Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam Kintamani ini sukses menyabet penghargaan sebagai Penggerak Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan, dan Pariwisata dalam ajang bergengsi Bali Tribun Awards 2026.

Acara penganugerahan yang berlangsung meriah ini digelar pada Jumat (29/5/2026) di Ruang Taksu, Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Kota Denpasar. Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar yang hadir mewakili segenap jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangli.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di Pemkab Bangli serta dukungan penuh dari masyarakat. Ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Bangli,” ujar Wayan Diar di sela-sela acara.

Acara Bali Tribun Awards 2026 dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, kepala daerah, serta pelaku industri se-Bali yang dinilai memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Pulau Dewata. Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, Deputi Kementerian UMKM, pejabat BUMN dan BUMD, serta CEO Tribun Network, Dahlan Dahi. Sejumlah pimpinan daerah se-Bali juga turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun, Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna

Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Bangli sukses membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan halangan untuk tampil di depan dalam hal inovasi pelayanan dan pembangunan daerah.

Di akhir sesi, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar kembali menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya. “Kami mengucapkan terima kasih atas award yang diberikan kepada kami. Ini akan menjadi motivasi untuk terus bergerak mempercepat pembangunan di Kabupaten Bangli,” pungkasnya. (*/bgn003)26053004

Bangli, Baliglobalnews

Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli semakin memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di wilayahnya melalui pelaksanaan probity audit yang dimulai sejak tahap perencanaan dan persiapan. Langkah ini merupakan wujud komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Rapat persiapan pelaksanaan probity audit digelar di Kantor Inspektorat Kabupaten Bangli pada Jumat (6/2/2026) yang dipimpin oleh Kepala Inspektur Kabupaten Bangli Jro Penyarikan Widata. Hadir jajaran Inspektorat termasuk para inspektur pembantu (irban) serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Dewa Agung Suryadarma beserta staf terkait. Audit kali ini akan difokuskan pada sejumlah kegiatan pembangunan gedung dan jalan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR Perkim.

Jro Penyarikan Widata menegaskan pentingnya probity audit sebagai instrumen pencegahan korupsi. “Probity audit adalah proses audit independen yang bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan dalam perencanaan dan pengadaan proyek berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa probity audit akan meneliti secara seksama berbagai aspek krusial dalam perencanaan dan persiapan proyek, di antaranya pertama, kesesuaian perencanaan teknis dengan memastikan perencanaan teknis proyek telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, serta standar teknis yang berlaku. Kedua, ketepatan penyusunan anggaran dan spesifikasi proyek dengan menguji validitas dan akurasi anggaran yang diajukan, serta memastikan spesifikasi proyek disusun secara rinci dan jelas untuk menghindari potensi penyimpangan. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi diharapkan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek akan diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keempat, identifikasi risiko dengan upaya mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat kelancaran proyek atau membuka celah terjadinya praktik korupsi.

Kepala Dinas PUPR Perkim Dewa Agung Suryadarma menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan probity audit. “Kami menyambut baik inisiatif ini dan siap memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh tim audit. Kami berharap dengan adanya audit ini, pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Bangli akan semakin berkualitas dan akuntabel,” katanya.

Dengan pelaksanaan probity audit sejak dini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli berharap dapat menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan transparan, serta mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (*/bgn003)26020615

Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung bersama Cartenz Group melakukan rapat penjajakan kerjasama pembangunan infrastruktur digital melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung pada Rabu (16/2).

Rapat dipimpin Sekda Wayan Adi Arnawa didampingi CEO Cartenz Group Gito Wahyudi dan dihadiri oleh kepala OPD terkait.Sekda Wayan Adi Arnawa menyampaikan berdasarkan arahan Bupati, Pemkab Badung ingin segera pembangunan infrastruktur digital untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga semua pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan secara cepat berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi.

“Saya ingin mewujudkan apa yang menjadi pemikiran Bapak Bupati, karena beliau selalu ingin mendorong percepatan pelayanan terpadu kepada masyarakat sekaligus untuk menghindari terjadinya ego sektoral, karena semua sistem di perangkat daerah terintegrasi. Mudah-mudahan dengan adanya Cartenz Group ini bisa menerjemahkan apa yang kita butuhkan di kabupaten badung ini,” ujarnya.

Menurut Adi Arnawa, meskipun di tengah situasi pandemi, Pemkab Badung tidak pernah berhenti berinovasi dalam membangun sistem pelayanan masyarakat yang prima sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menangkap potensi ekonomi digital yang sangat besar melalui dukungan posisi strategis kabupaten badung sebagai destinasi wisata utama Indonesia.

Adi Arnawa memandang perlu adanya fondasi digital government melalui pembangunan infrastruktur digital yang memadai. untuk membuka poros ekonomi baru bagi pemerintah daerah sekaligus menjadikan Badung sebagai simpul ekonomi digital Indonesia.

“Apabila ini bisa terwujud saya kira impact-nya akan sangat besar sekali mengingat di era digital ini kecenderungan ke depannya akan semakin banyak pekerja di dalam dan luar negeri akan memilih Bali sebagai tempat mereka untuk bekerja. Ini kan potensi pendapatan bagi daerah yang mana artinya pariwisata kita nantinya tidak hanya berbasis budaya namun juga berbasis teknologi, semua ini bisa berjalan apabila kita memiliki infrastruktur digitalnya. Itulah yang ditawarkan Cartenz kepada badung melalui skema KPBU, artinya swasta membangun infrastruktur tidak secara parsial namun secara komprehensif dan holistik,” katanya.

Sementara CEO Cartenz Group, Gito Wahyudi, mengatakan sebagai perusahaan penyedia jasa IT e-Government dengan jargon Advancing Indonesia, Cartez Group terus berupaya untuk membantu semua tingkat lembaga dan industri dalam pemanfaatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan berbagai solusi yang dihadirkan. Salah satunya, produk untuk perpajakan daerah yang terdiri atas jasa konsultasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), administrasi pajak daerah, dan pengawasan pajak daring (online tax monitoring/OTM). Jasa konsultasi mencakup diagnostik pendapatan asli daerah (PAD) serta pemutakhiran data, antara lain pemetaan dan pendataan wilayah. Dampak positif lainnya, setelah menggunakan solusi Cartenz pada 2014, pendapatan pajak Kabupaten Badung, Bali, meningkat hingga 80,3% menjadi Rp 4,22 triliun pada 2019.

“Kami juga membuka peluang untuk membuat solusi aplikasi terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah. Ini memang sudah dimulai dari DKI Jakarta, dan akan kami tularkan ke pemda lain di Indonesia. Dalam layanan solusi pajak, kami berpikir out the box, atau berpikir dari kebalikan pemikiran umumnya. Kami berpikir dari bagaimana meningkatkan pendapatan dan pengelolaannya, dari umumnya pemerintah berpikir tentang pengelolaan dan membelanjakan pendapatan pajak,” katanya. (bgn)22021607

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor di Bali harus tetap berjalan meski di tengah kondisi pandemi COVID-19.

“Meskipun kita sedang ada dalam masa pandemi, tetapi pembangunan harus tetap berjalan,” kata Menko Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bali yang digelar secara virtual, Senin (10/5).

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, dijelaskan berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya, kawasan di Bali akan dikategorikan berdasarkan temanya.

Pertama, kawasan Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) akan menjadi kawasan perkotaan; Ceginangan atau Celuknginang (Celukan Bawang-Gilimanuk-Negara-Pengambengan) akan difungsikan untuk industri, logam dan perikanan; Sikubatula (Singaraja-Kubutambahan-Batur-Tulamben-Amed) sebagai wisata bahari dan geopark; Ulikalung (Ubud-Bangli-Karangasem-Klungkung) akan menjadi wisata budaya; Santipagamani (Sanda-Baturiti-Pancasari-Plaga-Kintamani) sebagai lokasi agroindustri dan agrowisata; serta Nusa Penida dan sekitarnya (Nusa Penida-Nusa Ceningan-Nusa Lembongan) untuk wisata bahari, budidaya perairan, dan peternakan.

Adapun sejumlah proyek infrastruktur yang dibahas dalam rapat tersebut di antaranya pembangunan pusat kebudayaan dan perlindungan Kawasan Suci Besakih juga soal pembangunan jalan seperti jalan pintas ruas Mengwitani-Singaraji, jalan Ruas Kusamba-Padang Bai-Amlapura, dan jalan tol Gilimanuk-Mengwi.

Selanjutnya dibahas pula pengembangan Pelabuhan Sangsit Buleleng, Pelabuhan Amed Karangasem, Pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan marina di Gunaksa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Bias Munjul-Sampalan (Mentigi), dan revitalisasi Pelabuhan Gilimanuk.

Selain itu, rapat juga mengulik tentang percepatan pembangunan bandara baru Bali Utara dan rencana pembangunan kereta api Bali Utara dan Bali Selatan.

Rakor itu juga membahas pembangunan bendungan atau waduk, Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Beberapa pengembangan fasilitas SPAM yang dibahas adalah SPAM dari Bendungan Sidan dan Tamblang, pembangunan Spam Regional Burana-Titab, lanjutan pembangunan beberapa bendungan atau waduk, dan pembangunan PSEL Sarbagita.

“Jumat lalu Presiden Joko Widodo telah meresmikan PSEL di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo yang menjadi pilot project nasional. PSEL Sarbagita bisa meniru sistem yang ada di sana,” imbuh Menko Luhut.

Hal lain yang dibahas dalam rapat itu adalah soal pengembangan kendaraan listrik.

“Ini terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan nasional energi bersih,” kata Menko Luhut.

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan dukungan pemerintah provinsi terhadap program kendaraan listrik. Pemerintah Provinsi Bali sendiri terus mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Selain dapat mencapai efisiensi biaya senilai 15-30 persen dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis BBM, KBLBB juga dapat mereduksi emisi hingga 10-20 persen emisi gas rumah kaca Bali.

“Termasuk pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), dan elektrifikasi angkutan secara bertahap,” kata Wayan Koster.(bgn123)21051102

Nasional, Baliglobalnews

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan terkait dengan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dalam rangka mewujudkan cita-cita program pemerintah untuk penguatan ruang digital di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Sigit saat menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/5/2021).

“Oleh karena itu kami siap dukung seluruh program Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberi pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah jauh. Sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitss sama, seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan,” kata Sigit usai audiensi bersama Menkominfo.

Sigit menjelaskan, kebutuhan teknologi dewasa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apalagi, di tengah terjadinya Pandemi Covid-19 atau virus corona.

Menurut Sigit, di tengah Pandemi, kebiasaan masyarakat yang tadinya Offline bakal beralih ke pelayanan Online. Sebab itu, diperlukan penguatan ruang digital dengan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai.

Dengan beralihnya ke Online, maka diharapkan seluruh pelayanan masyarakat diberbagai sektor dapat terpenuhi dan membantu masyarakat dalam beraktivitas.

“Kami juga tahu bahwa ini menjadi kebutuhan kami bersama. Apalagi seluruh negara saat ini sedang hadapi situasi Pandemi Covid-19, sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyesuaikan, membiasakan, dari yqng biasa Offline jadi Online, ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hal lain yang tentu mau tidak mau harus ada penyesuaian,” ujar Sigit.

Sementara itu, Menkominfo, Johnny G. Plate mengungkapkan, pihaknya akan melengkapi pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia di 83.548 desa dan kelurahan dengan kehadiran signal 4G.

Sebab itu, Kominfo memerlukan peran Polri dalam kaitan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3 T melalui BLU bakti Kominfo. “Tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun baik lintas kementerian lembaga maupun dengan rekan dengan sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya,” ujar Johnny.

Dengan kerjasama itu, Johnny meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tersebut bakal lebih berjalan dengan baik dan maksimal. Sebab itu, Ia berharap, Polri mampu mengerahkan jajarannya dalam hal itu.

“Secara khusus tentunya, kominfo berharap bahwa dukungan personel yang kuat yang dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air ya bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat indonesia kita tidak bisa hindari bahwa kebutuhan infrakstruktur TIK semakin tinggi, semakin diperlukan oleh masyarakat,” ucap Johnny.(bgn123)21050427

Denpasar, Baliglobalnews

PT PLN Unit Induk Distribusi Bali bersama stakeholder kembali memperkenalkan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) kepada masyarakat melalui kegiatan berkeliling Kota Denpasar dan sekitarnya dengan menggunakan motor listrik, Sabtu (6/2/2021).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Adi Priyanto mengatakan, kendaraan listrik sangat nyaman dikendarai di jalan raya dan memiliki banyak kelebihan diantaranya ramah lingkungan.

“Tak hanya hanya nyaman untuk berkendara, kendaraan listrik juga diklaim ramah lingkungan dan lebih efisien dari segi biaya,” kata Adi usai memimpin rombongan berkendara bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I.G.W Samsi Gunarta dan para stakeholder lainnya.

Dengan menempuh jarak sekitar 26 kilometer, rombongan memulai kegiatan dari Kantor PLN UP3 Bali Selatan melintasi Jalan PB. Sudirman – Jalan Raya Sesetan – Tol Bali Mandara – keluar di Bandara I Gusti Ngurah Rai – kembali ke Tol dan finish di PLN UID Bali.

“Naik kendaraan listrik sesuatu hal yang menyenangkan, kita representasikan dalam kegiatan ini, sambil menikmati pemandangan, sekaligus mencoba endurance dari kendaraan listrik dengan jarak tempuh sekitar 26 kilometer. Performancenya bagus banget, tenaganya juga luar biasa,” ungkap Adi.

Jika dibandingkan performa kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional lebih efisien 1 : 4. “Tentunya mengirit biaya sampai 25 persen, dari perjalanan tadi setiap 26 km, kendaraan listrik butuh biaya Rp 1.170,- kalau BBM Rp 4.702,- dengan jarak tempuh yang sama, faktor Hemat juga ditentukan oleh beban pengguna kendaraan, ini yang mempengaruhi energi yang dikeluarkan motor listrik,” terangnya.

Adi mengajak masyarakat untuk segera beralih dari kendaraan konvensional berbasis BBM menjadi motor listrik yang berbasis baterai.

Lebih lanjut, Lanjut GM PLN UID Bali, Adi menambahkan terkait charging, masyarakat juga bisa memanfaatkan home charger. Pelanggan Home Charging, PLN akan memberikan beberapa insentif stimulus biaya penyambungan untuk tambah daya.

Insentif diskon tarif tenaga listrik juga akan diberikan pada pukul 22.00–05.00 (tujuh jam) bagi pelanggan yang Home Charging-nya terkoneksi dengan PLN.

“80 persen diharapkan para pemakai kendaraan listrik bisa charging kendaraan di rumah menjelang tidur jam 10 malam sampai dengan pagi. Pada saat baterai dicharge kita bisa istirahat, saat mau kerja bisa langsung dipakai, sampai 50 km, keliling kota tentunya cukup,” kata dia.

Infrastruktur untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik juga terus dikembangkan oleh PLN UID Bali.

Manajer Strategi Pemasaran PLN UID Bali, Oscar Praditya menyampaikan, saat ini PLN UID Bali telah mendirikan sebanyak 107 unit SPLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum), 5 Unit SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) dan 7 Unit SPBKLU (stasiun pengisian Baterai kendaraan listrik umum)

Selain itu, PLN juga telah mengembangkan inovasi pengisian daya baterai kendaraan listrik menggunakan aplikasi Charge – In.

“Tanggal 29 Januari 2021 kami meluncurkan aplikasi charge in, untuk mendukung oeprasional kendaraan listrik, apabila ingin charge bisa lewat aplikasi menentukan titik mana lokasi charge in pada peta,” kata Oscar.

“Pengguna bisa melihat historis pemakaian, memasukkan scan barcode di aplikasi dipilih berapa lama charge dan otomatis mesin mengisi ke mobil listrik tersebut,” tambahnya.

Ia menjelaskan untuk kendaraan listrik roda dua dalam sekali pengisian data membutuhkan daya sebesar 450 watt dengan kapasitas baterai 1,44 kWh dengan waktu charging selama 3 jam

“Sudah bisa digunakan saat ini, untuk mobil integrasi charge in Bali siap charge in Minggu Depan, di depan Tiara Dewata atau Tol Bali Mandara. Kedepan akan dikembangkan di 67 titik lainnya.” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I.G.W Samsi Gunarta menyampaikan, bahwa kendaraan listrik sangat nyaman digunakan karena tanpa polusi.

“Enak dipakai, nyaman dan tidak mengeluarkan suara jadi lebih fokus berkendara, banyak peluang dari kendaraan listrik ini,” ujarnya.

Produsen kendaraan listrik pun menyambut baik langkah PLN yang turut menggalakkan penggunaan kendaraan listrik sehingga lebih familiar dan diterima di kalangan masyarakat.

Bahkan, Perusda Bali pun menyambut baik dengan menyiapkan lahan seluas 100 hektare yang untuk kawasan industri khusus untuk memproduksi kendaran listrik di Bali dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) di Bali secara massif.

Gubernur Bali telah mengeluarkan Pergub 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang selaras dengan teknologi yang diusung dari kendaraan listrik.

“Kami siapkan lahan 100 hektare untuk menjadi kawasan industri sehingga baik PLN, Perguruan Tinggi, Pemerintah, Produsen bisa berkolaborasi sehingga kendaraan listrik bisa dirakit di Bali serta Vocational Trainingnya, memanfaakan lokal konten dari hulu ke hilir, hal yang luar biasa manfaatnya, pak Gubernur mensupport,” ungkap Direktur Utama Perusda Bali Nyoman Kami Artana.(BGN008)21020618