Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus tegas menolak upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka sendiri.

“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (19/4/2025).

Puan menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025), sore waktu setempat. “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” katanya.

Menurut Puan, rekonstruksi harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Komunitas internasional dinilai harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.

Dia pun menegaskan bahwa warga sipil di Palestina harus dilindungi dan stabilitas harus dipulihkan. Oleh sebab itu, menurut dia, parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan.

Puan mengingatkan bahwa anggota parlemen memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global. “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh berani untuk perdamaian, keadilan, dan rakyat Palestina,” katanya.

Mengingat beratnya situasi di Palestina saat ini, Puan menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

Sementara itu, kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir dari forum ini ialah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.

Dia mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina. Sebab, menurut Puan, pengakuan Palestina merupakan langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan.

“Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antarparlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina, tetapi juga penting bagi Timur Tengah; dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia,” katanya. (ant/bgn003)25041914

Internasional, Baliglobalnews

 Pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel mendarat di Uni Emirat Arab (UAE) pada Senin dalam perjalanan historis untuk memfinalisasi sebuah kesepakatan yang menandakan hubungan terbuka antara Israel dan negara Teluk itu, dan mereka mengatakan pada rakyat Palestina kini waktunya untuk menegosiasikan perdamaian.

Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner juga mengatakan pada kedatangannya bahwa Washington dapat membantu menjaga military edge atau bantuan militer bagi Israel dalam proses meningkatkan hubungan dengan UAE, yang merupakan ekonomi terbesar kedua di negara-negara Arab dan kekuatan regional.

Diumumkan pada 13 Agustus lalu, kesepakatan normalisasi itu adalah akomodasi pertama antara negara Arab dan Israel dalam lebih dari 20 tahun dan sebagian besar dibentuk melalui ketakutan bersama terhadap Iran.

Warga Palestina kecewa dengan langkah UAE dan melihatnya sebagai pengkhianatan yang akan melemahkan posisi pan-Arab lama yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki, dan penerimaan kenegaraan Palestina dengan imbalan hubungan normal dengan negara-negara Arab.

Kushner mengatakan warga Palestina tidak harus “terjebak di masa lalu”.

“Mereka harus datang ke meja perundingan. Perdamaian akan siap bagi mereka, sebuah kesempatan akan siap untuk mereka saat mereka siap menerimanya,” kata Kushner, bagian dari delegasi AS yang mendampingi para pejabat Israel pada penerbangan pejabat Israel pertama dari Tel Aviv ke UAE.

Dalam pernyataan bersama, Uni Emirat Arab, Israel dan Amerika Serikat mendesak para pemimpin Palestina untuk kembali berhubungan dengan para pimpinan Israel.

Putra mahkota Abu Dhabi sebelumnya menyatakan komitmen UAE atas terbentuknya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sebagaimana dilaporkan kantor berita negara WAM.

“Perdamaian adalah pilihan strategis, namun tidak dengan mengorbankan perjuangan Palestina,” demikian diberitakan WAM.

Kushner dan penasihat keamanan nasional AS Robert O’Brien memimpin delegasi AS dalam kunjungan yang berlangsung selama dua hari itu. Sementara itu, tim Israel dipimpin oleh penasihat keamanan nasional Meir Ben-Shabbat.

UAE dan Israel akan mendiskusikan kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan dalam kunjungan tersebut. Penerbangan langsung antara kedua negara juga termasuk dalam agenda tersebut, sebagaimana dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel kepada stasiun televisi al Arabiya usai mendarat di Abu Dhabi.

“Inilah bentuk perdamaian untuk perdamaian,” kata Perdana menteri Benjamin Netanyahu dalam cuitannya di Twitter. Dia juga menggambarkan kesepakatan untuk hubungan formal dengan negara Arab yang tidak memerlukan penyerahan tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Pada konferensi pers di Yerusalem pada Senin malam, Netanyahu mengatakan: “Ini akan menjadi perdamaian yang hangat karena akan didasarkan pada kerja sama di bidang ekonomi, dengan ekonomi kewirausahaan seperti kita, dengan kemampuan ekonomi yang luas, dengan keuangan besar yang mencari saluran investasi. “

SAMBUTAN ARAB

Bahkan sebelum mendarat, para delegasi membuat sejarah penerbangan ketika pesawat komersial Israel terbang di atas wilayah Saudi dengan penerbangan langsung dari Tel Aviv ke ibukota Uni Emirat Arab.

Pejabat Israel berharap perjalanan itu akan menghasilkan tanggal untuk upacara penandatanganan di Washington, mungkin pada awal September, antara Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan.

Perjanjian itu dapat memberi Presiden AS Donald Trump dorongan kebijakan luar negeri menjelang pencalonannya kembali pada pemilihan presiden bulan November.

Pemerintahan Trump telah mencoba membujuk negara-negara Arab Sunni lainnya, yang khawatir dengan Iran, untuk berhubungan dengan Israel. Yang paling kuat, yakni Arab Saudi, saat membuka wilayah udaranya untuk penerbangan El Al, telah mengisyaratkan bahwa mereka belum siap.

Di dalam pesawat yang penuh, penumpang disambut dalam bahasa Arab, Inggris, dan Ibrani.

“Mengucapkan salam, damai dan shalom bagi kita semua, semoga selamat dalam penerbangan sampai tujuan,” kata pilot, Kapten Tal Becker, melalui interkom, menggunakan ketiga bahasa untuk juga mengumumkan nomor penerbangan dan tujuan.

Seperti semua pesawat El Al 737, pesawat itu dilengkapi dengan sistem anti-rudal, kata seorang juru bicara Israel, dan membawa agen keamanan dari Dinas Rahasia AS dan Shin Bet Israel.

Para pemimpin Palestina mengungkapkan kemarahan atas kesepakatan yang mereka yakini semakin mengikis perjuangan mereka untuk menjadi negara merdeka.

“Perdamaian bukanlah kata kosong yang digunakan untuk menormalkan kejahatan dan penindasan. Perdamaian adalah hasil dari keadilan,” kata politisi Saeb Erekat dalam cuitan di Twitter.

“Perdamaian tidak dibuat dengan menyangkal hak Palestina untuk hidup dan memaksakan rezim apartheid. Apartheid adalah apa yang dimaksud Netanyahu dengan perdamaian untuk perdamaian.”

Kelompok Islam Hamas, yang mengontrol kantong Palestina di Gaza, juga mengutuk UAE.

Penerbangan itu mewakili “tusukan dari belakang terhadap rakyat Palestina, perpanjangan pendudukan, dan pengkhianatan terhadap perlawanan rakyat (Palestina),” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Beberapa jam sebelum pesawat mendarat, dalam insiden yang tampaknya tidak terkait dan dikaitkan oleh pihak berwenang dengan kerusakan gas, tiga orang tewas dan beberapa lainnya cedera dalam dua ledakan terpisah di pusat pariwisata Abu Dhabi dan UAE, Dubai, kata polisi dan media lokal.

Kantor media pemerintah Abu Dhabi mengatakan dua orang tewas dalam ledakan di ibu kota, yang dilaporkan harian National menghantam restoran KFC dan Hardee’s, yang terletak di jalan utama menuju bandara.

Dalam insiden kedua, satu orang tewas ketika tabung gas meledak di sebuah restoran Dubai, sebagaimana dilaporkan media lokal.(bgn/ant)20090127

Dubai, Baliglobalnews

Perusahaan Investasi Nasional Uni Emirat Arab APEX menandatangani “perjanjian komersial strategis” dengan Grup Tetra milik Israel untuk bekerja sama mengenai riset dan pengembangan terkait COVID-19, termasuk alat uji, kata WAM, kantor berita negara UAE pada Sabtu malam.

Kesepakatan itu “dianggap bisnis pertama untuk menandai peresmian perdagangan, perekonomian dan kemitraan yang efektif antara sektor-sektor bisnis UAE dan Israel, demi keuntungan melayani kemanusiaan dengan memperkuat riset dan kajian mengenai virus corona baru,” kata WAM mengutip pernyataan ketua APEX Khalifa Yousef Khoury.

Perjanjian itu diteken pada konferensi pers di Abu Dhabi, tak lama setelah Israel dan UAE mengumumkan perjanjian pada Kamis yang akan mengarah pada normalisasi penuh hubungan diplomatik antara kedua negara.

“UAE dan Israel akan segera memperpanjang dan mempercepat kerja sama mengenai perawatan dan pengembangan vaksin untuk virus corona,” kedua negara mengatakan pada Kamis dalam pernyataan bersama.

Presiden AS Donald Trump membantu sebagai perantara perjanjian itu, yang membuat Israel setuju menunda aneksasi yang direncanakannya atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Utusan dari Israel dan UAE akan bertemu di beberapa pekan mendatang untuk meneken perjanjian mengenai investasi, wisata, penerbangan langsung, keamanan, telekomunikasi dan masalah lain, kata pernyataan bersama itu.

Pada Juni UAE mengatakan dua perusahaan swasta dari UAE dan Israel akan bekerja bersama-sama dalam beberapa proyek medis, termasuk proyek memerangi virus corona baru. (bgn/ant)20081603

Ramallah, Baliglobalnews

Veteran perunding Palestina menyebut kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab (UAE) dan Israel sebagai satu  “pengkhianatan sepenuhnya” pada rakyat Palestina.

Berdasarkan kesepakatan, yang diperantarai oleh Amerika Serikat sekaligus yang pertama antara Israel dan Negara Teluk Arab, Israel setuju untuk menunda rencana aneksasi mereka terhadap Tepi Barat yang diduduki, yang diimpikan oleh rakyat Palestina sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.

Ditanya apakah Otoritas Palestina (PA) atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengetahui akan ada kesepakatan tersebut, Hanan Ashrawi mengatakan kepada Reuters: “Tidak. PLO, PA dan para pimpinan Palestina tidak mengetahui bahwa ini akan terjadi. Kami dibutakan. Kesepakatan rahasia mereka kini terkuak. Ini sebuah pengkhianatan yang menyeluruh.”

Sebelumnya Putra Mahkota Abu Dhabi, penguasa riil UAE, Syekh Mohammed bin Zayed mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu.

Dari pembicaraan itu muncullah kesepakatan untuk menghentikan aneksasi yang sudah direncanakan oleh Israel atas wilayah Palestina. 

Sejumlah  pemimpin negara di dunia, kecuali Donald Trump, menentang tindakan Israel menganeksasi wilayah itu. Indonesia termasuk salah satu negara yang berjuang keras untuk menghentikan langkah Israel yang akan semakin menyengsarakan rakyat Palestina. (bgn/ant)20081404

Dubai, Baliglobalnews

Putra Mahkota Abu Dhabi, penguasa de facto Uni Emirat Arab (UAE), pada Kamis mengumumkan bahwa negaranya dan Israel sepakat untuk menjalin hubungan bilateral, dengan Israel yang juga sepakat menghentikan lebih lanjut aneksasi wilayah Palestina.

“Selama percakapan dengan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, munculah sebuah kesepakatan untuk menghentikan aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. UAE dan Israel juga sepakat untuk bermitra dan menetapkan peta jalan membangun hubungan bilateral,” kata Syekh Mohammed Bin Zayed di Twitter.

Pernyataan bersama oleh Israel, UAE dan Amerika Serikat yang dikeluarkan di Washington memuji kesepakatan tersebut sebagai sebuah “terobosan diplomatik bersejarah” yang akan mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Disebutkan pula bahwa ketiga negara tersebut telah “menyepakati secara penuh normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab.”

Delegasi Israel dan UAE akan bertemu dalam beberapa pekan ke depan guna menandatangani kesepakatan bilateral dalam sektor investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, telekomunikasi dan isu lainnya, demikian isi pernyataan tersebut.

Di Washington, para pejabat senior Gedung Putih menyebutkan bahwa berdasarkan kesepakatan itu, Israel mengiyakan untuk menunda penerapan kedaulatan ke wilayah Tepi Barat, di mana pihaknya telah membahas soal aneksasi. (bgn/ant)20081402

Ramallah, Baliglobalnews

Palestina pada Sabtu mengatakan telah membawa isu eksekusi lahan oleh Israel terhadap Palestina ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah perempuan Palestina berusia 23 tahun ditembak hingga tewas di dalam rumahnya di Tepi Barat, Jumat (7/8).

Komunitas internasional harus memperhitungkan eksekusi lahan semacam itu, yang dilakukan setiap hari terhadap warga Palestina ”Sebagai kejahatan perang yang mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat kepada awak media.

Dalia Samoudi, ibu dua anak, meninggal akibat luka parah akibat tembakan peluru militer Israel selama penyerbuan di Kota Jenin, Tepi Barat, pada Jumat, menurut pernyataan Kementerian Kesehatan yang dikirimkan ke Xinhua.
Pihak keluarga mengatakan Samudi ditembak ketika hendak menutup jendela rumah supaya gas air mata, yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama penyerbuan, tidak masuk.

Namun, juru bicara militer Israel berdalih kepada Times of Israel bahwa pasukan mereka tidak menggunakan tembakan langsung. Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pihaknya menuntut pertanggungjawaban Israel atas kematian Samoudi.

”Semua persiapan yang diperlukan untuk mengajukan kejahatan ini beserta perinciannya ke ICC sedang dilakukan,” bunyi pernyataan tersebut. (bgn/ant)20080925

Ramallah, Baliglobalnews

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menuntut aksi nyata dari negara-negara Eropa dalam menghalangi rencana Israel untuk memulai pembangunan di wilayah Yerusalem Timur yang dikenal sebagai E1.

Tuntutan tersebut muncul setelah diplomat Eropa menandatangani surat protes untuk Israel yang ingin memulai pembangunan di permukiman ilegal tersebut.

Perwakilan Uni Eropa serta duta besar dari 15 negara Eropa telah menyerahkan surat protes kepada Kementerian Luar Negeri Israel mengenai niat untuk mulai membangun di daerah E1, sebelah timur Yerusalem yang diduduki.

“Kami menyambut surat protes yang ditandatangani oleh Duta Besar Eropa untuk menentang rencana Israel untuk memulai pembangunan di pemukiman ilegal, Givat Hamatos, dan yang disebut Area E1 di pinggiran Yerusalem yang diduduki,” kata Hanan Ashrawi, anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.

“Namun, kami percaya bahwa Uni Eropa, serta pemerintah dari 15 negara (Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Inggris, Belgia, Denmark, Finlandia, Irlandia, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovenia dan Swedia) ) harus mengadopsi keputusan yang dapat ditindaklanjuti yang akan mencegah Israel bertahan di jalur ilegalitas, impunitas, dan aneksasi de facto. Oposisi retoris tidak menghalangi Israel. Faktanya, Israel berani untuk meningkatkan tindakan kriminalnya justru karena yakin bahwa oposisi akan tidak berpindah dari verbal ke tindakan. ” kata Ashrawi.

Pejabat PLO itu memperingatkan bahwa jika diimplementasikan, “rencana-rencana Israel ini akan benar-benar memutuskan pendudukan Yerusalem dari wilayah alami Palestina dan memotong setengah Tepi Barat yang diduduki.

Ia mengatakan mereka akan menyelesaikan proyek kolonial Yerusalem Besar dengan pencurian tanah strategis Palestina dan gangguan fisik.

Ashrawi mengatakan, “Sementara masyarakat internasional prihatin dengan ‘kemungkinan’ aneksasi, Israel menerapkan skema aneksasinya di tanah tanpa pencegahan. Ini termasuk pembersihan etnis diam-diam dari Silwan, Al-Issawiya, dan Wadi Al -Joz (lingkungan Palestina di Yerusalem Timur) melalui pembongkaran rumah, kekerasan sistemik, dan mengumumkan proyek permukiman berskala luas yang didasarkan pada pemindahan ribuan warga Palestina. “

Dia mendesak negara-negara “tidak boleh membiarkan Israel bertahan dalam tipu muslihat ini. Prinsip akuntabilitas dirusak dan dianggap tidak relevan ketika para aktor internasional bersikeras memberi Israel jalan bebas atas pelanggaran mengerikan terhadap hak-hak Palestina dan hukum internasional.” (bgn/ant)20080202