Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar memboikot sidang paripurna DPRD Badung Jumat (7/8). Tujuh (7) anggota DPRD dari Fraksi Golkar, termasuk Wakil Ketua DPRD Badung dari Fraksi Golkar, Wayan Suyasa, kompak tidak hadir.

Walaupun Fraksi Golkar kompak tidak hadir, sidang paripurna pertama, masa sidang kedua, tentang persetujuan Perda LPJ dan MOU KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 tetap beranjut. Sidang yang mengambil Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten badung tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah diketok palu oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata.

Terkait ketidakhadiran Fraksi Golkar, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, usai sidang menyatakan itu bukan kewenangannya. ”Rapat pengambilan keputusan ini adalah rapat dewan. Dan ini adalah lembaga dewan. Kami hadir di sini sebagai undangan. Persoalan ketidakharidan Fraksi Golkar sepenuhnya kami serahkan kepada lembaga dewan,” katanya kepada wartawan.

Namun secara tersirat Giri Prasta menyindir ketidakhadiran Fraksi Golkar. Dia mencontohkan, bagaimana misalnya kalau Fraksi PDI Perjuangan melakukan hal yang sama. ”Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat Badung, untuk membuat kesejahteraan masyarakat Badungkan tidak bisa,” katanya.

Dia mengaku paham betul mekanisme DPRD Badung, karena tiga periode menjadi anggota DPRD, ”Kalau mengambil keputusan dua per tiga dari jumlah anggota DPRD. Di Badung 40. Itu berarti 26,7 anggota dibulatkan jadi 27. Fraksi PDI Perjuangan anggotanya 28 dan ada Fraksi Badung Gede, sudah hadir. Ini tanggung jawab, mereka digaji. Misal kalau kami melakukan hal yang sama, kemudian si A jadi bupati, kami tidak hadir,,berarti tidak selesai kan APBD,” katanya.

Dia meminta agar anggota DPRD Badung agar jangan mengedepankan kepentingan politik pribadi atau golongan.

”Fraksi Badung Gede, di sana ada Gerindra dan Demokrat, mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan dan kebahagiaan krama Badung. Ini sangat-sangat kuorum. Artinya, ada atau tidak ada Fraksi Golkar, kita tetap jalan,” katanya yang disambut tertawa hadirin.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyatakan ketidakhadiran Fraksi Golkar itu haknya. ”Itu hak mereka untuk melakukan keputusan dalam lembaga ini. Kami tidak mau intervensi. Tetapi sebagai pimpinan dewan, saya selalu berkomunikasi kepada semua fraksi yang ada. Kita bangun demokrasi ini dengan baik dan komunikatif,” katanya.

Tetapi ketika seorang wartawan bertanya mengapa Fraksi Golkar tidak hadir, sambil berlalu Parwata mengatkaan ”Tanya pada dia”. (bgn/din)20080730

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah beserta jajarannya terkait dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2019.

”Secara nyata semua program sudah bisa direalisasikan dengan baik dan sudah dapat pengakuan dari BPK bahwasanya pengelolaan APBD Badung 2019 berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, terbukti memperoleh opini WTP,” kata I Made Suryananda Pramana ketika membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda pemandangan umum fraksi di Gedung DPRD Badung, Selasa (4/8) kemarin.

Suryananda menyebutkan pendapatan tahun anggaran (TA) 2019 terealisasi 91,53% dari rencana Rp 6.3 triliun lebih terealisasi Rp 5.7 triliun lebih. Kemudian belanja TA 2019 Rp 6,5 triliun lebih terealisasi Rp 5,7 triliun lebih atau realisasinya 87,56%. Dengan pencapaian tersebut Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima pelaksanaan APBD TA 2019 dan selanjutnya Ranperda Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dapat disahkan menjadi peraturan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan usul antara lain agar Pemerintah lebih intens berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan tambahan sumber pendapatan, termasuk DAU, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka membiayai kebutuhan yang ada.

Selain itu, prioritas belanja agar diarahkan untuk memenuhi kewajiban belanja mandatori belanja pegawai, standar pelayanan minimal, kebutuhan operasional kantor dan pemeliharaan serta hal-hal yang harus dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang. ”Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan Undang-undang 36 tahun 2009, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar dialokasikan dana pendidikan minimal 20% dan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah,” katanya.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, AAN Ketut Agus Nadi Putra, juga mensyukuri peraihan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Bali. Namun penilaian tersebut akan dilihatnya pada tolak ukur capaian-capaian layanan publik dan pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Badung.

Golkar menilai 92 persen s.d. 87 persen pendapatan daerah Badung bertumpu pada sektor pariwisata. Karena itu, kata dia, perlu ada langkah-langkah strategis dengan mengequalization sumber-sumber lain. ”Salah satunya agrikultur/pertanian yang selama ini tidak digarap dengan optimal, sehingga pertumbuhannya masih negatif,” katanya.

Golkar melihat database tentang jumlah akomodasi belum valid, sehingga indikator pencapaian pajak daerah khususnya pajak hotel kurang optimal. Golkar juga minta rencana detail tata ruang segera dituntaskan, sehingga pembangunan di Kabupaten Badung tertata dengan baik sesuai zona-zona peruntukannya.

Di bidang pariwisata, Fraksi Badung Gede, menyebutkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Badung, harus dijaga dan dirawat dengan baik. Pasalnya, pariwisata rentan dengan berbagai isu baik di daerah, isu nasional maupun internasional. Begitu juga persaingan yang semakin ketat, baik secara nasional maupun internasional, karena banyak daerah sudah mengembangkan destinasi pariwisatanya sehingga wisata domestik akan memiliki banyak pilihan untuk dikunjunginya. Begitu juga secara internasional, banyak negara yang telah mengembangkan pariwisatanya bahkan dengan biaya promosi yang begitu tinggi.

”Untuk itu, kami mengharapkan pada pemerintah terus melakukan promosi baik dalam negeri maupun luar negeri dan anggarkan dengan baik sehingga setiap iven promosi internasional dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan menggandeng pihak swasta, terutama hotel-hotel,” kata I Made Wijaya, selaku pembaca pemandangan Fraksi Badung Gede.

Untuk itu, Fraksi Badung Gede mendorong pelaksanaan tiga program prioritas pariwisata yaitu program pemasaran pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengembangan kepariwisataan. (bgn/din)20080411

Mangupura, Baliglobalnews

Keberhasilan Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang melampaui target dalam pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) Online, berbuah penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Penghargaan atas prestasi tersebut diserahkan kepala BPS Badung, Ni Putu Minarni dan diterima Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa di Ruang Pertemuan Wakil Bupati Puspem Badung, Senin (3/8).

Putu Minarni melaporkan kehadirannya di Puspem Badung untuk menyampaikan penghargaan terhadap pelaksanaan SP Online yang sudah melampaui target. Untuk target di Kabupaten Badung 20 persen sesuai dengan aturan untuk mencapai SP Online. Akan tetapi dalam hal ini Kabupaten Badung telah berhasil melampaui target hampir 54 persen. ”Untuk itu BPS Pusat memberikan penghargaan kepada Kabupaten Badung yang telah melampaui target SP Online,” ujarnya.

Dia menyebutkan keberhasilan itu tidak terlepas dari respons masyarakat Kabupaten Badung yang luar biasa dengan adanya sarana-prasarana juga dukungan yang diberikan dari pemerintah kabupaten sampai pada jajarannya. ”Bahkan di beberapa desa targetnya sudah melampaui lebih dari 54 persen dari penduduk dan ada beberapa desa yang sudah mencapai sekitar 80 persen,” jelasnya.

Dalam melanjutkan dan menuntaskan sensus penduduk di bulan September ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi bersama dengan seluruh camat di Kabupaten Badung berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. ”Kami juga mohon arahannya dan support dalam melanjutkan serta menuntaskan sampai 100 persen untuk mendata semua penduduk yang ada di Kabupaten Badung mulai tanggal 1 sampai 15 September. Kami melibatkan kurang lebih 430 petugas untuk mendata secara tuntas pelaksanaanya di banjar masing-masing,” katanya.

Sementara Wabup Suiasa mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran BPS Badung yang sudah bekerja penuh totalitas, penuh dedikasi dan kerjasamanya melakukan sinergi dengan seluruh jajaran Pemkab Badung sehingga di tahun 2020 ini telah mampu dan berhasil menyelesaikan sensus penduduk online. ”Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari jajaran BPS Badung juga hasil sinergitas dengan jajaran kami di Pemerintah Kabupaten Badung sampai mencapai hampir 54 persen atau melebihi target 20 persen yang diberikan,” katanya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPS karena di tahun 2020 ini telah diberikan dua sumber data yang mana sumber data di awal tahun yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan kebijakan-kebijakan strategis di tahun berikutnya serta data yang berkenaan dengan tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan kebijakan strategis di Kabupaten Badung.

”Kami sudah memastikan dan selalu menggunakan data BPS sebagai dasar dan pedoman untuk membuat kebijakan apapun, maka dari itu kebijkan BPS itu adalah data mutlak yang kami pergunakan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses untuk BPS dan mari kita selalu bangun kerjasama kita dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang kita lakukan dengan BPS Badung, kita bisa melakukan tugas kita masing-masing karena kita adalah bagian integral dari bagian penyelenggaraan pemerintahan nasional, sekali lagi terima kasih, selamat dan sukses untuk kita,” pungkas Wabup Suiasa. (bgn/hms)20080325

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Nyoman Satria, memimpin rapat koordinasi bersama para ketua Pansus DPRD Badung di ruang Gosana II DPRD Badung, Selasa (28/7).

Rapat koordinasi tersebut memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Desa Adat ditunda dan 9 Ranperda siap disahkan. Rapat juga memutuskan kesembilan ranperda tersebtu disahkan akhir November mendatang.

Nyoman Satria dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan dari 10 Ranperda yang dikoordinasikan bersama para ketua Pansus, satu Ranperda ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan 9 Ranperda siap disahkan. Sepuluh Ranperda yang dikoordinasikan tersebut yakni Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Petang, Ranperda RDTR di Kecamatan Mengwi, Ranperda RDTR di Kecamatan Abiansemal, Ranperda Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ranperda Penanaman Modal, Ranperda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ranperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomer 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana dan Ranperda Pemberdayaan Desa Adat (PDA).

”Dari 10 itu, satu ditunda dan 9 lanjut. Dari 9 itu juga satu minta fatwa ke Menteri Dalam Negeri mengenai apakah kita berwenang, apakah kita efektif membuat Perda LPM, apa cukup di desa saja LPM itu,” katanya. 

Satria menyebutkan satu Ranperda yang ditunda tersebut adalah Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Adat, sedangkan satu Ranperda yang akan meminta fatwa ke Menteri Dalam Negeri adalah Ranperda LPM. ”Mengenai desa adat, efektif gak kalau kita lanjutkan kita buat naskah akademik yang baru, kalau ndak kita delete,” katanya.

Sembilan Ranperda tersebut akan disahkan pada 30 November 2020, namun bila belum selesai akan diluncurkan pada tahun berikutnya. ”Target semuanya akan disahkan pada 30 November 2020, nanti dilihat perkembangannya. Kalau belum selesai, kita luncurkan ke induk 2021,” ujarnya.

Ketika Ranperda tersebut sudah disahkan menjadi Perda, kata dia, salah satunya Perda RDTR. Apabila ada yang melanggar jalur hijau pada Perda RDTR tersebut harus dieksekusi dan itu tugas Bupati melalui Satpol PP untuk melakukan tindakan.

”Jadi harus ikut RDTR yang baru, ya harus dibersihkan. Jalur hijau yang harus sesuaikan dengan perda, karena itu merupakan kekuatan kita. Kalau gak, semua akan melanggar, dan Satpol PP punya kewenangan menegakkan Peraturan Daerah,” tandasnya. (bgn/humas)20072810

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengapresiasi penjelasan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dia menyebutkan seluruh program yang telah dirancang pada 2019 dan disepakati DPRD tersebut, dianggap sudah berjalan dengan baik.

”Kenapa saya bilang berjalan dengan baik, ini adalah fakta dan realitas yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Parwata usai rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (28/7). 

DPRD Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Gedung DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Menurut Parwata, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung telah berjalan sesuai norma yang diatur. Dengan demikian, rancangan APBD 2019 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung. ”Norma yang dimaksud undang-undang, aturan tata pemerintahan dan aturan-aturan lainnya. Pada dasarnya sudah berjalan baik,” katanya.

Jika melihat rancangan KUA/PPAS 2021, kata dia, lebih fokus pada peningkatan ekonomi pasca-Covid-19. Di antaranya, menghidupkan sektor ekonomi Badung, menggali tumpuan utama selain sektor pariwisata yakni menghidupkan industri kreatif dan pertanian berbasis digital. 

”Itu beberapa hal yang saya lihat tadi yang ditegaskan Bapak Bupati. Fokus pada pemulihan ekonomi pasca-Covid-19,” kata politisi asal Dalung itu.

Program lain yang diapresiasi Dewan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Parwata mengungkapkan, meski masih dalam masa Covid-19, anak-anak harus tetap mendapatkan haknya menempuh pendidikan, meski secara daring atau online.

”Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran membantu masyarakat yang perlu beasiswa, yang perlu pendidikan lebih tinggi. Itu disiapkan 432 miliar lebih dalam rancangan 2021,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.

Sebagai dewan, Parwata menyatakan akan memberikan proses kesepakatan melalui pembahasan bersama TAPD. Sehingga bisa dirumuskan apa yang paling menjadi prioritas di Badung tahun 2021

Sidang dihadiri Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa; Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. (bgn/din)20072804

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung. Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda I Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Badung.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota Bapemperda IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM AA Gede Asteya Yudhya Setda Badung itu membahas tentang program pembentukan Perda tahun 2020.

Ketua Bapemperda I Nyoman Satria ditemui usai rapat mengatakan rapat yang digelar terkait program pembentukan Perda (Propemperda). Dari 25 Ranperda yang sedianya dibahas di tahun 2020, hanya 12 yang akan dibahas di tahun 2020. Lima diantaranya akan dibahas di tahun 2021 dan delapan akan batal dibahas lantaran sesuatu dan lain hal.

“Ada 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan rincian sembilan dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,” kata Satria.

Sementara lanjut dia, delapan ranperda batal dibahas karena dua diantaranya telah rampung yakni Raperda RDTR kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Kemudian ranperda lainnya seperti Ranperda penguatan desa adat dan rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir itu lantaran drafnya belum rampung.

“Yang pembahasanya dibatalkan karena draf ranperdanya belum siap,” kata Satria politisi PDI Perjuangan yang meraih 21 ribu suara pada Pileg tahun 2019 lalu. Untuk kedepanya, kata dia, pihak tak tidak lagi bersedia memasukan Ranperda yang drafnya belum rampung dalam Propemperda.

“Jadi yang akan dibahas di tahun 2020 itu hanya Ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung,” kata Satria.

Ranperda yang dibahas diantaranya adalah Rapenda tentang RDTR Kecamatan Petang, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, Rapenda tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rapenda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Sementara yang akan dibahas di tahun 2021 diantaranya, Rapenda tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Rapenda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Rapenda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.(bgn/humas)20072704

Badung, Baliglobalnews

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Satria, mengrecek pemasangan udith di Desa Tumbak Bayuh dan Br. Cengkok Desa Baha, Rabu (22/7). Turbanya anggota dewan aspiratif itu menindaklanjuti keluhan masyarakat setempat.

”Tiang selaku anggota sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Badung akan selalu berusaha memfasilitasi keluhan serta program yang masyarakat inginkan. Tiang mengecek pemasangan udith, yang tiang fasilitasi,” katanya.

Masukan yang diterima anggota dewan peraih 21.190 suara itu, karena got di kedua tempat tersebut rawan banjir, apalagi pada musim penghujan ini. ”Tiang juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung beserta jajaran yang secara cepat merespons segala laporan yang tiang sampaikan, dan tidak lupa tiang ingatkan selalu patuhi protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 ini, astungkara sehat sareng,” kata politisi dari Mengwi tersebut. (bgn/din)20072332

Mangupura, Baliglobalnews

Terkait dengan tatanan hidup baru, Komisi II DPRD Kabupaten Badung kunjungan kerja (kunker) ke Hotel Swiss-Belexpres di Jalan Legian, Gang Troppozone. Sebelumnya Hotel Swiss-Belexpres diketahui telah terverifikasi oleh Tim Verifikasi Badung.

Rombongan Komisi II DPRD Badung dipimpin Ketua Komisi II, Gusti Anom Gumanti, serta Anggota IB Sunartha, IB Alit Argapatra dan I Made Wijaya. Anom Gumanti mengatakan kunker tersebut untuk melihat penerapan prokes (protokol kesehatan), apakah sudah berjalan dengan baik. ”Setelah melihat secara visual dan praktik, ternyata sudah sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya. 

Anom Gumanti mengucapkan terima kasih kepada pihak Hotel Swiss-Belexpres, karena di tengah situasi pandemi Covid-19 sudah berani kembali beroperasi. ”Hal tersebut menunjukkan secara moral bahwa kita ingin bangkit dan melewati masa recovery ini,” katanya. 

Sementara, dari hasil kunjungan tersebut, Anom Gumanti mengatakan semua teknis protokol kesehatan sudah diikuti. 

”Intinya jika standar sudah diikuti pasti kami dukung,” terangnya. 

Ke depan, Anom Gumanti berharap jika pariwisata sudah pulih penerapan protokol kesehatan agar lebih spesifik lagi. ”Misalkan penggunaan barcode untuk melihat kapasitas. Namun di masa recovery ini belum perlu, yang penting standar sudah diikuti,” katanya. 

Hotel Swiss-Belexpres ini telah siap menerima tamu. Jika terjadi sesuatu seperti klaster, pihak hotel pun juga sudah lakukan langkah-langkah antisipasi, terlebih sudah dituangkan pada surat edaran Bupati dan surat keputusan Bupati. (bgn/humas)20072329

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Dr. Drs. I Putu Parwata Maelea Kusuma, M.M., didampingi Sekwan, I Gusti Agung Made Wardika, meminta tim verifikasi yang dibentuk Pemkab Badung untuk bekerja lebih cepat. Hal itu disampaikannya langsung kepada Kadis Pariwisata Badung, Made Badra, didampingi Kabid Objek, Ngakan Tri.

Menyongsong adaptasi kebiasaan baru, menurut Parwata, verifikasi harus sudah dilakukan untuk semua fasilitas pariwisata. Misalnya hotel, restoran, objek wisata atau destinasi, hiburan, spa dan sebagainya.

Dengan terverifikasi, tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, objek maupun fasilitas pariwisata tersebut bisa segera beroperasi ketika sudah diizinkan. ”Verifikasi menjadi sesuatu yang sangat vital, untuk bisa beroperasinya fasilitas pariwisata di saat pandemic covid saat ini,” katanya.

Dengan beroperasi, kata dia, akan ada peluang memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini, Badung mengandalkan sektor pariwisata. ”Tanpa ini, Badung tak bisa apa-apa,” ujarnya sembari menambahkan, beban tetap Badung per bulan sekitar Rp 150 miliar.

Politisi asal Kuta Utara tersebut meminta Dinas Pariwisata untuk mempercepat proses verifikasi. Kalau tak ada permohonan yang masuk lewat online, dia minta agar dilakukan secara manual. ”Tim ini harus turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi,” kata Parwata didampingi oleh anggota DPRD Badung, IB Sunarta dan IB Argapatra.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Badung, Made Badra, memaparkan proses verifikasi yang dilakukan selama ini. Semua fasilitas pariwisata tersebut kecuali untuk hotel bintang 3 sampai 5, mengajukan permohoan verifikasi secara online. Setelah itu, pemohon memperoleh list untuk diisi secara mandiri. Ketika sudah mampu dipenuhi sekitar 70 persen, barulah tim verifikasi turun ke lapangan.

Saat ini, kata Badra, sudah ada 31 fasilitas pariwisata yang mendaftar. Itupun secara manual. Dari 31 pemohon, tim verifikasi sudah turun ke 27 pemohon. ”Dari 27 ini, dua dinyatakan belum lulus, karena sejumlah persyaratan belum bisa dipenuhi,” katanya.

Untuk itu, dia kembali akan melakukan sosialisasi kepada fasilitas pariwisata lewat zoom. Harapannya, semua fasilitas pariwisata bisa mendaftar.

Untuk mempercepat proses verifikasi, Badra berencana akan melibatkan asosiasi masing-masing. Dengan begitu, prosesnya bisa lebih cepat. ”Saat ini ada 5 hotel bintang 2, nonbintang 449 buah, villa 792, restoran 737, DTW 39, spa 60 dan karaoke 15 buah. Ini harus diverifikasi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Badra mengharapkan dukungan Dewan terkait anggaran yang dibutuhkan. ”Utuk ini, kami memerlukan sekitar Rp 400 juta. Ini untuk operasional dan honor tim,” tegasnya.

Putu Parwata pun sepakat akan memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan pada perubahan APBD 2020 mendatang. ”Namun sebelum itu, kami minta tim verifikasi ngayah dulu sehingga proses verifikasi bisa berjalan cepat dan Badung bisa memperoleh pendapatan secara bertahap,” tegasnya. (bgn/humas)20072328

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menerima Kunjungan Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19) DPRD Kota Mataram dipimpin ketua pansus Abdul Rachman SH, Kamis,(23/7) .

Rombongan diterima langsung Ketua Komisi IV IMade Sumerta SH, Wakil Ketua I Nyoman Gede Wiradana,Sekretaris Komisi Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi.

Penerimaan kunker bertempat di ruang Gosana II Gedung DPRD Kabupaten Badung di Sempidi. (bgn/humas)20072319