Badung, Baliglobalnews

Staf Ahli Bidang Gagasan dan Inovasi Kemenpan RB, M. Imanudin, mewakili MenPAN RB, melihat secara langsung pengoperasian Fish-Go dan Patriot bagi nelayan tradisional di Pantai Kedonganan Kuta, Jumat (19/11).

Aplikasi yang digagas oleh Balitbang Badung itu menjadi kandidat yang akan dikompetisikan di tingkat dunia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung, I Wayan Suambara, mengatakan peninjauan inovasi pendeteksi area tangkapan ikan menggunakan Sistem IOT (Patriot) yang akan berkompetisi di tingkat internasional (UNPSA 2022) nanti tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintahan Kabupaten Badung. Sehubungan dengan hal tersebut, Balitbang Badung mengajak secara langsung pihak Kemenpan RB dan para akademisi perguruan tinggi di Indonesia yang membidangi teknologi Informasi kelautan untuk melihat secara langsung penggunaan Fish-Go dan Patriot dengan sonarnya secara langsung. Dimana areal pantai ini yang sering dipakai oleh para nelayan tradisional Badung untuk menangkap ikan dan membuang sauh. Setelah meraih penghargaan dari Pusat dan dipercaya sebagai inovasi yang pantas dan masuk kategori top five, Fish-Go yang menjelma menjadi Patriot ini akan menggapai dunia internasional.

“Kami berharap alat ini dapat meningkatkan kehidupan para nelayan di Kabupaten Badung, baik secara tangkapannya jauh lebih banyak maupun secara biaya bisa lebih irit. Pasalnya, dengan alat ini Fish-Go dan Patriot titik koordinat keberadaan berkumpulnya ikan bisa terdeteksi dan tentu ini bisa menghemat bahan bakar yang diperlukan. Ke depan setelah mengalami penyempurnaan dan alat ini diperbanyak dan diberikan kepada para nelayan di Badung. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Badung yang juga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan untuk menuju Badung yang sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu Staf Ahli Kemenpan RB, M. Imanudin mengatakan setelah menyaksikan dan melihat secara langsung inovasi dengan penggunaan satelit dan internet Fish-Go dan Patriot, pihaknya sangat mengapresiasi Balitbang Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk merangkul para nelayan tradisional dalam ikut menghidupkan perekonomian masyarakatnya. Badung tidak hanya punya obyek wisata  dan pantainya, namun disini disepanjang pantai di Badung ada nelayan tradisionalnya. “Kami berharap kedepannya dengan pendeteksian alat ini tidak hanya ikan-ikan di permukaan laut saja yang ditangkap namun ikan yang jauh kedalamannya pun dapat ditangkap. Inovasi ini telah memberikan harapan dan kecerahan bagi penangkapan ikan di laut Badung. Apa yang dirasakan dan kami dengar secara langsung oleh seorang ketua kelompok nelayan diikuti sumringah wajah para nelayan Badung dan ini dapat kami rasakan kebahagian mereka setelah penggunaan Fish-Go dan Patriot dalam melaut dengan mendapat hasil tangkapannya yang menggembirakan. Tentu ini juga menjadi kebahagian pemerintah Kabupaten Badung dan bagi kami pemerintah pusat,” katanya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut dari Rektor Universitas Gunadarma Jakarta, Margianti, ahli IT kelautan Andy Tiartiningsih dari Unhas, Zakaria Wahab dari Unsri, Jusuf Rianto dari Unair Surabaya serta para kelompok nelayan Kelan, Kedonganan dan Jimbaran. (bgn003)21111911

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar kembali mengikuti Inovation Goverment Award (IGA) tahun 2021 dengan mengusulkan 66 inovasi untuk berkompetisi secara nasional. Demikian terungkap saat rapat koordinasi pemenuhan dokumen IGA tahun 2021 yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Praja Utama, Kantor Walikota Denpasar, Jumat (10/9).

Kepala Balitbang Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih, didampingi Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, IB Alit Adhi Merta mengatakan IGA 2021 dilaksanakan oleh Balitbang Kemendagri berdasarkan amanat UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, sehingga upaya dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dapat diciptakan secara berkelanjutan.

“Pemkot Denpasar tahun ini mengusulkan 66 inovasi yang akan mengikuti IGA. Dari jumlah tersebut, 60 inovasi sudah terdata di tahun sebelumnya dan 6 inovasi merupakan terboson baru yang terdiri atas inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintah daerah dan inovasi lainya,” katanya.

Dia menyebutkan 20 item menjadi indikator dalam penilaian IGA 2021 ini, di antaranya regulasi inovasi daerah, pedoman teknis ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, kemudahan informasi layanan dukungan anggaran, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan pengguna IT.

“Jadi bagi yang belum optimal silahkan dioptimalkan, masih ada waktu, dan untuk inovasi ini tidak hanya difokuskan pada jumlah inovasi, melainkan bagaimana kualitas, bobot serta kemanfaatan dari inovasi tersebut,” ujarnya. (bgn003)21091016

Mangupura, Baliglobalnews

Pandemi Covid-19 tidak menghentikan semangat organisasi perangkat daerah Kabupaten Badung untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Terbaru Badung melahirkan inovasi terbaru yang digagas oleh 3 OPD yakni Dinas Kesehatan, RSD Mangusada dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, meluncurkan sejumlah aplikasi inovasi pelayanan publik yang meliputi e-Cakep (elektronik Catatan Kesehatan Pribadi), e-Health (elektronik Kesehatan), layanan Cath-Lab (operasi jantung) dan kemoterapi (terapi kanker) serta aplikasi Akudicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri) di Gedung Badung Command Centre Puspem Badung, Kamis (20/5).

Bupati Giri Prasta menyampaikan sejak dari awal 2016 terpilih sebagai Bupati Badung pihaknya berkomitmen untuk mengikuti program dari pemerintah pusat, yakni dari Presiden Jokowi berkenaan dengan program JKN melalui Kartu KIS. “Kita di Badung sudah melaksanakan BPJS Kapitasi melalui penandatanganan MoU dengan pihak BPJS. Bahkan di Indonesia Kabupaten Badung sempat mendapatkan peringkat pertama untuk Universal Health Coverage (UHC). Kami juga selalu melakukan inovasi sesuai dengan konten yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Giri Prasta juga berkeinginan pelayanan kesehatan secara mobile di Badung bisa berjalan dengan kuat seperti yang sudah ada saat ini yakni rumah sakit berjalan untuk menangani kanker serviks. “Yang paling penting lagi kalau diijinkan regulasi dan kami akan konsultasikan ke pusat suatu saat nanti kami ingin ada rumah sakit tanpa kelas di Badung,” katanya seraya menambahkan siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan medis baik itu Bupati, Wabup, Sekda, DPRD maupun masyarakat petani dan nelayan mendapatkan pelayanan hak sama sehingga respon time pelayanan kepada masyarakat Badung dan Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat tidak terbebani lagi ketika mendapatkan musibah sakit.

Menurut Bupati, ketika daerah sudah berdikari, pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak ingin membebani masyarakat lagi. Sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang baik. “Ini merupakan program puncak yang harus kami lakukan. Hanya saja kami tidak mau memaksakan kehendak selaku Bupati. Semua harus dikonsultasikan ke pusat sehingga ada hal-hal prinsip yang harus kita lakukan. Kalau diizinkan kita jalankan, kalau tidak kami tidak memaksakan,” katanya.

Terkait program KBS yang tidak bisa dijalankan untuk saat ini, Bupati Giri Prasta menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi karena di tahun 2021 pemerintah pusat memberlakukan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga pemerintah daerah tidak dibolehkan memberikan dana gelondongan. “Untuk itu kita sudah ke pusat untuk membuat rumahnya. Sama contohnya di dunia pendidikan kan tidak ada itu rumahnya pemerintah daerah boleh menyekolahkan siswa berprestasi ke luar negeri. Tapi ketika kita sudah berkomunikasi akhirnya dibolehkan. Bukannya kita meninggalkan program yang sudah ada, tidak! Karena semua harus kita sesuaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Resiko BPJS Pusat, Dr. Mahlil Ruby, yang turut hadir sangat mengapresiasi aplikasi e-Cakep sebagai inovasi kesehatan pertama di Indonesia. Aplikasi ini bisa mengetahui riwayat penyakit, riwayat obat, riwayat pengobatan dan riwayat alergi dari tiap peserta JKN, karena bisa dilihat dan tersedia di aplikasi tersebut. “Kalau di luar negeri seperti di Taiwan ada juga inovasi seperti itu namun dia berupa kartu yang memiliki kelemahan, bisa hilang atau robek dan membutuhkan ereader untuk bisa baca kartu tersebut. Namun di Badung sudah jauh melompat. Mungkin ini bisa kita jual ke Taiwan,” ungkapnya.

Mahlil juga menjelaskan cukup dengan teknologi aplikasi yang sederhana, masyarakat cukup download aplikasi dan menunjukkan pada dokter sehingga dokter bisa memberikan pengobatan yang tepat. “Dokter bisa memberikan analisa yang tepat, obat yang tepat sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik untuk menjalani pengobatan. Itu merupakan mutu pelayanan kesehatan dan ini sudah direspon oleh Bapak Bupati,” katanya.

Pada kesempatan itu Mahlil juga memberi apresiasi Bupati Giri Prasta karena sudah merespon dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bagus dan bermutu bagi masyarakat Badung. Karena hal ini juga bergantung pada komitmen daerah, karena daerah yang memiliki rumah sakit, rakyat dan dukungan. “Semoga Badung ke depan lebih baik dan menjadi inisiator dan selalu menjadi terdepan. Semoga Bapak Bupati selalu sehat sehingga bisa terus berinovasi. Kami selaku BPJS akan terus mendukung Kabupaten Badung,” pungkasnya.

Kadis Kesehatan, I Nyoman Gunarta melaporkan adanya aplikasi e-Cakep dan e-Health diharapkan masyarakat Badung dapat mengetahui secara detail catatan kesehatan pribadinya, serta dapat memudahkan faskes untuk melihat data pasien yang akan diperiksa. Serta yang paling penting pasien dapat mendaftarkan dirinya untuk berobat dari hp nya sendiri, baik itu ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). “Serta dengan adanya pelayanan Cath Lab dan kemotherapi di RSD Mangusada, maka sekarang masyarakat Badung tidak perlu susah lagi kalau harus memeriksakan kelainan jantung dan pembuluh darah serta tidak susah kalau melakukan pelayanan kemoterapi,” katanya.

Gunarta mengatakan pelayanan aplikasi Akudicari dibuat dengan harapan masyarakat Badung yang akan mengurus surat-surat kependudukan bisa lebih lancar, terlebih pada masa pandemi Covid-19 maka pelayanan on-line harus diutamakan. “Pada dasarnya semua inovasi ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan dan kependudukan yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Badung,” pungkasnya.

Acara turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta, Kadis Dukcapil AA Ngr Arimbawa, Dirut RSD Mangusada dr. Ketut Japa serta diikuti secara daring oleh seluruh pimpinan faskes, lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung. (bgn003)21052021

Denpasar, Baliglobalnews

Penggunaan kendaraan listrik di Bali saat ini telah tumbuh ke arah yang positif. Tercatat sebanyak 5 distributor baik dari dalam dan luar negeri membuka gerai showroomnya di berbagai lokasi di Bali.

Jumlah penggunanya pun meningkat, terdapat 33 pengguna mobil listrik dan penjualan kendaraan listrik lainnya juga terus meningkat sekitar 120 unit kendaraan motor listrik. Kini jasa layanan penyedia ojek online pun mulai beralih menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya.

Manager Strategi Pemasaran PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, Oscar Praditya menjelaskan jika sebelumnya pemilik kendaraan listrik yang ingin memanfaatkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus melakukan pengisian yang dioperasikan petugas secara manual, maka dengan aplikasi charge.in ini pengguna kendaraan listrik dapat dengan mudah melakukan pengisian secara mandiri.

“Charge.in merupakan inovasi PLN untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik yang akan melakukan pengisian ulang daya listrik baik di rumah dengan menggunakan Home charging maupun di SPKLU yang disediakan PLN,” ungkap Oscar.

Ia mengatakan, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali turut mendukung terciptanya ekosistem yang kondusif untuk perkembangan penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Komitmen ini ditunjukkan dengan pengembangan inovasi seperti aplikasi charge.in yang sudah dapat diakses untuk pengguna kendaraan listrik di Bali sejak Februari lalu.

Dirinya menambahkan aplikasi yang telah diluncurkan sejak awal Januari 2021 ini juga mampu memberikan informasi letak lokasi SPKLU yang saat ini tersedia di Jawa – Bali.

“Pembayaran pembelian tenaga listrik melalui aplikasi ini pun telah terintegrasi dengan platform teknologi finansial dompet digital LinkAja. Histori pengisian ulang listrik untuk kendaraan listrik juga bisa diakses dari aplikasi ini,” jelasnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini PLN juga memberikan insetif bagi pemilik KBLBB roda 4 dan pengguna peralatan home charging yakni insentif Biaya Penyambungan (BP) special untuk tambah daya dan insentif tarif tenaga listrik home charging pada pukul 22.00 – 05.00 sebesar 30% juga insentif Uang Jaminan Langganan (UJL).

Ia juga turut mengajak masyarakat untuk turut mendukung penerapan KBLBB di Bali dengan segera beralih menggunakan kendaraan masa depan yang lebih ramah lingkungan ini.

“Jika 1 liter BBM digunakan untuk menempuh jarak 10 – 11 km, maka untuk menempuh jarak yang sama hanya dibutuhkan 1 kWh saja dengan biaya setara Rp 1.444,- saja, tentu lebih efisien,” pungkasnya.(bgn008)21033105

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung kembali melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Satu di antaranya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, seperti dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang mendukung penyempurnaan database perpajakan daerah.

Kepala Bapenda Badung, I Made Sutama, usai menandatangani kerjasama dengan Disdukcapil di ruang pertemuan setempat Senin (8/3) mengatakan setelah bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pertukaran data perijinan dan perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah telah bekerjasama pula dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

”Integrasi data telah berjalan baik antara data perpajakan daerah khususnya BPHTB dan PBB P2 dengan data dan informasi pertanahan. Hal ini selain meningkatkan percepatan pertukaran informasi, meningkatkan validitas data serta sinergitas pelayanan perpajakan dan pertanahan di Kabupaten Badung. Kerjasama ini telah berjalan semenjak bulan Juni Tahun 2020. Dan kini giliran kerjasama dengan Disdukcapil Badung  dengan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 911/192/DUKCAPIL/2021 dan Nomor : 973/1629/BAPENDA/2021 antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kepegawaian, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung,” ujarnya.

Menurut mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tersebut, kerjasama mengenai pemanfaatan data kependudukan ini memiliki arti penting bagi Bapenda karena data kependudukan ini sangat diperlukan dalam proses verifikasi dan validasi layanan perpajakan daerah seperti dalam proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), verifikasi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya penagihan piutang pajak. Kedepannya data Nomor Induk Kependudukan yang bersumber langsung dari portal Ditjen Dukcapil Kemendagri ini dapat dimanfaatkan juga sebagai alat atau sarana identitas tunggal untuk pertukaran data dengan instansi lainnya.

”Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah mendapatkan Ijin dari Dirjen Dukcapil Kemendagri sesuai Surat Nomor 470/13027/Dukcapil tertanggal 1 Desember 2020 Perihal: Persetujuan Permohonan Data Kependudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Dalam kerjasama ini, Bapenda Badung nantinya memiliki kewajiban untuk menyampaikan data balikan berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP) yang diterbitkan, selain itu untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan yang telah diakses serta menyampaikan laporan secara reguler setiap semester,” katanya.

Birokrat asal Desa Pecatu itu mengharapkan kerjasama ini dapat menghindarkan penyalahgunaan KTP Elektronik, sebagai identitas tunggal, dalam proses pelayanan perpajakan daerah dan tentunya dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. (bgn003)21030818

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengapresiasi

Pameran UMKM Bali Bangkit yang dilaksanakan di Taman Budaya Art Centre, Denpasar pada 4-31 Desember 2020 untuk menggeliatkan kembali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah setempat di tengah pandemi COVID-19.

“Saya sangat mengapresiasi, khususnya para pengrajin  kita yang saya lihat selalu punya sesuatu yang baru, inovasi dan kreasi untuk bertahan di tengah pandemi,” kata Wagub di sela kunjungannya ke pameran UMKM Bali Bangkit pada Senin (28/12) malam.

Pria yang juga penglingsir Puri Ubud tersebut menyebut pelaksanaan pameran UMKM Bali Bangkit ini adalah wahana yang baik bagi pelaku UMKM di Bali. “Ibaratnya para pelaku UMKM kita bisa sekedar meseliahan (mencari suasana baru, red) setelah lama berdiam akibat pandemi covid-19. Semoga kegiatan bisa sedikit membantu mengembalikan denyut perekonomian terutama bagi UMKM,” kata sosok yang akrab disapa Cok Ace tersebut.

Pameran UMKM Bali Bangkit yang dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) sendiri dibagi dalam dua tahap pelaksanaan yaitu dari tanggal 4-17 Desember yang diikuti 10 UMKM kuliner dan 88 UMKM perajin. Serta tahap kedua pada tanggal 18-31 Desember 2020 yang diikuti 10 UMKM kuliner dan 83 UMKM perajin. Masyarakat dapat berkunjung dan berbelanja langsung produk UMKM dengan kualitas tinggi dan harga kompetitif dengan datang langsung ke lokasi pameran ataupun bisa melalui market place Balimall.id.

Nampak pula dalam kesempatan tersebut Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster; Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho; Kepala Ombudsman RI (ORI) perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab dan Kadis Perindag Provinsi Bali I Wayan Jarta. (bgn003)20122904