Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dengan mengundang seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota di Bali bertempat di Ruang Rapat Wiswa Sabha kantor Gubernur Bali (29/5/2023).

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2020 tentang Indeks kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, I Made Gunaja, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini pertama adalah untuk mengetahui arah kebijakan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam pelaksanaan indeks keuangan daerah, indeks inovasi daerah maupun indek kepemimpinan daerah. Kedua adalah penyamaan persepsi dan peningkatan wawasan terhadap implementasi Permendagri yang mengatur tentang IPKD, IID dan IIKD serta yang ketiga adalah untuk menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan inovasi daerah, keuangan daerah dan kinerja pemerintahan daerah.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa penilaian terhadap IPKD, IID dan IIKD bukan hanya sekedar mengejar angka-angka indeks yang dinilaikan namun yang terpenting adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang lebih inovatif dari segi pembangunan maupun pelayanan publiknya. Disamping juga untuk menilai pemanfaatan APBD yang lebih maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah serta menilai kepemimpinan di daerah.

“Bukan sekadar mengejar angka-angka indeks tadi supaya kita mendapat juara satu, dua, tiga dan seterusnya. Itu hanya angka. Itu hanya instrumen. Yang sesungguhnya hendak dicapai adalah pemerintahan daerah itu harus menjadi entitas yang inovatif, yang kedua adalah penggunaan anggaran itu harus sehat, harus optimal mendukung capaian kinerja, yang ketiga adalah kepemimpinan daerah yang baik di tingkat internal di birokrasinya maupun kepemimpinan sosialnya,” katanya. (bgn003)23052918

Denpasar, Baliglobalnews

Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (25/6) pagi diharapkan dapat memotivasi kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dalam mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka acara tersebut.

Menurut Sekda Dewa Indra, pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui satu ukuran kuantitatif objektif tentang kepemimpinan kepala daerah serta pengelolaan keuangan daerah. Karena, melalui indeks yang terukur ini, menurutnya penyelenggara pemerintahan mempunyai ukuran yang ideal dalam melaksanakan program inovasi.

“Penyelenggaraan program kita menjadi terukur. Yang sudah terukur dengan baik tentu bisa kita tingkatkan lagi, sementara yang kurang bisa kita evaluasi dan perbaiki,” katanya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh sekda kabupaten/kota seluruh Bali.

Untuk menjalankan IPKD dan IKKD dengan baik, tentu saja melibatkan banyak pihak yang benar-benar sudah memahami parameter dan indikator setiap inovasi tersebut. “Untuk itu, kita berkumpul di sini dan mendengarkan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Agar mengetahui parameter dua program itu dengan baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Indra juga berharap para peserta FGD bisa memahami penjelasan narasumber dengan baik, sehingga bisa mencapai proses pengukuran yang objektif tersebut.

Selain itu, terkait Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dia menginstruksikan Badan Litbang Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Gubernur, bupati/Walikota. Sekda Dewa Indra juga berharap, melalui usaha kita bersama, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali mendapat peringkat terbaik.

Sementara sebelumnya Badan Riset dan Inovasi (BaRi) Pemprov Bali, I Made Gunaja, mengatakan sosialisasi ini dinilai penting dan strategis sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 19/2020 yang mengatur tentang IPKD dan Permendagri Nomor 38/2020 tentang IKKD. Ia juga melanjutkan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 ayat 2 menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kabupaten/kota dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di Provinsi membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Gubernur.

Acara pada pagi itu menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni dan Kepala Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Sumule. (bgn003)21062527