Denpasar, Baliglobalnews

Inspektorat Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2024 di Ruang Rapat Adhyasta Utama, Inspektorat Provinsi Bali, pada Senin (16/12/2024). Rakorwasda melibatkan kepala inspektorat kabupaten/kota se-Bali.

Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menyampaikan bahwa Rakorwasda merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menyempurnakan rancangan program pengawasan dan pembinaan. “Rakorwasda kali ini kita laksanakan untuk penyempurnaan program pengawasan tahun 2025,” ujarnya.

Dia menyampaikan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya.

Sugiada juga memaparkan hasil pengawasan dalam rentang waktu tiga tahun terakhir yang menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, seluruh rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik. “Tata kelola makin baik, ini menandakan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel,” urainya.

Rakorwasda menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Heru Tarsila dan Auditor Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sri Utami. Heru Tarsila membawakan materi terkait peran APIP untuk keberlanjutan pembangunan. Dia menegaskan bahwa pembangunan harus memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Dalam konteks ini sangat dibutuhkan penguatan peran APIP mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” katanya.

Sementara Sri Utami memberikan gambaran umum tentang isu strategis dalam pembangunan daerah, arah kebijakan pengawasan, dan penguatan peran APIP. (*/bgn003)24121615

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana, menyatakan Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil tindakan dengan menugaskan Inspektorat Provinsi Bali untuk memeriksa sekaligus memastikan kebenaran munculnya berita pemborosan anggaran dalam pengadaan masker pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali saat pandemi Covid-19.”Pak Sekda sudah menugaskan Inspektur Provinsi Bali sesuai kewenangannya untuk segera melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut,” kata Gede Pramana di Denpasar, pada Senin (9/8).

“Segera setelah diperiksa akan dilaporkan hasil pemeriksaannya,” katanya.Sementara Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, yang dimintai konfirmasi secara terpisah menyatakan telah membentuk tim audit untuk memeriksa dugaan pemborosan anggaran melalui Surat Perintah Tugas nomor 8371 tahun 2021 yang diterbitkan pada 9 Agustus 2021. Dia menyebutkan tim audit beranggotakan 10 orang telah langsung melaksanakan audit untuk pengadaan alat kesehatan belanja bahan lainnya (masker bedah) yang bersumber dari APBD dan dana alokasi umum tahun 2021.

“Tim telah bekerja mulai hari ini sesuai tanggal diterbitkannya surat (9/8, red) hingga tanggal 31 Agustus 2021,” katanya.Sebelumnya beredar berita di salah satu media online tentang adanya dugaan prosedur yang tidak sesuai menjurus ke arah pemborosan anggaran dalam proses pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. (bgn003)21080907