedangkan untuk tingkat kelembapan udara pada Jumat ini berada di kisaran 55-90 persen.

Dengan rincian, Jakarta Barat memiliki kelembapan sebesar 55-90 persen, Jakarta Pusat 65-90 persen, Jakarta Selatan 55-90 persen, Jakarta Timur 55-90 persen, Jakarta Utara 65-950persen, dan Kepulauan Seribu 75-90 persen.

Warga Ibu Kota Jakarta yang hendak mengisi libur cuti bersama diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik. (bgn/ant)20082103