Denpasar, Baliglobalnews

BPS Provinsi Bali menyebutkan tekanan harga gabungan dua kota di Provinsi Bali, yakni Denpasar dan Singaraja, pada November 2023 tercatat inflasi 0,41% (mtm). Tekanan inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 0,18% (mtm) dan inflasi nasional pada periode yang sama 0,38% (mtm).

“Meskipun demikian, inflasi tersebut masih terkendali yang tercermin dari inflasi secara tahunan sebesar 2,77%, terjaga pada rentang sasaran 3±1%,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam keterangan persnya, Sabtu (2/12/2023).

Berdasarkan komoditasnya, kata dia, inflasi pada November 2023 terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, beras, emas perhiasan, dan jeruk. 

Dia menjelaskan kenaikan harga komoditas hortikultura terutama disebabkan oleh penurunan pasokan seiring dengan berakhirnya musim panen raya. Sementara kenaikan harga beras disebabkan oleh terbatasnya produksi padi pada panen raya periode Oktober-November 2023.

“Kenaikan harga emas perhiasan didorong oleh kenaikan harga emas di pasar internasional. Di sisi lain, komoditas penyumbang deflasi adalah telur ayam ras, canang sari, angkutan udara, bensin, dan daging ayam ras,” katanya.

Dia menyatakan risiko yang perlu diwaspadai pada Desember 2023 adalah potensi kenaikan harga gula pasir. “Potensi naik harga gula pasir, sejalan dengan kenaikan harga di pasar internasional,” katanya.

Dia menjelaskan potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berakhirnya musim panen.

Tidak hanya itu, lanjutnya, potensi kenaikan tarif angkutan udara juga terjadi, karena kenaikan permintaan periode liburan HBKN Natal dan tahun baru 2024. Potensi kenaikan harga canang sari peningkatan permintaan untuk upacara keagamaan.

Di sisi lain, harga komoditas bensin diprakirakan akan melandai sejalan dengan penurunan harga BBM non subsidi per 1 Desember 2023 rata-rata sebesar -3,41%.

Selain itu, penurunan harga CPO di pasar global diprakirakan berdampak pada penurunan harga minyak goreng dan komoditas yang berbahan baku CPO. 

TPID Provinsi dan kabupaten/kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K yakni intensifikasi penyelenggaraan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan pemantauan harga dengan koordinasi antar lembaga.

Kedua, melaksanakan pemantauan di pasar dan distributor untuk memastikan ketersediaan pasokan, memperluas dan meningkatkan kerja sama antardaerah. Ketiga mendorong peningkatan peran Perumda Pangan dan distributor di Bali untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan strategis dan mempercepat rencana pembentukan pasar induk di Provinsi Bali,” katanya. (bgn008)23120303

Denpasar, Baliglobalnews

Menindaklanjuti tingkat inflasi Bali yang berada di tingkat 6,2 atau berada di atas inflasi nasional (5,1) year on year-nya, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok Oka Sukawati didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa serta sejumlah kepala OPD melaksanakan operasi pasar atau sidak harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari, mulai dari harga cabai, harga tomat, harga minyak, harga bawang merah, harga bawang putih, harga ayam dan harga beras. Dari pantauan harga cabai yang bertengger di angka 45 hingga 50 ribu per kilogram menjadi faktor inflasi utama untuk Bali. Hal ini disampaikan Wagub Cok Ace saat operasi/sidak pasar di Pasar Badung-Denpasar, Selasa (31/1/2023).

Dari pantauan pagi tadi, harga cabai yang didatangkan dari jawa dipatok dengan harga 45 ribu per kg, untuk cabai yang didatangkan antar Kabupaten di Bali di jual dengan harga 50 ribu per kg. Sementara harga bahan makanan lain seperti bawang merah di bandrol dengan harga 27 ribu per kg, bawang putih 22 ribu per kg, telur ayam 47 ribu per krat, beras putri 13 ribu per kg, minyak bimoli 22 ribu per liter, daging ayam 33 ribu per Kg, gula 15 ribu per kg, udang 60 ribu per kg dan tomat 10 ribu per kg.

“Kita memiliki potensi untuk memasok bahan makanan pokok lokal dan bahan bumbu antarkabupaten, namun perlu diingat untuk memotong panjangnya mata rantai antara petani hingga sampai ke pedagang. Karena pada dasarnya petani yang menjual hasil produksinya dengan harga yang murah, tetapi saat tiba di pasar akan jauh lebih mahal akibat panjangnya mata rantai tengkulak. Saya yakin penekanan inflasi ini bisa dilakukan apabila kita semua stakeholder bekerjasama dengan baik, terlebih kita memiliki pasar induk yang berfungsi untuk mengontrol harga. selain itu kita juga harus memiliki sumber-sumber informasi antar kabupaten. Semisal Kabupaten Klungkung dan Karangasem memiliki ketersediaan cabai maka kabupaten lain termasuk Denpasar bisa langsung memantau dan berkoordinasi tentang harga pasar. Misalnya lagi Kabupaten Tabanan sebagai lumbung padi bisa mengkoordinasikan ketersediaan yang ada dengan kabupaten lainnya, sehingga stok bahan pokok makanan sehari-hari dapat kita pantau bersama, dan tidak terjadi penumpukan di satu wilayah dan juga tidak ada kekurangan di wilayah lainnya,” kata Cok Ace.

Dia menyebutkan margin harga yang tergolong jauh ini bisa saja diakibatkan karena  adanya mekanisme informasi  yang belum berjalan dengan baik, ketersediaan stok dan tingkat distribusi yang belum stabil.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan Bali menargetkan penurunan inflasi ke depannya dapat mencapai 0,5 bulan ke bulannya, jika dibandingkan saat ini yang masih 0,7 dari bulan ke bulan. “kami akan terus berusaha mencari tahu apa penyebab dan bagaimana solusi dalam untuk inflasi Bali yang masih tinggi hingga saat ini, yakni salah satunya dengan melakukan operasi pasar,” katanya. (bgn003)23013110