Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka Rahina Tumpek Krulut, Gubernur Bali Wayan Koster mengarahkan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat secara serentak di seluruh Bali pada Sabtu (1/8/2026). Pelayanan dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta di kabupaten/kota se-Bali sebagai wujud memaknai Tumpek Krulut dengan memuliakan manusia melalui cinta dan kasih sayang.

Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.01.400.7/34847/SETDA tanggal 29 Juli 2026 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Tumpek Krulut yang ditujukan kepada wali kota dan bupati se-Bali. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Rahina Tumpek Krulut memiliki makna memuliakan manusia dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Sebagai implementasi nilai tersebut, pemerintah kabupaten/kota diminta melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat pada Sabtu (1/8/2026), dengan melibatkan seluruh unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah maupun swasta.

Gubernur Koster mengatakan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Bali yang sehat, produktif, dan berkualitas. Pelayanan kesehatan gratis tersebut sekaligus diharapkan mendorong masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan sejak dini. “Pelayanan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan investasi bersama dalam membangun sumber daya manusia Bali yang sehat, produktif, dan berkualitas. Melalui pelayanan kesehatan gratis serentak ini, kami mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kondisi kesehatannya sedini mungkin,” ujarnya.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, walikota dan bupati se-Bali diminta mengoordinasikan seluruh pimpinan unit pelayanan kesehatan di daerah masing-masing. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, klinik, serta fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan kesiapan pelayanan.

Pelayanan kesehatan gratis akan dimulai pukul 08.00 Wita hingga selesai. Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan serta menyosialisasikan kegiatan secara luas sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

Koster mengajak masyarakat Bali memanfaatkan momentum Tumpek Krulut dengan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bersama keluarga. Menurut dia, kepedulian terhadap kesehatan menjadi salah satu bentuk nyata memuliakan kehidupan dan meningkatkan kualitas manusia. “Kami mengajak seluruh masyarakat Bali untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat pada tanggal 1 Agustus 2026. Mari jadikan momentum Rahina Tumpek Krulut sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan diri, keluarga, dan sesama. Masyarakat yang sehat merupakan pondasi utama dalam mewujudkan Bali yang maju, harmonis, dan sejahtera,” katanya. (*/bgn003)26072904

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima undangan resmi untuk menghadiri dan menjadi pembicara dalam Nusa Dua Forum 2026, forum investasi internasional bergengsi yang diselenggarakan oleh South China Morning Post (SCMP) bersama Danantara Indonesia di The St. Regis Bali Resort, Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada 17 Juli 2026. Undangan tersebut disampaikan oleh Publisher & Chief Executive SCMP Tammy Tam dalam audiensi di Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (16/7/2026).

Forum eksklusif ini dirancang sebagai jembatan strategis yang menghubungkan pusat-pusat modal utama Asia, khususnya Hong Kong dan kawasan Greater Bay Area (GBA), dengan pasar-pasar berkembang di Asia Tenggara yang dipimpin Indonesia.

Tam menyebutkan Nusa Dua Forum 2026 sebagai inisiatif investasi swasta unggulan yang mempertemukan pemilik kelompok usaha keluarga, generasi penerus bisnis, investor institusional, sovereign wealth fund, hingga pengambil keputusan investasi dari berbagai negara Asia untuk membangun kolaborasi investasi jangka panjang di Indonesia.

Kehadiran Gubernur Wayan Koster dinilai penting mengingat Bali saat ini menjadi salah satu daerah yang aktif mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis budaya, lingkungan, dan ekonomi hijau. Di bawah kepemimpinan Koster, Bali juga telah menjadi tuan rumah berbagai forum internasional yang mempertemukan pemimpin dunia, investor, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas isu pembangunan global.

Forum yang hanya diikuti sekitar 80 hingga 100 peserta terpilih ini akan menghadirkan sejumlah tokoh penting dunia usaha dan investasi. Di antaranya Deputi Sekretaris Kehakiman Pemerintah Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Horace Cheung, anggota Executive Council HKSAR Jeffrey Lam, Chief Executive Officer Blue Pool Capital Oliver Weisberg, CEO Hong Kong Investment Corporation Clara Chan, Presiden dan Co-Founder Gaw Capital Kenneth Gaw, serta sejumlah pemimpin investasi lainnya dari kawasan Asia.

Dari Indonesia, sejumlah nama yang telah dikonfirmasi hadir antara lain CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Rosan Roeslani, Deputy CEO MNC OTT Network Clarissa Tanoesoedibjo, serta pimpinan sejumlah perusahaan nasional terkemuka.

Penyelenggaraan Nusa Dua Forum 2026 di Bali dinilai sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Bali melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025-2125. Haluan tersebut merupakan fondasi pembangunan Bali yang menempatkan Pulau Dewata sebagai pusat peradaban dunia yang berlandaskan nilai-nilai budaya Bali, berdaya saing global, serta berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.

Di bawah visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Gubernur Wayan Koster terus mendorong transformasi ekonomi Bali agar tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga berkembang pada sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, investasi berkualitas, energi bersih, pertanian modern, industri berbasis budaya, dan penguatan sumber daya manusia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis seperti pembangunan infrastruktur terintegrasi, pengembangan energi bersih, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penguatan ekonomi kerakyatan, digitalisasi pelayanan publik, hingga program pengelolaan sampah berbasis sumber yang kini menjadi perhatian berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.

Gubernur Koster juga menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Bali harus sejalan dengan prinsip pembangunan yang menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sesuai filosofi Sad Kerthi. Karena itu, forum internasional seperti Nusa Dua Forum menjadi momentum penting untuk memperkenalkan arah pembangunan Bali kepada para investor global sekaligus membuka peluang kerja sama yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam agenda forum, peserta akan mengikuti berbagai sesi strategis yang membahas masa depan investasi dan transformasi ekonomi kawasan Asia. Salah satu sesi utama adalah keynote bertajuk “Bridging Mandates: What Sovereign Capital and Private Wealth Can Learn From Each Other”, yang membahas sinergi antara modal negara dan kekayaan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Forum juga akan menghadirkan sesi pleno bertema “Capital Crossroads-Sovereign Capital as Catalyst: How Southeast Asia’s State-Directed Funds Are Redrawing the Investment Map”, yang menyoroti peran dana investasi negara dalam membentuk peta investasi baru di kawasan.

Berbagai panel diskusi lainnya akan membahas peluang investasi Indonesia bagi keluarga-keluarga investor Asia, perkembangan industri kecerdasan buatan (AI), pembangunan rantai pasok baterai dan industri digital, pengembangan ASEAN Power Grid, serta peran generasi penerus dalam mengelola dan mengembangkan modal keluarga di Asia.

Penyelenggara menilai forum ini menjadi kesempatan langka bagi para peserta untuk berinteraksi langsung dengan para pembuat kebijakan Indonesia, mengakses peluang investasi melalui pipeline Danantara Indonesia, serta membangun jejaring dengan pengelola modal keluarga terbesar dan investor terkemuka di kawasan Asia.

Acara akan  dirancang sebagai ruang diskusi informal antara investor, pengambil kebijakan, dan pemimpin dunia usaha.

Kehadiran forum internasional tersebut semakin memperkuat posisi Bali sebagai pusat pertemuan global (global meeting hub) yang tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai ruang dialog strategis untuk membahas investasi, ekonomi hijau, transformasi digital, dan masa depan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. (*/bgn003)26071705

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Bali tengah bergerak maju dalam mewujudkan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”. Visi yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala-sekala. Visi ini menjadi landasan dalam menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara utuh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026 di The Meru Sanur pada Kamis (16/7/2026).

Gubernur Koster menyebutkan Bali memiliki kekhasan dalam cara pandang terhadap pembangunan karena pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan, dan tata kelola yang baik, serta keharmonisan sosial.

Dalam kerangka visi pembangunan daerah, kata dia, Bali berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing melalui prinsip-prinsip keberlanjutan, penguatan tata kelola, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.  Karena itu, lanjutnya, ketika konferensi internasional ini membahas restrukturisasi dan kepailitan lintas batas, Pemprov Bali melihatnya sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas kepastian hukum, memperkuat efektivitas penegakan dan koordinasi antar lembaga, serta memperluas kesiapan Indonesia termasuk Bali sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi untuk berkontribusi dalam mewujudkan standar praktik internasional.

Sesuai tema pada hari ini “Embracing the Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency as a Roadmap for the Future of Restructuring & Insolvency Practice”. Tema ini sangat strategis, karena pada kenyataannya aktivitas bisnis saat ini bergerak semakin maju lintas negara. Persoalan tentang restrukturisasi dan kepailitan pun tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan lokal semata, melainkan membutuhkan standar yang kooperatif, terprediksi, dan efisien agar tercipta kepastian hukum serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam wawancaranya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan saat ini sedang disusun regulasi dalam bentuk Undang-Undang, sehingga pemerataan dan pergeseran pembangunan ke wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dapat dilakukan,  karena investasi hotel dan property di Bali sangat tinggi, dan tentu saja dalam kegiatan ini terdapat potensi permasalahan yang harus ditangani lintas negara. Sehingga Bali sebagai tuan rumah yang dipilih dapat member peran yang aktif dan bermanfaat bagi pembangunan ke depan.

Kerangka Uncitral (United Nations Commission on Internasional) Model Law, pada dasarnya hadir untuk memberi jawaban pada masalah yang selama ini menjadi tantangan sebagaimana untuk memastikan proses restrukturisasi dan insolvency di satu negara dapat dipahami, dikoordinasikan, serta yang paling penting adalah dapat berjalan dengan kepastian hukum yang lebih baik ketika menyangkut keterkaitan para pihak dan aset lintas negara.

Konferensi ini bukan sekadar pertemuan ilmiah atau diskusi teknis tetapi merupakan bagian dari upaya besar untuk memastikan bahwa sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis mampu menjawab kebutuhan zaman seperti ekonomi yang semakin terkoneksi, transaksi yang lintas negara, serta jaringan kreditur, aset, dan kepentingan yang tidak lagi berada dalam satu yurisdiksi negara saja.

Melalui semangat “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks itu, Pemprov Bali memandang penguatan sistem restrukturisasi adalah bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif karena dunia usaha membutuhkan proses yang jelas, penanganan perkara yang profesional, serta mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian bagi kreditor, investor, debitur, dan seluruh pihak terkait.

Sepakat dengan Gubernur Bali, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan yang diprakarsai oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini sangat penting, bahwa Indonesia harus membuka diri terkait bagaimana pelaksanaan putusan kepailitan yang bisa diterima di berbagai Negara, dan Indonesia juga mulai menyesuaikan hukum itu, dan ini adalah salah satu forum komunikasinya dengan berbagai organisasi kepailitan di Asia Pasifik. Sehingga dengan diterapkannya Uncitral Model Law di Indonesia kepastian hukum berbisnis di Indonesia sangat mendukung dan bisa meningkatkan nilai investasi dan meningkatkan harapan pemerintah Indonesia. “Yang kita butuhkan dalam iklim investasi adalah konteks yang berkaitan dengan kepastian, kepastian dalam pelayanan perizinan, dan juga kepastian dalam hal legalisasi serta hukum saat investor menjalankan bisnis di Indonesia, termasuk Bali,” katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, aspek sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting, karena perubahan kerangka hukum akan dapat efektif bila ada kesiapan standar prosedur, kemampuan teknis, dan budaya kerja yang mendukung kerja sama. (*/bgn003)26071701

Denpasar, Baliglobalnews

Bali menjadi provinsi pertama yang mengawali gerakan pilah sampah. Gerakan itu ditandai dengan Apel Siaga Pilah Sampah yang dipusatkan di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, pada Selasa (7/7/2026) sore. Kegiatan ini adalah rangkaian dari agenda ground breaking Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan dilaksanakan pada Rabu (8/7/2026).

Apel Siaga Pilah Sampah yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Bali Wayan Koster melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur. Kegiatan ini diikuti pelajar SD, SMP, SMA, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat merupakan bentuk penguatan gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Gubernur Koster mengatakan pengelolaan sampah menjadi agenda penting untuk menjaga masa depan lingkungan Bali sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah Apel Siaga Pilah Sampah. Momentum ini sangat tepat karena Bali sedang bergerak secara masif dan konsisten menuju Bali bersih sampah,” ujarnya.

Menurut dia, keindahan alam, kelestarian lingkungan hingga ketahanan pangan Bali sangat bergantung pada cara masyarakat memperlakukan sampah. Karena itu, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari penyelesaian di TPA menuju penyelesaian dari sumber. “Kita ingin memastikan sampah selesai di tempat dihasilkannya. Baik di rumah tangga, desa, pasar, hotel, restoran, kawasan pariwisata, rumah ibadah, sekolah maupun perkantoran,” katanya.

Dia menambahkan, gerakan ini sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Ditekankan olehnya, pemilahan sampah bukan sekadar memisahkan sampah organik dan nonorganik, tetapi merupakan perubahan budaya masyarakat dalam menjaga kesucian alam Bali sesuai visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Sampah organik dapat langsung diolah menjadi pupuk yang menyuburkan tanah pertanian, sedangkan sampah nonorganik dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali dua periode itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa adat, sektor swasta, TNI, Polri hingga kalangan pelajar untuk menjadikan pemilahan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. “Melalui Apel Siaga Pilah Sampah ini, mari jadikan pilah sampah sebagai gerakan harian di setiap rumah tangga di Bali. Small actions, global impact,” tegasnya.

Sementara Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi terhadap capaian Bali dalam bidang ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, Bali menempati posisi ketiga terbaik di Indonesia dengan nilai indeks 79,89, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. “Bali menjadi provinsi dengan ketahanan pangan terbaik ketiga secara nasional. Bahkan Kabupaten Badung menjadi kabupaten terbaik dalam ketahanan pangan nasional. Ini merupakan hasil kerja keras pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota di Bali,” katanya.

Namun demikian, Hanif mengingatkan bahwa saat ini Bali menghadapi tantangan besar dalam persoalan sampah yang produksinya mencapai 3.500 ton per hari. Dalam penanganan sampah, dia mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari deklarasi Bali Bebas Sampah pada April 2025 hingga deklarasi percepatan pengelolaan sampah bersama Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh kepala daerah di Bali pada 10 Juni 2026. “Hari ini kita melangkah lebih jauh lagi melalui Gerakan Pilah Sampah se-Bali. Berdasarkan data kami, Bali merupakan provinsi yang paling masif melakukan aksi pilah sampah di Indonesia, terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” katanya.

Hanif juga mengingatkan pentingnya percepatan pengurangan sampah yang masuk ke TPA karena tingginya risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan lainnya. “TPA Suwung pernah mengalami kebakaran besar pada 2023 bersamaan dengan TPA di daerah lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, sampah organik yang ditimbun di TPA menghasilkan gas metana yang mudah terbakar sehingga meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau. “Kita tidak ingin kejadian seperti kebakaran TPA Suwung terulang kembali. Bali adalah wajah Indonesia dan destinasi wisata dunia. Karena itu Bali bersih tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Hanif berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali segera mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber sehingga target penyelesaian persoalan sampah di Bali dapat tercapai paling lambat Desember 2026. “Kami berharap Bali benar-benar mampu menyelesaikan persoalan sampahnya paling lambat Desember 2026. Langkah ini memang berat, tetapi menjadi sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan bersama,” pungkasnya.

Apel Siaga Pilah sampah juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 desa dan desa adat di Bali yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber. Kesepuluh desa dan desa adat itu yaitu Desa Sanur Kauh dan Desa Tegal Kerta Kota Denpasar, Desa Kutuh, Gulingan dan Pelaga Kabupaten Badung, Desa Taro, Desa Adat Cemenggoan, Desa Adat Padang Tegal Kabupaten Gianyar, Desa Bengkel Kabupaten Tabanan dan Desa Bakti Seraga Kabupaten Buleleng.

Selain menerima piagam penghargaan, sepuluh desa dan desa adat terbaik dalam penanganan sampah ini juga menerima bantuan alat pengolah sampah organik skala rumah tangga hasil pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diberi nama Lahsamor (Pengolah Sampah Organik).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut hadir dalam Apel Siaga Pilah Sampah. (*/bgn003)26070817

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Bali dalam menjalankan pembangunan berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan saat menghadiri gala dinner bersama Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FKPTPKI) di Jayasabha pada Rabu (20/5/2026) petang.

Koster menyampaikan apresiasi atas suksesnya forum nasional yang digelar selama dua hari di Universitas Udayana. Ia juga memperkenalkan Jayasabha sebagai tempat bersejarah yang memiliki nilai historis dan spiritual kuat bagi masyarakat Bali. “Selamat datang di Jayasabha. Dulu tempat ini merupakan istana Kerajaan Badung dan kini menjadi lokasi menerima tamu-tamu kehormatan nasional maupun internasional,” katanya.

Dia menegaskan sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali terus mengedepankan prinsip keramahtamahan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan. Koster juga menjelaskan sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan produk lokal. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur tentang penggunaan produk lokal Bali, mulai dari sektor pertanian, perikanan hingga produk UMKM daerah.

Selain itu, Pemprov Bali terus mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan styrofoam yang kini mulai diterapkan secara luas di hotel, restoran hingga pasar modern. “Masalah pembangunan ramah lingkungan sesungguhnya sudah lama hidup di Bali melalui warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan konsep Sad Kerthi yang menjadi landasan pembangunan Bali. Dia mencontohkan pelaksanaan Tumpek Wariga sebagai bentuk penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan melalui pendekatan niskala dan sekala.

Menurut dia, masyarakat Bali diajarkan untuk memuliakan alam karena tumbuhan menjadi sumber kehidupan manusia, mulai dari oksigen hingga pangan. Secara nyata, implementasinya diwujudkan melalui program penghijauan dan penanaman pohon.

Dia juga menyinggung konsep Segara Kerthi yang memuliakan laut sebagai sumber kehidupan dan bagian penting dalam siklus kehidupan masyarakat Bali. Tradisi tersebut diwujudkan melalui berbagai ritual adat, termasuk upacara pekelem. “Budaya Bali mengajarkan bagaimana merawat bumi dan alam secara berkelanjutan. Kerusakan yang terjadi harus dikonservasi dan dipulihkan kembali,” katanya.

Selain itu, terkait kolaborasi dengan kalangan perguruan tinggi, Koster juga menyinggung program satu keluarga satu sarjana yang sudah bekerja sama dengan 22 perguruan tinggi di Bali. Tahun ini saja, sudah hampir 100 mahasiswa yang dibantu biaya kuliah dan biaya hidupnya. “Ini khusus menyasar keluarga tidak mampu,” katanya.

Dia menyebutkan kerja sama dengan perguruan tinggi juga disebutnya akan lebih spesifik dengan badan riset dan inovasi daerah, turun ke desa-desa dengan praktek Lapangan tematik sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi mulai dari pertanian, perkebunan, hingga perekonomian di tingkat desa. “Bagi perguruan tinggi, ini momen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menambah taraf keilmuan,” tandasnya.

Sementara Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudiarsana mengatakan forum tersebut menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, akademisi dan dunia industri dalam pengembangan sektor kemaritiman Indonesia. “Kita tidak hanya menghasilkan kebijakan organisasi, tetapi juga bagaimana institusi pendidikan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang kemaritiman,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antar perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia Agus Triyanto mengaku terkesan dengan sambutan Pemerintah Provinsi Bali serta berbagai konsep pembangunan yang diterapkan di Pulau Dewata.

Menurut dia, Bali menjadi contoh bagaimana wilayah yang relatif kecil mampu berkembang dengan kekuatan budaya, tata kelola dan visi pembangunan yang jelas. “Kami harus banyak belajar dari Bali. Forum ini siap berkolaborasi dan saling berbagi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi perikanan dan kelautan ke depan,” katanya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pihak yang mendukung sehingga pertemuan perdana FKPTPKI di Bali dapat berlangsung dengan baik dan sukses. (*/bgn003)26052112

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Wayan Koster melaksanakan kunjungan resmi ke Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, H.E. Zhang Zhisheng, dalam pertemuan yang membahas penguatan hubungan Bali-Tiongkok di berbagai sektor strategis, mulai dari pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), keamanan warga negara asing, digitalisasi Bali, hingga pengembangan ekspor komoditas pertanian Bali ke pasar Tiongkok. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (14/5/2026) petang di Kediaman Resmi Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar.

Konjen Zhang memuji berbagai perkembangan pembangunan di Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster. Dia mengaku melihat perubahan signifikan dibandingkan saat pertama kali bertugas di Bali dua tahun lalu. “Saya melihat perubahan yang sangat baik. Jalan dan berbagai fasilitas berkembang pesat. Saya juga sempat ke Buleleng. Tahun 2024 saya mengunjungi Ubud dan beberapa tempat lain, saat itu jalannya masih cukup rusak. Sekarang banyak perkembangan positif yang terlihat nyata,” ujar Konjen Zhang.

Menurut dia, banyak pihak kerap hanya menyoroti kekurangan Bali, namun sebagai diplomat ia justru melihat banyak capaian positif yang menggembirakan, termasuk dari sisi keamanan. “Kasus-kasus yang menimpa warga Tiongkok juga dapat diselesaikan dengan baik. Dari kami yang bergerak di bidang diplomasi, saya melihat banyak hasil nyata dari kepemimpinan Pak Gubernur selama ini,” katanya.

Konjen Zhang juga menegaskan dukungan Tiongkok terhadap pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali. Dia menyebut telah mengunjungi PLTU Celukan Bawang dan melihat pentingnya kepastian pasokan listrik bagi Bali.

Selain itu, pihaknya optimistis proyek PSEL dapat menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan serius di Bali. “Saya pastikan investor Zhejiang Weiming yang menggarap proyek PSEL ini profesional dan memiliki pengalaman sukses di berbagai tempat. Kami juga memastikan seluruh proses mematuhi aturan hukum yang berlaku di Bali,” tegasnya.

Konjen Zhang mengatakan Tiongkok siap mendukung pengembangan Bali di sektor ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, hingga transformasi digital. Dia bahkan menyoroti potensi besar komoditas buah Bali di pasar Tiongkok, terutama manggis dan salak. “Manggis Bali memiliki potensi ekspor yang sangat besar ke Tiongkok. Salak juga sangat diminati, bahkan masih kekurangan pasokan. Rasanya khas dan sangat disukai masyarakat Tiongkok,” ujarnya.

Selain perdagangan, Zhang juga menyinggung kerja sama sistem pembayaran digital antara Indonesia dan Tiongkok melalui QRIS yang menurutnya semakin memudahkan wisatawan dan transaksi lintas negara. Dia turut mengundang Gubernur Koster untuk berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok, termasuk ke kota teknologi seperti Shenzhen, guna memperkuat kolaborasi investasi dan transformasi digital Bali.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menegaskan Bali mendukung penuh penguatan hubungan Indonesia dan Tiongkok sebagaimana dijalin Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintah Tiongkok.

Menurut Koster, hubungan Bali dan Tiongkok telah berlangsung lama dan memiliki kedekatan secara historis maupun kultural. “Di sejumlah tempat suci di Bali ada pemujaan terhadap dewa-dewi Tiongkok. Secara kultural, masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki nilai-nilai yang cukup mirip dengan budaya Tiongkok,” ujarnya.

Dia menyampaikan wisatawan asal Tiongkok juga menjadi salah satu penopang utama sektor pariwisata Bali. Saat ini, jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok berada di posisi ketiga terbesar setelah Australia dan India.

Koster juga menegaskan komitmennya mengawal langsung pembangunan PSEL Bali yang akan dibangun bersama mitra asal Tiongkok, Zhejiang Weiming, setelah dipilih oleh Danantara Indonesia sebagai mitra proyek. “Saya memimpin langsung prosesnya bersama Bupati Badung dan Walikota Denpasar untuk memastikan semuanya berjalan baik hingga peletakan batu pertama pada Juli mendatang,” katanya.

Menurut dia, saat ini proses finalisasi dokumen dan administrasi terus berjalan tanpa hambatan. Pematangan lahan juga tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026. “Karena ini pertama kali adanya PSEL berteknologi tinggi di Bali, saya mengawasi ketat seluruh prosesnya. Sesuai rencana, pengerjaan berlangsung selama 15 bulan dan ditargetkan selesai pada Oktober 2027,” katanya.

Koster berharap fasilitas tersebut mampu mengatasi persoalan sampah di Denpasar dan Badung sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang bersih dan modern.

Selain pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi Bali juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan memperkuat keamanan wilayah melalui koordinasi bersama Polda Bali dan Kodam IX/Udayana.

Di akhir pertemuan, Koster mengaku banyak belajar dari perkembangan Tiongkok yang kini menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia, terutama dalam pembangunan teknologi dan industri. “Saya mengikuti perkembangan Tiongkok hingga sekarang menjadi negara yang sangat progresif. Tiongkok bagi kami menjadi panduan dalam membangun. Secara pribadi saya sangat mengagumi sosok Deng Xiaoping,” katanya. (*/bgn003)26051503

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster membuka secara resmi acara Doa Puasa Ester Nasional (Dopen) Tahun 2026 yang bertajuk “Excellent Spirit” di Hotel Infinity, Jimbaran, Badung, pada Selasa (28/4/2026).

“Acara ini sungguh luar biasa diisi dengan berpuasa selama 3 hari oleh seluruh peserta dengan tujuan mulia mendoakan Pulau Bali, termasuk Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh masyarakat Bali agar hidup aman sejahtera sesuai dengan visi nangun sat kerthi loka Bali yang menjaga kesucian serta keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali untuk kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Bali,” katanya.

Gubernur Koster menilai kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan nyata dalam mendoakan Bali agar senantiasa berada dalam keadaan aman, damai, dan dijauhkan dari berbagai pengaruh negatif.

Menurut Koster, semangat doa bersama tersebut sejalan dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya atas doa yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama menjaga Bali agar Bali semakin maju, harmonis, dan sejahtera,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan penghargaan atas deklarasi doa yang dipersembahkan sebagai representasi dukungan kepada masyarakat Bali. Ia sekaligus memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat kekurangan.

Koster menegaskan bahwa apabila seluruh elemen masyarakat terus menjaga persatuan, keharmonisan sosial, serta kelestarian budaya dan lingkungan, maka Bali akan selalu mendapat tempat istimewa di hati masyarakat dunia sebagai destinasi yang damai, suci, indah, dan berbudaya.

Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, berharap semangat kebersamaan lintas umat dan nilai-nilai toleransi yang tercermin dalam kegiatan tersebut dapat terus dipelihara sebagai fondasi memperkuat Bali ke depan.

Ketua Panitia Pelaksana Dopen 2026 Pdt. Noni Helda menyampaikan kegiatan spiritual berskala nasional tersebut diikuti 402 peserta dari 24 provinsi di Indonesia. Rangkaian kegiatan berlangsung dari tanggal 28 April hingga 1 Mei 2026. Dia menyebutkan peserta menjalani doa puasa selama 24 jam penuh selama tiga hari, tanpa makan dan minum, sebagai bentuk pengabdian spiritual dan doa bersama bagi bangsa serta Pulau Bali. 

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali yang berkenan hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan Doa Puasa Ester Nasional 2026 serta menyampaikan ucapan selamat menjalankan puasa kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. (*/bgn003)26042810

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK Fhitriodi, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya secara resmi membuka Bali Digital Innovation Festival 2026 di Hotel Prime Plaza, Denpasar, pada Selasa (28/4/2026).

Gubernur Koster menekankan pentingnya transformasi ekonomi berbasis digital sebagai salah satu sektor unggulan baru di Pulau Dewata. Dia menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Bali atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi ekonomi Bali yang saat ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 66% perekonomian Bali masih ditopang sektor pariwisata, sehingga penguatan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan digital menjadi sangat penting.

Dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali memiliki keunggulan luar biasa sebagai destinasi wisata dunia, didukung kekayaan budaya, spiritualitas, dan keindahan alam yang tidak dimiliki daerah lain.

Dengan luas wilayah hanya sekitar 0,1% dari Indonesia, Bali mampu menjadi magnet global tanpa promosi besar. Tahun 2025 mencatat kunjungan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara melalui jalur udara, ditambah sekitar 150 ribu wisatawan kapal pesiar, serta 9,3 juta wisatawan domestik, sehingga total kunjungan mencapai lebih dari 16 juta orang. Kontribusi devisa pariwisata Bali pun mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55% dari total devisa pariwisata Indonesia.

Di sisi lain, Koster juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Bali, seperti persoalan sampah dan kemacetan. Pemerintah Provinsi Bali bersama kabupaten/kota terus menggenjot penanganan sampah berbasis sumber dari hulu hingga hilir, termasuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik berkapasitas 1.200 ton per hari yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026. Selain itu, berbagai proyek infrastruktur juga dipercepat, seperti pembangunan jalan bypass, jembatan di Nusa Ceningan, jaringan air bersih di Karangasem, hingga shortcut Singaraja-Mengwi yang ditargetkan rampung pada 2027-2028.

Koster menegaskan komitmennya untuk membangun fondasi infrastruktur yang merata di seluruh Bali hingga 2029, guna mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah utara, timur, dan barat Bali. Dia berharap melalui penguatan ekosistem digital dan inovasi, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital yang kuat dan berkelanjutan.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Haryono menyampaikan bahwa Baligivation sebagai salah satu festival digital terbesar di Bali merupakan inisiatif strategis yang menghadirkan kolaborasi antara pemerintah, otoritas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan transformasi digital. Ia menegaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang pertemuan ide dan inovasi, tetapi juga langkah nyata dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Erwin menjelaskan bahwa penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai program, mulai dari penguatan UMKM, digitalisasi pasar rakyat, hingga pemberdayaan komunitas melalui inovasi seperti Banjar Pintar dan Pasar Rakyat Go Digital. Melalui Baligivation, diharapkan Bali dapat terus berkembang sebagai pulau digital yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi jati dirinya.

Sementara Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan PPATK Fhitriodi menegaskan bahwa penguatan digitalisasi ekonomi juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap potensi risiko keuangan, khususnya pada sektor KUPVA BB (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank) yang memiliki peran strategis sebagai fasilitator transaksi wisatawan mancanegara di Bali. Dia menyoroti maraknya praktik money changer ilegal yang tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan distorsi pasar.

Dia juga menyampaikan bahwa aktivitas ilegal tersebut membuka celah terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Modus yang kerap ditemukan antara lain structuring untuk menghindari pelaporan, penggunaan identitas palsu, transaksi tanpa underlying yang jelas, hingga mingling atau pencampuran dana legal dan ilegal. Selain itu, praktik penyalahgunaan rekening operasional, penggunaan rekening pribadi, serta transaksi valas tanpa dasar yang jelas juga menjadi perhatian serius.

Untuk itu, PPATK menekankan pentingnya sinergi antar lembaga melalui pertukaran informasi, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal. Di samping itu, penguatan kapasitas dan kesadaran industri juga menjadi kunci, termasuk peningkatan kualitas SDM, pemahaman terhadap modus kejahatan keuangan, serta kemampuan mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Kepatuhan yang efektif, komitmen manajemen, serta budaya integritas organisasi dinilai penting guna memastikan industri KUPVA BB di Bali berjalan legal, patuh regulasi, dan bebas dari penyalahgunaan.

Senada dengan itu, Kapolda Bali Daniel Adityajaya menyatakan bahwa penyelenggaraan Baligivation 2026 merupakan langkah visioner dari Bank Indonesia dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali melalui penguatan digitalisasi dan sinergi lintas sektor. Menurut dia, inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus menjadi katalisator dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Dia menegaskan bahwa di era saat ini, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, potensi kerawanan dan ancaman di ruang digital juga perlu diantisipasi secara serius, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital. (*/bgn003)26042811

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster membuktikan diri bahwa ia bukan pemimpin yang anti kritik. Dengan tangan terbuka, Gubernur Koster membuka ruang dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana terkait isu penanganan masalah sampah pada Rabu (22/4/2026). 

Dialog terbuka yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali itu, Gubernur Koster hadir bersama Ketua DPRD Bali Dewa Mahayadnya, Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Dwi Arbani dan Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Dialog terbuka yang dihadiri sekitar 200 Mahasiswa Unud itu juga mendapat atensi langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang.

Dengan seksama, Gubernur Koster menyimak penyampaian aspirasi dari Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa yang diikuti Ketua BEM sejumlah fakultas terkait dengan dampak persoalan sampah di Daerah Bali sesuai dengan sudut pandang keilmuan masing-masing. 

Secara garis besar, mereka menyoroti belum optimalnya penanganan sampah di Bali, kegagalan sistem pengolahan sampah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya komunikasi dan koordinasi serta masih minimnya penyiapan fasilitas pengolahan sampah.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa, atas kepedulian, perhatian dan komitmen yang diimplementasikan dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah. “Saya mengapresiasi aspirasi yang dibawa, ini mencerminkan rasa empati dan partisipasi dalam merespon permasalahan yang muncul di Daerah Bali,” katanya.

Terkait dengan masalah sampah, secara terstruktur Gubernur Koster mengawali penjelasan tentang UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi itu mengatur tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Pemerintah Pusat bertugas menyusun norma atau aturan, provinsi mengemban tugas melakukan pengawasan dan pemerintah kota/kabupaten bertugas melaksanakan pengelolaan sampah. 

Namun untuk Daerah Bali, dia sebagai Gubernur dan didukung Bupati/Walikota tidak secara kaku memisahkan tugas dalam pengelolaan sampah. Sejak dilantik menjadi Gubernur periode pertama pada 5 September 2018, ia memberi perhatian khusus pada upaya penanganan sampah dengan mengeluarkan sejumlah regulasi yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. “Regulasi ini dikeluarkan karena saya sangat paham bahwa sampah harus dikelola dari sumbernya mulai dari rumah tangga, desa/kelurahan dan komunitas seperti pasar, hotel dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya. 

Guna mengoptimalkan implementasi aturan ini, seluruh perbekel, lurah dan bendesa adat berkumpul di Samuan Tiga dan menegaskan komitmen untuk mengelola sampah berbasis sumber. “Target kita waktu itu, seluruh desa/kelurahan di Bali akan dibangun TPS3R dengan dukungan dana APBN,” imbuhnya. Namun karena Covid-19, program ini tak berjalan mulus karena pemerintah fokus pada upaya penanganan hingga pemulihan pascapandemi.

Masuk pada periode kedua masa jabatannya sebagai gubernur, dia kembali menggenjot penanganan sampah dan menjadikannya sebagai program super prioritas mendesak. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dengan cara memilah. “Dengan dorongan ini, kita baru mampu menyelesaikan sampah di sumber sekitar 30 persen. Sisanya dibawa ke TPA Suwung,” sebutnya. 

Terkait dengan volume sampah, berdasar pada data yang dia pegang, Denpasar memproduksi 1.033 ton/hari, disusul Badung 800 ton/hari. Sampah dari Denpasar dan Badung yang sebagian besar tak terkelola di sumber sangat membebani TPA Suwung. “Ditumpuk secara terus-menerus sejak tahun 1984 dan saat ini tingginya telah mencapai 45 meter. Ini menimbulkan banyak dampak lingkungan seperti polusi sumber air, gangguan kesehatan masyarakat, bau, pencemaran laut. Sama seperti yang adik-adik mahasiswa utarakan, saya paham semua,” katanya.

Terkait dengan keberadaan TPA Suwung yang akan segera ditutup, Gubernur Koster menegaskan bahwa hal itu merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tak memperbolehkan lagi sistem open dumping di seluruh Indonesia.

Menjawab tuntutan mahasiswa agar pemerintah cepat menyelesaikan pengelolaan sampah sejalan dengan tahapan penutupan TPA Suwung, Gubernur menegaskan bahwa dia dalam posisi yang sama. “Dalam konteks itu posisi kita sama. Adik-adik tuntut agar ini cepat selesai, saya juga ingin cepat selesai. Tak ada yang mau membiarkan situasi ini,” tandasnya. 

Saat ini, menurut dia, pemerintah tak sedang diam namun terus bergerak untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik yang dilakukan mulai dari hulu dan hilir.  

Di hulu, Walikota Denpasar dan Bupati Badung mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pengadaan kantong komposter dan pembuatan teba modern. “Pemkot Denpasar sudah memesan 170 ribu komposter bag, tapi baru bisa dipenuhi sebanyak 40 ribu, karena keterbatasan pasokan. Sementara Badung menggencarkan pembuatan teba modern, karena relatif lebih memungkinkan dibanding Kota Denpasar yang rata-rata warganya tak punya pekarangan luas,” katanya.

Upaya masif yang dilakukan di hulu membuahkan hasil positif, karena meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan pemilahan sampah. Menurut data terbaru, hampir 70 persen warga di Denpasar dan Badung telah melakukan pemilahan sampah.

Lalu di bagian tengah, Walikota Denpasar mengoptimalkan fungsi 23 TPS3R yang telah ada dan berencana membangun sejumlah TPS3R baru. “Denpasar juga punya 4 TPST, di Kerthalangu dan Padang Sambian masing-masing ada 1, 2 lagi ada di Tahura. Ini sedang dilengkapi dengan peralatan pengolahan sampah yang lebih canggih,” katanya. 

Menurut kalkulasinya, jika seluruh TPS3R dan TPST berfungsi optimal, 650 ton sampah Kota Denpasar akan tertangani. “Jumlah ini di luar yang sudah dikelola di tingkat rumah tangga. Jadi kalaupun masih ada sisa, itu jumlahnya sedikit dan bisa kita atasi tanpa TPA Suwung,” katanya.

Sejalan dengan itu, tahapan pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) juga terus berlanjut. “Ini adalah program pusat yaitu Danantara. Kemarin kita sudah tanda tangan MoU dengan Danantara untuk melaksanakan proyek di atas lahan seluas 6 hektare yang disiapkan Pemprov Bali. Sementara Denpasar dan Badung nantinya akan menyuplai sampah. Saat ini masuk tahap pengurusan perizinan dan amdal. Ground breaking direncanakan 8 Juli 2026,” katanya. 

Kalau sesuai jadwal, kata dia, proyek ini akan dikerjakan selama 15 bulan sehingga diharapkan rampung awal November 2027 dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2027.

Pada dialog terbuka tersebut, Gubernur Bali dua periode ini juga menyampaikan informasi terkait rencana pemanfaatan lahan TPA Suwung jika nanti sudah tak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. “Kalau sudah selesai dan gundukan sampahnya nanti juga secara bertahap terserap di PSEL, maka rencana kita, ini untuk kawasan terbuka hijau, fasilitas umum untuk jogging track. Bukan untuk bangun mall atau fasilitas pariwisata sebagaimana yang dicurigai oleh sejumlah pihak selama ini. Tidak ada niat kontak investor, saya jaminannya sebagai gubernur, sekala dan niskala,” katanya.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas masukan BEM Unud dan berharap ini mampu memicu kekompakan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi masalah sampah. “Kalau ada yang kurang dan dianggap sebagai kegagalan komunikasi, sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Semoga ke depan bisa menyempurnakan diri untuk menjadi lebih baik dalam memimpin Bali. Terima kasih atas kritikan dan masukan dari adik-adik, ini penting buat saya untuk koreksi diri dan menyempurnakan diri dalam memimpin Bali. Saya tak alergi kritik,” pungkasnya.

Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa menyampaikan terima kasih atas sikap terbuka dan tak anti kritik yang ditunjukkan Gubernur Bali Wayan Koster. “Terima kasih sudah bisa hadir. Terkait penyelesaian masalah sampah ini, kita bergerak bersama. Ini bukan tanggung jawab sendiri-sendiri,” ujarnya.

BEM Unud menyampaikan enam tuntutan dalam dialog bersama Gubernur Bali, pertama terkait keterbukaan informasi penanganan sampah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, percepatan penanganan sampah melalui penegakan hukum dan tinggalkan sistem kumpul angkut buang. Ketiga, optimalisasi fungsi TPS3R dengan pendanaan memadai, perketat pengawasan dan membuka kolaborasi dengan penggiat lingkungan. Keempat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kelima, pembentukan satgas sampah dan tuntutan keenam, mahasiswa mendorong pembuatan kanal pelaporan. Dialog terbuka ditutup dengan penandatanganan policy brief oleh Gubernur Bali dan Ketua DPRD Provinsi Bali. (*/bgn003)26042221

Jakarta, Baliglobalnews

Perjuangkan solusi pengelolaan sampah Bali, Gubernur Bali Wayan Koster meneken kerja sama strategis pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama Pemerintah Pusat di Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Gubernur koster didampingi Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Proyek strategis pengelolaan sampah ini diharapkan ke depan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi listrik terbarukan, sekaligus mengurangi beban TPA Suwung serta meningkatkan ketahanan energi di Bali.

Fasilitas PSEL dirancang untuk mengolah sampah dari wilayah Denpasar Raya dan Badung. Infrastruktur ini diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2028 mendatang. Selama masa transisi menuju PSEL, pengelolaan sampah di Bali akan diperketat dari sumber khususnya pemilahan sampah organik. Sehingga sampah anorganik dan residu yang berkualitas saja yang akan dibawa ke TPA Suwung.

Gubernur Koster menjelaskan untuk itu pada 31 Juli 2026, TPA Suwung akan kembali ditutup untuk sampah organik seperti yang diinstruksikan Menteri LH. Saat ini, Denpasar sudah terdapat empat TPST yakni TPST Kertalangu, TPST Tahura I, II dan TPST Padangsambian, dan juga memiliki 23 TPS3R tersebar di Badung dan Denpasar. “Pemilahan sampah dari sumber akan diterapkan secara ketat di Bali agar pengelolaan sampah menjadi energi listrik bisa optimal,” ujarnya.

Koster juga menyebut tumpukan sampah di TPA Suwung juga secara bertahap akan dimanfaat menjadi energi listrik ketika PSEL beroperasi nanti. Seiring waktu, Pemprov Bali juga akan berupaya agar lokasi TPA bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau atau taman kota.

Tanda tangan kerja sama strategis Pemerintah Pusat, Pemprov Bali dan kabupaten/kota ini merupakan sinergi langkah serta konkret era kepemimpinan Gubernur Koster untuk mengatasi masalah lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan. Bila infrastruktur ini mulai beroperasi, diharapkan volume sampah di TPA akan berkurang hingga 70–90 persen, dan pengelolaan sampah di Bali dilakukan secara modern, ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi sumber energi Listrik. (*/bgn003)26042112