Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar memperkuat komitmen dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum melalui penyediaan layanan peradilan yang layak, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Bali. Penandatanganan berlangsung saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar Ifa Sudewi di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (25/9/2026) pagi.

Ifa Sudewi menyampaikan bahwa penyediaan layanan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Secara khusus, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020. Menurut dia, implementasi layanan ramah disabilitas telah dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar, antara lain melalui penyediaan akses dan jalur yang ramah disabilitas serta sarana dan prasarana pendukung. Langkah tersebut bertujuan memastikan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memperoleh pelayanan peradilan secara layak dan tanpa diskriminasi.

Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali tersebut berlaku selama lima tahun. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kedua lembaga dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Dia menegaskan pentingnya memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses pelayanan hukum. “Ini program yang sangat bagus, menjamin penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan yang baik,” katanya.

Pemprov Bali juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali didampingi Kepala Dinas Sosial dan P3A serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (*/bgn003)26092510

Denpasar, Baliglobalnews

Semangat anak-anak muda Bali untuk mengharumkan nama daerah mendapat dukungan dari Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, pada Selasa (22/9/2026), Koster menerima jajaran Tim Bali United U-13 yang akan mewakili Bali pada ajang nasional Piala Soeratin Seri Nasional.

Tercatat 25 pemain dan 5 ofisial akan membawa nama Bali dalam kompetisi tersebut. Di hadapan para pemain muda, Koster memberikan dukungan sekaligus doa agar mereka mampu tampil maksimal dan menjadikan kesempatan bertanding di tingkat nasional sebagai pengalaman berharga dalam perjalanan mereka sebagai pesepakbola. Dukungan itu tidak hanya disampaikan melalui kata-kata. Gubernur Wayan Koster juga memberikan bantuan dana Rp45 juta untuk mendukung keberangkatan dan perjuangan Tim Bali United U-13 di ajang nasional tersebut.

Bagi para pemain yang masih berada di usia pembinaan, dukungan tersebut menjadi suntikan semangat tersendiri. Mereka tidak hanya datang membawa nama klub, tetapi juga membawa harapan untuk menunjukkan bahwa talenta-talenta muda Bali mampu bersaing di panggung nasional.

Manajer Bali United U-13 Alit Wardika menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Gubernur Bali. Menurut dia, doa dan dukungan dari pemerintah daerah menjadi energi tambahan bagi seluruh pemain dan ofisial yang akan berjuang membawa nama Bali. “Pak Gubernur sangat mendukung dan mendoakan anak-anak agar bisa berjuang maksimal. Kami sangat mengapresiasi doa dan support yang luar biasa dari Bapak Gubernur Bali,” ujarnya.

Dia menyatakan dukungan tersebut akan dijawab dengan kerja keras seluruh tim. Para pemain, kata dia, akan berjuang sekuat tenaga agar dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjaga nama baik Bali di kompetisi nasional. “Tentu kami akan berjuang habis-habisan membawa nama Bali,” katanya.

Sementara Pelatih Kepala Bali United U-13 Frandika terus menggembleng para pemain meski persiapan menuju kompetisi nasional dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Keterbatasan waktu tidak menyurutkan keyakinannya terhadap kemampuan anak-anak asuhnya.

Di balik usia mereka yang masih belia, para pemain tersebut kini menghadapi tantangan yang tidak kecil. Mereka harus membawa semangat bertanding, disiplin, sekaligus keberanian untuk menghadapi tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Pertemuan dengan Gubernur Koster pun menjadi bagian penting sebelum mereka berangkat. Bukan sekadar menerima dukungan, para pemain mendapatkan pesan bahwa perjuangan di lapangan juga menjadi bagian dari upaya membawa nama Bali melalui prestasi.

Dengan doa, dukungan, dan kerja keras yang telah dipersiapkan, Bali United U-13 kini bersiap menatap Piala Soeratin Seri Nasional. Dari Bali, mereka berangkat membawa satu tekad: bertanding sekuat tenaga dan memberikan yang terbaik untuk daerah yang mereka wakili. (*/bgn003)26092303

Denpasar, Baliglobalnews
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pentingnya perlindungan lahan pertanian Bali di tengah derasnya arus investasi dan perkembangan pariwisata. Menurut dia, pembangunan Bali harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, keberlanjutan pertanian, serta kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertajuk “Sinergi Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, Notaris dan PPAT untuk Memberikan Perlindungan terhadap Tanah Pertanian Bali di Tengah Arus Investasi serta Menjaga Pembangunan Bali Berkelanjutan” di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar Timur, pada Minggu (20/9/2026) siang.
Gubernur Koster menyampaikan Bali pulau kecil dengan tekanan pembangunan besar. Dia pun merinci luas Bali sekitar 5.590 km², kurang dari 0,1 persen luas daratan Indonesia. Penduduk sekitar 4,4 juta jiwa. Bali memiliki 57 kecamatan, 636 desa, dan 80 kelurahan.
Dengan wilayah yang relatif kecil, kata dia, Bali menghadapi tekanan pembangunan yang semakin besar, khususnya dari sektor pariwisata dan investasi. Namun pariwisata Bali Berkontribusi Besar bagi Indonesia. Tahun 2025, Bali menerima 7,05 juta wisatawan mancanegara, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Angka tersebut tumbuh 11,4 persen dibandingkan 2024. Wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan pada 2025 mencapai 16,3 juta orang. Devisa pariwisata Bali mencapai sekitar Rp176 triliun. Nilai tersebut berkontribusi sekitar 55 persen terhadap total devisa pariwisata nasional yang disebut mencapai Rp319,9 triliun.
Koster juga menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Bali pada 2025: Pertumbuhan ekonomi: 5,82 persen, meningkat dari 5,48 persen pada 2024 dan di atas pertumbuhan nasional 5,11 persen. PDRB per kapita: Rp72,66 juta, meningkat dari Rp67,32 juta pada 2024. Tingkat kemiskinan: 3,42 persen, turun dari 3,80 persen dan disebut sebagai yang terendah secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka: 1,45 persen, turun dari 1,79 persen dan disebut sebagai yang terendah secara nasional. IPM Bali: 79,37, meningkat dari 78,63 pada 2024. Prevalensi stunting: 8,7 persen, dibandingkan angka nasional 21,5 persen.
Koster minta pemerintah kabupaten/kota tetap didorong bekerja lebih keras menangani kasus stunting.
Koster juga menyoroti ketimpangan Sarbagia dan luar Sarbagia. Luas wilayah Sarbagia sekitar 889 km² atau 16 persen wilayah Bali. Wilayah luar Sarbagia mencapai 4.701 km² atau 84 persen. PAD Sarbagia mencapai Rp10,9 triliun atau 83 persen. PAD luar Sarbagia sekitar Rp2,3 triliun atau 17 persen.
Koster menyebutkan ketimpangan tersebut menjadi persoalan serius yang harus ditangani. Infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Kemampuan fiskal Bali yang terbatas membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan komunikasi dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.
Tekanan Investasi terhadap Lahan Pertanian

Koster juga  menyoroti tekanan ekonomi yang dihadapi petani. Ketika investor menawarkan harga tanah yang nilainya setara dengan 10–20 tahun hasil panen, kata dia, menjual tanah menjadi pilihan yang sangat manusiawi bagi keluarga petani. Karena itu, menurut Koster, larangan alih fungsi lahan saja tidak cukup. Perlindungan lahan pertanian harus disertai insentif nyata bagi petani, sehingga mempertahankan sawah menjadi pilihan ekonomi yang layak.
Jika persoalan tersebut tidak ditata dengan baik, Koster mengingatkan cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan Bali akan sulit tercapai.
Selain itu, kata dia, tenaga kerja pertanian Bali didominasi masyarakat berusia di atas 50 tahun. Generasi muda semakin sedikit yang tertarik bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian yang dipertahankan hari ini berpotensi tidak tergarap di masa depan apabila tidak ada regenerasi petani. Karena itu, perlindungan lahan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan profesi dan kesejahteraan petani.
Koster menyampaikan Bali telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga lahan produktif Bali dari tekanan alih fungsi dan praktik kepemilikan secara nominee.
Koster mengingatkan pembangunan Bali tidak boleh semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi jangka pendek. “Jangan karena uang kita mengorbankan Bali,” katanya.
Menurut dia, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki idealisme serta tanggung jawab serius untuk menjaga Bali bagi generasi mendatang. (*/bgn003)26092104

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk mempercepat akses pelayanan sekaligus mempersempit ruang terjadinya pungutan liar (pungli).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri pembukaan bimbingan teknis keluarga berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (16/9/2026).

Gubernur Koster menyatakan dukungan penuh terhadap Program Keluarga Berintegritas yang digagas KPK. Menurut dia, upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penguatan sistem pemerintahan, tetapi juga harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama pembentukan karakter, kejujuran, dan integritas. “Keterlibatan keluarga itu sangat penting dan menjadi kunci pembentukan karakter sejak dini. Oleh sebab itu, saya sangat tertarik jika Program Keluarga Berintegritas ditanamkan oleh semua pihak. Tidak hanya di sektor pegawai negeri dan swasta, tetapi semua kalangan juga wajib terlibat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri,” katanya.

Menurut Koster, keluarga juga memiliki peran penting dalam membangun pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam mengelola keuangan sesuai kemampuan. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, kata dia, penting untuk menghindari tekanan ekonomi yang dapat membuka celah terhadap perilaku koruptif. “Jika masuknya 10, mari gunakan 8 ke bawah sehingga sisanya bisa kita tabung. Jangan sampai masuknya 10, tetapi penghabisannya melebihi 10. Nanti bingung mencari penutupnya sehingga menimbulkan risiko dan tekanan,” ujarnya.

Untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar, Pemprov Bali juga terus mendorong pelayanan publik berbasis digital. Gubernur Koster menilai digitalisasi dapat mengurangi interaksi yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan. Dia menyebutkan sistem yang baik tetap harus didukung oleh integritas orang-orang yang menjalankannya. “Sebaik apapun sistem digital yang kita miliki, apabila oknumnya kurang berintegritas, semua akan menjadi sia-sia. Karena itulah pentingnya peran serta keluarga dalam melakukan kontrol terhadap pasangannya, terlebih jika memiliki jabatan,” katanya.

Sementara Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menekankan pentingnya keluarga sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai tersebut antara lain meliputi kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, moral, dan etika.

Menurut Ibnu, pola hidup sederhana menjadi salah satu bagian penting dalam membangun keluarga berintegritas. Setiap anggota keluarga diharapkan mampu hidup sesuai kemampuan dan penghasilan yang sah serta tidak menjadikan gaya hidup dan kemewahan sebagai tuntutan yang dapat memberikan tekanan kepada anggota keluarga lainnya. (*/bgn003)26091605

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan terhadap pencalonan Bali sebagai tuan rumah World Congress of Dermatology (WCD) 2031. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima jajaran Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) di Jayasabha, Denpasar, pada Selasa (15/9/2026).

Ketua Umum Perdoski Hanny Nilasari menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri mengikuti proses bidding tuan rumah WCD 2031 dengan mengajukan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan. Proses bidding dijadwalkan berlangsung pada 2027 di Meksiko dengan enam negara bersaing menjadi tuan rumah.

Nilasari menyampaikan WCD merupakan salah satu kongres internasional bergengsi di bidang dermatologi yang mempertemukan dokter spesialis, ahli, dan akademisi dari berbagai negara. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan, perkembangan keilmuan, pengalaman klinis, serta penguatan jejaring internasional di bidang dermatologi, venereologi, dan estetika.

Menurut dia, apabila Bali terpilih sebagai tuan rumah, WCD 2031 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 12.000 peserta internasional. Jumlah tersebut belum termasuk pendamping peserta sehingga penyelenggaraan kongres berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Bali, terutama terhadap sektor pariwisata dan industri MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions). “Kami mohon dukungan Pak Gubernur agar Bali, Indonesia, bisa menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini. Ada enam negara yang mengajukan diri. Perkiraannya lebih dari 12 ribu peserta, belum lagi pendampingnya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Bali. Pemerintah Provinsi Bali, kata Koster, siap memberikan rekomendasi sekaligus mendukung kebutuhan yang diperlukan Perdoski untuk memperkuat posisi Bali dalam proses bidding. “Tentu saya dukung. Saya berikan rekomendasi untuk itu. Apa-apa yang diperlukan untuk World Congress of Dermatology, sampaikan,” katanya.

Koster optimistis Bali memiliki peluang besar untuk memenangkan persaingan sebagai tuan rumah WCD 2031. Optimisme tersebut didasarkan pada pengalaman Bali menyelenggarakan berbagai agenda internasional berskala besar, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan World Water Forum ke-10.

Menurut Koster, keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan Bali dalam menyediakan fasilitas, infrastruktur, serta layanan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan internasional. Dia mencontohkan keberhasilan Bali menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 pada 2024. Menurut dia, dari 36 negara yang memiliki hak suara dalam proses pemilihan tuan rumah, hanya enam negara yang tidak memberikan suara kepada Bali. Dukungan mayoritas tersebut dinilainya mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan Bali menjadi tuan rumah kegiatan berskala global. (*/bgn003)26091505

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bali di Jayasabha, Denpasar, pada Jumat (11/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat penanganan dan penanggulangan rabies di Bali.

PDHI Cabang Bali menyampaikan sejumlah langkah kolaboratif yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya Bali Bebas Rabies 2030. Upaya tersebut meliputi peningkatan edukasi masyarakat, perluasan vaksinasi rabies pada hewan penular rabies (HPR), serta pengendalian populasi hewan terlantar atau liar melalui program sterilisasi secara manusiawi.

Gubernur Koster menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam penanggulangan rabies. Menurut dia, persoalan rabies tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau tenaga kesehatan hewan, tetapi membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama, terutama dari masyarakat yang memelihara anjing.

Koster mendorong agar kegiatan edukasi mengenai rabies dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami bahwa memelihara hewan bukan hanya persoalan memberi makan dan merawatnya, tetapi juga memastikan kesehatan, vaksinasi, pengendalian reproduksi, serta keamanan hewan tersebut agar tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan.

Dia juga mendukung pelaksanaan kegiatan World Rabies Day (WRD) 2026 sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rabies sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Peringatan WRD Tahun 2026 rencananya akan digelar pada 27 September 2026 di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar. Sejumlah kegiatan telah disiapkan, antara lain sterilisasi gratis untuk anjing liar, vaksinasi rabies gratis, Pet Fun Walk, Lomba Anjing Sehat, Lomba Makan untuk Anjing, serta berbagai kegiatan edukatif dan menarik lainnya.

Gubernur Wayan Koster mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran rabies di Bali. Ia menekankan bahwa pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, terutama melalui kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab.

Masyarakat juga diimbau tidak mengabaikan kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya. Apabila terjadi gigitan, korban harus segera mendapatkan penanganan yang tepat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait. Kesadaran masyarakat dalam mengenali risiko dan mengambil tindakan cepat menjadi salah satu kunci dalam mencegah terjadinya korban akibat rabies.

Di sisi lain, pemilik anjing di Bali diharapkan memastikan hewan peliharaannya mendapatkan vaksinasi rabies secara rutin, tidak dibiarkan berkeliaran, serta melakukan sterilisasi sebagai bagian dari pengendalian populasi.

Kolaborasi antara pemerintah, PDHI, tenaga medis veteriner, komunitas pecinta hewan dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam mempercepat penanggulangan rabies. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan langkah penanganan yang lebih terintegrasi, inklusif dan memberikan dampak nyata bagi keamanan masyarakat Bali. (*/bgn003)26091206

Singaraja, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan komitmen penertiban pembangunan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku di Provinsi Bali. Hal tersebut tercetus dalam pembongkaran bangunan vila di Areal Perhutanan Sosial Hutan Desa Pejarakan, Gerokgak Kabupaten Buleleng pada Sabtu (12/9/2026).

Penertiban melalui pembongkaran bangunan villa yang berada di areal Hutan Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng, dilakukan menyusul ditemukannya pembangunan sarana akomodasi yang dinilai tidak memenuhi sejumlah persyaratan dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata alam.

Hutan Desa Pejarakan dikelola oleh LPHD Wana Makmur Hutan Desa Pejarakan Berdasarkan SK.3583/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020 tanggal 5 Juni 2020, dengan  luas areal 700 hektare dan mencakup sekitar 3.262 kepala keluarga.  Pembangunan Vila Tidak Tercantum dalam RKPS Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen pengelolaan Perhutanan Sosial, pembangunan vila yang menjadi temuan Pansus TRAP tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS).

Pihak pemilik bangunan pun sudah diberikan peringatan tiga kali dan hingga hari pembongkaran tidak diindahkan oleh yang bersangkutan untuk dibongkar secara mandiri. “Karena itu hari ini dilakukan pembongkaran, berkaitan dengan peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan, jadi saya tegaskan jangan main-main dengan peraturan yang berlaku di Bali,” kata Koster.

Gubernur Koster menyebutkan adanya indikasi keterlibatan WNA sebagai pemodal dengan menggunakan nama warga lokal dalam proses pembangunan. “Ini masih kita telusuri dan tindak tegas,” katanya.

Koster juga menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali untuk segera mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai hutan sosial dengan penanaman kembali.

Bangunan vila di Banjar Dinas Goris Kemiri itu belum memiliki sejumlah izin krusial, di antaranya surat izin penggunaan air bawah tanah, meskipun aktivitas pengambilan air dari dalam tanah (pembuatan ABT) sudah dilakukan. Persetujuan bangunan gedung juga belum ada izin resmi dari Dinas Perizinan, termasuk penelitian tata kelola landscape. (*/bgn003)26091203

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri sekaligus membuka Utsawa Dharma Gita (UDG) Provinsi Bali XXXIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Center), Denpasar, pada Jumat (11/9/2026).

UDG Bali XXXIII Tahun 2026 berlangsung selama enam hari, 11-16 September 2026, dengan mengusung tema “Dharmagita Atmanam Dharma”. Pelaksanaan UDG menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian sastra, bahasa, dan budaya Bali sekaligus membangun karakter serta sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul.

Pada UDG XXXIII tahun ini terdapat 11 bidang lomba dengan 37 kategori yang dipertandingkan. Kesebelas bidang tersebut meliputi membaca Sloka, Palawakya, Kakawin, Kidung, Nyanyian Keagamaan Hindu, Gaguritan, Dharmawacana Bahasa Bali, Dharmawacana Bahasa Inggris, Menghafal Sloka, Dharmawiwada, dan Dharmacarita.

Gubernur Koster menegaskan bahwa Utsawa Dharma Gita bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi merupakan salah satu wahana strategis untuk membangun SDM Bali yang unggul, sejalan dengan arah pembangunan Bali dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Menurut Koster, salah satu pijakan penting dalam pembangunan Bali ke depan adalah mewujudkan SDM Bali yang unggul. Pemikiran tersebut, kata dia, lahir dari hasil membaca berbagai dokumen penelitian serta buku-buku yang mengulas perjalanan peradaban Bali sejak zaman Bali Kuno. “Kenapa saya mengangkat SDM Bali unggul? Karena saya membaca berbagai dokumen hasil riset dan buku-buku tentang peradaban Bali, mulai dari Bali Kuno hingga perkembangan Bali sampai sekarang,” ujarnya.

Dia menyanpaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali juga bersumber dari khazanah sastra dan peradaban Bali masa lampau. Di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter masyarakat Bali yang unggul. Karakter tersebut tercermin dalam sikap jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, dan berpegang pada satya, serta lebih mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. “Orang Bali itu jemet, tekun, ulet, rajin, jujur, berpegang pada satya, dan lebih mendahulukan kewajiban daripada hak,” katanya.

Namun, Gubernur Koster mengakui bahwa perkembangan zaman telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Bali. Perubahan tersebut menghadirkan kemajuan, tetapi di sisi lain juga membawa tantangan terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi karakter masyarakat Bali.

Dia menyinggung mulai munculnya berbagai persoalan sosial seperti perilaku tidak jujur, korupsi, serta tindakan yang tidak mencerminkan nilai kesantunan dan karakter masyarakat Bali. Meski demikian, Gubernur Koster menekankan bahwa perilaku tersebut bukanlah gambaran mayoritas masyarakat Bali. “Memang ada penurunan dari kesunatian orang Bali. Mulai ada korupsi, ada yang nakal, ada yang jahat. Tetapi yang begitu tidak banyak. Yang masih banyak adalah orang-orang yang baik,” ungkapnya.

Karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kembali integritas orang Bali, sehingga nilai-nilai luhur yang pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurut dia, penguatan karakter dan integritas tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bahasa Bali, aksara Bali, dan sastra Bali. Ketiganya merupakan bagian penting dari ekosistem kehidupan masyarakat Bali yang mengandung nilai, pengetahuan, sekaligus menjadi identitas kebudayaan Bali. “Bahasa Bali dan aksara Bali itu adalah ekosistem kehidupan orang Bali,” katanya.

Melalui Utsawa Dharma Gita XXXIII, dia berharap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sastra, bahasa, dan budaya Bali tidak hanya dilestarikan dalam bentuk kegiatan seremonial dan perlombaan, tetapi juga dapat terus hidup, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan UDG Bali XXXIII Tahun 2026 sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda dan masyarakat Bali untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang sastra dan seni keagamaan Hindu, memperkuat kecintaan terhadap bahasa dan aksara Bali, serta menumbuhkan SDM Bali yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan memiliki jati diri yang kuat.

Dengan mengusung semangat “Dharmagita Atmanam Dharma”, UDG XXXIII diharapkan semakin memperkuat keberadaan dharmagita sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Bali sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam menjaga keberlanjutan peradaban Bali. (*/bgn003)26091202

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (Ensia) Tahun 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada Kamis (10/9/2026).

Gubernur Koster mengapresiasi penyelenggaraan Ensia 2026 oleh Sucofindo sebagai bentuk penghargaan terhadap berbagai inovasi di bidang lingkungan dan sosial. Menurut dia, semangat Ensia sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan.

Koster menyebutkan komitmen tersebut diwujudkan melalui visi pembangunan Bali berbasis kearifan lokal, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Inti dari visi tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan kehidupan yang sehat, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup. Prinsip pembangunan ramah lingkungan tersebut, kata dia, diperkuat dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang mengamanatkan seluruh aspek pembangunan di Bali harus berjalan secara berkelanjutan serta menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. “Tidak boleh hidup sendiri, lalu mematikan yang lain. Hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus harmonis dengan alam. Itulah ajaran leluhur kami dan menjadi konsep teknokratis pembangunan agar Bali terjaga dengan baik untuk masa depan generasi penerus,” ujarnya.

Dia merinci komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui kebijakan penggunaan energi bersih dari hulu hingga hilir yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur. Salah satu program prioritas yang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang telah didorong sejak 2019 sebagai bagian dari transformasi menuju penggunaan energi bersih di Bali.

Menurut Koster, pengembangan PLTS di Bali mendapat dukungan Pemerintah Pusat. Bali diharapkan memperoleh pasokan listrik sebesar 1.000 MW dari pengembangan PLTS sebagai bagian dari program nasional berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Pengembangan energi bersih tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus memperkuat ekosistem pendukung pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas.

Selain pengembangan energi bersih, Koster menyebutkan komitmen Pemprov Bali dalam memperkuat penanganan sampah. Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah menunjukkan perkembangan positif. “Khusus untuk kawasan Denpasar dan Badung, tingkat pemilahan sampah telah mencapai 80 hingga 90 persen. Hal ini berdampak pada beban TPA Suwung yang makin menurun,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat turut mengapresiasi penyelenggaraan Ensia 2026. Pemerintah, kata dia, terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan, termasuk memperkuat tanggung jawab pelaku usaha terhadap sampah yang dihasilkan. Salah satu perhatian diarahkan pada produk makanan berkemasan plastik yang berkontribusi cukup besar terhadap timbulan sampah.

Direktur Utama PT Sucofindo Sandry Pasambuna menyampaikan Ensia merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan PT Sucofindo bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengapresiasi pelaku usaha dan local hero atas inovasi nyata di bidang lingkungan dan sosial. Ensia bertujuan mendorong inovasi berkelanjutan yang selaras dengan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq. (*/bgn003)2601101

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sambutan pada acara Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026, melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” bertempat di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, pada Selasa (8/9/2026). Dia menegaskan bahwa aksi iklim di Bali tidak hanya merupakan respons terhadap perubahan iklim, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Gubernur Koster menyampaikan Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala. Dalam kerangka tersebut, kata dia, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara manusia Bali, alam Bali, dan kebudayaan Bali. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.

Koster menyampaikan manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Menurut Koster, Bali saat ini telah memiliki aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bali juga memiliki potensi besar dalam karbon pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik, atau sekitar 82 persen dari total sawah, yang menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits. Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Aset tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Menurut Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yaitu Blue Carbon, melalui pengembangan mangrove dan padang lamun; Solar Energy, melalui pembangunan PLTS skala besar; dan Agricultural Carbon, melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp, yang selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700-1.200 MWp. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Koster menyatakan Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Namun, kolaborasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sehingga memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali. Aksi iklim Bali dengan demikian tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Koster, pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam. “Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membangun fondasi kebijakan dan memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berbagai potensi seperti mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat. “Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (*/bgn003)26090907