Denpasar, Baliglobalnews
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Bali tidak sebanding dengan pertumbuhan infratruktur yang mendukungnya. Hal ini menjadi faktor utama terjadinya kemacetan di beberapa wilayah di Bali.
“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa ditutup dari Pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata di Indonesia sangat besar,” kata Koster saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bali di Art Centre Denpasar pada Sabtu (25/4/2026).
Gubernur mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap Bali khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur. Menurut dia, hal tersebut sangat krusial terhadap citra Indonesia di mata dunia Internasional.
“Jadi kalau dihitung jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali 7,05 juta dikalinya dengan rata-rata belanja persekali kunjungan sebesar 1.522 dollar jumlah uang yang berputar di Bali mencapai 176 T rupiah,” katanya.
Angka tersebut, kata dia, mencakup 55% dari devisa yang di hasilkan Indonesia dari sektor Pariwisata.
Dia menyampaikan bahwa perkembangan pariwisata ini tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Bali namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti kemacetan dan sampah.
“Seluruh wilayah Bali merupakan objek pariwisata. Hanya saja karena konektivitasnya kurang bagus. Sehingga ke Jembrana, ke Buleleng dan Karangasem sulit dan lama. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah di Bali.,” katanya.
Dia menyatakan telah melakukan beberapa upaya terkait pengembangan infrastruktur di Bali. Satu di antaranya adalah dengan melakukan audiensi kepada Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur untuk dapat membantu pembangunan infrastruktur darat di Bali.
Wayan Koster juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum Kadin Indonesia.
Dia berharap Kadin Indonesia dapat membantu mendorong perekonomian Bali, khususnya dalam hal membantu menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bali kepada Pemerintah Pusat.
Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menyampaikan bahwa Kadin bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali akan membuat strategic paper untuk membantu peningkatan pertumbuhan perekonomian di Bali. “Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Dimana saja, sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return ininvestmentnya bagus, paybacknya bisa dihitung tidak terlalu lama dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” katanya.
Kadin Provinsi Bali mengukuhkan dan melantik dewan kehormatan, dewan penasehat, dewan pertimbangan dan dewan pengurus masa Bakti 2025-2030 pada Sabtu (25/4/2026). Sedangkan Ketua Umum Kadin Bali kembali dijabat oleh I Made Ariandi. (*/bgn003)26042510

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan pencarian pertolongan (SAR) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (12/2/2026). Kunjungan kerja tersebut membahas capaian pembangunan Bali, tantangan strategis, serta usulan program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis ke depan.

Gubernur Koster memaparkan bahwa kondisi makro pembangunan Bali menunjukkan tren positif dan telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 tercatat 79,37 atau peringkat kelima nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan Bali berada pada angka 3,42 persen, terendah di Indonesia, sementara tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen.

Gubernur Koster juga menyampaikan sektor pariwisata tetap menjadi kontributor utama perekonomian Bali. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang, dengan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional mencapai lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.

Koster menekankan bahwa pembangunan Bali juga menghadapi tantangan serius, seperti alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan, serta kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Selain itu, kapasitas infrastruktur transportasi publik yang belum memadai serta persoalan sosial juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, antara lain pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass, jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, serta pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.

Sementara Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang khusus dan komprehensif. “Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujarnya.

Dia juga membandingkan pembangunan kawasan pariwisata di negara lain dan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali. “Pembangunan di negara lain, seperti Malaysia, sudah lebih maju. Ketika kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itulah yang membuat Bali menjadi ikonik. Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” katanya.

Lasarus menegaskan bahwa Bali telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, sehingga negara harus hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Bali. “Bali sudah menyumbang banyak sekali bagi pusat. Maka Bali harus dibangun secara komprehensif. Negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Gubernur Koster menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat demi mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, berwawasan budaya, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pemaparan materi dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan jalan nasional di Provinsi Bali, upaya penanganan banjir dan pengamanan pantai di Provinsi Bali serta upaya peningkatan kualitas jalan tol di Provinsi Bali.

BMKG Provinsi Bali memaparkan terkait alat operasional utama, serta paparan dari Basarnas terkait strategi operasi pencairan dan pertolongan dan kesiapsiagaan Basarnas  dalam menghadapi bencana di Provinsi Bali. (*/bgn003)26021211