Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung membentuk Tim Pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah). Pembentukan Tim IPKD Badung dilaksanakan dalam rapat yang dipimpin Sekda Wayan Adi Arnawa, di Ruang Rapat Sekda Badung, pada Kamis (7/4).

Sekda Adi Arnawa mengatakan indeks pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi indeks pengelolaan keuangan daerah yang juga disebut Dimensi IPKD adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

“Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengukuran IPKD di Kabupaten Badung, maka dipandang perlu membentuk Tim IPKD. Yang mana Kepala Balitbang menjadi Ketua Tim dan Sekretaris diisi Kepala BPKAD. Sumber-sumber data IPKD Kabupaten Badung sesuai Permendagri no 19 tahun 2020 didapatkan melalui Bappeda Kabupaten Badung terkait dokumen RPJMD dan RKPD, lalu BPKAD Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD, lanjut BPK Perwakilan Provinsi Bali terkait dokumen atas informasi Opini LKPD dan terakhir didapatkan melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” ujarnya.

Sekda Adi Arnawa juga mengatakan sebagai Penanggung Jawab TIM IPKD memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepala Balitbang Badung untuk mengatur Tim IPKD agar segera melakukan rapat tim, karena kita sudah dikejar waktu. “Untuk nama-nama yang sudah masuk di Tim IPKD agar secepatnya bergerak dan mengikuti arahan dari Ketua Tim. Nanti setelah diadakannya rapat intern, Ketua Tim agar segera melapor hasil daripada rapat intern tersebut,” katanya.

Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dengan melakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa memimpin langsung rapat pembentukan dan penyusunan tim keanggotaan serta persiapan pelaksanaan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Turut hadir Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Kepala BPKAD Ida Ayu Istri Yanti Agustini, Kabag Organisasi Wayan Putra Yadnya, perwakilan Balitbang dan perwakilan Bappeda. (bgn003)22040705

Denpasar, Baliglobalnews

Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (25/6) pagi diharapkan dapat memotivasi kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dalam mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka acara tersebut.

Menurut Sekda Dewa Indra, pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui satu ukuran kuantitatif objektif tentang kepemimpinan kepala daerah serta pengelolaan keuangan daerah. Karena, melalui indeks yang terukur ini, menurutnya penyelenggara pemerintahan mempunyai ukuran yang ideal dalam melaksanakan program inovasi.

“Penyelenggaraan program kita menjadi terukur. Yang sudah terukur dengan baik tentu bisa kita tingkatkan lagi, sementara yang kurang bisa kita evaluasi dan perbaiki,” katanya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh sekda kabupaten/kota seluruh Bali.

Untuk menjalankan IPKD dan IKKD dengan baik, tentu saja melibatkan banyak pihak yang benar-benar sudah memahami parameter dan indikator setiap inovasi tersebut. “Untuk itu, kita berkumpul di sini dan mendengarkan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Agar mengetahui parameter dua program itu dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra juga berharap para peserta FGD bisa memahami penjelasan narasumber dengan baik, sehingga bisa mencapai proses pengukuran yang objektif tersebut.

Selain itu, terkait Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dia menginstruksikan Badan Litbang Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Gubernur, bupati/Walikota. Sekda Dewa Indra juga berharap, melalui usaha kita bersama, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali mendapat peringkat terbaik.

Sementara sebelumnya Badan Riset dan Inovasi (BaRi) Pemprov Bali, I Made Gunaja, mengatakan sosialisasi ini dinilai penting dan strategis sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 19/2020 yang mengatur tentang IPKD dan Permendagri Nomor 38/2020 tentang IKKD. Ia juga melanjutkan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat 2 menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kabupaten/kota dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di Provinsi membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Gubernur.

Acara pada pagi itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni dan Kepala Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Sumule. (bgn003)21062527