Mangupura, Baliglobalnews

Realisasi hibah kepada pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Badung hanya 929 hotel dan restoran dari 1.621 yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati. Hal itu terungkap dalam Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (18/1). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa.

”Yang tidak terealisasi ini karena tidak melengkapi persyaratan dan tidak mengambil hibah,” kata Plt. Kadis Pariwisata, Cokorda Raka Darmawan.

Menurut Cok Raka Darmawan, pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari. Namun dia mengingatkan kalau kegiatan sudah selesai dan laporan sudah dipersiapkan, tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas lain yang perlu diselesaikan.

Dia menyebutkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus dilakukan review dulu oleh Inspektorat. ”Untuk itu kami harapkan nanti masukan dari Ibu Inspektur dan Bapak Sekda, kira-kira kapan perangkat daerah bisa menyetor laporannya kepada Inspektorat untuk di review sebelum diserahkan ke BPKAD,” katanya.

Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata ini, kata dia, wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan ini tugas dari BPKAD untuk memastikan. ”Nanti tolong dipastikan oleh BPKAD bagaimana mekanisme pengembaliannya ke RKUN, untuk memastikan pelaksanaan hibah pariwisata ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Sementara Sekda Adi Arnawa mengingatkan kepada para pimpinan OPD terkait untuk senantiasa menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan danah hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

”Tolong kepada teman-teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan foto- fotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggung jawab. Tunjukan bahwa kita benar-benar punya integritas dan bertanggung jawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Adi Arnawa menyampaikan kunci daripada keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk wajib pajak yang menerima hibah pariwisata ini. ”Saya berharap secepat-cepatnya kita eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kita menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Inspektur untuk dilakukan secara parallel bergerak cepat sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semuanya. ”Hasil daripada pelaksanaan ini tolong format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kita harus antisipasi sehingga apapun tahapan-tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah kelar semua,” tegasnya.

Cok Raka Darmawan menyebutkan besaran nilai yang terealisasi mencapai Rp 502.283.152.270 untuk 655 hotel dan 272 restoran. Pencairan terakhir tanggal 30 Desember 2020. ”Sudah tidak ada pencairan lagi,” katanya. (bgn003)21011901

Denpasar, Baliglobalews

Dalam persiapan pembukaan pariwisata pada masa adaptasi kebiasaan baru, Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan standar servis rumah makan dan hotel yang dibuka oleh Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, pada Rabu (25/11) di Denpasar.

Pelatihan berlangsung hingga Kamis (26/11) itu menghadirkan 5 narasumber yaitu Wayan Bolly Kusdiana Putra, I Wayan Suweca, I Nyoman Theo Mahendra, I Nyoman Murjana, dan I Gede Ambara Putra.

Walikota mengatakan Pemerintah Kota Denpasar selalu berupaya untuk meningkatkan perekonomian dengan ide dan inovasi masyarakat agar pengusaha dan UKM agar dapat tetap bergerak dalam situasi pandemi ini.

”Dengan adanya pelatihan standar servis rumah makan dan hotel ini diharapkan pelaku usaha restoran, UKM dan praktisi pariwisata dapat mengimplementasikan langsung apa yang telah diajarkan dengan mengutamakan protokol kesehatan,” ujarnya

Rai Mantra mengajak seluruh pelaku usaha restoran, UKM dan praktisi pariwisata terus meningkatkan komitmen kepercayaan dan orientasi produk dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini. ”Membangun komitmen pelaku usaha dalam menghadapi adaptasi  kebiasaan baru sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan untuk menggunakan produk usaha yang diberikan sehingga mempercepat pemulihan ekonomi di Kota Denpasar,” katanya

Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Ketua Panitia, I Wayan Hendaryana, menyebutkan pelatihan diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari unsur restoran, UMKM, akademisi pariwisata yang ada di Kota Denpasar.(bgn122)201125228

Klungkung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung, Bali, mengalihkan sistem isolasi dari isolasi mandiri di rumah menjadi isolasi di hotel guna mengantisipasi peningkatan klaster keluarga dalam penyebaran COVID-19.

Perubahan sistem isolasi itu dibahas dalam rapat Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Klungkung yang dihadiri Bupati I Nyoman Suwirta, Sekda I Gede Putu Winastra, kepolisian dan OPD terkait di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Minggu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra menyebutkan setelah meningkatnya kasus COVID-19 dari klaster keluarga, akan dilakukan perubahan sistem isolasi atau karantina bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah untuk didorong menjalani isolasi di hotel.

Kondisi (perubahan sistem isolasi) ini, kata dia, mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Mengingat di Klungkung tidak ada hotel, maka Winastra menugaskan BPBD untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan disepakati bahwa hotel akan disiapkan oleh provinsi.

“Permasalahan muncul, mengingat dana yang disiapkan dari pusat hanya sebesar Rp200.000 untuk satu orang, sehingga Pemkab Klungkung akan menggunakan belanja tak terduga dari masing-masing OPD terkait,” ujar Sekda.

Senada dengan itu, Kepala Pelaksana BPBD Klungkung Putu Widiada menambahkan hotel yang akan digunakan sebagai tempat karantina bagi warga Klungkung yang OTG dan gejala ringan positif swab sudah disiapkan provinsi. Sementara Klungkung hanya menyiapkan tenaga kesehatan dan keamanan.

“Dana yang digunakan diambil dari dana siap pakai (DSP) yang dikelola provinsi. Kami hanya menitip dan melaporkan berapa orang yang masuk ke hotel itu,” katanya.

Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan terkait perubahan sistem isolasi atau karantina ini, OPD terkait agar terus melakukan koordinasi lebih lanjut.

Dalam upaya mengoptimalkan kerja satgas gotong royong di tingkat desa, Bupati menugaskan dinas terkait mengkaji pemberian vitamin untuk menjaga imun para personel satgas. Selain itu, dinas terkait juga ditugaskan kembali melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Tidak hanya berbicara penanganan di Klungkung daratan, Bupati Suwirta juga menugaskan dinas terkait untuk berkoordinasi jika diperlukan menyiapkan tempat karantina di Nusa Penida maupun di Lembongan guna mengantisipasi munculnya kasus di pulau seberang tersebut.

Sementara itu, data per 26 September 2020 mencatat jumlah kasus positif di Kabupaten Klungkung ada 636 orang, sembuh sebanyak 581, meninggal sembilan orang dan masih dalam perawatan 46 orang. Indeks kesembuhan di Kabupaten Klungkung 91,35 persen, di atas rata-rata nasional maupun provinsi.

Dari 59 desa/kelurahan di Klungkung, 49 diantaranya telah terpapar COVID-19, sedangkan untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah saat ini sebanyak enam orang dan akan berakhir secara bertahap hingga 5 Oktober.

Pada tingkat provinsi, BPBD Bali mencatat dua dari sembilan kabupaten/kota di Bali masih masuk “zona merah” (risiko tinggi) yakni Kabupaten Tabanan dan Karangasem, sedangkan daerah lainnya sudah menjadi “zona oranye” (risiko sedang).(bgn123)20092720