Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) menggelar bimbingan teknis (bimtek) keterbukaan informasi publik di Ruang Krisna Setda Kantor Bupati Bangli pada Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memantapkan pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2026.

Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali yakni Ni Ketut Dharmayanti Laksmi dan I Wayan Darma ini diikuti oleh para sekretaris bersama  staf pengelola informasi dan dokumentasi dari 10 badan publik se-Kabupaten Bangli yang terdiri dari unsur kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, hingga kepala desa.

Sekretaris Diskominfosan Ni Made Ayu Wiratningsih menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. “Saat ini banyak terjadi sengketa informasi karena belum optimalnya pemahaman maupun kesiapan sarana prasarana pengolahan informasi publik di tingkat badan publik. Melalui Bimtek ini, kami berharap peran PPID dapat terus diperkuat. Target kita bersama di tahun 2026 adalah seluruh Badan Publik di Kabupaten Bangli mampu meraih predikat Informatif,” ujarnya.

Sekdis Kominfosan juga menekankan agar badan publik yang pada evaluasi sebelumnya masih berada pada kualifikasi “Menuju Informatif” dapat membenahi kekurangan, mulai dari penyediaan ruangan/fasilitas layanan, penyusunan SOP alur informasi, hingga pemutakhiran data secara berkala.

Dalam pemaparannya, I Wayan Darma menyoroti pentingnya penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menuju zona integritas melalui revitalisasi dan reaktualisasi sumber daya manusia (SDM).

Dia juga menyampaikan bahwa hak masyarakat untuk tahu mencakup akses informasi yang akurat, pengawasan melalui SP4N Lapor, hingga pengajuan sengketa informasi. Oleh karena itu, kata dia, badan publik memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola, mengumumkan, dan memilah informasi publik secara akurat.

Dia juga menyebutkan tTerdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus pembenahan badan publik, di antaranya: Komitmen pimpinan dan PPID untuk mengoptimalisasi struktur kelembagaan, pembentukan forum PPID, maklumat pelayanan, dan penyusunan SOP layanan, pengelolaan dokumen informasi untuk penyusunan daftar informasi publik (DIP) serta pelaksanaan uji konsekuensi untuk menetapkan Informasi yang dikecualikan (DIK); Optimalisasi Website Resmi: penyediaan akses informasi terbuka (berkala, serta-merta, dan setiap saat) melalui website yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, inklusif, dan mudah diakses masyarakat.

Pelaksanaan Monev KIP tahun ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, menilai konsistensi pelayanan informasi, serta mengevaluasi kesiapan implementasi standar layanan di lapangan.

Melalui sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Bali dan Badan Publik di Kabupaten Bangli, bimtek ini diharapkan tidak hanya mendorong pemenuhan hak asasi masyarakat atas informasi yang sah dan akurat, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangli yang bersih, transparan, efektif, dan bebas dari korupsi. (*/bgn003)26072112

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi melalui ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa (9/12/2025). Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Cok. Bagus Pemayun, hadir mewakili Gubernur Bali sekaligus membacakan sambutan resmi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, bersama jajaran komisioner periode 2025-2029 menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Bali yang selama ini konsisten memperkuat budaya keterbukaan. Dia menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja Komisi Informasi serta dorongan bagi badan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi.

Suardana juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di tingkat nasional. Meski nilai IKIP 2025 masih menunggu pengumuman resmi, Bali selama empat tahun berturut-turut sejak 2020 berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif. Pada 2025, Pemprov Bali kembali mengikuti penilaian dengan optimisme menjaga capaian tersebut.

Di tingkat desa, Bali mencatat kinerja membanggakan melalui beberapa desa yang meraih predikat Desa Transparan nasional, seperti Desa Kutuh Badung, Desa Tegal Harum Denpasar, Desa Duda Timur Karangasem, dan Desa Punggul Badung. Untuk tingkat daerah, KI Bali turut menetapkan 11 desa sebagai Desa Transparan versi Bali sebagai upaya memperluas budaya keterbukaan hingga ke pemerintahan terbawah.

KI Bali juga menguraikan pelaksanaan E-Monev 2025 yang melalui sembilan tahapan penilaian. Sebanyak 159 badan publik mengikuti proses ini, dengan 117 badan publik dinyatakan lolos visitasi dan 51 di antaranya maju ke uji publik sebagai kandidat penerima penghargaan.

Membacakan sambutan Gubernur Bali, Cok Bagus Pemayun menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen utama tata kelola pemerintahan yang demokratis dan indikator penting pelaksanaan good governance. Dia menyampaikan bahwa transparansi tidak hanya memastikan ketersediaan informasi, tetapi juga kualitas layanan yang mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang memadai.

Gubernur juga menekankan pentingnya adaptasi badan publik terhadap perkembangan teknologi informasi agar layanan dapat diberikan dengan lebih cepat, murah, dan efisien. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat jenis informasi yang dikecualikan, termasuk rahasia negara, rahasia bisnis, serta data pribadi, sehingga perlu kecermatan dalam pemilahannya.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada daerah, badan publik, dan desa yang meraih penghargaan Praja Anindita Mahottama, Badan Publik Informatif, maupun Desa Transparan. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi badan publik lainnya sehingga budaya keterbukaan dapat tumbuh secara merata dan berkelanjutan. Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus menjaga citra Bali sebagai daerah yang baik, aman, lestari, dan indah, selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali era baru. (*/bgn003)25121001