Mangupura, Baliglobalnews

Badung sinkronkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Menekan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2021.

Hal itu diungkapkan Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, usai memimpin rapat sosialisasi dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (8/1). Rapat diikuti 30 peserta dari kalangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. Hadir pula Inspektur Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, perwakilan Dandim 1611 Badung, perwakilan Polres Badung.

“Kami mensinkronisasi terkait Surat Mendagri ini sehingga ada kesamaan pandang mulai jam buka dan jam tutupnya. Karena bagaimanapun, kami ada dalam satu daerah yang berhimpitan. Apalagi terkait pengawasan ada Dandim 1611 Badung yang mewilayahi Badung dan Denpasar agar jangan sampai ada perbedaan. Sehingga terkait jam operasional, kami masih menunggu jam pastinya. Di dalam surat Mendagri untuk mall dan pusat perbelanjaan ditutup sampai pukul 20.00 wita (jam delapan malam) itu sudah pasti. Tapi di luar itu, untuk rumah makan sesuai Mendagri, belum ada aturan pasti, ini perlu kita samakan persepsi dengan Kota Denpasar dan Pemkab Badung,” kata Adi Arnawa didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagus Nyoman Wiranata.

Adi Arnawa menyatakan dalam rangka menindaklanjuti terkait pelaksanaan PKM, Badung sudah mempersiapkan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan Forkopimda termasuk perangkat daerah terkait.

“Dari hasil pembahasan, kami sepakat akan menindaklanjuti Instruksi Kemendagri termasuk Surat Edaran Gubernur Bali. Sebagaimana sudah tertuang secara substansial, terkait apa yang disampaikan dalam surat Mendagri itu ada beberapa hal yang perlu adanya penajaman,” katanya. (bgn003)21010813

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melarang gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak untuk melakukan penggantian pejabat atau mutasi di lingkungan pemerintah daerah.

Larangan Mendagri lewat surat edaran nomor : 820/6923/SJ menindaklanjuti surat edaran Mendagri nomor : 270/3762/SJ tanggal 9 Juni 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya berkenaan dengan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

Salinan SE yang diterima redaksi Baliglobalnews ditandatangani R. Gani Muhammad, menyatakan bahwa dalam rangka administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, gubernur, bupati dan walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya gubernur, bupati dan walikota terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020 dan tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat. (bgn003)20122507

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik keputusan bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali.

Menurut Koster, munculnya ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali telah menimbulkan kerisauan, kekhawatiran, dan gangguan terhadap tatanan kehidupan beragama Hindu di Bali sesuai dengan dresta Bali yaitu adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang merupakan fundamental kehidupan Krama Bali.

”Untuk itu, saya menyambut baik terbitnya Keputusan Bersama Tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali sebagai jawaban atas aspirasi dan harapan Krama Bali yang telah muncul sejak lama tanpa ada kepastian jawaban. Astungkara, kita sepatutnya bersyukur, karena Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai lembaga yang berwenang, secara bersama-sama telah mengeluarkan Keputusan yang sangat penting bagi kehidupan Krama Bali,” ujar Gubernur pada Kamis (17/12).

Gubernur menilai keputusan bersama tersebut sesungguhnya merupakan pengejawantahan visi pembangunan daerah Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

”Sangat menghormati dan mendukung terbitnya Keputusan Bersama tersebut dalam mewujudkan tatanan kehidupan Krama Hindu di Bali yang rukun, damai, dan tertib yang telah terbangun dan mengakar selama berabad-abad berdasarkan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Tatanan kehidupan inilah yang sesungguhnya merupakan jati diri asli Krama Bali (Genuine Bali),” katanya.

Gubernur Koster yang tercatat telah mengeluarkan Perda Provinsi Bali, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini dengan tegas juga menyatakan bahwa kekayaan dan keunikan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang menyatu menjadi tatanan kehidupan beragama Hindu di Bali inilah yang menjadi kekuatan aura atau taksu Pulau Bali. Harus dipahami dengan sesadar-sadarnya, inilah yang menjadi keunggulan Bali, sehingga Bali menjadi sangat terkenal, dicintai, dan dihormati oleh masyarakat dunia.

Gubernur meminta kepada krama Bali agar menerima, mentaati, dan melaksanakan keputusan bersama tersebut dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab sebagai upaya kita bersama untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan tatanan kehidupan Krama Hindu di Bali yang merupakan warisan adiluhung, dari Ida Sasuhunan dan Leluhur Bali.

”Inilah komitmen nyata yang wajib dilaksanakan sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap warisan adiluhung tersebut. Jangan sampai terbawa arus nilai-nilai luar yang berpotensi merusak tatanan kehidupan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Meminta desa adat agar bersinergi dengan pihak terkait untuk mengawal, mengamankan, dan melaksanakan Keputusan Bersama tersebut dengan sungguh-sungguh, tulus, dan lurus,” katanya. (bgn003)20121713

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra secara maraton memantau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Serentak tahun 2020 di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, hingga Kabupaten Karangasem, Selasa (8/12/2020).

Gubernur di hadapan awak media di Kantor KPU Provinsi Bali mengatakan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem, net) siap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covif-19.

Gubernur yang juga didampingi Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, pertama menyasar TPS 15, Banjar Betngandang, Desa Sanur Kauh, Denpasar. Gubernur langsung mengecek ketersediaan fasilitas protokol pencegahan Covid-19, seperti tempat pencuci tangan, hand sanitizer, maupun alat pengukur suhu tubuh agar dapat digunakan dengan baik saat masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember. 

Tidak berhenti sampai di sana, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng juga menanyakan kesiapan KPPS mulai dari fasilitas bilik suara, hingga ruang tunggu para pemilih. “Saya mohon juga KPPS, Saksi, hingga warga yang melakukan hak suaranya di TPS agar tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, yang didampingi Ketua KPPS, I Wayan Andika Saputra, menjelaskan pukul 07.00 KPPS sudah memulai pemungutan suara sampai pukul 13.00.

“Selama pemungutan suara berlangsung, dan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 kami mengatur enam gelombang kehadiran pemilih di TPS 15, yang mana pemilih per satu gelombang berjumlah 50 sampai 60 orang,” ujarnya seraya mengatakan di TPS 15 ini terdapat 465 pemilih.

Sementara di Kabupaten Bangli, rombongan Gubernur Bali, Kapolda Bali, KPU dan Bawaslu Provinsi Bali disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli, Putu Pujawan di TPS 05 Taman Bali yang berlokasi di SDN 1 Taman Bali, Bangli.

“TPS 05 Taman Bali siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19, disini terdapat 318 pemilih,” lapor Ketua KPPS, I Dewa Nyoman Agus Lastriawan, dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster usai melalukan pemeriksaan kesiapan KPPS dan ruang titik kumpul pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Kemudian di Kabupaten Karangasem, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan bersama Komisioner KPU Kabupaten Karangasem, Putu Deasy Natalia mengajak Gubernur Bali, Wayan Koster ke TPS 31 Kelurahan Subagan yang berlokasi di SMPN 2 Amlapura.

TPS 31 yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 352 ini, tercatat Gubernur Koster bersama Kapolda Bali, dan Bawaslu Bali meminta KPU Karangasem agar menganti lampu di ruangan TPS 31, karena kondisinya kurang cerah.

Mendengar hal itu, Ketua KPPS, I Komang Hendra segera menyanggupi permintaan tersebut, sehingga ruangan di TPS 31 mendapatkan cahaya lampu yang optimal dengan harapan tahapan Pemungutan Suara dapat berjalan lancar. (bgn003)20120903