Denpasar, Baliglobalnews

Perayaan tahun baru 2021 ini akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19 dan kasus positif masih terus terjadi.

Terkait hal itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar mengimbau kepada masyarakat agar jangan menyepelekan Covid-19 dengan menggelar pesta perayaan tahun baru.

“Untuk perayaan akhir tahun, kami imbau kepada masyarakat Kota Denpasar sesuai maklumat Kapolri dan kasus masih terjadi untuk tidak menyepelekan Covid-19 ini, jangan sampai kembali melonjak kasusnya,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Kamis (24/12).

Pihaknya pun meminta agar masyarakat menyederhanakan perayaan tahun baru 2021 ini. “Jangan buat pesta-pesta yang menghadirkan kerumunan banyak orang. Perayaannya disederhanakan dengan melakukan refleksi diri, merenung, mulat sarira karena kita sedang menghadapi pandemi,” katanya.

Apalagi, menurut dia, tahun baru tak hanya sekali namun ada setiap tahun. “Karena tahun depan ada tahun baru, tidak hari ini saja, setiap tahun ada, mari bersama dalam kondisi merasa prihatin. Ini juga untuk kepentingan kita bersama,” katanya.

Jika nantinya kasus positif Covid-19 di Denpasar dan Bali pada umumnya bisa terkendali maka akan memberikan kepercayaan kepada dunia internasional, sehingga hal ini pun akan berdampak pada cepatnya pemulihan pariwisata di Bali.

“Kalau kita berhasil, maka dunia internasional akan melihat bahwa Denpasar dan Bali ini serius dalam pemulihan pariwisata. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, satgas, ataupun tim medis, namun ini tanggung jawab bersama,” katanya. (bgn003)20122414

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk segera membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental karena telah diinisiasi sejak 2017.

“Belum semua provinsi yang membentuk gugus tugas ini. Di tingkat kabupaten/kota malah lebih rendah,” kata Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Drajat Wisnu Setiawan secara virtual, Kamis. Hal itu dikatakan Drajat saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Sumbar di Padang.

Ia menjelaskan untuk 34 provinsi di Indonesia, baru 25 provinsi yang telah membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental, sementara sembilan provinsi lain masih belum. Sembilan provinsi itu masing-masing Maluku, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Maluku Utara, Papua, Lampung, dan Jawa Barat.

Sementara untuk kabupaten dan kota baru 17 persen atau 86 dari 514 daerah yang telah membentuk gugus tugas tersebut. Drajat menilai hal itu kurang maksimal karena inisiasi untuk membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental sudah dimulai sejak 2017 setelah Inpres Nomor 12 Tahun 2016 keluar.

“Surat edaran dan pemberitahuan lain dari Kemendagri sudah sangat sering dikirimkan ke daerah. Namun belum semua yang menjalankan,” katanya. Ia menengarai belum seluruh kepala daerah memprioritaskan revolusi mental sehingga menjadi hambatan dalam hal pembentukan gugus tugas.

“Padahal, revolusi mental bertujuan untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk perbaikan pelayanan dalam pemerintahan,” katanya. Ia berharap ke depan seluruh daerah bisa memiliki gugus tugas karena revolusi mental masuk dalam prioritas dalam RPJMN 2020-2024.

Drajat mengapresiasi Sumbar menjadi salah satu provinsi yang telah membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental dan memiliki kegiatan. Namun untuk tingkat kabupaten dan kota, baru Sijunjung yang telah memiliki gugus tugas dari 19 kabupaten dan kota di provinsi itu. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (bgn123)20092413