Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar. Kunjungan ini bertujuan menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, serta pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat terdampak.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI, kementerian terkait, dan lembaga pusat atas perhatian yang besar terhadap Bali. “Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujarnya.

Gubernur Koster melaporkan bahwa korban bencana banjir pada 10 September lalu yang terjadi di Tukad (sungai) Badung. Ada 18 korban jiwa meninggal dunia, 12 Denpasar, 1 Badung, 2 Jembrana dan 3 Gianyar. Dari 18 korban meninggal ini, masih ada 4 orang meninggal dunia yang belum ditemukan hingga sekarang. “Dari data yang dimiliki, sejumlah pedagang terdampak 638 unit usaha 738 pedagang, dengan kerusakan kios, los dan sejumlah dagangan yang terdapat di pelataran,” katanya.

Dia menyampaikan 18 korban jiwa yang meninggal dunia ini sesuai peraturan perundangan-undangan, masing-masing mendapat santunan 15 juta dari Kementerian Sosial, dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota, yang diterima oleh ahli waris. Terdampak atau rusak 738 pedagang ini sudah diberi ganti rugi oleh Pemprov Bali Rp3,4 miliar dan semua sudah diserahkan melalui rekening korban terdampak.

Untuk ke depan pada musim hujan yang diperkirakan lebat pada bulan November hingga Februari nanti, kata Koster, Pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan proses mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk nantinya. “Kami juga sedang melakukan investigasi terkait penggundulan hutan apakah masih terjadi atau tidak, dan dimana saja. Untuk diketahui juga bahwa di hilir (pinggir Tukad Badung) terdapat banyak tempat tinggal (tergolong padat) dan melanggar tata ruang, yang sudah terbangun sekitar 50 tahun yang lalu dan saat itu Bali belum memiliki tata ruang,” katanya.

Adapun bantuan yang diserahkan meliputi Kementerian Sosial RI bantuan sosial senilai Rp479,1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Bali. Jenis bantuan mencakup PKH, sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial. Beberapa penerima manfaat turut menerima langsung, seperti Kadek Rena Puspita Sari (alat bantu dengar), Ida Bagus Putu Winanda Agasthya (kursi roda adaptif), I Ketut Mudarta (sembako), dan I Made Suarma (kewirausahaan).

BNPB melalui Deputi Logistik menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar kepada Pemprov Bali, serta kendaraan operasional roda 4 untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. BPJPH menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar kepada pelaku usaha mikro kecil, serta sertifikat halal secara simbolis kepada lima UMKM Bali. Kementerian Agama menerima bantuan keagamaan sebesar Rp 335 juta, termasuk rehabilitasi masjid/mushola, program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, dan inkubasi bisnis pesantren. BPKH menyerahkan bantuan pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp1,8 miliar. Baznas menyerahkan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro kepada masyarakat terdampak.

Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dan merupakan bagian dari fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan yang rutin dilaksanakan di daerah. 

Dengan total bantuan triliunan rupiah, pemerintah pusat dan DPR RI menegaskan komitmennya mendukung pemulihan sosial, keagamaan, dan penguatan ketahanan masyarakat Bali. pada kesempatan ini, pihaknya mengatakan penting bagi Bali untuk segera memiliki alarm pengingat terjadinya tsunami, yang anggarannya akan dialokasikan dari pusat. (*/bgn003)25100405

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan peluncuran 1st Wi-Fi 7: Next-Generation Connectivity di SMPN 15 Denpasar, Padang Sambian Kaja, Denpasar, Jumat (3/10/2025).

Peluncuran Wi-Fi 7 di Bali merupakan yang pertama kali diantara daerah-daerah lain di Indonesia. Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi Bali menuju Bali Era Baru yang berbasis teknologi digital. Transformasi Digital Dimulai dari SMPN 15 Denpasar, dari Bali untuk indonesia.

Acara yang diinisiasi bersama Starlight, Bali Internet, dan Huawei ini disebut Koster sebagai “lompatan besar bagi Bali untuk menjadi Pulau Digital.” “Dengan kecepatan berlipat-lipat melalui teknologi Wi-Fi 7, Bali yang wilayahnya relatif kecil akan dapat terhubung hingga ke pelosok desa. Tidak ada lagi daerah yang disebut terpencil,” ujar Wayan  Koster dalam sambutannya.

CEO Bali Internet, Muhammad Arif, mengungkapkan bahwa hasil survei terbaru menunjukkan tingkat pengguna internet di Bali telah mencapai 90,5%, dengan rata-rata kecepatan internet 49,1 Mbps, hampir dua kali lipat dari kecepatan rata-rata nasional. Dia menyebutkan sebagai brand yang lahir dan berbasis di Denpasar, Bali Internet memiliki komitmen untuk menghadirkan layanan internet terbaik di Pulau Dewata dan mendukung misi menjadikan Bali sebagai “The Real Digital Hub of Indonesia.”

Arif menyatakan memilih sekolah sebagai lokasi peluncuran Wi-Fi 7. “Menurut kami, indikator kemajuan suatu negara saat ini adalah infrastruktur digital dan pendidikan. Karena itu, kami menghadirkan infrastruktur dengan kecepatan hingga 2 Gbps, sekaligus memperkenalkan konsep smart classroom,” katanya.

Smart classroom, kata dia, diharapkan mampu membantu pemerataan pendidikan di Indonesia. “Guru-guru terbaik di kota-kota besar dapat berbagi ilmu dengan murid di daerah yang jauh, sehingga mereka mendapat kesempatan belajar yang sama,” ujarnya.

Arif juga menyampaikan bahwa infrastruktur digital yang kuat adalah kunci bagi perkembangan berbagai sektor lain, termasuk perumahan rakyat dan UMKM. Program Digital Bali Diterapkan Sejak 2018, Pemprov Bali Pasang Wi-Fi Gratis

Gubernur Koster menegaskan, pengembangan jaringan internet sudah menjadi prioritas sejak periode pertamanya memimpin Bali (2018–2023). Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan Wi-Fi gratis untuk SMA, SMK, Puskesmas, desa adat, dan destinasi pariwisata. Program itu dimulai sejak 2020–2021 dan terus berlanjut hingga kini. “Kami ingin seluruh masyarakat Bali mendapat akses internet yang setara. Dengan teknologi ini, kita tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga membangun kesetaraan akses dan peluang,” katanya.

Gubernur Koster menekankan kehadiran Wi-Fi 7 selaras dengan tema pembangunan Bali pada periode keduanya, yakni “Mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital.” Untuk mendukung konektivitas, Bali juga telah membangun Turyapada Tower yang tidak hanya mengatasi blank spot siaran televisi, tetapi juga memperkuat jaringan telekomunikasi di seluruh Bali.

Koster mengapresiasi kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki visi sejalan. “Tanpa kami rencanakan sebelumnya, program ini selaras dengan gagasan mitra kita seperti Starlight, Bali Internet, dan Huawei. Ini bukti kita memiliki visi yang sama untuk memajukan Bali,” ujarnya.

Koster optimistis bahwa teknologi ini akan membuka akses yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat Bali. “Kehadiran Wi-Fi 7 bukan hanya infrastruktur internet, tetapi juga modal untuk memajukan pendidikan, layanan kesehatan, dan pariwisata Bali yang semakin mendunia,” pungkasnya. (*/bgn003)25100404

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali bersama para pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan layanan dan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali yang berlangsung di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, pada Jumat (26/9/2025).

Gubernur Koster menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di dalam kawasan bandara. Menurutnya, Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama pariwisata internasional harus dikelola dengan standar lebih tinggi dibanding bandara lainnya di Indonesia. “Saya sudah rapat bersama Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi dan pihak terkait lainnya. Saya banyak mendapat komplain, mulai dari proses imigrasi yang lama, bea cukai yang berbelit, bagasi yang terlalu lama, hingga area penjemputan yang tidak tertib. Saat rapat, saya berikan waktu sebulan untuk melakukan pembenahan, dan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Targetnya, maksimum dari pesawat mendarat hingga keluar bandara hanya 30-45 menit,” ujarnya.

Selain perbaikan internal, Gubernur juga menegaskan perlunya pembenahan akses transportasi di luar kawasan bandara. Infrastruktur pendukung, moda transportasi, hingga sistem penataan lalu lintas harus ditingkatkan agar lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal. “Bandara Ngurah Rai ini harus naik kelas. Untuk itu, mindset pengelolaan dan pelayanan harus diubah. Semua titik kemacetan akan saya kejar penyelesaiannya. Kita bisa gunakan pola sharing APBD dan APBN, termasuk kerja sama dengan Kabupaten Badung. Ada alokasi 700 M sharing dengan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2026, dan saya juga mendatangi Kementerian PU untuk meminta support terkait perbaikan infrastruktur di Bali” katanya.

Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak hanya sebagai pintu masuk pariwisata Bali, tetapi juga sebagai contoh tata kelola transportasi dan pelayanan publik yang berkelas internasional.

Dalam FGD tersebut juga terdapat dua narasumber lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusakti Yasa Weda, yang menyampaikan terkait kemacetan di Bali serta solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil. Narasumber kedua dari Konsultan Kajian Lalu Lintas Ibu Hermawati yang menyampaikan terkait kondisi lalu lintas dan jaringan jalan di Provinsi Bali.

Hadir dalam FGD tersebut Bupati Badung Adi Arnawa, Komandan Pangkalan Udara TNI AU, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura, serta undangan lainnya. (*/bgn003)25092609

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster ikut ambil bagian membersihkan sampah pascabanjir di kawasaan Pasar Badung dan Pasar Kumbasari pada Minggu (14/9/2025) pagi. Kegiatan tersebut merupakan aksi solidaritas yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, swasta, pelajar, relawan dan masyarakat umum.
Wayan Koster bersama Walikota Denpasar IGN Jaya Negara mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyisir bagian-bagian bangunan yang terdampak yang masih dipenuhi sampah dan lumpur pasca banjir. Dia juga terlihat membantu membersihkan sisa-sisa sampah dari kios-kios yang ada di basemen Pasar Kumbasari dan Pasar Badung. Mobil-mobil pedagang yang terendam banjir juga tidak luput dari perhatiannya. Terdapat beberapa mobil masih terjebak di basement Pasar Badung, sementara beberapa lainnya terparkir di parkir atas pasar dalam keadaan ringsek penuh lumpur.
Koster mengintruksikan agar mobil-mobil tersebut dapat segera diangkut/diderek sehingga tidak mengganggu proses pembersihan yang sedang dilaksanakan. Diperkirakan masih terdapat 210 ton sampah yang harus dibersihkan pascabanjir yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) lalu.
Gubernur Koster mengajak semua pihak baik pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, relawan, dan seluruh elemen masyarakat agar bersatu membersihkan sampah pasca banjir.
Saat ini hal paling urgen, kata Gubernur Koster, yakni membersihkan puing-puing sampah, membantu korban terdampak dan juga memperbaiki infrastruktur yang rusak. “Ini kita fokus bersih-bersih dulu,” kata Koster  kepada para wartawan.
Sementara Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan sampah-sampah tersebut akan dibawa ke TPA Suwung karena merupakan sampah spesifik akibat dari bencana banjir. “Jadi harus diberlakukan secara darurat sehingga semua sampah selama paling lama satu bulan itu semua diangkut ke Suwung untuk dilakukan penanganan di sana. Mungkin perlu beberapa hari untuk menyelesaikan sampah yang tersisa di sungai-sungai dan drainase yang menyumbat air,” katanya.
Dia menilai keadaan alam Bali saat ini tidak mampu menahan curah hujan yang cukup tinggi sehingga perlu upaya-upaya untuk mengembalikan kemampuan alam Bali. Khususnya dalam menghadapi perubahan iklim yang cukup dramatis, termasuk upaya perluasan cakupan hutan yang berada di hulu-hulu sungai.
Hanif juga menekankan tentang pentingnya penyelesaian sampah pada sumbernya seperti fokus program Gubernur Bali. Dia menyampaikan permasalahan sampah di Bali merupakan permasalah krusial yang harus segera diselesaikan. “Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan Bapak Gubernur melalui penyelesaian sampah di sumber agar terus wajib dimasifkan karena buktinya sudah seperti ini,” tegasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Gubernur Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Forkompimda telah melakukan rapat koordinasi terkait strategi serta pendanaan penanganan sampah di Bali pada Sabtu (13/9/2025) malam. “Mudah-mudahan bisa segera kita implementasikan dan terus kita kawal,” katanya.
Diketahui, aksi solidaritas bersih sampah pascabanjir yang digelar di kawasan Pasar Badung dan Pasar Kumbasari melibatkan berbagai unsur antara lain TNI, Polri, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali, Forkompimda Provinsi Bali, komunitas, akademisi, BUMN/swasta serta unsur masyarakat lainnya. Selain pembersihan sampah banjir, Menteri LH dan Gubernur Bali serta unsur terkait juga menyerahkan bantuan sembako dan perlengkapan sehari-hari kepada korban banjir di Pasar Badung. (*/bgn.003)25091407

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar serta Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) Tahun 2026 di Jaya Sabha Denpasar, pada Kamis (4/6/2025).

“Penandatanganan kerja sama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Pada tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya 9 bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 full alokasinya,” kata Koster saat menandatangani perjanjian kerja sama dengan empat Bupati/Walikota Sarbagita tersebut.

Tahun anggaran 2026, pembiayaan transportasi umum Trans Metro Dewata dianggarkan Rp56,3 miliar dimana 30 persennya atau Rp16,9 miliar dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sementara 70 persennya atau Rp39,4 miliar dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. “Kabupaten Badung Rp16,6 miliar, Denpasar Rp15,8 miliar, Gianyar Rp5,3 miliar dan Tabanan Rp1,6 miliar,” kata Koster. Pembagian persentase kabupaten/kota disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsional layanan Trans Metro Dewata berdasarkan Kabupaten/Kota.

Koster menyampaikan bahwa penandatangan tersebut baru merupakan pagu anggaran saja. Untuk realisasinya akan menunggu hasil evaluasi dari tim sehingga penganggaran dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. “Kalau kita lihat maksimum keterisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen padahal menurut kriteria bank dunia rata-rata harus 50-60 persen. Jadi masih rendah sekali. Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” katanya.

Terlepas dari hal itu, Wayan Koster menyampaikan bahwa dia akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan transportasi publik di Provinsi Bali secara berkelanjutan. Dia menjelaskan memang tidak mudah untuk mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. “Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” katanya.

Koster menyampaikan bahwa pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat/publik dengan alokasi anggaran yang diperlukan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. (*/bgn003)25090408

Badung, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) terkait pembangunan di Kawasan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, pada Minggu (10/8/2025).

Bupati Adi Arnawa yang ditemui seusai sidak menyampaikan bahwa Gubernur Bali Wayan Koster ingin melihat situasi dan kondisi di sepanjang kawasan Pantai Berawa. Dia menyampaikan bahwa ada salah satu investor yang akan dan sudah mengajukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) terkait dengan pembangunan akomodasi Hotel di kawasan Pantai Berawa.

“Secara prinsip Pak Gubernur dari kunjungan ini memerintahkan kami Pemerintah Kabupaten Badung agar benar-benar menjaga kawasan Pantai Berawa ini, terutama masalah regulasi dan yang paling penting masalah tata ruang serta bangunan daripada wilayah ini. Termasuk juga diharapkan setiap pembangunan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung khususnya dan Bali pada umumnya, ada beberapa standar yang harus dipenuhi, di antaranya akses, tempat parkir, pengolahan sampah dan juga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Bapak Gubernur mengapresiasi dan ke depan akan melakukan langkah-langkah yang akan menjaga Bali ini,” ujarnya.

Turut hadir Sekda Surya Suamba, kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agus Aryawan, Camat Kuta Utara Eka Parmana dan Perbekel Tibubeneng Kamajaya. (*/bgn003)25081006

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster memantau secara langsung pembongkaran puluhan bangunan ilegal di Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, pada Senin (21/7/2025), setelah memberikan surat peringatan.

Pembongkaran bangunan di Pantai Bingin ini dilakukan menindaklanjuti surat perintah pembongkaran Bupati Badung Nomor 600.1.15.2/14831/SETDA/SAT.POL.PP, tertanggal 15 Juli 2025, merespon surat dari Pemprov Bali. “Saya meminta kepada Bupati Badung untuk menuntaskan 48  bangunan ilegal di lahan Pemkab Badung. Yang ilegal dibongkar semua. Pada intinya Pemerintah Provinsi Bali sedang menyiapkan tim audit dan investigasi terhadap semua perijinan usaha pariwisata di Bali. Jika ada pelanggaran dilakukan penindakan tegas dan keras,” kata Koster didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Kasatpol PP Badung I Gst Agung Ketut Suryanegara.

Dia mengatakan 48 bangunan ini berdiri di lahan milik Pemda Badung dan masuk ke dalam aset Pemda Badung. Sehinga bangunan tersebut melanggar Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengenai tata ruang, yang merupakan kawasan hijau, dan tidak ada yang berizin. “Pembongkaran ini dilakukan karena 48 bangunan wisata ini berdiri di atas lahan yang bukan milik perseorangan, tetapi mereka melakukan usaha diatas lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung, yang notabene tidak memiliki izin dan bersifat ilegal,” katanya.

Sementara Koordinator Aksi Persatuan Pedagang Pantai Bingin Nyoman Musadi mengatakan selaku masyarakat dirinya bersama puluhan pedagang memohon keadilan agar tidak hanya dilakukan penggusuran di Pantai Bingin, namun di sejumlah wilayah pesisir tebing yang ada di Kabupaten Badung juga ikut ditertibkan. “Bangunan warung yang kami bangun ini sudah berada 20 tahun lebih, dimana sejumlah warga telah juga 30 tahun menempati Pesisir Pantai Bingin sebagai nelayan dan seiring bekembang zaman membuka warung,” kata Nyoman Musadi didampingi Made Sarja perwakilan pedagang.

Dia mengaku sudah menyampaikan kepada Desa Adat pada tahun 2022 agar bisa mengajukan permohonan ke pemerintah Kabupaten, namun menemui kesulitan. “Kami telah memohon kepada Desa Adat untuk pengelolaan Pantai Bingin kepada Pemkab Badung. Namun tidak ada jawaban dari pemerintah. Dan kami pernah melakukan mediasi kepada Bupati Badung, namun mendapat jawaban tetap dizerokan atau dibongkar,” katanya.

Sarja yang juga memiliki warung di Pesisir Pantai Bingin menyebutkan tenaga kerja yang diserap dan bekerja di sekitar warung atau restoran di pesisir Pantai Bingin mencapai ratusan orang yang mencari penghidupan. “Ada ratusan pekerja di sini yang terdampak. Untuk langkah ke depan akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan besok kami akan melakukan sidang di PTUN,” katanya.

Dia menjelaskan, di sekitar pesisir Pantai Bingin juga ada beberapa vila yang saat ini tidak beroperasi dan tidak ada wisatawan yang menyewa, karena adanya upaya pembongkaran. “Khususnya yang punya vila saat ini tidak ada tamu yang booking. Jadi saat ini tidak ada tamu yang menginap, karena ada upaya pembongkaran. Dan tamu juga kita beri tahu untuk menunda menyewa vila,” ucapnya. (bgn008)25072110

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menerima kehadiran Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda beserta jajarannya di Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Sabtu (12/7/2025).

Kedatangan Gubernur Maluku Utara (Malut) di Provinsi Bali dalam rangka mempelajari prestasi kerja Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah.

Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kehadirannya ke Provinsi Bali sesuai saran dari KPK RI agar belajar ke Bali tentang MCP, termasuk mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Saat itu KPK RI memberi saran agar kami ke Bali belajar, karena di Pemerintah Provinsi Maluku Utara skor MCP yang kami raih pada tahun 2023 hanya 39,95 persen, kemudian tahun 2024 naik mencapai skor 73,59 persen. Jadi Pemerintah Provinsi Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional,” ungkap Sherly seraya menyampaikan terima kasih kehadapan Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya yang sudah menerima kami dengan baik.

Selain mempelajari MCP dan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Malut juga mengungkapkan kehadirannya di hadapan Gubernur Wayan Koster ingin mempelajari prestasi Pemprov Bali dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kemudian belajar tentang cara kerja Gubernur Bali mewujudkan Gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota se-Bali, menyempurnakan sistem pendidikan SMA/SMK yang telah berjalan baik di Bali dan belajar tentang tata kelola promosi pariwisata.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Wayan Koster memberikan masukan kepada Gubernur Malut, Sherly Tjoanda bahwa di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pertama dia mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas dan penuh tanggung jawab. Sikap tegas seorang kepala daerah juga dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing kepala dinas dalam mewujudkan percepatan pembangunan. “Kalau ada kepala OPD yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi. Jangan sampai hal ini merusak birokrasi,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, itu seraya menyampaikan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali menggunakan sistem merit (kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas, red). “Dalam pengisian jabatan ini, saya baca satu – satu track recordnya sampai kompetensi yang dimiliki, dengan menekankan tidak boleh ada pungutan dalam pengisian jabatan tersebut,” katanya.

Kedua, Gubernur Wayan Koster menyampaikan Opini WTP harus bisa kita pertanggungjawabkan selama pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali. Selama kepemimpinannya menjadi Gubernur, mantan Anggota DPR RI 3 periode ini menerapkan sistem kerja sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku. Ketiga, untuk MCP Pemprov Bali dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mendapatkan penghargaan dari KPK RI. Sejalan dengan penghargaan yang diraih dari KPK RI, Pemprov Bali dikatakan Gubernur Koster telah menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan menjadi terbaik nasional. Koster pun berpesan ke Gubernur Maluku Utara agar bisa menerapkan SPBE di lingkungan pemerintahannya. “Kami siap memberikan masukan tentang tata kelola SPBE dan kalau bisa Pemerintah di Maluku Utara merekrut tenaga profesional untuk mengelola SPBE,” ujar Gubernur Koster yang didampingi kepala OPD terkait, seraya gagasannya disambut baik oleh Gubernur Sherly dengan mengagendakan acara perjanjian kerja sama terkait pengelolaan SPBE.

Keempat, di dalam mewujudkan percepatan Gedung Mall Pelayanan Publik di kabupaten/kota, disarankan sebaiknya Gubernur Malut memberikan bantuan hibah pembangunan gedung ke kabupaten/kota.

Pada akhir kunjungannya, Gubernur Sherly Tjoanda memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang telah mengangkat harkat dan martabat Arak Bali sebagai minuman tradisional lokal Bali yang mampu meningkatkan perekonomian para petani arak dengan kemasan dan branding yang lebih elegan serta berkualitas. (*/bgn003)25071211

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali membuka Forum Inter-Island Tourism Policy (ITOP) ke-26 yang diselenggarakan di The Meru Sanur, pada Minggu (22/6/2025). Acara ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai wilayah anggota ITOP, termasuk Jeju, Hainan, Okinawa, Zanzibar, Provinsi Selatan Sri Lanka, dan Phuket.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang dibacakan oleh Dewa Made Indra, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran seluruh delegasi, serta penegasan pentingnya kolaborasi antarwilayah kepulauan dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan.

Forum tahun ini mengangkat tema “Pariwisata Kebugaran Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya”, yang dinilai sangat relevan dengan arah pembangunan pariwisata Bali. Tema tersebut menegaskan komitmen Bali dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pelindungan warisan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. “Forum ITOP merupakan wadah strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan pariwisata antarwilayah kepulauan,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan pula bahwa Bali telah lama dikenal sebagai destinasi pariwisata budaya, yang berkembang sejak 1920-an dan menjadi tempat berkarya bagi seniman dunia seperti Walter Spies dan Miguel Covarrubias.

Sekda Bali juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jeju yang menghadirkan penampilan seni budaya dalam acara pembukaan, sebagai bagian dari pertukaran budaya antaranggota ITOP. Para delegasi diajak untuk menjelajahi kekayaan budaya, keindahan alam, dan produk kerajinan khas Bali sebagai bentuk pengalaman yang autentik dan berkesan. “Semoga momen ini menjadi pengalaman yang bermakna dan tak terlupakan bagi kita semua,” katanya.

Sementara Wakil Gubernur Provinsi Jeju Myong Kee Jin menyampaikan bahwa ITOP Forum merupakan momentum penting untuk memperkuat kerja sama kepulauan dalam pelestarian lingkungan dan budaya. “Di Jeju, kami mengutamakan keindahan alam dan tradisi, seperti penyelam wanita legendaris yang menjadi ikon budaya. Kami tengah fokus pada pengembangan green tourism sebagai langkah menghadapi perubahan iklim, dengan rencana keberlanjutan hingga tahun 2035,” katanya seraya memastikan bahwa Jeju siap menyambut penyelenggaraan ITOP Forum 2026 pada Oktober mendatang.

Agenda forum mencakup Working Group Meeting, seminar internasional, kunjungan budaya ke Ubud, kunjungan lapangan ke Taman Hutan Raya Ngurah Rai, serta jamuan Sunset Dinner Cruise di atas kapal Phinisi. Puncak acara digelar pada 22 Juni 2025, ditandai dengan pembukaan resmi oleh Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, penandatanganan Deklarasi Bersama, dan serah terima bendera ITOP Forum dari Bali kepada Jeju, Korea Selatan.

Melalui ITOP Forum 2025, Bali tak hanya memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan dunia, tetapi juga tampil sebagai pelopor dalam pembangunan pariwisata berbasis budaya, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. (*/bgn003)25062214

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta secara resmi menyerahkan SK CPNS 89 orang serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 4.351 orang dalam acara Gubernur Bali Menyapa ASN dan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 di Ardha Candra, Art Centre Denpasar, pada Rabu (28/5/2025).

Penyerahan SK PPPK dan CPNS tersebut disaksikan oleh Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kepala Kantor Regional X BKN, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala BKPSDM Provinsi Bali serta kepala OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Secara rinci, 89 CPNS yang menerima SK terdiri dari 66 tenaga teknis dan 23 tenaga kesehatan, dan 4.351 orang PPPK yang menerima SK di antaranya berasal dari tenaga teknis 4.092 orang, tenaga guru 157 orang, serta tenaga kesehatan 102 orang.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan selamat kepada CPNS dan PPPK yang telah mendapatkan SK pengangkatan di Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur mengajak seluruh pegawainya untuk bersyukur, karena proses pengangkatan ini membutuhkan waktu lama dan kesabaran, sehingga apa yang diimpikan selama ini dapat terwujud. “Saya mendapat laporan ada pegawai kontrak yang sudah mengabdi dari 17 tahun sampai 22 tahun lamanya dengan sabar menunggu untuk diangkat jadi PPPK,” jelas Gubernur Koster yang mendapat apresiasi tepuk tangan dari ribuan pegawai, karena penyerahan SK CPNS dan PPPK berlangsung di tempat yang istimewa dan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali serta Wakil Gubernur Bali.

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, itu juga mendoakan para CPNS dan PPPK masa depannya cerah, karena dengan diangkatnya sebagai PPPK, maka sudah pasti para pegawai ini memiliki kepastian kerja yang jelas, tidak lagi sebagai pegawai kontrak tahunan, hanya saja kinerjanya akan dievaluasi setiap 5 tahun. Kemudian, hak yang diterima pegawai PPPK adalah gaji pokok, tunjangan istri dan anak (kalau memiliki istri dan anak, red), dan TPP (tambahan penghasilan pegawai).

Namun untuk TPP akan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. “Pemerintah Provinsi Bali yang saya pimpin di periode pertama dalam kondisi berhadapan dengan Covid-19, namun saat itu saya meminta ke Pak Sekda Bali untuk jangan potong TPP Pemprov Bali, karena saya tahu TPP ini dijadikan sumber kebutuhan para pegawai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” cerita Gubernur Koster yang disambut ucapan terimakasih oleh para ASN yang memenuhi Ardha Candra Denpasar.

Sementara Sekda Dewa Made Indra melaporkan bahwa pengangkatan PPPK Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini melalui proses yang panjang dari Pemerintah Pusat sesuai Undang – Undang ASN yang baru. Jadi berkat kebijakan dAn arahan dari Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster, akhirnya secara bertahap formasi PPPK di Pemerintah Provinsi Bali dibuka.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Bali atas kebijakan yang baik ini telah memberi kesempatan kepada tenaga kontrak Pemprov Bali untuk menjadi PPPK, sehingga status adik-adik menjadi lebih kuat secara hukum dalam meningkatkan pengabdiannya di Pemprov Bali,” kata Sekda Dewa Indra seraya menekankan agar seluruh pegawai mendukung penuh visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sekda Dewa Made Indra menegaskan seluruh pegawai yang menerima SK PPPK akan terus dievaluasi, kalau ketahuan disiplinnya tidak bagus, maka akan dievaluasi, dan mungkin tidak dilanjutkan. 

“Masa tugas PPPK itu 5 tahun, setelah itu akan dievaluasi. Kalau kinerjanya tidak baik, dan tidak disiplin maka tidak dilanjutkan. Setelah malam ini, semua pegawai harus bekerja lebih disiplin, kuat dengan penuh integritas,” tutupnya. (*/bgn003)25052904