Nasional, Baliglobalnews

Penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, Sabtu.

“Hari ini saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk diperiksa sesuai aturan,” kata Rizieq di Mapolda Metro Jaya, Sabtu.

Saat ditanya apakah diri siap jika langsung ditahan oleh pihak kepolisian, HRS mengatakan akan menyerahkan masalah penahanan itu kepada penyidik.

“Nanti kita lihat usai pemeriksaan, perkembangannya nanti disampaikan pengacara,” ujarnya.

HRS tiba pada pukul 10.30 WIB. Dia datang menggunakan baju putih dan sorban.

HRS tiba di Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh Sekretaris Umum FPI Munarman dan beberapa orang lainnya.

HRS ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menemukan adanya tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan dalam hajatan yang memicu kerumunan massa pada Sabtu (14/11) di Petamburan, Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan HRS sebagai tersangka yang dijerat dengan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

Selain HRS, lima orang lain turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Haris Ubaidillah selaku ketua panitia, Ali bin Alwi Alatas (sekretaris panitia), Maman Suryadi (Panglima FPI dan penanggungjawab keamanan), Sobri Lubis (penanggung jawab acara), serta Idrus (kepala seksi acara).

Untuk kelima tersangka tersebut, polisi menerapkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.(bgn123)20121203

Nasional, Baliglobalnews

Tim Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, masih berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait penanganan enam jenazah pengikut Rizieq Shihab yang tewas ditembak.

“Kita masih intensif berkoordinasi dengan Bareskrim. Kalau terkait perkembangannya silakan konfirmasi ke sana,” kata Kepala Forensik RS Polri Arif Wahyono di Jakarta, Selasa.

Namun Arif belum memberikan keterangan di ruang mana jenazah saat ini berada serta sejauh apa penanganan forensik terhadap seluruh jenazah.

Sementara itu Tim kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mempertanyakan keberadaan jenazah korban yang menurut kabar kepolisian telah dikirim menuju RS Polri.

“Jangankan diambil, dilihat saja belum boleh,” katanya saat menyambangi RS Polri sekitar pukul 10.00 WIB.

Aziz mengatakan sejauh ini belum ada kejelasan di mana jenazah korban berada dan alasan otoritas terkait masih menahan jasad keenam orang tersebut.

“Ya alasannya ya mereka yang punya kuasa. Belum ada kejelasan, alasan dan jenazahnya ada di mana juga belum jelas. Tapi perwakilan keluarga sudah siap (bila jenazah bisa dibawa),” katanya.

Sementara itu sejumlah aparat berseragam TNI AD berikut satu unit panser masih bersiaga di sekitar pelataran parkir Gedung Promoter RS Polri.

Petugas Polda Metro Jaya menembak enam orang pengikut Rizieq Shihab lantaran melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang melakukan penyelidikan.

“Terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan kepada anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak enam orang,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya.

Fadil menjelaskan kejadian itu terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat.(bgn123)20120816

Nasional, Baliglobalnews

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menaikkan status perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, ke tahap penyidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol CH Patoppoi mengatakan penetapan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara dan memeriksa sebanyak 12 orang dalam rangka penyelidikan sejak sepekan lalu. 

“Kita sudah minta klarifikasi 15 orang, dari seluruhnya, 12 orang hadir, tiga orang tidak hadir, dua orang tanpa keterangan, satu tidak hadir karena terkonfirmasi COVID-19, penyidik juga sudah mengundang ahli epidemiolog, penyidik juga menganalisa CCTV di TKP (tempat kejadian perkara),” kata Patoppoi di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.

 Berdasarkan pemeriksan tersebut, menurutnya polisi menemukan fakta bahwa pada saat adanya kegiatan Rizieq Shihab, Kabupaten Bogor masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Adapun kegiatan Rizieq Shihab itu berlangsung di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah DPP FPI, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (13/12) lalu.

Kegiatan itu berlangsung dengan berkerumunnya warga pada saat kedatangan Rizieq Shihab. Dalam penerapan PSBB pra AKB itu, menurutnya ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh warga ketika menggelar kegiatan yang mengundang masyarakat. Di antaranya yakni pondok pesantren boleh beroperasi, namun tidak bisa dikunjungi. Kemudian kegiatan pertemuan boleh dilakukan namun pengunjung harus dibatasi 50 persen dari total kapasitas, atau maksimal sebanyak 150 orang. 

“Kemudian kegiatan itu diatur bahwa maksimal waktunya tiga jam, dan penyelenggara wajib membuat surat pernyataan siap mematuhi aturan, kepada Satgas COVID-19, itu aturan di Bogor,” katanya. Namun fakta di lapangan pada kegiatan Rizieq Shihab, menurutnya seluruh aturan itu diduga dilanggar. Mulai dari jumlah orang, waktu acara, hingga penyelenggara tidak membuat surat pernyataan kepada Gugus Tugas COVID-19 Bogor.

 “Dihadiri lebih dari 150 orang, tadi sudah dijelaskan dihadiri sekitar 3.000 orang, dan lebih dari tiga jam. Dari jam 09.00 WIB pagi sampai jam 23.00 WIB,” kata Patoppoi. Maka dari itu, polisi menduga dalam kegiatan itu ada peristiwa tindak pidana berupa ada upaya menghalang-halangi upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19, serta dugaan pelanggaran penyelenggara kekarantinaan kesehatan. 

“Penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahu kejaksaan, dan berproses sampai nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka,” kata Patoppoi. Adapun dalam kasus ini, polisi menggunakan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Pasal 216 KUHP. (bgn123)20112611

Nasional, Baliglobalnews

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai pemerintah tidak ada masalah dengan kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air. alam rilisnya yang diterima di Jakarta, Senin, dia mengatakan bahwa Rizieq Shihab adalah warga negara Indonesia (WNI) sehingga memang sudah sepatutnya bisa pulang ke Tanah Air.‎ “Sebetulnya tidak ada persoalan kepulangan Habib Rizieq sebagai warga negara. Jangan ada yang menarasikan pemerintah kontra terhadap Habib Rizieq,” kata Dedi.

 Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab itu rencananya pulang ke Tanah Air pada tanggal 10 November 2020. Kepulangan ini setelah Rizieq Shihab selama 3,5 tahun berada di Arab Saudi. Dengan kepulangan Imam Besar FPI itu menandakan pemerintah Indonesia tidak mengintervensi karena selama ini pemerintah terbuka terhadap Rizieq Shihab.‎ “Kepulangan ini menandakan pemerintah welcome,” katanya. Dedi mengatakan bahwa semua pihak tidak perlu takut dengan kepulangan Rizieq Shihab.

Ia percaya kepulangan Rizieq Shihab tersebut akan membawa kesejukan.‎ “Iya rasanya tidak ada argumentasi yang dikhawatirkan dengan kepulangan Habib Rizieq,” katanya.

 Jika nantinya Rizieq Shibah saat pulang lantas melanggar hukum dan membuat kegaduhan, pihak kepolisian hanya tinggal memprosesnya saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.‎ “Misalnya, gerakan itu sudah melanggar hukum maka pemerintah punya kekuasaan ada polisi yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.‎ Jika masih ada persoalan hukum dari Rizieq Shihab, pihak kepolisan bisa bertindak profesional. Artinya, kasus-kasus yang melibatkan Rizieq Shihab diproses dengan transparan.

‎”Saya kira kalau betul Habib Rizieq punya masalah hukum tetap saja dilanjutkan tentu penegak hukum harus benar-benar transparan dan adil,” ujarnya. Sekadar diketahui, hampir 3,5 tahun Rizieq Shihab menetap di Arab Saudi. Dia meninggalkan Indonesia saat kasus dugaan chat pornografinya bersama Firza Husein menyeruak. Saat itu Habib Rizieq ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, kemudian dihentikan atau SP3.

 Pada bulan November 2015, Habib Rizieq diadukan Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat karena mempelesetkan salam Sunda ‘sampurasun’‎‎. Selain itu, ‎Imam Besar FPI ini juga sempat dijadikan tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila. Namun, kasus ini sudah dihentikan oleh Polda Jawa Barat. (bgn123)20110908