Badung, Baliglobalnews

Tim Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Kantor Imigrasi se-wilayah Bali mengamankan 23 orang warga negara asing (WNA) bermasalah yang terjaring Operasi Bali Becik di tempat penginapan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan dalam operasi tersebut, Satgas melakukan pemeriksaan terhadap 312 WNA di 62 lokasi penginapan. Dari jumlah tersebut didapati 23 orang WNA bermasalah, 14 di antaranya menyalahgunakan izin tinggal. Sementara itu empat orang overstay lebih dari 60 hari dan telah dilakukan pendeteksian.

“Dalam operasi sejak 19-21 Mei 2025 lali, kami mendapati dua orang WNA yang menjadi investor fiktif yang akan kami dalami kasusnya lebih lanjut,” kata Yusman dalam keterangannya pada Jumat (23/5/2025).

Yusman menyampaikan satu orang WNA didetensi, karena tidak dapat menunjukkan paspor, sementara tujuh WNA lainnya ditahan paspornya untuk diperiksa lebih lanjut atas kelalaian melaporkan perubahan alamat dan penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, enam WNA lainnya dilakukan pemanggilan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal. “Pengawasan di wilayah Legian-Kuta dan Pecatu-Uluwatu (Kabupaten Badung) dilakukan oleh Satgas dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai dengan fokus pada homestay, vila, dan hotel, dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Badung, Pecalang Desa Adat Pecatu, dan Trantib Kecamatan Kuta Selatan,” katanya.

Sementara Kantor Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan di wilayah Pemecutan Kelod (Denpasar Barat) dan Sanur (Denpasar Selatan) dengan objek pengawasan berupa kos-kosan, homestay, vila, guest house, dan apartemen.

Kantor Imigrasi Singaraja di lokasi berbeda melakukan pengawasan di wilayah Purwakerthi, Amed, Abang (Kabupaten Karangasem), serta Umeanyar dan Anturan (Kabupaten Buleleng) dengan sasaran kos-kosan, homestay, vila, dan dive center.

Selain penindakan keimigrasian, Satgas juga melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) kepada pemilik/pengelola penginapan di 62 lokasi tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengelola penginapan dalam melaporkan keberadaan dan kegiatan WNA secara lebih efektif, sehingga pengawasan keimigrasian dapat berjalan lebih optimal.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengamanatkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan operasi pengawasan Bali Becik akan terus dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan terkendali, sehingga menimbulkan rasa aman bagi semua pihak. “Kami mendukung penuh pelaksanaan Operasi Bali Becik. Jajaran Imigrasi akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kepatuhan orang asing terhadap hukum dan norma yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, khususnya Bali. Selain itu kami mengimbau masyarakat dan pengelola akomodasi untuk turut berperan aktif dalam pengawasan orang asing,” ujar Agus. (bgn008)25052402

Badung, Baliglobalnews

Kementerian Investasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi, siap bersinergi guna mendongkrak pertumbuhan investasi di Indonesia. Hal itu dikatakan Direktur Wilayah V Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Andy Sugiharto di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, pada Jumat (21/2/2025) sore.

“Kami di Imigrasi mengurus perizinan usaha dan imigrasi mengenai orang (pengusahanya). Sehingga, kerja sama ini sangat penting untuk memastikan investasi yang masuk dapat berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat. Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan para menteri terkait investasi dan regulasi di awal Januari 2025,” katanya.

Dia menyampaikan Kepala BKPM juga menekankan bahwa investasi di Indonesia, khususnya di Bali, tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata. “Bali memang dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi kita tidak boleh melupakan potensi sumber daya alam yang ada. Misalnya, produk turunan dari kelapa, hasil perikanan, dan komoditas lokal lainnya yang bisa dikembangkan lebih jauh,” katanya.

Kemudian, terkait lima sektor prioritas dalam investasi kebijakan pemerintah, yaitu energi, pertahanan, pangan, digitalisasi, dan gizi. Penguatan investasi di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 4 juta nomor induk berusaha (NIB) yang terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Tapi masih adanya praktik pelanggaran oleh pihak asing yang mendirikan usaha di bawah skema usaha kecil dan menengah untuk menghindari regulasi. Investor asing seharusnya hanya boleh beroperasi di atas nilai investasi tertentu. Jika ada yang berinvestasi di bawah Rp10 miliar, itu sudah tergolong pelanggaran dan perlu ditelusuri lebih lanjut,” ucapnya.

BKPM bersama Imigrasi berencana memperketat pengawasan terhadap modus investasi asing yang menggunakan nama warga lokal sebagai pemilik usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi investasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melindungi kepentingan pelaku usaha domestik.

Andy menekankan bahwa tantangan dalam mengawasi investasi di Indonesia bukan hanya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga dari kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Imigrasi, menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan investasi yang masuk. (bgn008)25022201

Badung, Baliglobalnews

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, mengamankan 10 WNA asal Tiongkok atas dugaan pelanggaran izin tinggal keimigrasian. 

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra, mengatakan penindakan terhadap sejumlah WNA tersebut berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Imigrasi Ngurah Rai. “Kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya satu vila di wilayah Kuta Selatan yang dihuni oleh WNA asal Tiongkok secara beramai-ramai dan diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Atas dasar tersebut, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai kemudian melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aktivitas yang ada pada villa tersebut,” katanya pada Sabtu (13/7/2024).

Setelah mendapatkan bahan yang cukup, pada Kamis (11/7/2024) tim kemudian mendatangi vila tersebut dalam rangka pengawasan keimigrasian dan didapati 10 WNA asal Tiongkok sedang berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

“Mereka diduga melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian. Saat ini kami masih mendalami terkait pelanggaran keimigrasian lainnya. Berdasarkan temuan di lokasi kejadian didapati beberapa laptop dan smartphone,” katanya.

Tim kemudian mengamankan seluruh WNA tersebut beserta barang bukti ke Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Saat ini terhadap WNA tersebut telah dilakukan pendetensian di ruang detensi Imigrasi Ngurah Rai dan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar selagi dilakukan proses pendalaman oleh petugas Imigrasi Ngurah Rai. (bgn008)24071403

Denpasar, Baliglobalnews

Layanan Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia ditutup selama seminggu (8-15 April 2024) atau selama libur dan cuti bersama Idul Fitri 1445 H.

“Masyarakat yang akan mengurus layanan keimigrasian diimbau untuk menyelesaikannya sebelum 5 April 2023. Hal ini untuk menghindari lonjakan pemohon paspor setelah libur Lebaran,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, dalam keterangannya.

Dia menyebutkan ada beberapa imbauan penting bagi masyarakat baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian. “Perlu diingat, 5 April 2024 hari kerja terakhir sebelum libur Idul Fitri. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor atau perpanjang izin tinggal, silakan diselesaikan sebelum itu,” katanya.

Dia menyebutkan hal ini untuk menghindari overstay, terutama bagi WNA yang mengurus izin tinggal. Layanan pengajuan serta perpanjangan visa melalui evisa.imigrasi.go.id juga akan tutup sementara selama libur Idul Fitri.

“Layanan yang masih akan beroperasi adalah pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA) dan izin tinggal kunjungan elektronik (e-ITK),” katanya.

Imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor di antaranya selesaikan urusan paspor sebelum libur bagi yang memiliki keperluan untuk mengurus paspor, seperti pembuatan paspor baru, pergantian paspor karena habis masa berlaku, atau perubahan data, silakan selesaikan sebelum tanggal 5 April 2024.

Kedua, untuk keperluan mendesak, gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Artinya, Kantor Imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dengan biaya Rp1.000.000, plus biaya blangko paspor sebesar Rp350.000, untuk paspor biasa dan Rp650.000, untuk paspor elektronik.

“Ambil paspor sebelum libur. Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum 5 April 2024. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada tanggal 16 April 2024,” katanya.

Untuk penjadwalan ulang melalui M-Paspor, Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Kemudian, hubungi Hotline Kantor Imigrasi untuk layanan darurat Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat.

“Untuk informasi terupdate seputar layanan  keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi silakan pantau www.imigrasi.go.id dan media sosial masing-masing kantor imigrasi,” tandasnya. (bgn008)24040706

Denpasar, Baliglobalnews 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengamankan delapan warga negara asing (WNA) asal Uzbekistan, karena melebihi batas waktu izin tinggal.

“Atas petunjuk informasi tersebut Tim Inteldakim yang berkoordinasi dengan Tim Intelkam Polda Bali, berhasil mengamankan 8 orang warga negara Uzbekistan tersebut dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk dilakukan  pemeriksaan,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Tedy Riyandi, di Denpasar, pada Jumat (27/10/2023).

Dia menjelaskan penangkapan delapan WNA itu, karena mendapat informasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, terkait adanya dugaan pelanggaran Overstay. Kedelapan WNA Uzbekistan yang melebihi massa visa kunjungan itu AU (24) dengan masa berlaku izin tinggal di Indonesia mulai 30 Maret 2023 hingga 26 Mei 2023, SR (26) masa berlaku tinggal 22 September 2023 hingga 21 Oktober 2023, YR (19) masa berlaku tinggal 29 Maret 2023 hingga 27 April 2023, MK (19) masa berlaku tinggal 27 April 2023 hingga 26 Mei 2023, SO (27) berlaku izin tinggal 7 September 2023 hingga 7 Oktober 2023, BK (19) berlaku izin tinggal 28 April 2023 hingga 27 Mei 2023, JK (15) berlaku izin tinggal 10 Agustus 2023 hingga 02 September 2023 dan AA (15) izin tinggal 10 Agustus 2023 hingga 2 September 2023.

“Dari 8 orang warga negara Uzbekistan tersebut, didapati 5 orang yang overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal yang dimiliki selama kurang dari 60 hari. Dan 3 orang yang overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal yang dimiliki selama lebih dari 60 hari,” katanya.

Delapan WNA tersebut mengaku datang ke Indonesia dalam rangka liburan dan saat ini mereka tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya. “Saat ini mereka dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar,” katanya.

Atas perbuatan yang telah dilakukan, kata dia, mereka akan dikenakan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Kami mengimbau kepada masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali agar proaktif memantau dan melaporkan berbagai jenis pelanggaran atau patut diduga melanggar aturan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing kepada pihak yang berwenang sehingga dapat diambil tindakan tegas,” katanya. (bgn008)23102715

Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Reskrim Polresta Denpasar menyerahkan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat, Mell Jared Brendan, ke Kantor Imigrasi Denpasar, Rabu (14/6/2023). Pasalnya, WNA itu sempat diamankan ke Mapolresta Denpasar, karena mengemudikan angkutan kota (angkot).

“Ya, kami menerima pelimpahan satu orang warga negara asing atas nama Mell Jared Brendan. Yang bersangkutan diduga telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal,” kata Kasi Inteldakim Imigrasi Denpasar Iqbal Rifai, usai menerima langsung penyerahan WNA tersebut.

Usai menerima pelimpahan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar akan mengambil tindakan administrasi keimigrasian untuk langkah selanjutnya. Mell Jared Brendan sebelumnya diperiksa karena mengemudikan mobil angkot dengan membawa  papan selancar. Aksinya divideokan pengguna jalan dan viral di sosial media.

Penangkapan bermula saat 8 orang petugas kepolisian yang tengah melakukan pengaturan lalu-lintas di Simpang Sunset Road – Imam Bonjol, Denpasar, melihatnya melintas.

Petugas kemudian mengejar, namun sempat kehilangan jejak di Simpang Dewa Ruci, Kuta. Di sana lalu diperoleh informasi kendaraan tersebut menuju arah Nusa Dua.

Wisatawan asing ini akhirnya dapat dihentikan oleh petugas kepolisian di terowongan underpass bundaran pintu tol bandara. Sesuai identitas, bule tersebut diketahui bernama Jared Brendan Mell, warga negara asing asal Amerika Serikat. Saat ini dia tinggal di sebuah vila seputaran Canggu, Kuta Utara, Badung. 

Kasi Humas AKP Ketut Sukadi menyampaikan dari hasil pemeriksaan Jared Brendan Mell mengaku sudah sering berkunjung ke Bali semenjak tahun 2006 dalam rangka liburan dan bermain Surfing dan setelah dilakukan pengecekan terhadap surat ijin mengemudi yang dimiliki hanya SIM A biasa bukan SIM A Umum

“Warga asing itu mengaku mobil dapat minjam dari temannya. Dia hanya memiliki SIM A biasa sementara STNK habis masa berlakunya. Sehingga dilakukan penilangan dan mobil ditahan sebagai barang bukti,” tutur Kasi Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi.

Terhadap perbuatan pelaku dikenakan Pasal 28 ayat (4) Yo Psl 288 Undang 2 no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 75 Undang undang no.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. (bgn008)2301505