Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Plt. Kadis PUPR Nyoman R Karyasa melaksanakan inspeksi di beberapa titik kegiatan infrastruktur yang berada di wilayah Desa Cemagi pada Sabtu (12/7/2025).

Bupati Adi Arnawa ditemui seusai kegiatan mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung sangat komitmen untuk mewujudkan infrastruktur yang layak dan representatif dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan yang datang ke Badung. Ini dibuktikan dengan melakukan Inspeksi di beberapa Infrastruktur yang ada di Desa Cemagi. Tidak dimungkiri Cemagi merupakan salah satu Destinasi Wisata Unggulan yang ada di Kabupaten Badung, dengan melihat perkembangan Tibubeneng, Berawa dan Canggu maka Pererenan dan Canggu akan menjadi bagian yang tidak kalah penting. “Saya ingin memastikan Infrastruktur yang ada di Cemagi adalah Infrastruktur yang layak, representatif sehingga harapan kami wisatawan akan semakin betah tinggal di Cemagi, karena kita di Badung pendapatan kita adalah dari sektor pariwisata,” ujarnya.

Dia menyatakan bagian luar Pura Batu Ngaus ke depan akan ditata dan didorong untuk penataan revitalisasi mengembalikan kondisi pantai pascaabrasi, ditata ulang dengan membuatkan pedestrian mengubah tata letak bangunan sehingga akan menjadi kawasan luar destinasi wisata Pura Batu Ngaus. “Mudah-mudahan kedepan bisa dibuat stage pementasan Tari Kecak dan ini akan jadi peluang bagi masyarakat setempat mendapatkan hiburan dan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik,” tandasnya.

Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Bali Wayan Bawa, Anggota DPRD Badung Edy Sanjaya, Camat Mengwi Nyoman Suhartana dan Perbekel Cemagi Putu Hendra Sastrawan. (*/bgn003)25071304 

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pansus I menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemkab Tabanan dengan agenda membahas Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029. Rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025) dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan Ketua Pansus I I Gusti Nyoman Omardani.

Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah upaya peningkatan infrastruktur fisik dan digital, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat Tabanan dalam lima tahun mendatang.

Ketua Pansus I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menegaskan isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD menjadi dasar bagi seluruh OPD dalam menyusun agendanya masing-masing SKPD. “Jika OPD tidak merujuk pada RPJMD ini, maka akan terjadi penyimpangan dalam arah pembangunan. Karena itu, RPJMD ini harus menjadi acuan utama,” tegasnya.

Omardani menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini sejalan dengan visi-misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang, yaitu RPJPD Kabupaten Tabanan dan RPJPN di tingkat nasional. Dalam dokumen RPJMD, pola pembangunan Tabanan dibagi ke dalam empat periode, dengan prioritas awal pada transformasi di sektor infrastruktur fisik dan digital. “Ada dua penekanan utama, yaitu infrastruktur digital yang berbasis elektronik (e-government), yang mampu memberikan akses layanan publik secara lebih luas dan efisien dan infrastruktur fisik pendukung seperti irigasi, jalan, serta sarana pendukung sektor pertanian secara luas,” ujarnya.

Terkait optimalisasi PAD yang juga menjadi bagian penting dalam RPJMD Tabanan 2025-2029, pihaknya menekankan perlunya sinkronisasi program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tabanan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengembangan kawasan tetap terarah dan berkelanjutan, terutama di kawasan selatan Tabanan yang merupakan wilayah strategis pengembangan pariwisata. “Dengan mengacu pada RDTR dan RTRW, kita bisa memastikan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan strategis pariwisata. Dimana peningkatan PAD paling banyak bersumber dari retribusi dan pajak hotel restoran (PHR),” katanya.

Melalui pembahasan awal ini, dia mengharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan dapat menyelaraskan rencana kerja mereka dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. (*/bgn020)25051708

Internasional, Baliglobalnews

Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia pada Jumat (18/9) menandatangani kerangka kerja sama untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur dan pembangunan pasar.

Penandatanganan kerangka kerja sama itu dilakukan secara jarak jauh oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven T. Mnuchin and Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar AS di Jakarta, Sabtu.

Prakarsa kerja sama itu dirancang untuk mencapai tujuan bersama Amerika Serikat dan Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui investasi berorientasi pasar sektor swasta.

Di bawah kerangka kerja sama tersebut, Amerika Serikat dan Indonesia akan mengatasi hambatan regulasi, pasar, dan legalitas terhadap investasi sektor swasta dengan berfokus pada pembangunan instrumen keuangan, pembiayaan proyek, pasar utang lokal, dan pasar modal.

“Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pemulihan jangka panjang dari dampak COVID-19. Kerangka kerja ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan tujuan kita bersama dalam upaya menjawab kebutuhan infrastruktur melalui investasi berorientasi pasar sektor swasta,” ujar Menkeu AS Steven Mnuchin.

Pertemuan pertama Kelompok Kerja di bawah perjanjian kerangka kerja itu akan diadakan secara virtual pada 22-23 September 2020, menurut keterangan tersebut.

Keterlibatan dalam kerja sama di bidang infrastruktur itu diyakini akan mendukung Strategi Indo-Pasifik Pemerintah AS yang lebih luas, dengan melengkapi upaya yang sedang berlangsung di bawah Peningkatan Pembangunan dan Pertumbuhan Melalui Energi (Asia EDGE) dan Jaringan Transaksi dan Bantuan Infrastruktur (ITAN). (bgn123)20091906