Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima dokumen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dari Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada, Minggu (23/7/2023).

Gubernur Wayan Koster, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung atas diserahkannya dokumen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Keluarnya Undang-undang Provinsi Bali berawal dari gagasan Wayan

Koster ketika menjadi Gubernur Bali. “Saat itu, saya harus membuat

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Bali yang harus berpedoman pada dasar pembentukan undang-undang untuk Provinsi Bali, ternyata baru ketahuan ada undang-undang yang sebenarnya sudah tidak

berlaku dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, karena Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dengan bentuk

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Untuk itulah, Koster menyatakan mengawali perjuangan

Undang-undang Provinsi Bali di antaranya dengan menyerahkan

Rancang Undang-undang (RUU) Provinsi Bali kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, pada 26 November 2019; Ketua DPD RI

dan Pimpinan Komite I DPD RI pada Selasa, 26 November 2019;

Menteri Dalam Negeri RI pada Kamis, 5 Desember 2019; Menteri

Hukum dan HAM RI pada Kamis, 5 Desember 2019; Pimpinan dan

Anggota Badan Legislasi DPR RI pada Jumat, 7 Februari 2020.

Usai pandemi Covid-19, Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan

pembahasan UU Provinsi Bali, pada: 1) Kunjungan Kerja Panja RUU

Tentang Provinsi Bali dari Komisi II DPR RI, pada Minggu, 19 Maret

2023; 2) Rapat Koordinasi bersama Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali,

pada Minggu, 26 Maret 2023; 3) Rapat DPR RI Masa Persidangan IV

Tahun Sidang 2022-2023, pada Senin, 27 Maret 2023. “Saya mengajak Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan Bali untuk membahas RUU Provinsi Bali, di antaranya anggota Fraksi Golkar (AA Bagus Adhi Mahendra Putra) dan anggota Fraksi PDI Perjuangan (IGN Kesuma Kelakan, I Nyoman Parta, dan I Ketut Kariyasa Adnyana).

Kemudian diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi II DPR RI untuk

Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Tentang Provinsi Bali, pada

Rabu, 29 Maret 2023 dan dalam Rapat Paripurna Ke-20 Masa

Persidangan IV DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 dilaksanakan

Pengambilan Keputusan RUU Provinsi Bali menjadi UU Provinsi Bali, pada Selasa, 4 April 2023.

Undang-undang Provinsi Bali menjadi penanda kemajuan bagi

Provinsi Bali yang bersejarah, monumental berkat kerja keras

semua yang mendapat dukungan penuh dari seluruh Pimpinan Majelis

Umat Beragama di Provinsi Bali, Akademisi, Rektor, dan Seniman dan

Budayawan.

Undang-undang Provinsi Bali mengakui keberadaan adat-istiadat,

tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali, serta memberikan

pengakuan terhadap keberadaan Desa Adat dan Subak. Selanjutnya

dalam Undang-undang Provinsi Bali ada ketentuan yang mengatur sumber pendanaan khususnya di Pasal 8, yang Pertama, diberikan

sumber pendanaan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendukung pendanaan untuk memajukan dan memperkuat kebudayaan, desa adat, dan subak yang harus diatur dalam Peraturan Daerah; Pemerintah Provinsi Bali diberikan kewenangan untuk 1) Menyusun peraturan daerah untuk melakukan pungutan bagi wisatawan asing; 2) Menyusun peraturan daerah untuk mengatur kontribusi bagi badan usaha pemerintah maupun pemerintah daerah serta perseorangan

untuk berkontribusi terhadap lingkungan, alam, dan budaya Bali; dan 3) Menyusun peraturan daerah untuk mengkoordinasikan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Provinsi Bali, tidak ada satupun amanat di dalamnya yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun secara langsung harus diatur dalam

Peraturan Daerah. “Jadi sesuai amanat Undang-undang Provinsi Bali, kami telah menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Pungutan bagi

Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Raperda Provinsi Bali tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat, dan Raperda Provinsi Bali tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan,” katanya.

Raperda ini mendapat dukungan penuh dari Kementrian Dalam Negeri RI dengan tujuan ketiga Raperda ini akan menjadi sumber keuangan bagi Pemerintah Provinsi Bali. “Mudah-mudahan semuanya

berjalan dengan lancar dan Pemerintah Provinsi Bali ke depan akan memiliki sumber pendanaan yang lebih memadai untuk melakukan percepatan pembangunan yang berkaitan dengan penguatan adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal sebagai basis pembangunan Bali serta pembangunan infrastruktur.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi Gubernur Wayan Koster, karena

dari 20 provinsi di indonesia, draf RUU Provinsi Bali yang pertama kali

masuk di Komisi II DPR RI, namun dibahasnya paling akhir untuk

mendapatkan hasil yang terbaik. Kini Undang-ndang Provinsi Bali

menjadi satu-satunya undang-undang yang memiliki kejelasan terhadap pendanaan yang tertuang dalam Pasal 8. “Karena itu, saya

berharap pada tahun 2025 wajah Bali sudah berubah dari yang baik

menjadi lebih baik, salah satunya di bidang infrastruktur guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bali menjadi andalan Kita (Negara Republik Indonesia, red) di dalam negeri dan di luar negeri. Dengan keluarnya Undang-undang Provinsi Bali, diharapkan menjadi proteksi bagi

masyarakat dunia yang datang agar tetap menjaga kelestarian

kebudayaan dan adat istiadat di Bali,” katanya. (bgn003)23072415

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima penghargaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terbaik untuk provinsi dan kabupaten\kota se-Indonesia dari Markas Besar (Mabes) TNI. Penyerahan penghargaan bagi pemimpin daerah yang dianggap memiliki strategi dan peran efektif dalam tata kelola pengendalian Covid-19 tersebut diserahkan langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto di Base Ops Lapangan Udara I Gusti Ngurah Rai pada Senin (4/10).Gubernur Koster dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Panglima TNI beserta jajaran terhadap kondisi pandemi di provinsi Bali. “Mungkin sudah 7 kali (Panglima TNI, red) ke Bali terkait penanganan pandemi ini. Hal ini adalah sebuah bentuk kepedulian dan perhatian Bapak Panglima terhadap pandemi yang sudah satu setengah tahun melanda Bali,” kata Gubernur.

 Pria asal Sembiran, Kabupaten Buleleng, itu juga menyebut kehadiran Panglima TNI, Kapolri serta jajaran pusat tidak hanya memberikan motivasi bagi pelaku penanganan di daerah, tapi juga dibarengi bentuk pengabdian yang luar biasa, bahkan hingga ke tingkat desa. “Kita Juga diberi kemudahan dalam koordinasi bersama jajaran di daerah, pangdam dan jajaran di bawahnya, termasuk juga dengan dengan bupati walikota se-Bali,” tukas Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini. Gubernur menitikberatkan, salah satu peran paling penting dari sinergi dengan TNI/Polri adalah pelaksanaan testing, tracing dan tracking serta dukungan pada program isolasi terpusat yang belakangan jadi konsen bersama ditengah lonjakan kasus akibat varian baru.

“Jika saja Bapak Panglima, Pangdam dan jajaran tidak mendukung penanganan kita, saya kira tidak akan secepat ini bisa terjadi penurunan. Lonjakan kasus yang terjadi sejak bulan Juli 2021 bisa turun dengan cepat, terus melandai dalam 2 minggu ini sudah (kasus positif harian,red) sudah di bawah 2 digit,” kata mantan anggota DPR RI ini.Gubernur menyatakan berupaya keras untuk menjaga ini. “Demikian juga jajaran Bapak Panglima sangat memperlancar penanganan ini. Dengan kolaborasi bersama juga didukung seluruh komponen masyarakat Bali penanganan Covid-19 di Provinsi Bali betul-betul mudah kita kelola sehingga harapan bapak sekalian bisa terwujud, juga harapan khusus dari bapak presiden kepada bangkitnya Bali,” katanya.Upaya keras yang dilakukan tersebut dijelaskan pula oleh jebolan ITB Bandung ini sebagai langkah krusial dalam pembukaan kembali penerbangan internasional serta sejalan dengan upaya membangkitkan pariwisata pasca pandemi. 

Menurut dia, ada beberapa event penting yang akan digelar di Bali, ada kejuaraan dunia bulutangkis oleh PBSI, ada pula Indonesian Youth Championship U-20 yang dihadiri tim-tim raksasa Eropa, pertemuan pimpinan DPR internasional hingga pelaksanaan pertemuan G20 tahun depan. “Semoga Bapak Panglima tidak bosan-bosannya memberi perhatian kepada Bali, karena itu adalah energi bagi kami semua di Bali,” katanya.Pada kesempatan yang sama Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali dan jajaran atas upaya penanganan yang dilaksanakan selama ini terkait dengan pengendalian pandemi. “Saya bersama Kapolri hampir setiap minggu mendatang provinsi yang masih dianggap tinggi kasusnya. Dan Bali menjadi salah satu provinsi yang sering kami datangi, karena Bali jadi menjadi barometer indonesia. Kalau Bali sudah aman dari Covid di mata internasional, maka turis dan warga internasional akan segera datang ke Bali,” tukas Panglima TNI. 

Panglima pun yakin bahwa Bali dan Indonesia secara umum  sudah siap dan mampu mengendalikan Covid-19 sekaligus memberikan rasa aman. Dirinya mencontohkan pelaksanaan PON di Papua yang relatif aman dan terkendali. “Setelah PON di Papua akan ada efek domino, karena mata dunia akan terbuka dengan keberhasilan penanganan pandemi di Indonesia,” katanya. Pemberian penghargaan kepada Gubernur Bali, menurut Panglima, didasari oleh makin terkendalinya kasus harian yang sudah turun drastis, begitupun dengan positivity rate dan beberapa indikator lain. ” Oleh karena itu tidak berlebihan bila penghargaan dari mabes TNI kepada pelaksanaan PPKM mikro di Bali, yang menunjukkan pelaksanaan 3M,3T dan vaksinasi yang sudah melebihi target yang kita tetapkan,” jelas Panglima.”Bali saya yakin akan segera normal kembali. Semua berkat kepemimpinan lapangan Gubernur dan jajaran. Merealisasikan apa yang kita targetkan dan inginkan dengan Kolaborasi dan sinergi yang setiap hari kita monitor untuk menekan kasus di Bali,” urai Panglima. Meski demikian, Panglima TNi mengingatkan kita semua tidak boleh lengah karena segala kemungkinan bisa terjadi bila lengah. ” Pangdam dan juga Kapolda saya instruksikan untuk terus membantu Gubernur agar target perekonomian bisa tumbuh kembali. Kita tetap mendukung apa yang bapak (Gubernur,red) kerjakan,” pungkasnya.(bgn003)21100504