Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkab Badung, pada Kamis (21/10).

Ketua Komisi IV, Made Sumerta, usai memimpin rapat mengungkapkan secara substansi program yang cukup krusial adalah pendidikan. Apalagi, saat ini sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) meski belum 100 persen.

“Kita berharap dan mendorong agar segera bisa dilakukan PTM 100 persen, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan (prokes) dan aturan pemerintah,” ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) agar infrastruktur sekolah yang sudah tidak layak fungsi agar menjadi atensi. Sehingga, proses belajar- mengajar jika sudah bisa dilaksanakan PTM 100 persen berjalan dengan baik.

“Seperti yang kita tahu PAD kita tidak terlalu signifikan sekali. Sehingga kebutuhan-kebutuhan proses belajar- mengajar, infrastruktur termasuk yang tertunda semenjak dihantam pandemi. Maka dari itu ada gedung yang sudah dibangun sejak tahun 1980-an menjadi atensi bersama agar proses belajar-mengajar tidak terganggu,” katanya.

Pihaknya secara khusus meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), agar memperhatikan masyarakat, khususnya Badung yang terkena PHK dan dirumahkan semenjak pandemi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu.

“Industri di Bali banyak menyerap tenaga kerja yang semenjak pandemi sangat berdampak sekali. Yang dirumahkan mudah-mudahan tidak terdegradasi menjadi PHK. Kita minta Disnaker fokus menangani ini, agar PHK tidak bertambah lagi,” katanya.

Dia berharap dengan dibukanya pariwisata, pendapatan Badung di 2022 juga bisa meningkat dan kembali menyerap tenaga kerja.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri anggota Komisi IV, yakni Nyoman Gede Wiradana, Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suwardana serta pimpinan OPD terkait. (bgn003)21102203