Nasional, Baliglobalnews

Polresta Bogor memanggil saksi-saksi dari Satgas Penanganan Covid-19 Bogor untuk dimintai keterangan pada lanjutan penyelidikan kasus RS UMMI dalam penanganan Rizieq Shihab.

“Hari ini kami memanggil enam orang saksi, untuk dimintai keterangan,” kata Kepala Polresta Bogor, Komisaris Besar Polisi Hendri Fiuser, di Bogor, Selasa.

Enam orang saksi yang dipanggil hari ini adalah, ketua pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Bogor, kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, kepala Pelaksana BPBD Bogor, petugas pengamanan RS UMMI, dan ahli epidemiologi.

Sebelumnya, sejak Sabtu (28/11), Polresta Bogor telah memanggil dan meminta keterangan 13 orang saksi. Mereka adalah, empat orang dari Satgas Penanganan Covid-19 Bogor, dua orang dari MER-C, serta tujuh orang dari RS UMMI Bogor, yaitu empat orang direksi, dokter jaga, dan dua perawat yang menangani pasien Shihab.

 Fiuser menjelaskan, tim penyidik Polresta Bogor Kota meminta keterangan kepada saksi-saksi seputar penanganan RS UMMI kepada Shihab, dan mendalami dugaan adanya upaya menghalang-halangi tugas Satgas Penanganan Covid-19 oleh RS UMMI.

Kepada saksi-saksi ditanyakan, seputar prosedur dan pelaporan rumah sakit dalam penanganan pasien Covid-19, untuk mendalami dimana dugaan perbuatan menghalang-halangi. “Pertanyaan itu mulai dari SOP, kerja sama rumah sakit dan Satgas, penanganan pasien COVID-19, sistem pelaporan, dan pertanyaan seputar persoalan tersebut,” katanya.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi-saksi, kata dia, tim penyidik akan menggali apakah ada prosedur yang dilanggar dan dimana perbuatan pelanggarannya.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan sebelumnya, tim penyidik terus melanjutkan pendalaman persoalan yang diadukan, dan terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan. “Rabu besok masih ada pemeriksaan saksi lagi. Insya Allah, setelah itu sudah bisa disimpulkan oleh tim penyidik,” katanya.

Ia memperkirakan, dari kesimpulan tim penyidik, pada Senin (7/12), sudah bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan sudah bisa ditetapkan tersangkanya, atas dugaan perbuatan menghalang-halangi.

Polresta Bogor merujuk pada UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pada pasal 14 menyebutkan, barang siapa yang menghalang-halangi tentang wabah penyakit menular dapat diancam pidana satu tahun. (bgn123)20120120

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Presidium Barisan Masyarakat AntiKekerasan (Baskara) Agnes Lourda Hutagalung mengingatkan pemerintah harus tegas melarang siapa pun, termasuk Rizieq Syihab untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa seperti tabligh akbar keliling Indonesia di masa pandemi ini demi mencegah penyebaran COVID-19.

Lourda dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menyebutkan pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya dari paparan COVID-19.

Menurut dia, peristiwa penyambutan kepulangan Rizieq Syihab, Selasa (10/11) lalu, di Bandara Soekarno-Hatta, dan kegiatan yang bersangkutan di Megamendung, Bogor, Jumat (13/11) lalu, sangat luar biasa membahayakan masyarakat dan tidak boleh terjadi lagi.

Kemudian, kata dia, acara pernikahan anak Rizieq, sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (14/11) lalu, di Petamburan, Jakarta Pusat, yang dihadiri puluhan ribu orang juga sangat disesalkan.

“Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat keamanan mencegah hal itu. Jangan sampai dilakukan oleh siapa pun, karena sangat berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19,” ucap Lourda.

Sementara itu, pengacara senior Dr Henry Yosodiningrat, SH, MH, yang merupakan Penasihat Baskara memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya ketegasan pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

“Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam telah dengan jelas menyampaikan pesan kepada rakyat Indonesia bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) yang harus diprioritaskan. Untuk itu Presiden telah memerintahkan jajaran-nya, khususnya yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini untuk bersikap tegas kepada siapa pun yang melanggar protokol kesehatan. Baskara sangat mendukung sikap tegas pemerintah ini,” ujarnya.

Henry juga menekankan bahwa atas dasar perintah tegas Presiden Jokowi tersebut maka aparat keamanan, dalam hal ini Polri untuk tidak mengizinkan kegiatan kerumunan massa yang akan dilakukan Rizieq Syihab dan pendukungnya, baik Reuni 212 maupun tabligh akbar keliling Indonesia.

“Kalau tidak dilarang maka akan berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19, dan sampai kapan kita bisa keluar dari krisis COVID-19 kalau pengawasan protokol kesehatan tidak ketat?” ucap dia mempertanyakan.

Ia mengatakan bahwa kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Bsakara akan mendukung sepenuhnya semua program pemerintah, khususnya terkait sosialisasi penerapan protokol kesehatan COVID-19.

“Kami siap menjaga dan mengawal Indonesia untuk segera keluar dari krisis multidimensi ini. Untuk itu kami segera mengadakan kunjungan ke beberapa pejabat negara untuk menyatakan kesiapan kami mendukung program pemerintah, khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan tugas lain kepada kami,” tukas Henry. (bgn123)20111710

Nasional, Baliglobalnews

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di rumah Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat, pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

“Jadi, hari ini saya datang ke sini sebagai warga negara untuk memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya,” kata Anies di Mako Polda Metro Jaya, Selasa.

Anies datang bersama stafnya dan tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.43 WIB.

Anies mengatakan telah menerima undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada 15 November dan Selasa ini datang kepada pihak kepolisian untuk memenuhi panggilan tersebut.

“Saya menerima surat undangan klarifikasi tertanggal 15 November 2020 yang saya terima kemarin tanggal 16 November, sampai di kantor pukul 14.00 siang. Mengundang saya untuk memberikan klarifikasi pada tanggal 17 jam 10:00 pagi,” tambahnya.

Anies Baswedan adalah salah satu pihak yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di kerumunan dalam acara resepsi pernikahan puteri HRS.

Tokoh Front Pembela Islam (FPI) HRS juga akan segera dipanggil oleh penyidik Polri untuk memberikan klarifikasi karena telah membuat acara resepsi pernikahan anaknya yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11) malam.

Selain itu, penyidik juga memanggil Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), Satpam atau Linmas, Lurah dan Camat setempat serta Wali Kota Jakarta Pusat.

Pihak KUA juga akan dimintai klarifikasi termasuk Satgas COVID-19, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI dan beberapa tamu yang hadir.

Acara tersebut dihadiri sekitar 7.000 orang. Selain itu, markas besar FPI di Petamburan juga mengadakan kegiatan yang menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah besar. (bgn123)20111705