Badung, Baliglobalnews

Kementerian Investasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi, siap bersinergi guna mendongkrak pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal itu dikatakan Direktur Wilayah V Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Andy Sugiharto di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, pada Jumat (21/2/2025) sore.

“Kami di Imigrasi mengurus perizinan usaha dan imigrasi mengenai orang (pengusahanya). Sehingga, kerja sama ini sangat penting untuk memastikan investasi yang masuk dapat berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat. Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan para menteri terkait investasi dan regulasi di awal Januari 2025,” katanya.

Dia menyampaikan Kepala BKPM juga menekankan bahwa investasi di Indonesia, khususnya di Bali, tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata. “Bali memang dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi kita tidak boleh melupakan potensi sumber daya alam yang ada. Misalnya, produk turunan dari kelapa, hasil perikanan, dan komoditas lokal lainnya yang bisa dikembangkan lebih jauh,” katanya.

Kemudian, terkait lima sektor prioritas dalam investasi kebijakan pemerintah, yaitu energi, pertahanan, pangan, digitalisasi, dan gizi. Penguatan investasi di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 4 juta nomor induk berusaha (NIB) yang terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Tapi masih adanya praktik pelanggaran oleh pihak asing yang mendirikan usaha di bawah skema usaha kecil dan menengah untuk menghindari regulasi. Investor asing seharusnya hanya boleh beroperasi di atas nilai investasi tertentu. Jika ada yang berinvestasi di bawah Rp10 miliar, itu sudah tergolong pelanggaran dan perlu ditelusuri lebih lanjut,” ucapnya.

BKPM bersama Imigrasi berencana memperketat pengawasan terhadap modus investasi asing yang menggunakan nama warga lokal sebagai pemilik usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi investasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melindungi kepentingan pelaku usaha domestik.

Andy menekankan bahwa tantangan dalam mengawasi investasi di Indonesia bukan hanya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga dari kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Imigrasi, menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan investasi yang masuk. (bgn008)25022201

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan Pulau Bali merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi. Hal itu, tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan diikuti inflasi yang tetap terkendali.

“Mempertimbangkan kondisi ekonomi tersebut, saat ini Bali merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi,” kata Trisno, dalam keterangan persnya pada Jumat (7/4/2023), usai menghadiri acara promosi perdagangan, pariwisata dan investasi (Trade, Tourism and Investment) di Wisma KBRI, Tokyo, Jepang. 

Trisno menyampaikan perkembangan terkini ekonomi Bali yang semakin membaik. Terbukti konsep “Bali Kerthi” yang mendorong sektor Iain di Iuar pariwisata untuk berkembang, merupakan peluang bisnis yang menjanjikan karena Bali memiliki produk unggulan lokal yang memiliki potensi besar untuk dijual di pasar domestik maupun ekspor ke Iuar negeri.

“Bl Bali mendorong investor Jepang untuk berinvestasi di Bali, karena Bali memiliki potensi yang besar. Selain sektor pariwisata, investor dapat berinvestasi di bidang teknologi pertanian dan energi terbarukan sejalan dengan konsep Kerthi Bali,” kata Trisno di hadapan investor, buyer potensial, pelaku usaha dan travel agent asal Jepang pada sesi business forum.

Dari sisi trade, kata Trisno, beberapa UMKM binaan/mitra Bl Bali baik makanan, wastra maupun kerajinan turut berpartisipasi dalam promosi TTl di Tokyo seperti Putrimas, Cepuk Rangrang Nusa Karang (CRNK), Artha Dharma, Tunjung Biru, Kopi Bali Arabika, dan CV Natural Bali Kulkul.

Terkait tourism, kata dia, BI Bali turut mendorong masyarakat Jepang untuk berwisata ke Bali maupun mengadakan pertemuan di Bali, karena fasilitas meetings, incentives, conferences and exhibition (MICE) di Bali yang sangat lengkap dengan pemandangan yang indah dan telah terbukti sukses dalam mendukung pertemuan G20 tahun 2022.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menggelar promosi perdagangan, pariwisata dan investasi (Trade, Tourism and Investment) di Tokyo, Jepang.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Bali kepada masyarakat Jepang dan mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata unggulan bagi warga Jepang sehingga meningkatkan kunjungan wisata ke Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menjaga momentum pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi. Koster menambahkan bahwa Bali saat ini sedang melakukan transformasi ekonomi melalui konsep Kerthi Bali dengan 6 sektor prioritas yang menjadi pondasi perekonomian Bali ke depan, yaitu pertanian, kelautan/perikanan, industri branding Bali, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.

Untuk mendukung konsep Bali Kerthi tersebut, Pemprov Bali terus berupaya membangkitkan UMKM di Bali yang sempat terpuruk akibat pandemi, antara Iain melalui sinergi dengan Dekranasda. “Dukungan Dekranasda Provinsi Bali yang secara konsisten memfasilitasi dan membimbing pelaku UMKM sangat bermanfaat bagi kebangkitan IJMKM di Bali,” katanya.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali dan pihak terkait di antaranya BPD Bali, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kertha Bali Saguna, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali dan Bank Indonesia Bali yang telah berkontribusi dalam kegiatan promosi ini.

Selain untuk Iebih mempromosikan Bali, event ini sekaligus bertujuan untuk memperingati 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang.

“Melalui semangat Kokoro-Hitotsu-Ni atau One Heart, kami yakin kemitraan Indonesia dan Jepang ke depan akan semakin kuat dan solid,” katanya.

Hadir dalam perhelatan yang digelar di Wisma KBRI tersebut di antaranya duta besar asing di Jepang, fashion enthusiast, pelaku usaha, travel agent di Jepang, serta masyarakat Bali dan Indonesia yang tinggal di Jepang. (bgn008)23040806

Jakarta. baliglobalnews

Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien.

“Pemerintah harus cermat mengidentifikasi akar masalah pengembangan investasi nasional. Masalahnya bukan pada regulasi perizinan dan pesangon tenaga kerja nasional tapi budaya korupsi yang merebak dalam birokrasi. Bank Dunia juga menyatakan demikian,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, menurut Mulyanto, masalah utama investasi bukanlah soal ketenagakerjaan atau desentralisasi perijinan yang ada di daerah.

Karenanya, tegas dia, solusi yang harus diambil pemerintah adalah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.

“Bukan sekadar melalui pendekatan menerbitkan RUU Omnibus Law Ciptaker yang justru melemahkan jaminan sosial tenaga kerja serta kembali mendorong sistem yang sentralistik,” ucapnya

Mulyanto berpendapat pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja dan menimbulkan ketimpangan yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja nasional.

Ia juga mengingatkan bahwa secara umum, Bank Dunia berpendapat kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan, sesungguhnya bukanlah dalam aspek regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan.

Penilaian yang sama, masih menurut dia, juga disampaikan World Economic Forum (WEF). Secara regular, WEF melaksanakan survei opini para eksekutif dalam pertemuan tahunan mereka, yang meminta para eksekutif untuk memilih dan mengurutkan sebanyak lima dari 16 faktor yang paling menghambat investasi bisnis di megara mereka.

Hasilnya, dalam GCR (Global Competitive Report) tahun 2018, WEF melaporkan faktor utama yang paling menghambat investasi bisnis di masing-masing negara.

Untuk kasus Indonesia, faktor utamanya adalah korupsi. Baru setelah itu faktor inefisiensi birokrasi pemerintah.

“Di Thailand faktor korupsi berada di urutan kelima. Di Malaysia menjadi faktor di urutan keenam. Sedang di Singapura, korupsi adalah faktor penghambat bisnis di urutan ke-16,” ujar anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Dengan kata lain, kata Mulyanto, salah satu faktor yang sangat berpotensi merusak ekosistem investasi adalah korupsi. “Jadi, penyakit utama Investasi di Indonesia adalah korupsi. Bukan yang lain. Jadi jangan salah obat,” ujarnya.(bgn/ant)20081202