Denpasar, Baliglobalnews

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Denpasar yang diketuai IGNA Aryanta Era menolak permohonan Praperadilan No 15/Pid.Pra/2022/PN Dps yang diajukan Tim Hukum Nusa Bali (THNB), terkait penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan Polda Bali untuk perkara senator Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa III, SE., (M.Tru), M.Si., alias Arya Wedakarna (AWK).

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu (11/1/2023) itu, hakim Aryanta dalam amar putusan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Tim Hukum Nusa Bali dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. “Untuk perkara ini, menolak permohonan praperadilan yang diajukan,” katanya.

Pertimbangan hakim menolak permohonan praperadilan, karena terbitnya SP3 dari Polda Bali telah melalui proses dan mekanisme yang benar yang masih masuk dalam kewenangan penyidik, yang didahului dengan pengumpulan alat bukti, berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti serta gelar perkara, yang pada akhirnya terbit surat ketetapan penghentian penyidikan No.S.Tap/48b/VIII/2022/Ditreskrimum.

Usai sidang, Humas dan Juru Bicara PN Denpasar, Gde Putra Astawa, mengatakan dalam amar putusan itu, pengadilan menolak pemohon praperadilan karena pihak termohon (Polda Bali, red) sudah memenuhi mekanisme proses penyidikan.

“Dalam amar putusan, pertimbangan hakim menolak praperadilan itu karena apa yang telah dilakukan pihak termohon dalam mengeluarkan SP3 sudah tepat. Dan putusan sudah menjadi kewenangan hakim pemeriksa,” kata Astawa.

Terkait kewenangan penyidik (soal penggabungan dumas), lanjut Astawa, hal itu menjadi ranah pemeriksaan praperadilan tidak sampai ke menggabungkan atau splitsing.

Astawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemohon dan pengunjung sidang, yang sudah tertib dan menjaga keamanan selama mengikuti proses sidang. “Sikap ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menghormati hukum,” katanya.

Di sisi lain, usai persidangan kuasa hukum THNB selalu pemohon praperadilan, yang juga mewakili masyarakat Nusa Penida , Harmaini Idris Hasibuan, mengaku putusan hakim dalam persidangan kali ini tidak mempertimbangkan bukti pemohon yang mengajukan bukti SP2HP tidak menjadi pertimbangan hakim.

“Hakim tidak mempertimbangkan SP2HP yang dikeluarkan polisi yang diajukan pemohon ke persidangan, yang isinya adalah penggabungan perkara (oleh Polda Bali). Ini poin penting dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dan alat bukti dan ahli kita tidak dipakai,” pungkasnya.

Dia menjelaskan, laporan SP2HP Nomor B553/IV/Res/2021/Ditreskrimum tertanggal 10 Mei 2021 yang tidak dipertimbangkan. Padahal, perkara ini sebenarnya adalah perkara penggabungan atas dua laporan masyarakat.

Laporan yang digabung itu adalah Laporan Pengaduan Masyarakat dengan Register Dumas Nomor 441/XI/2020 Ditreskrimum tanggal 3 November 2020 dengan pelapor Putu Pastika Adnyana, SH., dan Laporan Polisi Nomor: LP/409/XI/2020/BALI SPKT tanggal 3 November 2020 dengan pelapor Putu Ayu Chandra Dewi tentang peristiwa tindak pidana dimuka umum mengeluarkan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a ke a KUHP, dengan terlapor Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa III, SE., (M.Tru)., M.Si., alias Arya Wedakarna alias AWK.

Dari penggabungan itu, penyidik hanya melihat laporan dari Ayu Chandra Dewi yang saksi, bukti, dan keterangan ahlinya tidak kuat. Beda dengan Dumas No 441. “Dalam penggabungan di perkara ini, kami tidak dipanggil dan barang bukti serta ahli kami tidak diikutkan dalam gelar perkara. Sehingga SP3 ini tidak sah. Karena laporan perkara dua laporan polisi digabungkan menjadi satu dalam laporan SP2HP. Jadi kami menilai hakim tidak adil dalam memutus perkara ini,” jelasnya. (bgn008)23011105

Denpasar, Baliglobalnews

Majelis Hakim PN Denpasar, Provinsi Bali, menjatuhi hukuman 8 tahun penjara terhadap terdakwa Emannuel Alain Pascal Mailet (53 tahun), seorang warga asal Prancis, dalam kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur (pedofilia), berinisial EAP.

Dalam sidang agenda pembacaan amar putusan secara online di PN Denpasar, Selasa (6/4/2021), Ketua Majelis Hakim Herianti juga menjerat terdakwa dengan denda Rp100 juta. Apabila tidak bisa membayar denda, maka diganti dengan hukuman tambahan (subsider) 3 bulan kurungan.

“Perbuatan terdakwa bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E tentang perlindungan anak,” kata Hakim.

Yang memberatkan hukuman terdakwa, jelas Hakim Herianti karena tidak mengaku perbuatannya. Yang meringankan hukuman terdakwa karena belum pernah dihukum serta memilik anak yang masih ditanggungnya.

Mendengar putusan hakim tersebut, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Maya menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim. Demikian jaksa juga nyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Dimana sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bagus Gede Agung, menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp100 juta, subsider 3 bulan penjara.

Kasus ini berawalnya ayah korban, melihat tingkah laku anak laki-lakinya yang kini berusia 12 tahun ada perbedaan. Puncaknya sekitar awal Oktober lalu saat sang anak bermain di Bali Wake Park di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar. Saat itu, ayah korban datang ke lokasi bersama tersangka Emannuel yang merupakan rekan bisnis yang sudah lama dikenal.

Saat itu, sang ayah melihat anaknya menuju ke kamar ganti usai bermain. Tidak lama berselang terlihat EAP mengikuti bocah 10 tahun ini masuk ke kamar ganti. Disinilah terbongkar aksi pedofil tersangka terhadap korban. “Saat di dalam toilet posisi anak sedang berdiri dengan celana sudah melorot sampai lutut. Sementara terdakwa dalam posisi berlutut di depannya,” jelas JPU dalam dakwaan.

Ayah korban yang tidak terima langsung melaporkan kasus ini ke Subdit IV Dit Reskrimum Polda Bali.(bgn008)21040622

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (HUT IKAHI) ke-68 yang berlangsung virtual, Kamis (18/3/2021), para Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Provinsi Bali, siap menjalankan 7 pesan penting Ketua Mahkamah Agung dan menjunjung tinggi soliditas IKAHI dalam mengawal moderenisasi peradilan di era pandemi covid-19, menuju peradilan yang agung.

“Sesuai arahan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M Syarifuddin,S.H,.MH, kami para anggota IKAHI di PN Denpasar siap menjunjung profesionalitas dalam bertugas sebagai hakim, dengan berpedoman prinsip prilaku hakim, guna melayani masyarakat dengan baik,” ucap Ketua Pengurus Cabang IKAHI Denpasar, Wayan Gede Rumega, didampingi Jubir dan Humas PN Denpasar, I Made Pasek saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, ada tujuh pesan penting yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M Syarifuddin,S.H,.MH, kepada seluruh anggota IKAHI dimana poin pertama sesama hakim harus mengingatkan satu sama lain agat tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan lembaga.

Pesan kedua, hakim harus hati-hati mengekspresikan pikiran, ucapan dan tindakan dimedia sosial. Kemudian pesan ketiga, hakim tidak perlu ikut beropini dan memberikan pendapat dimedia sosial terhadap kondisi sosial atau peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.

“Pesan keempat apa yang kita unggah di medsos akan menjadi milik publik dan publik berhak untuk menilai apapun apa yang dipublikasikan. Kemudian, hakim harus memiliki akhlak dan prilaku yang lebih baik, serta yang keenam, panggilan yang mulia menjadi pengingat kita bahwa sikap dan prilaku harus lebih baik,” ucapnya.

Pesan yang terakhir dari Ketua Mahkamah Agung adalah, hakim harus membiasakan diri untuk tidak mengatakan semua yang dipikirkannya, jika itu menimbulkan gangguan bagi kemandirian hakim yang lain.

Rumega yang juga Wakil Ketua PN Denpasar mengatakan, usai mengikuti acara puncak HUT ke-68 IKAHI dan silaturahmi nasional bersama YM ketua Mahkamah Agung secara virtual bahwa terlebih lagi disituasi pandemi saat ini diharapkan hakim dapat mengikuti protokol kesehatan, guna menjaga kesehatan masing-masing.

Dalam sambutan dan arahan Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI, Dr. H. Suhadi,S.H,.M.H dijelaskan kembali oleh Wayan Rumega bahwa, diminta kepada seluruh anggota IKAHI penting menjaga persatuan, kekompakan dan soliditas sesama anggota IKAHI, mulai dari tingkat pengurus cabang hingga pengurus daerah, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi hakim.

Hal senada ditambahkan, Made Pasek selaku Jubir dan Humas PN Denpasar mengatakan, melalui silatrahmi para anggota hakim ini untuk menjalin soliditas dalam mengawal modernisasi peradilan di era pandemi covid 19, dengan meningktkan kemampuan tehnis yudisial dan profesionaisme serta integritas para hakim.

Rumega juga menambahkan, besok Jumat (19/3/2021) juga akan dilakukan vaksinasi untuk meningkatkan imunitas para hakim dan pegawai PN Denpasar, dengan terlebih dahulu memeriksa kondisi fisik dan harus memenuhi syarat. (bgn008)21031816

Denpasar, Baliglobalnews

Tidak terbukti melakukan tindak pidana umum membuat surat palsu dalam kasus tanah, terdakwa Ir. Sandjaya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) oleh Majelis Hakim PN Denpasar.

Pengertian “Ontslag Van Rechtsvervolging” adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Sidang yang diketuai Majelis Hakim, Putu Gede Noviarta dengan hakim anggota Made Pasek dan Wayan Sukra Dana itu, menyatakan terdakwa tidak melanggar Pasal 263 ayat (1) atau pasal 263 ayat (2) tentang pemalsuan surat.

Usai sidang, Kuasa Hukum Ir. Sandjaya bernama Erwin Siregar menuturkan secara gamblang kasus ini awalnya terkait tanah warisan milik kliennya yang terletak di jalan Batas Dauh Sari, Sesetan, Denpasar Selatan, dengan luas kurang lebih 1 hektar. Pelapor atau saksi 1 dalam kasus ini yakni Putu Widyantara.

Dimana awalnya, Ir. Sandjaya dilaporkan ke Mapolda Bali oleh saksi atas dugaan penyerobotan. Namun dua kali laporan dibuat di Polda Bali, kasusnya berujung SP3. Pertimbangan Polda saat itu mengeluarkan SP3 karena Ir.Sanjaya berhasil menunjukan Salinan surat silsila keluarganya yang saat itu diminta oleh Polda Bali.

Namun, karena berujung SP3, saksi 1 atau Putu Widiantara kembali membuat laporan ke Mapolresta Denpasar dengan tuduhan pemalsuan surat. “Polisi (Polda Bali) meminta, apa bukti jika itu tanah bapaknya (ayah dari Ir.Sanjaya). Akhirnya dia (Ir.Sandjaya) menyalin silsilah dan ditunjuk ke Polda. Karena menyalin silsilah itu dia akhirnya dibilang memalsukan dan dilapor ke Polresta. Celakanya lagi, kasus ini di P21 oleh kejaksaan,” kata Erwin Siregar di Denpasar, Rabu (17/3/2021).

Kemudian, kasusnya berjalan ke persidangan. Sementara saat itu, Ir. Sandjaya sempat ditahan selama kurang lebih satu bulan. Selaku kuasa hukum, Erwin Siregar mengajukan penangguhan dan dikabulkan.

“Dari tuntutan saja saya sudah curiga karena hanya empat bulan. Jadi saya pikir tujuan mereka ini hanya dinyatakan salah saja,” ucap Erwin yang juga Anggota Dewan Penasehat Nasional (DPN) Peradi Pusat yang diketuai Oto Hasibuan ini.

Pertimbangan hakim perbuatan menyalin itu ada, tetapi merupakan perbuatan perdata. Artinya Sandjaya menyalin dari yang asli untuk meyakinkan Polda Bali pada laporan pertama dan kedua yang di SP3 itu. Akhirnya dilepas demi hukum,” beber Erwin Siregar.

Kasus tanah itu bermula pada Tahun 1968, tanah yang terletak di jalan Batas Dauh Sari, Sesetan, Denpasar Selatan, dengan luas kurang lebih 1 hektar itu memiliki sertifikat atas nama ayah dari terdakwa Bernama Wijaya Kusuma. Kemudian pada tahun 90-an dilakukan pembaharuan sertifikat dengan atas nama yang masih sama, I Made Widja Kusuma.

Tiba-tiba di tahun 2020, pelapor menuduh Ir.Sanjaya melakukan penyerobotan tanah. Dimana asal muasal tanah itu merupakan warisan dari kakek terdakawa bernama I Made Wanten yang kemudian diwariskan kepada ayah terdakwa. Namun tiba-tiba, pelapor mengaku jika itu adalah tanah dari keturunannya yang diberikan oleh kakeknya bernama Kak Wanten.

“Padahal, I Made Wanten dan Kak Wanten ini adalah dua orang yang berbeda. Antara pelapor dan klien saya tidak ada hubungan keluarga secara silsilah keluarga,” kata Erwin.

Kemudian, I Putu Widyantara akhirnya merasa dirugikan dengan silsilah tersebut dan memilih melapor ke penegak hukum setelah beberapa kali melakukan mediasi. (bgn008)21031733