Mangupura, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya peran organisasi adat sebagai kekuatan pemersatu sekaligus penguat tanggung jawab sosial masyarakat Bali dalam Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Minggu (12/4/2026).

Koster menekankan bahwa organisasi adat tidak boleh hanya menjadi wadah formal, tetapi harus mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman. “Organisasi adat tidak hanya sebagai wadah, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa keberadaan organisasi berbasis kekerabatan di Bali tidak boleh memicu fragmentasi sosial. Sebaliknya, organisasi harus memperkuat dedikasi internal kepada leluhur (kawitan) dan berkontribusi bagi masyarakat Bali secara luas. “Bergabung dalam organisasi bukan untuk membentuk paksi-paksi di masyarakat, tetapi untuk memperkuat loyalitas, konsistensi, dan pengabdian yang berdampak bagi Bali,” ujarnya.

Selain menyoroti peran organisasi adat, Koster juga memaparkan sejumlah proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang krisis sampah, terutama pasca-penutupan TPA Suwung.

Proyek PSEL tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027 dengan teknologi insinerasi modern yang mampu mengonversi sampah residu menjadi energi listrik (waste to energy). Fasilitas ini dirancang untuk menangani volume sampah dari kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) guna mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan terbuka.

Di sektor penataan kawasan suci, pemerintah juga membangun fasilitas parkir bertingkat di kawasan Pura Ulun Danu Batur untuk mengatasi kemacetan, khususnya saat pelaksanaan upacara besar. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pemedek dan wisatawan.

Sementara di kawasan Pura Besakih dilakukan renovasi pelinggih dengan tetap mempertahankan pakem arsitektur tradisional Bali. Selain itu, penguatan infrastruktur jalan menuju kawasan pura juga menjadi prioritas guna meningkatkan aksesibilitas dan keamanan, termasuk mitigasi potensi longsor di wilayah perbukitan.

Ketua Umum PBMM Kabupaten Badung Jro Gede Komang Widiarta turut mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan semangat pengabdian serta memperkuat jati diri sebagai bagian dari masyarakat adat Bali. “Kita bersatu bukan untuk menjadi lebih besar, tetapi untuk memahami jati diri dan mengabdi demi kesejahteraan bersama,” katanya.

Sementara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Bali yang dinilainya visioner dan konsisten membangun Bali berbasis budaya. Dia mengaku banyak belajar dari kepemimpinan Koster, khususnya dalam implementasi visi pembangunan Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Saya banyak belajar dari Pak Gubernur lewat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Beliau sangat visioner dan sudah memikirkan bagaimana haluan Bali 10 tahun ke depan. Siapapun pemimpin Bali tinggal menjalankan haluan yang telah dirangkum,” ujarnya.

Adi Arnawa juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapatkan arahan langsung dari Koster dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama dalam memastikan pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Bali. “Saya sering dimentori oleh Pak Gubernur menghadapi tantangan ke depan. Pembangunan Bali harus berbasis budaya,” katanya.

Dia menyoroti kemampuan Koster dalam membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat sehingga berbagai proyek strategis di Bali mendapatkan dukungan anggaran dari APBN. “Kita harus bersyukur memiliki Gubernur seperti Pak Koster yang memiliki kemampuan lobi luar biasa ke pusat. Infrastruktur pendukung Bali, apa yang diusulkan banyak yang bisa ditanggung APBN. Kita patut memberikan apresiasi,” katanya.

Kegiatan Lokasabha VI PBMM Kabupaten Badung ini turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra, Anggota DPRD Badung, Ida Cokorda Mengwi XIII, Ketua PBMM Provinsi Bali, para pemangku desa dan kelurahan se-Badung, serta unsur Tripika dan tokoh adat lainnya. (*/bgn003)26041301

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan Gotong-royong Semesta Berencana akan dilaksanakan secara berkelanjutan, guna mewujudkan Bali yang hijau dan harmoni, sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

“Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kota/kabupaten se-Bali akan menyelenggarakan Kegiatan Gotong Royong Semesta Berencana, melalui kegiatan penanaman pohon/penghijauan dan kegiatan bersih-bersih sungai,” kata Koster kepada wartawan di Denpasar pada Rabu (22/10/2025).

Gubernur menyampaikan kegiatan Gotong Royong Semesta Berencana dilaksanakan pada Sabtu (25/10/2025), bertepatan dengan perayaan Rahina Tumpek Wariga yang dilaksanakan secara niskala-sekala. “Kegiatan secara niskala diisi dengan persembahyangan di Pura Pengubengan Besakih, tanggal 25 Oktober 2025 pukul 08.00 Wita. Setelah persembahyangan, dilanjutkan menanam pohon secara simbolis di area Pura,” katanya.

Dia menyebutkan pura untuk persembahyangan Rahina Tumpek Wariga di tingkat kota/kabupaten ditentukan oleh walikota/bupati. Koster mengatakan Rahina Tumpek Wariga merupakan hari memuliakan tumbuh-tumbuhan atau hari jadi tumbuh-tumbuhan, yang terus menghasilkan oksigen sehingga manusia bisa menghirup udara segar, menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan sumber pangan lain bagi kelangsungan kehidupan manusia, serta menjadi unsur pelestarian ekosistem alam.

Oleh karena itulah, pada Rahina Tumpek Wariga secara sekala dilaksanakan penanaman pohon sebagai wujud bakti untuk mengharmoniskan kembali kehidupan di alam ini. “Pada Rahina Tumpek Wariga, saatnya manusia memberi dengan menanam pohon kembali, agar manusia tidak hanya selalu menerima/memetik hasil dari tumbuh-tumbuhan,” katanya.

Secara sekala, kata Koster, kegiatan berskala besar dilaksanakan pada 26 Oktober 2025 diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan kegiatan bersih-bersih sungai dilaksanakan secara serentak di sembilab kota/kabupaten, sampai tingkat desa/kelurahan dan desa adat.

Di tingkat Provinsi kegiatan dilaksanakan di 3 lokasi daerah aliran sungai (DAS), meliputi yaitu Sungai/Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati. “Tukad Ayung panjang 71,79 km,
melintasi 4 wilayah (Bangli, Gianyar, Badung, dan Denpasar); melintasi 7 kecamatan; dan melintasi 25 desa. Kemudian Tukad Badung, panjang 19,60 km, melintasi 2 wilayah (Badung dan Denpasar); melintasi 5 kecamatan; dan melintasi 15 desa/kelurahan, serta Tukad Mati panjang 22,41 km,
melintasi 2 wilayah (Badung dan Denpasar); melintasi 5 kecamatan; dan melintasi 13 desa/kelurahan,” katanya.

Di tingkat kabupaten (di luar Bangli, Badung, Gianyar, dan Denpasar), yaitu: Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan, kegiatan dilaksanakan di wilayah DAS yang menjadi prioritas masing-masing kabupaten, dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana. “Jumlah personil 20.453 orang, dengan luas penanaman pohon mencapai 314,08 ha. Untuk, jumlah bibit sebanyak 34.047 pohon. Dan, personil bersih-bersih sungai 27.189 orang,” katanya. (*/bgn008)25102313

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik peluncuran Program Jaga Desa di Provinsi Bali yang merupakan program kolaborasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes  PDTT) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, guna mendukung pembangunan Bali yang bersih, berkelanjutan dan memastikan Bali tetap ajeg penuh dengan kedamaian.

Program Jaga Desa ini secara resmi diluncurkan di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali pada Kamis (11/9/2025) ditandai dengan menandatangani perjanjian kerjasama Walikota/bupati se-Provinsi Bali dengan kepala kejaksaan negeri se-Provinsi Bali.

Gubernur Koster yang hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDTT RI Ahmad Riza Patria, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, Kepala Kajati Bali Ketut Sumedana, Pangdam IX Udayana, Wakapolda Bali, dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar menyaksikan secara langsung penandatanganan perjanjian kerja sama program Jaga Desa tersebut yang disambut apresiasi oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, bendesa adat beserta perbekel se-Bali.

Kejati Bali Ketut Sumedana mengatakan peluncuran program Jaga Desa sangat penting dan strategis, dimana program ini diselenggarakan dengan kolaborasi antara Kejaksaan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT.

Dalam implementasinya, program Jaga Desa disebutnya memiliki aplikasi untuk mengawasi dana desa. Untuk itu dia mengharapkan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kejati Bali menyadari di Bali masih ada banyak konflik adat yang tidak terselesaikan, sehingga dia memastikan harus ada tempat atau pola penyelesaian perkara adat di desa. Tempat dan pola itu, dia hadirkan dengan program Bale Kertha Adhyaksa, supaya setiap masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan tidak dipungut biaya.

Sementara Gubernur Koster menyampaikan Provinsi Bali mendapat program yang sangat bagus dari Kejati Bali, yaitu pertama, Bale Kertha Adhyaksa, sebagai program yang progresif dan inovatif dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat yang berskala desa/kelurahan, serta desa adat dengan melaksanakan proses hukum di tingkat desa menggunakan kearifan lokal. Dampaknya akan membuat desa semakin harmoni, secara psikologis tidak ada dendam satu sama yang lain, karena setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan beban negara dalam pembiayaan penanganan perkara akan berkurang.

Kedua, untuk program Jaga Desa, kata dia, Bali memiliki 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat. Bali sangat membutuhkan program ini, agar kekuatan unteng alam, manusia, dan kebudayaan di Bali dapat dibangun dengan penuh harmoni, serta membangun tata titi kehidupan masyarakat Bali yang semakin baik, guna mewujudkan Bali semakin kondusif, mengingat Bali sebagai daerah pariwisata dunia yang sangat ditentukkan oleh faktor kenyaman, keamanan, dan kondusifitas masyarakat di Bali.

“Guna mendukung program Jaga Desa, khususnya di desa adat, kami di Bali sudah ada pecalang yang mendukungnya, karena secara sosiologis, historis, dan kultural pecalang sudah tumbuh sejak berabad-abad, serta berperan secara kolektif menjaga wilayah Bali. Sehingga dengan adanya Jaga Desa, tatanan di Bali sudah sangat lengkap, baik di desa dinas atau di desa adat untuk menjaga wilayahnya. Kami penuh komitmen akan menjalankan Jaga Desa dengan sebaik-baiknya bersama bupati/walikota, perbekel, dan bendesa adat se-Bali,” tandasnya.

Sementara Wamendesa RI Ahmad Riza Patria yang hadir pada acara Peluncuran Program Jaga Desa menjelaskan program Jaga Desa adalah sebuah terobosan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Dana Desa telah menjadi tulang punggung pembangunan lebih dari 75 ribu Desa, dengan total alokasi sudah mencapai Rp 681 triliun, dana Desa telah membangun jalan, jembatan, irigasi, air bersih, MCK, Posyandu, Poliklinik, prasarana olahraga, sampai membantu mengurangi kemiskinan dan stunting. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawabnya, korupsi sekecil apapun akan mencederai amanah rakyat.

Karena itu, kehadiran program Jaga Desa hari ini adalah wujud nyata yang sangat penting, kita ketahui bersama Bapak Presiden RI sangat gencar sekali agar pembangunan di Indonesia segera terwujud, bisa menjadi negara maju, adil dan makmur, serta sejahtera. Tunjukkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan Pemerintah Desa dalam membangun Desa. Wujudkan pemerintahan yang bersih, kedepan kami harapkan tidak ada satupun perangkat Desa yang menyalahgunakan dana Desa, tegasnya.

Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani menegaskan program Jaga Desa sangat sesuai dengan visi misi Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita keenam, yakni membangun Desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Membangun desa berarti membangun Indonesia. Banyak yang bertanya, mengapa jaksa dan intelijen ikut mengurusi permasalahan desa, karena Kejaksaan merupakan struktur tata negara pada penyelenggaraan tugas eksekutif, yang berperan aktif mendukung pembangunan nasional. “Karena itu, aplikasi Jaga Desa hadir untuk mendukung pengelolaan keuangan Desa dapat dijaga secara tertib aturan dan tertib sasaran,” katanya.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo menyampaikan selamat sekaligus apresiasi kepada Walikota/bupati se-Provinsi Bali yang sudah berkomitmen menjaga desa. Kalau desa terjaga, daerah pasti terjaga, Indonesia pasti terjaga. Jaga kondusivitas daerah, jaga kerukunan sosial masyarakat, aktifkan semua instrumen yang ada, lakukan kerja sama dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, serta semua perangkat di pemerintah desa dan kelurahan harus berkolaborasi. (*/bgn003)25091112

Semarapura, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyebut pembentukan Bale Kertha Adhyaksa oleh Kejaksaan Tinggi Bali sebagai bagian dari revitalisasi kearifan lokal. Dia berharap program ini mampu mengaktifkan kembali perangkat Kertha Desa yang identik dengan lembaga yudikatif di lingkup desa adat. Hal itu disampaikannya dalam sambutan saat menghadiri Peresmian Bale Kertha Adhiyaksa se-Kabupaten Klungkung, di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, pada Kamis (22/5/2025).

Gubernur Koster menyampaikan desa adat yang telah ada sejak ribuan tahun silam memiliki struktur pemerintahan yang lengkap. Eksekutifnya bendesa adat beserta prajurunya, legislatifnya sabha desa dan yang berperan sebagai yudikatif adalah Kertha Desa. Hanya saja, menurut Gubernur Koster, peran Kertha Desa belum optimal. “Saat ini yang berfungsi adalah Bendesa Adat beserta prajurunya. Kertha desa belum berperan, bahkan banyak yang tidak berfungsi. Nah, program Kejati ini bertujuan menghidupkan perangkat itu dalam Bale Kertha Adhiyaksa,” katanya seraya mengatakan bahwa Desa Adat merupakan warisan adiluhung.

Oleh sebab itu, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini mendukung penuh langkah cerdas Kejati Bali yang membentuk Bale Kertha Adhyaksa di seluruh Bali. Menurut dia, ini kesempatan langka yang baru pertama kali dilaksanakan. “Ini bukan semata dalam rangka menjalankan tugas kejaksaan dalam penanganan hukum, tapi bagian dari pembangunan Daerah Bali,” ucapnya.

Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini menyebut Bale Kertha Adhiyaksa yang akan dibentuk di seluruh Bali ini sebagai program humanis jajaran aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan. “Dulu, kalau mendengar kata jaksa atau polisi, masyarakat takut dan berjarak. Nah, kali ini Bapak Kajati yang turun. Ini pertemuan kultural, sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Bale Kertha Adhyaksa ini, kata dia, merupakan pendekatan hukum berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu menuntaskan kasus hukum di tengah masyarakat. “Tujuannya agar kasus kecil seperti perceraian, harta warisan tidak sampai ke pengadilan. Jangan sampai persoalan ayam hilang, motor terjual,” urainya.

Jika deklarasi Bale Kertha Adhyaksa telah rampung di seluruh Bali, Gubernur Koster akan segera merancang Perda yang nantinya menjadi payung hukum pembentukan wadah di tingkat desa. Untuk itu, perbekel diminta memetakan persoalan di wilayah masing-masing.

Kajati Bali Ketut Sumedana dalam paparannya menyampaikan, program ini bertujuan mencegah terjadinya resistensi hukum dan sosial di tengah masyarakat. Menurut dia, jika persoalan kecil bisa diselesaikan melalui pendekatan kearifan lokal, rasa dendam dan saling membenci akan bisa dicegah. 

Pada kesempatan itu, dia mengajak perbekel dan bendesa adat memberi perhatian terhadap kasus perceraian yang belakangan menjadi gejala sosial yang harus diwaspadai. Selain kasus perceraian, kasus tanah warisan juga butuh atensi karena sering berakhir di meja hijau. Pasca deklarasi, Kejari di tiap kabupaten akan menindaklanjuti dengan sosialisasi agar masyarakat paham terhadap keberadaan Bale Kertha Adhyaksa.

Bupati Klungkung I Made Satria menyambut baik program Bale Kertha Adhyaksa. Ia berterimakasih kepada Kejati Bali karena Kabupaten Klungkung bisa mengambil peran dalam penanganan hukum berbasis kearifan lokal.

Peresmian Bale Kertha Adhyaksa di wilayah Kabupaten Klungkung ditandai dengan pencabutan keris dan tanda tangan prasasti oleh Gubernur Koster, Kajati Bali dan Panglingsir Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semaraputra. Turut hadir Ketua DPRD Klungkung, Kajari Klungkung, para bendesa adat, serta pihak terkait lainnya. (*/bgn003)25052209