Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mendukung dan mendorong percepatan upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurut dia, penguatan aksesibilitas merupakan kebutuhan mendesak mengingat strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Dewata.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan dalam arahan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, pada Senin (15/6/2026).

Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai bagian penting dari upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara. Dia berpendapat penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara menjadi perhatian urgen karena berkaitan dengan isu kemacetan. Jika tidak diantisipasi, dia khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali.

Gubernur Koster memberi gambaran tentang strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai dalam pembangunan bidang kepariwisataan. “Pada tahun 2025, wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik yang mencapai 9,2 juta. Jadi kalau ditotal, mencapai 16 juta lebih,” katanya.

Mencermati data tersebut, menurut dia, penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara dan kawasan sekitarnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dia berharap FGD menghasilkan rumusan yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi kemacetan keluar masuk bandara dan kawasan sekitar khususnya Badung dan Denpasar. “Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” katanya.

Dia juga berharap seluruh komponen mendukung upaya ini agar segera bisa dikerjakan. Jika tidak ada hal yang sangat krusial, ia berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan. Masih dalam arahannya, Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia berharap, pihak pengelola bandara segera merealisasikan rencana tersebut.

Sementara Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT. Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan FGD tahun lalu. Dia menyampaikan kegiatan kali ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai komponen sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Menurut dia, upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif. FGD diisi penyampaian kajian dari akademisi Universitas Udayana Putu Alit Suthanaya yang mendapat masukan dari sejumlah pihak untuk penyempurnaan. (*/bgn003)26061602

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mendukung dan mendorong percepatan upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurut dia, penguatan aksesibilitas merupakan kebutuhan mendesak mengingat strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Dewata.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan dalam arahan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, pada Senin (15/6/2026).

Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai bagian penting dari upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara. Dia berpendapat penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara menjadi perhatian urgen karena berkaitan dengan isu kemacetan. Jika tidak diantisipasi, dia khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali.

Gubernur Koster memberi gambaran tentang strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai dalam pembangunan bidang kepariwisataan. “Pada tahun 2025, wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik yang mencapai 9,2 juta. Jadi kalau ditotal, mencapai 16 juta lebih,” katanya.

Mencermati data tersebut, menurut dia, penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara dan kawasan sekitarnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dia berharap FGD menghasilkan rumusan yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi kemacetan keluar masuk bandara dan kawasan sekitar khususnya Badung dan Denpasar. “Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” katanya.

Dia juga berharap seluruh komponen mendukung upaya ini agar segera bisa dikerjakan. Jika tidak ada hal yang sangat krusial, ia berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan. Masih dalam arahannya, Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia berharap, pihak pengelola bandara segera merealisasikan rencana tersebut.

Sementara Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT. Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan FGD tahun lalu. Dia menyampaikan kegiatan kali ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai komponen sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Menurut dia, upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif. FGD diisi penyampaian kajian dari akademisi Universitas Udayana Putu Alit Suthanaya yang mendapat masukan dari sejumlah pihak untuk penyempurnaan. (*/bgn003)26071601

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Bali merupakan pelayanan dasar yang harus diperluas jangkauannya dari kota/kabupaten se-Bali sampai ke puskesmas dengan layanan yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Gubernur Wayan Koster ketika meminta Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan Sofyeni untuk terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali di Jayasabha pada, Jumat (3/4/2026) agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Pulau Bali berjalan lancar dan masyarakat Bali tidak terkendala biaya saat berobat di Rumah Sakit (RS).

Mendengar arahan tersebut, Sofyeni melaporkan bahwa hampir seluruh penduduk Bali sudah mempunyai JKN, dimana universal health coverage (UHC) di Bali sudah mencapai 98 persen dan yang tercatat aktif sebanyak 87 persen. “Tingkat keaktifan UHC di Bali adalah yang paling tinggi dari wilayah NTB – NTT, dan secara nasional Bali masuk 10 besar sebagai Provinsi paling aktif UHC-nya,” katanya.

Dia menyampaikan di tahun 2025, BPJS Kesehatan sudah mengeluarkan Rp300 miliar untuk membayar pelayanan kesehatan di empat RS di Bali, yaitu RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Manah Shanti Mahottama, dan RS Dharma Yadnya. “Semoga program ini berjalan lancar,” katanya. (*/bgn003)26040403

Gianyar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster bersama dengan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menghadiri peresmian Bale Kertha Adhyaksa Kejaksaan Negeri Gianyar di Balai Budaya Kabupaten Gianyar pada Rabu (21/5/2025).

Wayan Koster menyampaikan bahwa Bale Kertha Adhyaksa merupakan terobosan yang sangat baik. Dia menilai tidak semua permasalahan hukum harus selesai di pengadilan namun dapat diselesaikan melalui musyawarah di desa adat. “Rumah restorative justice ini merupakan salah satu inovasi yang sangat baik. Program ini bukan semata-mata untuk memenuhi fungsi kejaksaan tapi untuk kepentingan pembangunan daerah. Terlebih konsep yang diangkat berbasis kearifan lokal,” ungkapnya.

Desa adat yang merupakan warisan dari para leluhur masyarakat Bali, menurut Wayan Koster, telah memiliki konsep pengaturan masyarakat yang sangat baik. Dalam tatanan pemerintah modern, desa adat di Bali sejak dulu telah memiliki pembagian sistem pemerintahan secara eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Leluhur kita memiliki konsep untuk mengatur masyarakat di daerahnya melalui organisasi pemerintahan yang dinamakan prajuru desa, kemudian juga perwakilan warganya untuk menyampaikan aspirasi yang dinamakan saba desa, dan juga ada lembaga yang menangani masalah-masalah sengketa di masyarakat yang disebut dengan kertha desa,” katanya.

Gubernur Bali dua periode tersebut menyampaikan bahwa desa adat merupakan kearifan lokal masyarakat Bali yang telah diwariskan dari ribuan tahun lalu. Terlebih dengan adanya Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, peran dan fungsi desa adat harus dijaga dan dilestarikan. Salah satunya melalui pembentukan Bale Kertha Adhyaksa di masing-masing desa adat. Sehingga nantinya permasalahan-permasalahan seperti pencurian, perceraian, pembagian warisan dan permasalahan lainnya dapat diselesaikan melalui musyawarah di desa adat. “Jadi kita jangan terlalu bangga dengan perkembangan modernisasi, lantas meninggalkan budaya dan kearifan lokal yang adiluhung  yang diwariskan oleh leluhur kita. Harus kembali ke jadi diri kita, kearifan lokal Bali,” katanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana menyampaikan bahwa Bale Kertha Adhyaksa di masing-masing desa adat sangat penting karena tidak ada desa adat yang tidak memiliki permasalahan. Sementara terkait sistem hukum adat dan hukum nasional pun tidak ada pertentangan. Selain itu, keberadaan Bale Kertha Adhyaksa akan mengurangi persoalan hukum yang masuk ke ranah pengadilan. “Adanya KUHP baru mengakui keberadaan hukum adat, jadi jika sudah diputuskan di adat tidak perlu sampai ke pengadilan umum lagi kecuali permasalahannya tidak bisa diampuni lagi,” katanya.

Bale Kertha Adhyaksa telah diresmikan di lima kabupaten di Bali, termasuk di Kabupaten Gianyar. Sementara itu empat kabupaten/kota lainnya akan segera diresmikan. Diketahui kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Gianyar Agus Mahayastra, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar dan FKPD Kabupaten Gianyar. (*/bgn003)25052112