Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menyiapkan berbagai langkah guna mendukung stabilitas harga dan inflasi jelang Hari Natal dan Tahun Baru Tahun 2025. Optimalisasi 4K yang terdiri atas ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif masih menjadi ujung tombak pengendalian inflasi di ibukota Provinsi Bali ini.

Demikian dikatakan Staf Ahli Bidang SDM dan Kesra Setda Kota Denpasar I Nyoman Artayasa saat pelaksanaan High Level Meeting TPID Kota Denpasar di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (12/12/2024).

Artayasa menjelaskan, pelaksanaan pertemuan kali ini bertujuan untuk menguatkan soliditas antara anggota TPID serta stakeholders pendukung dalam menjaga stabilitas harga menjelang hari besar Natal dan Tahun Baru 2025. “Berbagai strategi pemulihan perekonomian sudah dilaksanakan dalam upaya mendorong perekonomian Kota Denpasar agar terus tumbuh positif, terlebih di akhir tahun dan hari besar Natal dan Tahun Baru 2025,” katanya.

Menurut Artayasa, sebagai upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga jelang Nataru, diperlukan sinergitas dan kerja sama guna menjaga kestabilan inflasi di Kota Denpasar. Peningkatan kebutuhan bahan pokok menjelang Nataru dapat berimplikasi kepada kelangkaan barang dan kenaikan harga. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian khusus TPID Kota Denpasar, yang akan mempersiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi.

Untuk itu, kata dia, Pemkot Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar untuk terus menggencarkan monitoring harga bahan pokok, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan agar memastikan ketersediaan pangan, begitu pula Dinas Perhubungan yang harus memastikan kelancaran distribusi pangan.

Sementara Dinas Pariwisata diminta agar selalu menyiapkan program untuk meningkatkan promosi dan membangkitkan pariwisata agar jumlah wisatawan meningkat, serta Dinas Pertanian dapat meningkatkan produk-produk pangan terutama beras. “Kita perlu melakukan berbagai antisipasi dan percepatan mencegah inflasi, salah satunya adalah dengan menjaga harga-harga kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil (inflasi yang terkendali) dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari mengatakan di Kota Denpasar saat ini ketahanan stok daging ayam, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan tomat dapat memenuhi kebutuhan kurang dari tiga minggu, sehingga perlu menjadi perhatian.

Meski kurang dari tiga minggu ketahanan stok-stok tersebut masih, Diah Utari mengatakan untuk komoditas daging babi dan beras masih perlu mendapat perhatian, mengingat resiko permintaan meningkat di akhir tahun dan menjelang hari keagamaan di awal Tahun 2025. Kondisi inilah lanjut Diah Utari yang saat ini masih menjadi penyumbang inflasi. Sehingga hal ini menjadi poin penting dalam rapat karena merupakan kebutuhan pangan pokok dan menjadi perhatian serius.

“Kita perlu fokus untuk menjaga logistik 10 bahan pokok, memantau harga pasar secara harian, melakukan kerjasama dengan satgas pangan, memastikan stok, sinergi dengan penegak hukum, dan melakukan operasi pasar setidaknya 10 pasar yang paling ramai dikunjungi,” katanya.

Turut hadir Ketua BPS Kota Denpasar Andri Supriadi, pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta stakeholder yang tergabung dalam TPID Kota Denpasar. (*/bgn003)24121209

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mendukung penguatan sinergi kawasan regional Bali Nusra dalam upaya pengendalian inflasi. Hal itu disampaikan oleh Sekda Dewa Indra dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Jumat (8/11/2024).

Dia memberikan gambaran umum mengenai tingkat inflasi di tiga daerah, yaitu Bali, NTT, dan NTB, yang mengalami perkembangan sangat dinamis. “Seperti yang kita ketahui, tingkat inflasi regional Bali Nusra pernah berada di bawah rata-rata nasional, namun pada waktu tertentu sempat berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya.

Seperti halnya daerah Bali, dia meyakini TPID di NTB dan NTT telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing. “Strateginya hampir sama. Secara makro, kita berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Namun, elaborasi bisa sedikit berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing,” katanya.

Khusus untuk daerah Bali, kata dia, jajaran TPID telah melaksanakan upaya intensif dalam pengendalian inflasi. “Kami melaksanakan pertemuan secara kontinu dan memberikan perhatian khusus menjelang hari raya keagamaan dan libur panjang. Menjelang hari raya keagamaan dan libur panjang, kami turun langsung untuk mengecek ketersediaan komoditas yang berpotensi menyumbang angka inflasi,” katanya menyatakan inflasi bukanlah hal yang bisa dikendalikan dengan mudah.

Dia menyampaikan upaya pengendalian inflasi seringkali dihadapkan pada variabel di luar perhitungan yang membutuhkan kecerdasan dalam penerapan strategi. Dewa Indra menyebutkan bahwa bahan pangan adalah komponen yang sejauh ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi. “Selain dipengaruhi oleh tingginya permintaan, kondisi alam juga sangat mempengaruhi stok bahan pangan kita,” katanya. Selain faktor alam, asumsi bahwa tingkat kebutuhan paralel dengan jumlah penduduk menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi di Daerah Bali. “Padahal, untuk Daerah Bali, jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan bahan pangan. Ini penting untuk diperhatikan,” tambahnya. Ia yakin variabel inflasi yang berkembang begitu dinamis menjadi tantangan tersendiri yang makin mengasah kecerdasan jajaran TPID dalam menyusun strategi yang lebih efektif.

Menurut Sekda Dewa Made Indra, tingkat inflasi daerah Bali sejauh ini terkendali dengan baik. Pada bulan Oktober 2024, angka inflasi daerah Bali terkendali pada kisaran 2,51% (yoy) atau 0,07% (mtm). Birokrat kelahiran Buleleng ini menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Bali atas pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dirangkai dengan Rakor Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Bali Nusra Tahun 2024. Dia menilai bahwa rakor ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga ekonomi pangan lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakor TPIP-TPID Wilayah Bali Nusra Tahun 2024 diisi dengan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan; Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin; dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa. Paparan juga disampaikan oleh TPID Bali, NTT, dan NTB.

Di sela-sela penyelenggaraan rakor, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyerahkan Preliminary Study Pembangunan Pasar Induk Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Indra. Selanjutnya, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman bersama untuk penguatan rantai pasok antara petani, Perumda, dan perhotelan serta penyerahan bantuan untuk peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan bagi wilayah Bali, NTT, dan NTB. (bgn003)24110802

Jakarta, Baliglobalnews

Memangku jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bali sejak 5 September 2023, SM Mahendra Jaya menyampaikan capaian kinerja triwulan kedua periode 5 Desember 2023 – 5 Maret 2024. Paparan disampaikan secara langsung di hadapan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu (20/3/2024).

Capaian Pj. Gubernur Mahendra Jaya pada triwulan kedua masa jabatannya mencakup 10 aspek yaitu pengendalian inflasi, penanganan stunting, BUMD, pelayanan publik, penanganan pengangguran, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan, kesehatan, anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Dalam pengendalian inflasi, Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengintensifkan strategi 4K yaitu memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok dan komunikasi yang efektif. Lebih jauh dia menjabarkan, untuk memastikan ketersediaan pasokan, dilakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis setiap hari melalui aplikasi SiGapura. Selain itu, dilaksanakan pula operasi pasar/pasar murah secara insidentil sesuai kebutuhan dan optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali.

Berikutnya untuk menjamin keterjangkauan harga, Pemprov Bali menyalurkan bantuan benih/bibit dan pemberian subsidi pupuk organik Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) serta pembinaan dan pendampingan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas. Lalu untuk menjamin kelancaran distribusi rantai pasok, dilaksanakan rehabilitasi jalan penghubung wilayah kabupaten/kota, pemantauan arus distribusi pangan yang ke luar dan masuk wilayah Bali, pemanfaatan perdagangan digital berupa e-katalog hingga mendorong percepatan pembangunan pasar induk bekerjasama dengan Bank Indonesia.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga menjaga efektivitas komunikasi melalui pelaksanaan High Level Meeting serta Rakor dan Monev TPID. Digelar pula capacity building TPID Provinsi, digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura dan pasar-pasar tradisional hingga publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media. Melalui berbagai upaya tersebut, laju inflasi Bali pada bulan Februari 2024 terkendali pada  kisaran 2,98 (YoY).

Selanjutnya dalam penanganan stunting, diterapkan pergerakan aksi gizi melalui aktivitas fisik (jalan santai, senam) dengan melibatkan pelajar SMP dan SMA/K se-Bali. Ada pula sarapan bersama (konsumsi buah dan sayur) dengan melibatkan pelajar SMP dan SMA/K se-Bali yang dibarengi screening kesehatan pelajar putri. “Kami juga ada program pemberian tablet tambah darah di sekolah setiap minggu yang diawasi oleh puskesmas,” ujarnya.

Masih dalam penanganan stunting, ada aksi bumil sehat melalui screening kesehatan, edukasi gizi seimbang, makan buah bersama, senam hamil, pemberian paket makanan tambahan hingga sosialisasi gerakan bumil sehat melalui media. Aksi lainnya yaitu Posyandu aktif, pergerakan cegah stunting hingga Jambore kader. Sementara penuntasan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dengan pola “ngrombo” melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya.

Selain pengendalian inflasi, penanganan stunting dan penuntasan kemiskinan ekstrem, Mahendra Jaya juga memaparkan perkembangan badan usaha milik daerah (BUMD), upaya penguatan pelayanan publik, penanganan pengangguran, kesehatan, anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah yaitu Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Plh. Kepala BPKAD Bali I Wayan Serinah, Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara.

Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah, yang meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masing-masing penjabat kepala daerah diwajibkan menyampaikan bahan paparan yang terdiri dari 106 indikator dan 10 indikator prioritas sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo. Poin-poin penting ini menjadi tolak ukur evaluasi kinerja penjabat kepala daerah. (bgn003)24032115

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan kembali menggelar pasar murah menyasar masyarakat di wilayah Banjar Kelod, Renon, Denpasar Selatan, pada Jumat (17/11/2023) pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya intervensi guna mendukung optimalisasi penanganan inflasi berkelanjutan. 

Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, AA Sagung Mirah, mengatakan bahwa kegiatan pasar murah di Banjar Kelod, Renon, ini bertujuan memberikan akses pangan seluas-luasnya kepada masyarakat. Masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga yang terjangkau, sehingga diharapkan menjadi upaya pengendalian inflasi berkelanjutan.

“Giat pasar murah kali ini merupakan yang ke-18 kali oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dari total 19 kali pasar murah di tahun 2023. Hal ini sebagai bentuk intervensi pemerintah melalui TPID guna menjaga stabilitas inflasi di Kota Denpasar,” ujarnya. 

Dia menyatakan pasar murah di wilayah Banjar Kelod, kali ini didukung oleh 17 penyedia bahan pangan ditambah Bulog, di antaranya Bumdes Sedana Amertha Desa Dangin Puri Kelod, Bumdes Desa Kesiman Petilan, Distributor diantaranya CV Crystal, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Rajawali Nusindo serta Kelompok Wanita Tani Purnama Sari.  

“Tentu harapan kami masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok, sehingga bisa mendapatkan harga yang terjangkau,” katanya

Sementara Lurah Renon, I Gede Suweca, menyambut baik pasar murah tersebut. “Masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Tentu giat pasar murah ini adalah bentuk dukungan nyata Pemerintah Kota Denpasar dalam membantu masyarakat di bidang ekonomi,” katanya. (bgn003)23111715

Guna menekan inflasi, Pemkot Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Kelurahan Ubung mengelar bazar pangan di halaman PT Sumber Jati Utama,  Lingkungan Batur, pada Jumat (7/7/2023).

Penanggung jawab kegiatan, Agung Mirah, mengatakan kegiatan bazar pangan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan di Kelurahan Ubung kali ini diikuti 17 distributor dan UMKM binaan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

“Tujuan pelaksanaan bazar pangan ini adalah sebagai upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam memudahkan akses pangan yang terjangkau masyarakat. “Selain itu harga barang yang dijual di bawah harga pasar ini sebagai upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana bersama Ketua GOW Ny. Arya Wibawa, Ketua DWP Ny. Ida Wiradana, Camat Denut Wayan Yusswara, Lurah Ubung Dwi Karyna Paramita beserta jajaran serta sejumlah perwakilan OPD Pemkot Denpasar dan masyarakat sekitar. (bgn003)23070711