Bangli, Baliglobalnews

Suasana khidmat menyelimuti titik nol Desa Adat Batur Kuno, Kintamani, Bangli, pada Rabu (29/7/2026), ketika Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti persembahyangan serangkaian upacara melaspas Purwa Mandala Pura Ulun Danu Batur dan Desa Adat Batur dalam rangka Paiketan Karya 100 Tahun (1926-2026) Rarud Desa Adat Batur.

Pelaksanaan upacara yang bertepatan dengan rahina Purnama Karo itu menjadi momentum penting untuk mengenang kembali jejak sejarah Desa Adat Batur sekaligus meneguhkan komitmen menjaga kawasan yang diyakini sebagai salah satu sumber peradaban dan kesucian Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pelaksanaan melaspas yang dilakukan bertepatan dengan Purnama Karo. Menurut dia, setiap pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan di Bali idealnya tetap berpedoman pada hari baik, sehingga seluruh rangkaian berjalan selaras dengan nilai-nilai spiritual dan tradisi Bali.

Lebih dari sekadar sebuah kawasan dengan keindahan alam Gunung Batur dan Danau Batur, Gubernur Wayan Koster menyebutkan Batur memiliki kedudukan istimewa dalam kultur spiritual Bali. Bahkan, berdasarkan sastra Batur Kalawasan, Batur merupakan salah satu sumber peradaban tertua di Bali. “Batur ini adalah salah satu sumber peradaban tertua di Bali. Karena itu, orang Bali, apalagi pemimpin Bali, wajib hukumnya mengetahui tentang peradaban Bali dengan wilayah Batur di dalamnya,” katanya.

Pemahaman tersebut, kata dia, penting agar setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kawasan, tetapi benar-benar mampu mengayomi, melindungi, memuliakan, dan merawat warisan leluhur yang ada di Batur.

Wayan Koster juga mengajak masyarakat melihat Batur bukan semata-mata sebagai tempat suci, melainkan sebagai sumber kesucian. Makna tersebut dinilainya jauh lebih tinggi dan mendalam karena sumber kesucian diyakini mampu memancarkan kesucian bagi wilayah di sekitarnya, sekaligus menjadi sumber kehidupan apabila dimanfaatkan secara tepat.

Karena itu, menurut Koster, masyarakat tetap dapat menjadikan kawasan Batur sebagai sumber penghidupan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merusak kesucian maupun keseimbangan alam. “Kalau sampai merusak, dampaknya luas. Kalau sumber peradaban di Gunung Batur ini kita rusak, auranya akan terganggu dan tidak akan lagi memancarkan kesucian,” ujarnya.

Dia menekankan perlunya menjaga jarak antara kawasan yang menjadi sumber kesucian dengan aktivitas pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi. Kawasan di sekitar Batur, kata Koster, dapat ditata dengan menyediakan tempat-tempat yang baik untuk menikmati panorama Gunung dan Danau Batur, tanpa mengganggu kawasan yang memiliki nilai spiritual dan historis.

Dengan demikian, lanjutnya, pengembangan kawasan tidak harus mempertentangkan antara pelestarian dengan penghidupan masyarakat. Keduanya justru harus berjalan berdampingan dengan tetap menempatkan kesucian, kelestarian alam, serta warisan leluhur sebagai pijakan utama. “Yang utama adalah bagaimana kita merawat, menjaga, memuliakan dan memajukan berbagai warisan leluhur yang adiluhung yang ada di sini secara totalitas. Kita harus kembali kepada nilai-nilai itu,” katanya.

Makna historis peringatan 100 tahun Rarud Desa Adat Batur semakin kuat karena kegiatan tersebut digelar di lokasi yang diyakini sebagai asal-muasal pemukiman masyarakat Batur sebelum relokasi akibat letusan Gunung Batur.

Panitia Karya Nengah Santika menyampaikan melaspas pelinggih padmasana dan pelinggih pertiwi menjadi bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun Rarud Desa Batur, yang berlangsung sejak 1926 hingga 2026. Lokasi tersebut menjadi pengingat bagi generasi penerus mengenai keberadaan awal Desa Batur sebelum masyarakatnya berpindah akibat bencana letusan Gunung Batur. Pada 3 Agustus 1926, masyarakat Batur akan melaksanakan napak tilas untuk mengenang sejarah perpindahan warga dari lokasi lama hingga ke Desa Bayung Gede, tempat masyarakat Batur sempat bermukim selama sekitar 20 tahun sebelum kemudian menempati Desa Batur yang sekarang.

Jro Gede Batur Duuran yang diwakili Jro Penyarikan Duuran Ketut Eriadi Ariana menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Bali dan seluruh undangan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dia menyebutkan nama Purwa Mandala Desa Adat Batur atau Desa Let Batur diberikan karena lokasi itu merupakan pusat permukiman masyarakat Batur pada masa lalu, sekaligus lokasi Pura Ulun Danu Batur terdahulu. “Di sinilah persis asal-muasal keberadaan pemukiman warga Desa Adat Batur dan lokasi Pura Ulun Danu Batur terdahulu,” katanya.

Penelusuran sejarah lokasi tersebut dilakukan selama sekitar 12 tahun melalui berbagai metode dan diperkuat bukti-bukti autentik, termasuk dokumentasi foto peninggalan masa penjajahan Belanda.

Dari dokumentasi tersebut diketahui, bangunan Pura Ulun Danu Batur terdahulu hanya terdiri atas bangunan awal berupa Pelinggih Meru Tumpang 11 dan Kori Agung.

Ke depan, kata dia, kawasan tersebut tidak diarahkan untuk dibangun kembali menjadi pura seperti sebelumnya. Sebaliknya, keberadaan situs akan dipertahankan sebagai ruang edukasi dan pengingat sejarah bagi masyarakat Batur mengenai asal-usul desa mereka.

Rangkaian peringatan 100 tahun Rarud Desa Batur juga dikemas melalui Batur Village Festival yang berlangsung 2-8 Agustus. Salah satu agenda utamanya adalah napak tilas pada 3 Agustus menuju Desa Bayung Gede.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster secara khusus meminta Kepala BKSDA Provinsi Bali untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bangli dan prajuru adat Batur sebagai penguasa wilayah yang masih kuat memegang adat dan tradisi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga, membangun, memuliakan, sekaligus mengharmoniskan kawasan Batur.

Gubernur Koster juga mengingatkan agar setiap program yang direncanakan di kawasan tersebut terlebih dahulu dikoordinasikan dengan para tetua adat Batur. Dengan demikian, setiap pembangunan dan kegiatan dapat berjalan searah dengan nilai, kepercayaan, serta tatanan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Danrem 163/Wirasatya Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Kepala BKSDA Provinsi Bali Ratna Hendratmoko, serta Penglingsir Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semara Putra. (*/bgn003)26073004

Tangerang, BaliglobalnewsDalam upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung. Kesepakatan ini berfokus pada optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung dalam penandatanganan yang berlangsung pada rangkaian Puncak Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-62 Tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Pemasyarakatan: Kerja Nyata, Pelayanan Prima” dan digelar di Kampus Poltek IMPAS Tangerang, Banten, pada Senin (27/4/2026). Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Kolaborasi ini mencakup penguatan layanan kepada masyarakat, perluasan akses terhadap layanan hukum dan HAM, serta dukungan terhadap program pembinaan warga binaan agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan berkontribusi secara positif. Pemerintah daerah pun berperan aktif memastikan program-program tersebut berjalan efektif hingga ke tingkat lokal.Kerja sama ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan koordinasi lintas sektor hingga belum meratanya akses layanan. Dengan sinergi yang semakin solid, integrasi program pusat dan daerah dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pembinaan warga binaan agar dapat kembali sebagai pribadi yang lebih baik. Seiring waktu, komitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, serta perlindungan hak asasi manusia terus diperkuat.Sejalan dengan tema tahun ini, jajaran pemasyarakatan didorong untuk menghadirkan kerja nyata melalui program pembinaan kemandirian dan kepribadian, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan integritas petugas. Berbagai inovasi pun terus dikembangkan untuk menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.Di sisi lain, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat yang menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan.Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyadari bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja, dengan menjunjung tinggi dedikasi, profesionalisme, dan integritas.Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tekad dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan sistem pemasyarakatan yang semakin maju, humanis, dan berkeadilan. (*/bgn003)26042709

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta dan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menghadiri Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (23/3/2026).

Gubernur Wayan Koster menyampaikan selain budaya dan adat-istiadat, olahraga juga akan dijadikan ikon terbaik untuk mendatangkan wisatawan berkualitas. “Dengan pelaksanaan sejumlah event olahraga yang mampu melibatkan atlet luar negeri tentu saja akan meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata yang datang ke Bali. Hal ini tentu saja akan memberi peluang bagi majunya cabang  olahraga,” katanya.

Menurut Koster, untuk mencapai prestasi dan membangun Indonesia yang unggul secara jasmani dan rohani, cabang olahraga harus dijadikan sebuah event kepariwisataan yang berkualitas. “Selama ini, hal inilah yang  belum digerakkan optimal, sehingga pada periode kedua ini, olahraga akan didorong menjadi icon prestasi terbaik di Bali. Jika semua pihak bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik, maka akan bisa mencapai lebih dari itu. Sehingga pemetaan kepengurusan yang baru akan menjadi manajemen yang memajukan para atlet dan cabang olahraga yang dipimpinnya,” ujarnya.

Koster minta pengurus KONI Bali fokus tarung untuk olahraga yang memang menjadi potensi alamiahnya Bali. “Jangan bertarung jenis cabor yang bukan kemampuan kita. Naturalnya Bali kita harus tahu,” katanya.

Dia menyebutkan untuk meraih prestasi yang gemilang, tentu pengurus KONI Bali, cabor dan atlet Bali harus berperan aktif melakukan pembinaan. Setiap atlet yang memiliki kemampuan, wajib fokus bertarung pada cabang olahraga yang  menjadi potensi alamiahnya Bali. “Jangan bertarung pada cabor yang kita tidak memiliki kemampuan di bidang itu, sehingga menjerumuskan kemampuan yang kita miliki. Untuk ke depan kita fokus itu dulu, bertanding itu ilmunya, menang sebelum tanding,” katanya.

Dia menyatakan secara visual, ekosistem olahraga itu sangat baik sehingga perlu pembibitan, pengorganisasian dan wahana untuk mengembangkan prestasinya ini. Secara khusus cabang olahraga harus dibina dengan serius, jadi dalam memilih pengurus cabang nantinya, jangan terlalu memberikan tekanan atau mengatur, namun cukup hanya dengan niat dan rasa tanggung jawab yang dimilikinya dalam memajukan cabang olahraganya.

Koster mengharapkan calon tunggal Ketua KONI Bali I Nyoman Giri Prasta yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali mampu menampilkan dedikasi terbaik untuk semua. Jangan sampai ada cabang olahraga yang bergerak auto pilot. Karena perhelatan PON 2028 di NTB dan NTT nanti merupakan momentum  terbaik dan menjadi wadah untuk  bergerak lebih progresif ke depan, dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab semua pihak terutama para atlet, pembina dan cabang olahraganya untuk menunjukkan keahlian yang dimilikinya, agar menjadi kesadaran kolektif, dan berjalan dalam satu persepsi serta satu langkah untuk menggerakkan olahraga di Bali.

Wakil Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat, Markus Othniel Mamahit membacakan sambutan Ketua KONI Pusat menyampaikan bahwa KONI Bali semangat dalam membina olahraga sehingga mampu mensukseskan pelaksanaan PON pada tahun 2024 di peringkat ke-7 dari 39 peserta, dengan perolehan 36 medali emas, 38 medali perak dan 60 medali perunggu.

Capaian ini tentunya tidak terlepas dari pimpinan daerah Bali, sehingga kolaborasi yang di bangun akan menjadi semakin baik. Memilih pemimpin masa bakti yang berikutnya dan wajib melakukan evaluasi sehingga mampu mengejar prestasi yang sebelumnya sempat turun, pada PON di NTT dan NTB pada tahun 2028. Sehingga melalui pelaksanaan Musorprov Bali ini, diharapkan menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, menyusun arah kebijakan organisasi ke depan sekaligus memilih Ketua KONI Bali periode berikutnya.

I Nyoman Giri Prasta sebagai calon tunggal Ketua KONI Bali menyampaikan bahwa saat membicarakan terkait olahraga, ada atlet, pelatih, pembina dan ofisial namun tidak kalah pentingnya venue. Ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi bertalian dengan atlet-atlet mulai dari tingkat banjar, desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten, sehingga  potensi ini akan tertangani dengan baik dan terpola, salah satunya adalah sport scientist yang menggunakan teknologi, yakni dengan satu catatan harus bergerak bersama.

Penataan cabang olahraga yang akurat, kata dia, baik antara Pengurus Provinsi Bali, pengurus kabupaten-kota dan termasuk cabang olahraga harus bersinergi dan kolaborasi. Maka dari itu, penataan akurat harus dilakukan, sehingga mampu mewujudkan jargon Bali bagi setiap atlet yang berlaga “kami datang untuk menang”. “Pendataan atlet harus akurat, dari banjar, desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota. Sulit memang bicara data, tapi lebih sulit lagi kalau tanpa data,” tegasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sains dan teknologi dalam menjaring potensi atlet, serta mendorong sinergi seluruh elemen olahraga di Bali. Mulai dari pengurus KONI, cabang olahraga (cabor), hingga pemerintah daerah.

Menatap agenda besar, Giri Prasta menegaskan kesiapan Bali menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang disebut sebagai momentum “tuan ruman di halaman sendiri”, serta Porprov Bali 2027 di Kabupaten Buleleng.

Terkait cabang olahraga olimpik, dia menegaskan pendekatan realistis berbasis potensi lokal dan kesiapan infrastruktur. Menurut dia, tidak semua cabor harus dipaksakan berkembang jika tidak didukung kondisi daerah. “Kita harus lihat kearifan lokal dan nature Bali. Tidak semua cabor bisa dipaksakan, terutama yang membutuhkan venue khusus berstandar tinggi,” katanya.

Dalam hal pendanaan, Giri Prasta membuka peluang kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan publik. Dia juga mendorong optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai “bapak angkat” bagi cabang olahraga.”Program tiap cabor harus jelas dulu, baru kita hitung kebutuhan anggarannya. TJSP akan kita dorong jadi bapak angkat olahraga tanpa melanggar regulasi,” ujarnya.

Terkait anggaran KONI Bali, dia mengakui masih akan melakukan kajian lebih detail. Namun, dia memastikan peluang penambahan anggaran melalui APBD perubahan tetap terbuka jika dibutuhkan. “Kalau anggaran dirasa kurang, bisa kita tambahkan di APBD perubahan. Astungkara, ke depan pendanaan olahraga kita upayakan aman,” tandasnya. (*/bgn003)26032306

Denpasar, Baliglobalnews

Menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi sesuai seruan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka rapat koordinasi penanganan konflik sosial di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (16/3/2026).

“Mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali telah menerbitkan seruan bersama tentang pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Çaka 1948/Tahun 2026 yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026,” katanya.

Dia menyatakan seruan bersama ini merupakan bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan antar-umat beragama, sehingga kedua perayaan suci tersebut dapat berlangsung dengan penuh khidmat, saling menghormati, dan tetap menjaga suasana Bali yang aman dan kondusif.

Koster menyebutkan momentum hari raya biasanya diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas keagamaan, serta kegiatan sosial dan ekonomi. Kondisi ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gesekan sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. “Selain itu, kita juga perlu mewaspadai berbagai dinamika sosial seperti kemungkinan munculnya narasi provokatif di media sosial, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan Nyepi oleh pendatang maupun wisatawan asing, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang hari raya,” katanya.

Dia menyatakan Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat langkah-langkah strategis antara lain dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, mengoptimalkan peran aparat keamanan dan perangkat desa adat, serta mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di masyarakat. “Saya ingin menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” katanya.

Namun, menurut dia, dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang bijaksana, dialogis, serta memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di masyarakat.

Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial mengusung tema ‘Mitigasi Potensi Konflik Sosial Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Sosial’ menghadiri empat narasumber meliputi Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama dan Kabag Ops Badan Intelijen Negara Daerah Bali. (*/bgn003)26031615

Singaraja, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung dampak kerusakan akibat bencana banjir yang menerjang areal SD Negeri 5 Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pada Minggu (15/3/2026). Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh para murid SD yang terdampak banjir.

Gubernur asal Sembiran Kabupaten Buleleng ini juga melihat dari dekat kondisi kelas, ruang guru, perpustakaan dan fasilitas lain di sekolah tersebut yang tampak direndam air hingga nyaris menyentuh plafon.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menerima berbagai masukan dari kepala sekolah dan para guru terkait langkah-langkah percepatan pemulihan sarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali berjalan normal.

Dalam peninjauan itu, Gubernur menegaskan bahwa perbaikan kerusakan yang berkaitan dengan kebutuhan warga terdampak telah mulai ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang disalurkan lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). “Perbaikan untuk warga sudah disepakati dan mulai berjalan. Namun kemungkinan masih ada warga yang belum terdata. Saya minta Kepala BPBD segera melakukan pendataan lanjutan agar tidak ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi terlewat,” katanya.

Terkait kerusakan pada SDN 5 Banjar, Gubernur Koster meminta agar proses pembelajaran dapat segera dipulihkan dalam waktu cepat. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, akan membantu pemenuhan kebutuhan sarana belajar melalui dana gotong royong Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali yang telah tersedia.

Dia juga telah meminta Kepala Desa Banjar bersama pihak sekolah untuk segera menghitung kebutuhan mendesak seperti papan tulis, buku pelajaran, meja, serta perlengkapan lainnya. “Data kebutuhan itu diharapkan bisa terkumpul dalam beberapa hari sehingga bantuan dapat segera disalurkan,” ujarnya.

Untuk solusi jangka panjang, Gubernur menyebut adanya usulan pembongkaran bangunan sekolah yang terdampak banjir untuk kemudian dibangun kembali menjadi gedung bertingkat. Langkah ini dinilai penting mengingat lokasi tersebut telah beberapa kali dilanda banjir akibat meluapnya aliran sungai. “Ini solusi jangka panjang. Nanti perencanaan teknisnya dirancang oleh Bupati Buleleng. Jika membutuhkan dukungan dari Pemprov, akan kami bantu melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” katanya.

Gubernur juga akan menugaskan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan normalisasi sungai sebagai upaya mitigasi banjir di masa mendatang.

Pada hari yang sama, Gubernur juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Buleleng dengan total nilai Rp1.263.000.000. Bantuan tersebut bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan pascabencana. Bantuan ini menyasar 50 penerima manfaat yang mencakup perbaikan rumah warga, penguatan ekonomi, perbaikan fasilitas umum, perbaikan tempat ibadah, serta santunan bagi keluarga korban meninggal dunia.

Untuk perbaikan rumah, bantuan diberikan kepada 31 unit rumah yang mengalami kerusakan, terdiri dari 8 unit rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 3 unit rusak ringan dengan total nilai Rp435 juta. Pemerintah juga menyalurkan bantuan penguatan ekonomi berupa perbaikan sarana usaha seperti kandang kambing dan kandang ayam senilai Rp15 juta.

Dalam rangka memulihkan layanan dasar masyarakat, bantuan sebesar sekitar Rp726 juta dialokasikan untuk perbaikan instalasi jaringan air bersih di 12 titik yang tersebar di sejumlah desa. Selain itu, perbaikan dua tempat suci yang terdampak banjir mendapat bantuan total Rp42 juta.

Pemprov Bali turut memberikan santunan kepada keluarga tiga korban meninggal dunia akibat banjir bandang, masing-masing Rp15 juta.

Gubernur berharap penyaluran bantuan ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak sehingga aktivitas warga dapat segera kembali normal. (*/bgn003)26031511

Jembrana, Baliglobalnews

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Ny. Koster mengharapkan kader Posyandu lebih gerak cepat (gercep) dalam merespons kebutuhan masyarakat dan mampu menjadi juara di hati warga. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali bertajuk “Membina dan Berbagi” di Wantilan Pura Puseh Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, pada Senin (9/3/2026).

Selain di Desa Pulukan, kegiatan aksi sosial TP PKK Bali juga menyasar Desa Madewi yang masih berada di Kecamatan Pekutatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan sekaligus sosialisasi transformasi Posyandu sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

Mengawali arahannya, Ny. Koster menyampaikan bahwa saat ini ruang lingkup tugas Posyandu telah diperluas dengan mencakup enam standar pelayanan minimal (SPM). Dia menjelaskan bahwa Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. “Tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup bidang lainnya, yaitu pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.

Untuk meningkatkan pemahaman kader terkait transformasi tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali akan menggelar bimbingan teknis bina kader posyandu se-Bali yang dilaksanakan di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada 10-12 Maret 2026. Dia berharap para kader dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.

Ny. Koster juga mengingatkan kader Posyandu agar lebih peka dan proaktif terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungan sekitar. Ia mencontohkan, apabila terdapat warga yang mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan anak, kader Posyandu bidang pendidikan dapat membantu memfasilitasi serta berkoordinasi dengan perbekel setempat guna mencarikan solusi. “Misalnya ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat untuk membantu mencarikan solusi,” katanya.

Khusus untuk pendidikan tinggi, dia juga menginformasikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Selain itu, kader Posyandu juga diharapkan dapat berperan membantu penanganan persoalan sosial lain, seperti penyalahgunaan narkoba maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Menutup paparannya, Ny. Koster yang juga menjabat sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS Padas) mengajak jajaran Posyandu turut berperan dalam upaya penuntasan persoalan sampah. Ia mendorong kader Posyandu untuk aktif dalam gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan memanfaatkan tong komposter atau teba modern untuk mengolah sampah organik. Sementara itu, sampah anorganik dapat ditangani melalui TPS3R dan TPST.

Sementara Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana Ny. Kembang Hartawan menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Ibu Putri Koster kepada masyarakat Jembrana. “Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami karena Ibu berkenan berkunjung dan memberikan pembinaan kepada kader Posyandu di Jembrana,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran Ny. Koster di Desa Pulukan dan Desa Madewi memiliki arti penting bagi para kader Posyandu di kedua desa tersebut. “Ini memotivasi kami untuk terus mengoptimalkan program Posyandu yang saat ini mencakup enam SPM,” katanya.

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, TP PKK Provinsi Bali juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada 132 kader Posyandu di Desa Pulukan dan Desa Madewi. Setiap paket bantuan terdiri atas 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.

Kegiatan bakti sosial juga diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali I Made Dwi Dewata. Dia menyampaikan bahwa Posyandu yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat kini bertransformasi menjadi posyandu enam SPM sebagai lembaga kemasyarakatan desa. (*/bgn003)26030914

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi atas kontribusi dan konsistensi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Provinsi Bali dalam mengabdikan diri dan organisasinya di tengah masyarakat Bali secara nyata. Hal ini disampaikannya dalam sambutan serangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-38 Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Wraspati Kliwon Menail, Kamis (12/2/2026).

“Selama hampir empat dekade, WHDI mengabdikan diri dalam menjaga kualitas perempuan Hindu, memperkokoh keluarga, menjaga nilai-nilai dharma, serta berkontribusi nyata secara sekala dan niskala di tengah masyarakat. WHDI selalu hadir dengan program-program yang menyentuh langsung masyarakat. Peran WHDI dalam menjaga tradisi keagamaan dan memberikan edukasi sastra dan agama adalah vibrasi spiritual yang menjaga kesucian Pulau Dewata ini. Saya tentu berharap agar kegiatan tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggandeng stakeholder terkait, sehingga sinergitas antara program pemerintah dan WHDI dapat berjalan sejajar tanpa tumpang tindih dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Koster dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan Luh Ayu Aryani.

Dia menyebutkan jika ditarik benang merahnya, pembangunan daerah Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali, selaras dengan program WHDI Pusat dan daerah yang menyentuh pilar-pilar kehidupan masyarakat Bali agar dapat terwujud secara adil dan merata, khususnya dalam rangka pembentukan karakter anak-anak bangsa, perekonomian keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Oleh sebab itu, tanpa peran perempuan yang kuat, taksu Bali tentunya akan meredup secara perlahan. Dengan demikian, peran serta WHDI tentu sangat diperlukan.

“Saat ini kita sedang menata fundamental pembangunan Bali untuk masa depan, menyongsong 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125). Melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-38 WHDI ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan untuk bersinergi lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk dengan Majelis Desa Adat dan PHDI dalam tiga hal, yakni penguatan tatwa (memastikan perempuan Hindu memahami makna filosofis upacara agar tidak hanya sibuk pada ritual, namun kosong pada pemahaman), kemandirian ekonomi (menjadikan anggota WHDI berdaya secara ekonomi melalui IKM atau UMKM berbasis budaya sebagai branding Bali), serta menjadikan anggota WHDI sebagai benteng budaya (di tengah gempuran budaya asing yang masuk melalui pariwisata dan teknologi, dapat menjadi filter utama dengan cara mendidik anak-anak untuk menggunakan bahasa Bali, bangga berbusana Bali, dan bangga menjadi orang Bali). Hal ini tentu menjadi momentum refleksi yang sangat berharga dalam konteks pembangunan Bali secara holistik. Perempuan adalah sumber energi dan kekuatan, sehingga peran WHDI sangat krusial dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, WHDI mampu menjadi organisasi yang ‘meboya’ (dalam arti positif), berani menolak hal-hal yang dapat merusak adat dan budaya. Berani tampil di depan untuk membela kebenaran yang berlandaskan dharma,” tegasnya.

Ketua WHDI Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara menyampaikan bahwa secara organisasi WHDI melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya serta mewujudkan program-program yang telah dimiliki. Dia menyatakan akan terus mendorong penguatan layanan yang bermutu dan berkelanjutan sehingga dapat menunjukkan komitmen kuat WHDI dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Peringatan HUT ke-38 WHDI kali ini diselaraskan dengan kegiatan Bulan Bahasa Bali sebagai bentuk komitmen dan kontribusi aktif WHDI dalam melestarikan budaya Bali, yang ditandai dengan keikutsertaan anggota WHDI mengikuti sejumlah perlombaan seperti mekidung, makekawin, medharma wacana, serta membuat gebogan sebagai upaya melestarikan nilai luhur budaya Bali sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam mewariskan adat istiadat dan nilai-nilai luhur kebudayaan.

Peringatan HUT ke-38 WHDI Provinsi Bali kali ini mengangkat tema “Pemberdayaan Perempuan Membentuk Keluarga Sehat dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas”, serta diisi dengan peluncuran buku Dharmagita Panca Yadnya oleh Penasihat WHDI Provinsi Bali Ny. Giri Prasta didampingi Ketua WHDI, Tjok Istri Sri Rasmawati Yudhara, yang ditandai dengan nyurat Ongkara pada layar LED.

Hadir Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Koster. (*/bgn003)26021212

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster terus mengoptimalkan aset milik Pemerintah Provinsi Bali, tidak dibiarkan menganggur tanpa nilai ekonomi. Menurut dia, aset daerah harus dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi pendapatan daerah dan pembangunan Bali.

“Masih banyak lahan milik pemerintah provinsi yang selama ini terbengkalai dan tidak terurus, bahkan ditempati secara ilegal. Sekarang saya tertibkan semua. Saya tahu persis kalau ada yang main-main, apalagi BPKAD dengan pihak ketiga,” ucap Wayan Koster saat Rapat Paripurna ke-24 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (20/1/2026).

Penataan aset daerah, kata Koster, merupakan tindak lanjut atas arahan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mendorong seluruh aset pemerintah diberdayakan secara produktif dan memiliki nilai ekonomi. Aset yang strategis harus dikelola secara serius, sementara aset yang tidak memiliki nilai ekonomi justru lebih tepat dimanfaatkan oleh desa adat. “Kalau memang lahan itu tidak akan diberdayakan untuk kepentingan infrastruktur dan tidak ada nilai ekonomisnya, lebih baik kita hibahkan saja ke desa adat. Dia akan lebih berdaya,” tegasnya.

Dia mencontohkan pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali di kawasan Renon yang sebelumnya digunakan secara gratis oleh sejumlah lembaga. Lahan tersebut kemudian ditarik kembali dan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung kantor baru BPD Bali setelah melalui proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Hasil appraisal independen menilai aset tanah tersebut senilai Rp145 miliar dan dijadikan sebagai penyertaan modal daerah ke BPD Bali. Skema ini dinilai memberi keuntungan karena pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan dana tunai, namun tetap memperoleh pendapatan rutin dari dividen. “Dengan penyertaan Rp145 miliar ini kita tidak keluar uang cash, tapi mendapatkan dividen minimum 25 persen per tahun atau sekitar Rp36 miliar,” katanya.

Penyertaan modal yang bersumber dari aset daerah tersebut, kata dia, harus bersifat permanen dan tidak boleh ditarik, agar menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi pemerintah provinsi. (bgn008)26012112

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Duta Besar Republik Slovakia untuk Indonesia Tomas Ferko dalam sebuah pertemuan hangat dan penuh makna di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (19/1/2026).

Gubernur Wayan Koster menyambut baik audiensi tersebut sebagai langkah awal mempererat hubungan Bali dengan Republik Slovakia. Percakapan difokuskan pada penjajakan peluang kerja sama bilateral, termasuk wacana pengembangan program sister city yang dinilai strategis untuk mempertemukan potensi Bali dengan wilayah-wilayah di Slovakia, baik di bidang budaya, pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata berkelanjutan.

Duta Besar Slovakia bersama Konsul Kehormatan secara resmi menyampaikan undangan kepada Gubernur Bali untuk menghadiri peresmian Kantor Konsulat Republik Slovakia di Bali yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2026. Peresmian ini direncanakan akan dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Slovakia.

Pertemuan juga membahas peluang kerja sama di sektor ketenagakerjaan, khususnya terkait pengadaan dan penempatan tenaga kerja migran Indonesia di Republik Slovakia. Topik ini membuka harapan baru bagi masyarakat Bali dan Indonesia untuk memperoleh kesempatan kerja dan penghidupan yang layak di kancah internasional, dengan tetap mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Sebagai bentuk nyata promosi potensi daerah, Gubernur Bali turut memperkenalkan hasil produksi UKM dan UMKM Bali. Diselimuti suasana keakraban, Gubernur Bali mengajak para tamu kehormatan untuk bersulang dengan sajian khas Pulau Dewata. Arak Bali yang diracik sederhana, dipadukan dengan kopi Bali murni tanpa gula, menjadi simbol persahabatan dan keterbukaan Bali dalam menyambut kerjasama lintas negara. Sekaligus memperkenalkan hasil petani lokal Bali ke mancanegara. (*/bgn003)26011902

Singaraja, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani melalui kegiatan upacara ngeruak dan ground breaking pembangunan jalan perbaikan geometrik batas Kota Singaraja-Mengwitani (Shortcut Titik 9 dan 10) Paket 1 dan Paket 2. Kegiatan ini digelar di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).

Pembangunan ini merupakan bagian strategis dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat untuk menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan, sekaligus meningkatkan keselamatan, efisiensi transportasi, dan kelancaran distribusi logistik.

Gubernur Wayan Koster menegaskan percepatan pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwitani menjadi prioritas sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025. Dalam hitungan minggu setelah pelantikan, Gubernur Koster langsung menghadap Menteri Pekerjaan Umum untuk memastikan kelanjutan pembangunan shortcut yang telah direncanakan dari Titik 1 hingga Titik 12. “Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya mohon agar pembangunan Titik 9 dan 10 dapat segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” ujarnya.

Gubernur Koster menyatakan proyek tetap berjalan dan kini memasuki tahap pelaksanaan. Dia juga menegaskan perannya dalam mengawal proses, mulai dari tender, penandatanganan kontrak, hingga penentuan waktu ground breaking. “Bukan untuk mengintervensi, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan dan tidak berlarut-larut. Setelah siap semua, saya carikan hari baik, dan ditetapkan 7 Januari 2026,” katanya seraya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berkontribusi besar melalui pembebasan lahan agar proyek berjalan tanpa hambatan.

Koster menyatakan juga mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki medan paling berat. Dia menargetkan proses pembebasan lahan dimulai pada tahun 2026, sehingga konstruksi dapat dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028 dan rampung sebelum akhir masa jabatannya pada 20 Februari 2030. “Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” katanya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis di Bali paling lambat tahun 2030, pada periode keduanya sebagai gubernur.

Menurut Koster, sektor pariwisata saat ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Bali, yakni mencapai 66 persen. Kontribusi tersebut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. “Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa. Tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebelum pandemi Covid-19 hanya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru. Bali justru mengalami lonjakan yang sangat signifikan,” tegasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada naiknya pendapatan daerah. Pendapatan sektor hotel dan restoran di seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat meningkat, dengan tingkat hunian hotel berada di kisaran 75-85 persen.

Namun demikian, dia mengakui bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan dampak negatif, terutama kemacetan dan persoalan sampah. Dua persoalan tersebut, menurut dia, tidak bisa diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai. “Masalah macet ini tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan dan moda transportasi. Karena itu, lima tahun ke depan kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, hingga Bali Tengah,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan konektivitas antar wilayah tersebut menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan dan mendukung pemerataan pembangunan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.

Gubernur Koster juga mengungkapkan dari total 13,9 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, sekitar 6,3 juta atau 45 persen di antaranya datang ke Bali. Kontribusi devisa wisatawan mancanegara ke Bali diperkirakan mencapai Rp170 triliun, atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional. “Masalahnya, daerah tidak punya anggaran cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini sendirian. Kalau tidak segera ditangani, Bali bisa merosot daya saingnya karena isu kemacetan terus-menerus,” katanya.

Di sisi lain, Gubernur Koster menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja meskipun menghadapi kritik dan perdebatan di media sosial. Dia menganggap dinamika tersebut sebagai bagian dari risiko kepemimpinan. “Tugas kita bekerja, bukan ribut di media sosial. Bully-bullyan itu bagian dari ujian ketahanan mental. Saya nikmati saja. Kalau dengan membully orang lain hidupnya jadi bahagia, silakan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk kontraktor pelaksana, agar bekerja secara profesional, menjaga kualitas, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. “Kualitas harus nomor satu dan waktunya harus tepat. Jangan kualitas bagus tapi molor. Saya pantau langsung, dan kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” tegasnya.

Gubernur Koster berharap pembangunan infrastruktur yang dimulai saat ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.

Sementara Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Asep Syarif Hidayat menyampaikan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh mendukung pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani. Untuk penanganan Titik 9 dan 10, total panjang pekerjaan mencapai 3,90 kilometer, terdiri dari jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.

Untuk Paket 1, proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender. Pekerjaan meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer dan tiga jembatan dengan total panjang 593 meter, yang dikerjakan oleh Waskita-Sinarbali KSO dengan pendanaan dari SBSN Tahun Anggaran 2025-2027.

Asep menjelaskan, kondisi eksisting ruas jalan Singaraja-Mengwitani memiliki tingkat risiko tinggi, dengan kelandaian mencapai 27 persen dan tercatat sekitar 140 kecelakaan per tahun dengan 16 korban meninggal dunia. Melalui perbaikan geometrik jalan ini, waktu tempuh dipangkas dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, jumlah tikungan berkurang drastis, serta tingkat kelandaian diturunkan hingga maksimal 10 persen. “Manfaatnya sangat signifikan, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bali telah membebaskan 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan sejumlah titik shortcut. Namun demikian, untuk menuntaskan seluruh ruas Singaraja-Mengwitani masih diperlukan pembangunan lanjutan pada Titik 1-2, Paket 3 Titik 9-10, serta Titik 11-12 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp512 miliar.

Dengan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan Jalan Shortcut Singaraja-Mengwitani diharapkan menjadi solusi permanen konektivitas Bali Utara-Selatan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. (*/bgn003)26010701