Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali yang berlangsung di Ruang Rapat I Diskominfo Badung pada Jumat (18/7/2025).

Kegiatan yang diikuti 15 badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ini secara resmi dibuka Ketua KI Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana bersama Sekretaris Diskominfo Badung Anak Agung Gede Agung Arimayun dengan memukul kulkul.

Dewa Nyoman Suardana menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan program rutin tahunan Komisi Informasi, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. “Monev KIP merupakan bagian dari tugas dan fungsi utama Komisi Informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib melaksanakan keterbukaan informasi, dan monev ini adalah cara kami untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, termasuk di Kabupaten Badung,” katanya.

Dia menyampaikan hasil akhir dari tahapan monev akan menjadi gambaran atau potret tingkat pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing badan publik. “Hasil ini nantinya akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, mulai dari Informatif, Menuju Informatif, hingga Kurang Informatif, yang akan diumumkan melalui proses penganugerahan di akhir kegiatan,” katanya.

Untuk tahun 2025, total 195 badan publik di seluruh Bali terlibat dalam kegiatan Monev KIP. Khusus untuk Kabupaten Badung, 15 badan publik ikut ambil bagian. Mereka terdiri dari berbagai kategori, yakni desa, kecamatan, organisasi perangkat daerah, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kabupaten yang diwakili Diskominfo, serta sejumlah badan publik lainnya.

Dia berharap seluruh badan publik yang menjadi peserta dapat mengikuti proses ini secara serius dan berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi. “Harapan kami, proses monitoring ini dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh badan publik. Sebab, hasilnya akan menjadi perhatian masyarakat serta menjadi tolak ukur dalam menilai akuntabilitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap instansi,” pungkasnya. (adv/bgn003)25071802

Jakarta, Baliglobalnews

Sekda Dewa Made Indra menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkomitmen untuk  membuka seluas-luasnya akses informasi publik, sehingga apa yang menjadi hak masyarakat akan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi publik secara baik benar dan sesuai mekanisme bisa terpenuhi. “Karena akses informasi publik adalah hak masyarakat,” kata Sekda Dewa Indra dalam presentasi uji publik  serangkaian monitoring dan evaluasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik Monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2022 di Kantor KI Pusat, Jakarta pada Selasa (1/11/2022) pagi.

Dalam siaran pers yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Kamis (3/11/2022) menyebutkan komitmen tersebut dalam rangka mendukung implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Peraturan Gubernur Bali No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Pengelolaan Infomasi Publik di Lingkungan Pemerintah provinsi Bali.

Sekda Dewa Indra didampingi Kadis Kominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, juga memaparkan strategi dan inovasi yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemprov Bali terkait akses dan keterbukaan informasi publik. Tiga inovasi dari keseluruhan yang sudah didevelope mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terupdate tahun 2022 di antaranya aplikasi SiGapura, Love Bali dan Sistem Antrean Provinsi Bali. “Semua sudah dapat diakses melalui platform Android dan iOS,” katanya.

Dia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memberikan hak dan akses seluas luasnya kepada masyarakat melalui media massa diantaranya, televisi, radio, website, media sosial bahkan media cetak berupa koran dan majalah. “Dari segi anggaran, pemerintah daerah secara kontinyu tetap menyediakan akses tersebut sesuai ketersediaan anggaran, demi terwujudnya keterbukaan Informasi dan akses informasi yang lebih baik di Bali, serta untuk lebih meningkatkan peran PPID dalam menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali selalu meng-update dan membangun aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum,” katanya.

Terkait pertanyaan mengenai fasilitasi akses informasi untuk penyandang disabilitas, sinkronisasi serta konektivitas media informasi daerah dengan Satu Data Indonesia dan komitmen memfasilitasi Komisi Informasi Daerah Bali, kata dia,  sebagian besar sudah direalisasikan pemerintah tetapi fasilitasi Komisi Informasi Daerah terkait anggaran, karena pandemi Covid-19 melanda maka anggaran lebih banyak diarahkan ke penanganan kesehatan dan penanggulangan penyebaran covid-19. “Komitmen Pemerintah pada Tahun 2023 akan dianggarkan sesuai kondisi keuangan yang ada,” katanya di hadapan 3 panelis yaitu Komisioner KI Pusat Rospita Pici Paulyn, Praktisi Keterbukaan Informasi Publik, Yosep Adi Prasetyo, dan Penggiat Komunikasi Freedom Of Information Network Indonesia, Ahmad Hanafi.

Komisioner KI Pusat, Rospita Pici Paulyn. menyampaikan terima kasih atas kehadiran para pimpinan tertinggi atau yang mewakili badan publik pemerintah provinsi masing-masing.

Rosita juga menekankan bahwa penyelenggaraan monev KIP tahun ini untuk mengukur keterbukaan informasi badan publik, salah satunya di tingkat pemerintah provinsi pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan satu tahun 2021 dan tahun kegiatan yang sedang berjalan 2022. “Pada monev tahun ini dari seluruh badan publik di Indonesia,  badan publik pemerintah provinsi yang lolos  hanya setengah dari keseluruhan, salah satunya Pemerintah Provinsi Bali yang bisa lolos masuk sampai pada presentasi uji publik,” katanya.

Rosita juga mengharapkan hak informasi publik sebagai pintu masuk mengeliminasi kesenjangan antarwilayah. “Tanpa itu, gejolak akan permanen dan keamanan nasional terus dalam bahaya serta memastikan dukungan sumberdaya terutama manusia dan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di masing-masing daerah,” tegasnya.

Pemerintah, kata Rosita, juga punya tanggung jawab untuk memastikan informasi publik termasuk perlindungan data pribadi dan rahasia negara terjaga serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, serta mengawal informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan di ruang-ruang publik.

Pelaksanaan presentasi uji publik terkait monev KI Pusat tahun 2022 diselenggarakan secara luring, dengan menghadirkan seluruh pimpinan tertinggi atau yang mewakili badan publik masing-masing di seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan lanjutan dari monev adalah visitasi ke beberapa daerah yang akan dijadikan sampling (random) terkait fakta pelaksanaan daerah masing-masing. Selanjutnya akan diumumkan pemeringkatan daerah masing-masing dengan kategori tidak informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif.

Rangkaian akhir dari monev KI tahun 2022 ini adalah sejumlah badan publik yang mendapat kategori informatif nantinya akan diundang langsung untuk hadir di Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk menerima penghargaan. (bgn003)22110313