Badung, Baliglobalnews

Indonesia merupakan negara rawan bencana, dimana tantangan kebencanaan dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, masyarakat dan Pemerintah Indonesia harus siaga dan sigap menghadapi bencana, membangun sistem peringatan dini multi-bencana, serta mewujudkan masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana.

Saat menghadiri upacara pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, pada Rabu (25/5), Presiden Joko Widodo menawarkan kepada dunia, Konsep Resiliensi Berkelanjutan.

“Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan,” ujar Presiden.

Dalam konsep tersebut, menurut Presiden, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif terhadap bencana. Selain itu, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana juga harus menjadi prioritas bersama.

Kedua, Presiden melanjutkan, bahwa setiap negara juga harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Menurut Presiden, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius.

“Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana, dengan membentuk dana bersama atau pooling fund serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa, melalui dana desa, untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiap-siagaan,” katanya.

Ketiga, Presiden menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik, infrastruktur hijau dan perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian serius serta menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

Terakhir, Presiden mengajak seluruh negara untuk berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Mulai dari Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs yang merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

“Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya,” tandas Presiden. (bgn003)22052515

Badung, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu (25/5).

Presiden menegaskan Indonesia berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam upaya pengurangan risiko bencana. “Pengurangan risiko bencana adalah investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan. Karena itu, kami menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Kerangka Kerja Sendai serta komitmen internasional lainnya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana, seperti gempa bumi disertai tsunami, letusan gunung berapi, bahkan kebakaran hutan. Namun dengan berbagai upaya, bencana tersebut dapat teratasi dan ditekan seminimal mungkin.

“Indonesia merupakan negara rawan bencana. Di tahun 2022 saja per 23 Mei telah terjadi bencana sebanyak 1.613. Rata-rata dalam sebulan terjadi 500 kali gempa, skala kecil maupun besar,” tuturnya.

Kepala Negara menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana. “Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia. Tapi, Indonesia juga ingin sangat ingin belajar dari pengalaman internasional,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut secara daring yaitu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Hadir secara langsung Wakil Presiden Zambia W.K. Mutale Nalumango, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BNPB Suharyanto.

Hadir juga Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid, Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Jane Mohammed, Special Representative of the United Nations Secretary-General for Disaster Risk Reduction Mami Mizutori, dan Gubernur Bali, Wayan Koster. (bgn003)22052514

Badung, Baliglobalnews

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, bersama Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mami Mizutori, menghadiri upacara pengibaran Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bendera PBB di halaman Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (22/5).

Upacara pengibaran bendera itu dimaknai sebagai dimulainya kerja sama dan kolaborasi yang baik serta saling percaya antara Pemerintah Indonesia dan PBB yang diwujudkan dalam pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction yang ke-7 di tahun 2022.

Hal itu sekaligus menandai berlakunya blue zone mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan selama konferensi berlangsung, yang mana pengelolaan pengamanan wilayah BNDCC dan Bali International Convention Center (BICC) dilakukan secara bersama-sama dalam rangka menyukseskan GPDRR 2022.

Mami Mizutori mengapresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan GPDRR yang ke-7 di Bali. Dia berharap melalui kegiatan itu didapatkan solusi yang telah dirumuskan sebagai implementasi Sendai Framework sehingga terjadi ketangguhan bangsa-bangsa dalam menghadapi bencana melalui resiliensi yang berkelanjutan.

“Semoga melalui kegiatan ini didapatkan solusi dan pencapaian praktik-praktik dari implementasi Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana dan lebih meningkatkan ketangguhan secara menyeluruh melalui sustainable resilience,” katanya.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yang juga menjadi Wakil Ketua I Panitia Nasional GPDRR 2022, mengajak kepada seluruh yang hadir dalam perhelatan GPDRR 2022 untuk memberikan upaya terbaik demi suksesnya kegiatan tersebut. Suharyanto juga mengajak kepada semuanya untuk bangkit bersama menuju ketangguhan bangsa dan dunia dalam menghadapi bencana melalui resiliensi yang berkelanjutan.

“Saya mengajak kita semua yang hadir pagi ini untuk memberikan upaya yang terbaik untuk suksesnya kegiatan ini. Mari kita bangkit bersama, bangkit menjadi lebih kuat, menuju ketangguhan bangsa dan dunia dalam menghadapi bencana melalui resiliensi yang berkelanjutan,” katanya.

Usai memberikan sambutan, Letjen TNI Suharyanto dan Miss Mami Mizutori menyerahkan bendera kepada tim pengibar dari TNI AD Kodam IX/Udayana dan United Nations Department for Safety and Security (UNDSS) dengan iringan musik dari Satuan Musik Militer (Satsikmil) Ajendam IX/Udayana.

Hadir dalam pengibaran bendera tersebut Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Kapolda Bali Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Zaherman Muabezi, Deputi Kemenko PMK, Danrem 163 Wira Satya Kol. Inf. Choirul Anam dan tamu VIP. (bgn003)22052202

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan BNPB memutakhirkan rencana kontinjensi (renkon) gempa bumi dan tsunami. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reducation (GPDRR) ke-7 yang akan digelar 23 – 28 Mei 2022.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menyampaikan bahwa, renkon merupakan regulasi untuk semua pemangku kepentingan dan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013. Renkon tersebut  menggabungkan semua kepentingan dan sumber daya lintas sektor, untuk dikerahkan pada saat kondisi darurat terjadi.

“Renkon Provinsi salah satunya bertujuaan identifikasi sumber daya provinsi untuk memberi dukungan kepada penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten,” ujar Teja dalam workshop, Rabu (16/3).

Dia menjelaskan, pemutakhiran renkon ini dibahas dalam workshop yang berlangsung di Bali pada 14-18 Maret 2022. Dimana, Renkon gempa bumi dan tsunami dibutuhkan dalam menghadapi potensi bahaya pada penyelenggaraan GPDRR.

Renkon yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Badung sejak 2013 belum pernah dimutakhirkan, sedangkan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pemutakhiran pada 2021 lalu, namun belum selesai.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Badung, I Bagus Nyoman Wiranata, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana pada tahap prabencana yaitu pada fase kesiapsiagaan, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama perlu memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.

Salah satu kesiapsiagaan yang dapat dilakukan yaitu penyusunan renkon sehingga proses perencanaan untuk menyikapi kondisi darurat dapat berjalan secara optimal dan efektif. “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Dengan adanya dokumen rencana kontinjensi dapat bermanfaat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya menuju Kabupaten Badung tangguh bencana,” katanya.

Sementara Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo dalam arahannya menyampaikan  bahwa Pemerintah Indonesia, bersama dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan GPDRR ke-7 pada Mei 2022.

GPDRR ini akan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, 4.000 peserta secara fisik dan 2.000 peserta online sehingga pengamanan mengantisipasi bencana perlu disiapkan karena Bali rawan terhadap beberapa jenis bencana, termasuk gempa bumi dengan potensi kekuatan M8,5 yang dapat diikuti tsunami dengan ketinggian gelombang lebih dari 3 meter.

“Ujung dari penyusunan ini adalah ketika terjadi bencana, sudah dapat diketahui siapa yang melakukan apa sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, renkon juga sebagai langkah konkrit yang dapat ditunjukkan ke dunia internasional bahwa Kabupaten Badung siap dalam penanganan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi Tsunami. “Yang terpenting harus diingat bahwa bencana tak hanya menjadi urusan BPBD, tapi menjadi urusan kita bersama,” tegasnya.

Berdasarkan kajian dari daerah, wilayah-wilayah seperti pesisir Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Klungkung, Klungkung Nusa Penida, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem bagian selatan memiliki ancaman gempa bumi dan tsunami. Di sisi lain, Bandar Udara I Ngurah Rai sebagai pintu masuk Bali dan berada di Kabupaten Badung memiliki potensi dampak yang dipicu oleh bahaya tersebut.

Pemutakhiran dilaksanakan secara partisipatif melibatkan BMKG, dinas sosial, dinas pariwisata, dinas perhubungan dan TNI. Pemutakhiran diperlukan untuk mengidentifikasi kapasitas sumber daya daerah untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan perencanaan pengamanan di Polda dan Kodam IX Udayana.(bgn008)22031703

Jakarta, Baliglobalnews

 Penyelenggaraan Forum PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) yang akan menghadirkan 7.000 delegasi dari 193 negara di Bali pada 2022, diharapkan akan memulihkan sektor pariwisata di Pulau Dewata setelah krisis pandemi COVID-19.

“Nilai positif lain Indonesia sebagai tuan rumah selain soft diplomacy, pengakuan PBB, dan juga akan membangkitkan sektor pariwisata khususnya setelah COVID-19,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo usai rapat terbatas secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis.

Doni mejelaskan pada 2022 memang kemungkinan besar pandemi COVID-19 sudah berakhir. Acara berskala internasional itu diharapkan akan membantu pemerintah dalam membangkitkan sektor pariwisata dan sektor jasa lainnya di Indonesia.

“Tadi juga disinggung sejumlah menteri (dalam rapat terbatas), rencana vaksin mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga tahun 2022 itu semuanya bisa dilaksanakan dengan aman,” ujar dia.

Forum dua tahunan tersebut rencananya akan digelar pada Mei 2022 selama lima hari berturut-turut. Wilayah Nusa Dua, Bali, akan menjadi lokasi utama forum yang akan menghadirkan banyak kepala negara tersebut.

“Seluruh hotel di Nusa Dua telah dapat sertifikat sebagai hotel yang memiliki standar yang siap hadapi potensi ancaman,” ujar Doni.

Untuk menyelenggarakan forum internasional ini, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan 5,9 juta dollar AS. Presiden Joko Widodo rencananya akan menerbitkan Peraturan Presiden mengenai penyelenggaran GPDRR 2022.

“Usulan tema sudah dilaporkan, anggaran yang diusulkan 5,89 juta dolar AS, tapi di luar biaya kesiapan bagi rombongan atau tim PBB. Kemudian Presiden setuju untuk adanya payung hukum Perpres terkait acara ini, termasuk juga pengorganisasian,” ujarnya.

GPDRR biasanya dimanfaatkan para kepala negara dan PBB untuk meninjau berbagai pengetahuan, berbagai perkembangan dan tren terbaru dalam penanganan kebencanaan.

GPDRR diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Terakhir perhelatan ini digelar di Jenewa, Swiss.(bgn123)20101521

Denpasar, Baliglobalnews

Bali terpilih sebagai tempat penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang bakal digelar tahun 2022 mendatang. Ajang bertaraf internasional itu diharapkan dapat menjadi momen promosi bagi Bali sebagai pariwisata aman bencana di mata dunia .

Demikian terungkap saat Deputi Bidang Sisban Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, yang datang secara khusus untuk membahas event tersebut di Jayasabha, Denpasar, Kamis (1/10).

Mengawali pertemuan, Gubernur Koster menjelaskan Bali terus berupaya menerapkan apa yang menjadi rekomendasi dari pemerintah pusat terkait pariwisata aman bencana, termasuk dalam menghadapi kondisi terkini menyangkut penanggulangan pandemi Covid-19.

”Saat ini Bali masih berada dalam kawasan zona merah. Namun kami terus memperketat peraturan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat,” kata Gubernur yang sebelumnya menjabat anggota DPR RI tiga periode ini.

Gubernur Koster pun berharap dengan bentuk sinergi dari pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat, Provinsi Bali dapat terus menekan potensi penularan Covid-19. Sehingga Bali dapat siap dan aman dalam menyelenggarakan kegiatan GPDRR tahun 2022 mendatang.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sisban Strategi BNPB Wisnu Widjaja mengatakan bahwa terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah penyelenggara GPDRR 2022 ini, dapat menjadi ruang bagi pemerintah Indonesia dan Provinsi Bali untuk lebih mempromosikan pariwisata berbasis pengurangan risiko bencana di kancah internasional.

”Menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia, terutama Bali sebagai tuan rumah kegiatan GPDRR pada tahun 2022 mendatang. Kegiatan ini dapat menjadi ajang promosi pariwisata Bali di kancah internasional,” katanya.

Adapun GPDRR merupakan forum multi-pemangku kepentingan dua tahunan yang dibentuk oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam pengurangan risiko bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang ini diperkirakan akan dihadiri oleh 182 negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, lembaga nonpemerintah, akademisi, sektor wisata dan media.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah menunggu keputusan dan kesepakatan dari hasil pengkajian yang menyeluruh. Sebab banyak aspek yang harus ditinjau terkait kelayakan penyelenggaraan event besar ini. (bgn122)20100127