Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya memperkuat integritas, budaya antikorupsi, dan kesadaran akan gratifikasi di seluruh lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (4/11/2025).

Gubernur Koster menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting dalam memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak moral dan tatanan budaya bangsa. “Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa. Tidak cukup hanya dengan tindakan hukum seperti OTT, tetapi harus dibangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” katanya.

Gubernur Koster menekankan pentingnya langkah pencegahan yang masif dan sistematis agar praktik korupsi tidak lagi menjadi kebiasaan atau dianggap hal lumrah di masyarakat. Ia mengingatkan para ASN untuk menjaga integritas, tidak tergoda praktik suap, sogok, maupun mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah. Gubernur Koster juga mengingatkan agar kasus-kasus OTT terhadap kepala daerah dan pejabat tinggi di luar Bali menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran Pemprov Bali untuk mengendalikan diri dan menjauhi perbuatan tercela tersebut.

Koster juga menekankan pentingnya pendidikan etika dan moral sejak usia dini sebagai pondasi dalam membangun generasi berintegritas. Dia mencontohkan sejak kecil anak-anak seharusnya sudah diajarkan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang salah. Bahkan, nilai-nilai lokal seperti larangan duduk di atas bantal mengandung makna etika, yaitu menghormati sesuatu sesuai tempatnya. “Etika sederhana ini adalah cara masyarakat kita menanamkan batasan hak dan kewajiban. Jika nilai-nilai ini terus dilestarikan, maka generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola KPK RI.  Selama lima tahun berturut-turut, Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam capaian nilai MCP.

Meski demikian, Gubernur Koster mendorong seluruh perangkat daerah untuk tidak berpuas diri dan berupaya mencapai skor di atas 99 %. “Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama beberapa tahun berturut-turut. Namun, Gubernur Koster mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah sekadar simbol, melainkan harus diiringi dengan komitmen nyata terhadap kejujuran dan transparansi. “WTP itu bukan hasil ‘perdagangan’. Itu harus diperoleh karena sistem keuangan kita memang dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Sugiarto mengapresiasi capaian Bali yang secara konsisten menunjukkan kinerja positif dalam pemberantasan korupsi dan pendidikan integritas. Dia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara dokumentasi dan pelaksanaan nyata. “Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan beriringan agar hasilnya berdampak nyata,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif sekretaris daerah dan inspektorat, dalam memperkuat implementasi kebijakan antikorupsi di daerah. Menurut dia, inovasi berbasis kearifan lokal seperti awig-awig, karma phala, dan kalimat lokal dapat menjadi model pendidikan moral yang efektif di Bali.

Sugiarto mengajak seluruh ASN untuk berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi secara kolektif. “Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Karena itu, kita semua harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Mari kita wujudkan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, ramah investasi, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 300 orang peserta yang terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali, serta anggota Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali. Hadir pula Sekda Dewa Made Indra, para kepala perangkat daerah, serta tim pemberdayaan penyuluh antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. (*/bgn003)25110406

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025 ini dibuka Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Gedung Taksu Dharma Negara Alaya, Denpasar, pada Selasa (4/11/2025).

Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka penguatan integritas aparatur pemerintah daerah. “Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Korupsi merusak sendi-sendi kepercayaan publik, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta menghambat kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Karena itu, membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah kewajiban moral sekaligus tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan spirit Sewaka Dharma. “Visi misi kami menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks Reformasi Birokrasi Denpasar menunjukkan peningkatan dari 85,53 di tahun 2023 menjadi 92,75 di tahun 2024,” katanya.

Selain itu, kata dia, Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menunjukkan tren positif, dari 78,61 di tahun 2023 menjadi 79,02 di tahun 2024. Komitmen tersebut turut diwujudkan dalam implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), dengan capaian 97,29 di tahun 2023, meningkat menjadi 98,87 di tahun 2024, dan berada di angka 83,90 per 3 November 2025. “Kami berharap seluruh jajaran pimpinan OPD, camat, lurah, perumda, dan desa adat dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami pentingnya integritas dan penerapan budaya antikorupsi dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Sementara Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI Sugiarto menyampaikan bahwa korupsi ada pada diri sendiri, dimana akar korupsi sering kali bermula dari perilaku gratifikasi. “Gratifikasi dapat menimbulkan mental pengemis dan sifat hedonis, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara,” katanya.

Dia menegaskan bahwa sesuai Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima wajib dilaporkan kepada KPK. “Pelaporan gratifikasi merupakan cerminan integritas individu sekaligus langkah nyata dalam memutus konflik kepentingan di lingkungan birokrasi,” tandasnya.

Hadir Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda IB Alit Wiradana, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Denpasar. (*/bgn003)25110403